Ini Solusi PPP Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan


JPNN.com | JAKARTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mencari formula agar kuota 30 keterwakilan perempuan di parlemen bisa tercapai dalam Pemilu 2019.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi mengatakan untuk memaksimalkan keterlibatan perempuan dalam parlemen, PPP mengusulkan agar kuota 30 persen calon legislatif di nomor urut 1 diberikan kepada perempuan.

“Ini sejalan dengan ketentuan afirmasi bagi perempuan yang sudah tertuang dalam UU parpol,” kata Awi, sapaan Baidowi di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (5/12).

Selain itu, kata Wasekjen DPP PPP tersebut, ketentuan ini sekaligus menyempurnakan UU Pemilu sebelumnya maupun PKPU yang mengatur susunan daftar caleg dengan komposisi sekurang-kurangnya satu perempuan di antara tiga caleg.

Untuk tahap awal, kewajiban menempatkan 30 persen perempuan dalam daftar caleg bisa dimulai untuk dapil DPR RI.

Dari 78 daerah pemilihan (Dapil) yang direncanakan pada Pemilu 2019, maka setidaknya 23 caleg perempuan ada di nomor urut satu di 23 dapil.

“Untuk merealisasikan gagasan tersebut, PPP berencana mengundang para aktivis politik perempuan, salah satu di antaranya yang tergabung dalam Maju Perempuan Indonesia (MPI) dan beberapa organisasi lainnya,” pungkas Anggota Komisi II DPR ini.(fat/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/12/05/485262/Ini-Solusi-PPP-Penuhi-Kuota-30-Persen-Caleg-Perempuan-

Ahmad Baidowi : Interest Politik Kuat, RUU Pemilu Bisa Molor

Jakarta, 21/11/2016 (indonesiadailynews.co) – Achmad Baidowi Anggota Pansus RUU Pemilu-dari Fraksi PPP mengatakan sesuai agenda hari Senin (21/11) direncanakan rapat perdana pansus RUU pemilu, setelah rencana semula Kamis (17/11) ditunda.

“Agenda pertama adalah pemilihan pimpinan pansus. mengacu pada UU 17/2014 tentang MD3 pasal 158 ayat (2) disebutkan bahwa pimpinan pansus terdiri dari (1) orang ketua dan paling banyak (3) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota pansus berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
maka dari itu, pemilihan pimpinan pansus harus simpel, cepat dan efektif dan tidak perlu tarik menarik politik yang alot,” terang politisi PPP dengan sapaan Awi ini dalam pernyataanya di Komplek Parlemen Senayan, Senin (121/11).

Hal tersebut di katakannya mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki pansus RUU pemilu terlebih satu kali rapat sudah tertunda.

“Karena, ada dua pola pemilihan pimpinan pansus. pertama, memberikan kursi pimpinan pansus kepada pemenang pemilu sesuai urutan kursi, dan untuk ketua dipilih oleh anggota pansus terhadap salah satu dari empat pimpinan tersebut. dengan model ini, maka PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat berpeluang besar menempati kursi pimpinan pansus. Pola kedua, sistem paket dengan memberikan kesempatan kepada semua parpol untuk membangun koalisi untuk posisi pimpinan pansus. sehingga unsur pimpinan pansus terjadi kolaborasi antara parpol besar dan parpol kecil. namun, pola ini cukup menyita waktu dan interest politiknya cukup kuat. dari dua pola tersebut yang paling mudah dan cepat adalah pola pertama,” terang Awi.

“Sementara untuk mengejar target penyelesaian RUU Pemilu pada Mei 2017 maka sebaiknya pembahasan dilakukan secara klaster isu. sehingga isu krusial langsung mendapatkan perhatian. Jika dilakukan pembahasan per pasal dan per ayat, dikhawatirkan pengesahan RUU molor dari target dan akan mengganggu tahapan pemilu,” pungkasnya.

http://indonesiadailynews.co/read/ahmad-baidowi–interest-politik-kuat-ruu-pemilu-bisa-molor

Achmad Baidowi : Belasan Pasal RUU Pemilu Krusial Perlu Disinkronkan

KANALINDONESIA.COM : Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menyatakan jika RUU Pemilu yang dibahas oleh DPR RI terdiri dari 500-an pasal, namun hanya 13 – 17 pasal yang krusial yang perlu disingkronkan. Diantara soal parpol pengusung Capres – cawapres, sistem pemilu, sengketa pemilu, parliamantery threshold (PT) antara 3,5 % hingga 7 %, penyelenggara Pemilu, dan keterwakilan perempuan. Khusus untuk parpol pengusung Capres merujuk ke hasil Pemilu 2014.
“Hanya saja Capres – Cawapres itu sesuai dengan Pasal 6 (1 dan 2) UUD NRI 1945, bahwa harus warga negara Indonesia (WNI) aseli. Bukan warga naturalisasi dan apalagi asing,” tegas Wasekjen DPP PPP itu dalam forum legislasi ‘Polemik RUU Pemilu Serentak 2019’ bersama mantan Komisioner KPU Dr. Chusnul Mar’iyah, dan pakar hokum tata negara Margarito Kamis, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Karena itu kata Baidowi, tidak mungkin warga asing juga naturalisasi akan menjadi Capres – Cawapres, dengan hanya menjadi WNI dan mempunyai modal yang besar. Lalu, haruskah yang menjadi Capres dan Cagub misalnya kader parpol?

“Parpol itu terbuka dan fungsinya antara lain merekrut kader dari luar partai yang potensial sejalan dengan perkembangan demokrasi saat ini. Dimana figur yang berpotensi, mampu, dan berkapasitas menjadi pemimpin dan diterima rakyat, maka parpol bisa merekrut, dan itu tidak bertentangan dengan fungsi dan tujuan parpol sendiri,” ujarnya.

Tapi, kata Margarito, parpol yang sah mengikuti pemilu, maka berhak mengusung Capres, karena sudah sah menjadi peserta pemilu. “Saya tidak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga kalau ada 10 parpol atau berkoalisi, maka 10 parpol itu berhak mengusung Capres sendiri-sendiri. Maka, kalau ada parpol baru dilarang mengusung Capres, maka pemilu itu cacat konstitusi, maka suka tidak suka parpol baru berhak mengusung Capres,” tambahnya.

Hanya saja Margarito mempredikasi Pemilu serentak 2019 itu kalau tetap berlangsung akan rumit, khususnya mengenai teknis penghitungan suara antara caleg, capres, dan cawapres. Belum lagi dengan sistem tertutup, terbuka terbatas, atau terbuka murni. “Pilpres dipastikan dua putaran, karena tidak mungkin akan capres yang langsung mendapat suara 50 % plus satu. Juga tak mungkin dengan parpol yang mendapat suara terbanyak, otomatis suara capresnya terbanyak? Belum tentu,” kata Margarito.

Karena itu dengan Pemilu serentak itu menurut Margarito, harus memastikan system perolehan suaranya. Baik terkait caleg, parpol, dan capres. “Kalau tidak, maka Pemilu serentak ini akan semrawut, rumit, banyak masalah, belum lagi menangani sengketa pemilu; apakah ke MK, MA, Bawaslu, atau PTUN,” jelasnya.

Margarito menegaskan di Pemulu serentak 2019 nanti tak boleh ada pasangan capres tunggal, dan juga capres independen. “UU Pemilu jangan sampai membenarkan capres tunggal dan capres independen. Kalau pada 20 Oktober 2019 belum ada capres terpilih, maka harus ada aturan memberi kewenangan kepada MPR RI (darurat) untuk mereview keputusan MK yang melampaui kewenangan konstitusi itu. Nanti, MPR yang harus putuskan,” pungkasnya.

Sementara itu Chusnul Mar’iyah menilai jika Pemilu serentak ini menjadi tantangan parpol, yaitu capres – cawapres seperti apa yang bisa mempengaruhi suara parpol? “Apakah kader yang juga bandar, bandar, atau parpol juga menjadi bandar? Ini yang sulit. Belum lagi problem money politics, sengketa hasil pemilu. Pileg saja rumit, apalagi digabung dengan Pilpres,” tambah pengajar FISIP UI ini.

Karena itu dia mengusulkan PT itu 5 % agar sejak awal Parpol sudah bisa berkoaliasi. Lalu, penyelenggara pemilu (KPU) kata Chusnul, jangan sampai cara pandang pemerintah, DPR dan KPU sendiri siklus pemilu ini sebagai proyek sehingga penganggarannya sangat besar, sampai Rp 21 triliun. Karena itu memilih komisioner KPU pusat daerah itu harus benar-benar berkualitas dan professional, agar siap menggelar pemilu.

“Bahwa KPU dan parpol harus diperkuat, sehingga tidak perlu lagi membiayai parpol untuk membayar kadernya sebagai pengawas pemilu. KPU dan Bawaslu pun tidak perlu lagi membayar pengawas dan petugas lainnya di luar KPU,” ujarnya.

Sekarang ini kata Chusnul, Presiden dan Wapres-nya pedagang, menteri pedagang, dan 68 % anggota dan pimpinan DPR RI juga pedagang.

“Jadi, dengan KPU dan parpol yang lemah, maka bisa dususupi bandar dalam setiap siklus pemilu, dan membahayakan demokrasi serta mengancam kedaulatan bangsa ini. Untuk itu, dulu di KPU taka da satu pun tenaga asing terlibat pemilu temasuk di IT KPU,” pungkasnya.(ZAL)

Achmad Baidowi : Belasan Pasal RUU Pemilu Krusial Perlu Disinkronkan

PPP Optimis Santri Bisa Berprestasi

TRIBUNNEWS.COM, PAMEKASAN – Wakil Sekjen DPP PPP yang juga anggota DPR RI Achmad Baidowi melaksanakan serap aspirasi di LPI Darul Ulum Ponpes Banyuanyar Pamekasan Madura, Jawa Timur, Sabtu (13/8/2015).

Dia bersilaturahmi dan mendengarkan masukan dari kader partai berlambang ka’bah itu.

Hadir juga Pengasuh pondok pesantren Banyuanyar yang juga wakil ketua majelis syariah DPP PPP KH. Muhammad Syamsul Arifin, Dewan Pengasuh Banyuanyar KH. Solahudin al Ayubi, ulama dan simpatisan partai.

Kiai Syamsul Arifin tampak bahagia lantaran Baidowi yang akrab disapa Awiek ini sudah dilantik sebagai anggota DPR, sesekali tertawa saat memberikan sambutan.

Dia berharap Awiek bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Madura.

“Semoga bisa mensejahterakan masyarakat Madura, sebagaimana ajaran agama Islam, Kadang ada juga yang berjanji kalau saya terpilih,” kata kia Syamsul disambut tawa kader PPP di Banyuanyar, Palengaan,pamekasan, Sabtu (13/8/2016).

Sementara Awiek menjelaskan tugas dan wewenang sebagai anggota DPR.

Dia meminta kepada seluruh kader PPP menyampaikan aspirasi daerah masing- masing.

“Meskipun diluar tupoksi kami siap menyampaikan, kami sebagai santri harus siap berjuang dan memebesarkan umat islam,” tegas Awiek.

Di hadapan kader PPP Awiek banyak bercerita tentang kehidupan waktu di pesantren.

Menurutnya meskipun fasilitas terbatas tetap semangat. Awiek berharap muncul Generasi pesantren yang ahli dalam berbagai bidang. Bahkan pihaknya pun optimistis santri bisa berprestasi meskipun dengan fasilitas terbatas

“Kita jangan sampai terpaku pada satu tempat tapi harus punya cita-cita, harus lebih maju,” tegasnya.

Setelah silaturahmi dan serap aspirasi banyak kader meminta foto bersama. Memakai sarung dan kemeja hijau Awiek tampak berbincang santai dengan para kader PPP di halaman pondok pesantren Banyuanyar.

Editor: Hasanudin Aco

Teguh Dalam Kebenaran

Morbi pretium, tellus eu hendrerit mollis, nibh diam tempor felis, a vehicula lorem eros mattis ipsum. Etiam varius risus id purus tempor, sit amet iaculis magna ornare. Mauris non nisl quis dui ornare tempus eu ac nunc. Vestibulum elementum neque eu ligula placerat consequat. Sed sed erat ultrices, blandit magna et, mattis felis. Aenean porttitor turpis at odio vehicula convallis. Vestibulum at arcu eu arcu mollis venenatis. Maecenas porttitor condimentum diam, id lobortis odio faucibus mattis.

Aliquam erat volutpat. Etiam justo orci, euismod suscipit condimentum sit amet, facilisis vitae mi. Fusce feugiat tristique augue pharetra aliquet. Aenean ullamcorper ligula leo, non faucibus nisi aliquet ac. Sed condimentum dolor quis neque ultricies, eget luctus urna vehicula. Nam quis elit nec justo luctus rhoncus. Fusce posuere nulla neque. Fusce at neque vitae ligula malesuada elementum nec sit amet eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce sit amet nulla pellentesque, dapibus quam ac, vehicula lectus. Nulla convallis sapien et felis porttitor ullamcorper. Nam sed elit sodales, volutpat ipsum vel, fermentum est.