Anggota DPR: Larang Aksi 112, Polisi Harus Lebih Rasional

VIVA.co.id – Kepolisian melarang aksi 112 karena dinilai bisa mengganggu masa tenang Pilkada DKI. Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi mengakui pelarangan itu adalah kewenangan polisi. Namun, pengaitan dengan masa tenang dinilai kurang pas.

“Kalau dikaitkan dengan masa tenang sepertinya kurang tepat. Karena ternyata tanggal 11 Februari itu masih masa kampanye. Yang artinya izin keramaian ada. Bahkan, calon pun masih berkampanye,” kata Baidowi kepadaVIVA.co.id, Selasa 7 Februari 2017.

Baidowi mengatakan berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2016, jadwal masa tenang adalah 12-14 Januari 2017. Maka, pada masa-masa itulah yang bisa dilarang melakukan kampanye.

“Tetapi, jika demo masih dilakukan pada tanggal 11 Februari 2017, itu belum masuk masa tenang, sehingga tidak ada halangan,” ujar Baidowi.

Karena itu, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap kepolisian bisa memberikan jawaban yang lebih masuk akal lagi, jika demo itu memang harus dilarang.

“Polisi harus lebih memberikan penjelasan yang rasional, jika itu dilarang,” kata Baidowi.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan bahwa institusinya telah menerima surat pemberitahuan dari Forum Umat Islami (FUI) terkait kegiatan tersebut. Namun, polisi tak memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

DPR: Mendagri Harus Tunduk pada UU, Berhentikan Sementara Ahok

Jakarta, Aktual.com – Komisi II DPR RI menilai gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah harus diberhentikan sementara dari jabatannya karena statusnya yang kini sebagai terdakwa kasus penistaan agama.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Baidowi menjelaskan, UU 23/2014 jo UU 9/2015 tentang Pemerintah daerah pasal 83: (1) kepala daerah/wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun penjara.

Ayat (2) kepala daerah dimaksud diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

“Maka dari itu, dalam konteks Ahok harus dilihat ancaman pidananya berapa tahun. Nah, kata didakwa sebagaimana ayat (1) tersebut berarti ketika menjadi terdakwa ataukah ketika jaksa mengajukan tuntutan? Kemudian ayat (2) disebutkan harus ada register di pengadilan. Apakah dua ketentuan tersebut sudah dialami oleh Ahok?,” ujar anggota Komisi II Ahmad Baidowi di Jakarta, Rabu (8/2).

Karenanya, ia mempertanyakan sikap Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo yang belum melayangkan sanksi terhadap Ahok.

“Memang register belum di dapat? Kalau statement terakhir, mendagri menunggu tuntutan jaksa,” katanya.

Meski demikian, dirinya tak ingin menduga-duga alasan diulurnya status terpidana Ahok lantaran berlatar belakang kepentingan Pilkada agar petahana tersebut dapat melanjutkan kontestasi pilgub di DKI Jakarta.

“Saya tidak melihat ke sana, karena meskipun berstatus terdakwa yang bersangkutan masih bisa lanjut pilkada sesuai UU 10/2016 dan PKPU 9/2016,” jelas Politisi PPP ini.

“Dan mengenai pemberhentian sementara, saya kira pemerintah wajib tunduk pada UU,” pungkasnya.

(Laporan: Nailin)

Anggota DPR Minta Santri Terus Belajar

Anggota DPR Minta Santri Terus BelajarSurabaya: Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ach Baidowi (Awiek) menghadiri Rakornas dan Milad ke XVII Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB) di UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur.

Anggota Komisi II DPR RI ini meminta santri terus mengasah kemampuan dalam segala bidang supaya bisa berkontribusi positif kepada masyarakat. Menurut dia, kedepan banyak tantangan yang harus dihadapi.

“Teman-teman santri teruslah belajar, asah kemampuan. Mahasiswa harus mengambil peran lebih jauh dalam kehidupan berbangsa,” hal itu disampaikan Awik di UIN Sunan Ampel Surabaya, Sabtu 4 Februari 2017.

Awiek yang pernah memimpin FKMSB ini mengaku, santri sudah banyak yang tampil dalam kepemimpinan nasional. Tapi masih banyak peluang yang harus direbut. Menurutnya, butuh kerja keras dan ihlas dalam setiap usaha.

“Peran lebih besar yang harus dimainkan santri masih banyak. Kalau dilegislatif alhamdulilah sudah mendingan,” imbuhnya.

Menjadi anggota DPR tidak pernah terpikirkan oleh Awiek, bahkan pria kelahiran Banyuwangi ini ingin menjadi dosen. Menurut dia, terpenting mahasiwa mempunyai kemauan yang kuat untuk belajar.

“Kita harus menikmati sebuah proses , teman teman harus menyiapkan diri,” tegas alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Pewarta: Slem

Editor: Bakir

Waspada, TPS Wilayah Perbatasan Rawan Mobilisasi Warga yang Tidak Ikut Pilkada

Jakarta: Komisi II DPR menilai tempat pemungutan suara di wilayah perbatasan provinsi atau kabupaten atau kota rawan potensi migrasi atau mobilisasi warga dalam pemilihan kepala daerah, kata anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi. “Potensi tersebut sangat besar mengingat tipologi permukiman di sejumlah daerah seringkali berdempetan ataupun menyambung satu sama lain,” kata Baidowi di Jakarta, Rabu (1/2/2017).


Dia menilai potensi mobilisasi itu terjadi di perbatasan antara daerah yang menggelar pilkada dengan daerah yang tidak menggelar pilkada.

Baidowi mencontohkan perbatasan Jakarta Selatan dengan Depok, perbatasan Jakarta Timur dengan Kota Bekasi, perbatasan Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya, dan perbatasan serupa di provinsi, kabupaten atau kota lainnya.

Dia mengatakan di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya cukup padat dan mobilitasnya tinggi sehingga seringkali sulit untuk membedakan apakah warga setempat ataupun pendatang.

Politisi PPP itu menilai perangkat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) harus bisa juga mengawasi potensi mobilisasi warga itu. “Selain itu, saksi-saksi pasangan calon sebaiknya diambil dari tokoh sekitar TPS agar bisa memantau dan mengenali siapa-siapa yang menggunakan haknya di TPS tersebut,” ujarnya.

Menurut Baidowi, terlebih nanti dinaskKependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) mengeluarkan surat keterangan (suket) bagi penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik. Hal itu menurut dia juga perlu diperhatikan oleh panwas maupun saksi masing-masing calon untuk mengantisipasinya. (Ant)

Sumber : http://m.wartaekonomi.co.id/berita129231/waspada-tps-wilayah-perbatasan-rawan-mobilisasi-warga-yang-tidak-ikut-pilkada.html

PPP sentil Ahok: Rekaman percakapan Maruf & SBY dari siapa?

Merdeka.com – Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Ahmad Baidowi atau akrab disapa Awiek mempertanyakan sumber transkrip rekaman percakapan Ketua MUI Maruf Amin dan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang didapat pihak terdakwa Basuki T Purnama ( Ahok). Menurutnya, hanya aparat hukum yang berhak melakukan penyadapan.

“Itu rekaman dari siapa? Kan yang berhak dan berwenang melakukan perekaman dan penyadapan hanya aparat hukum. Apakah timses merekam secara ilegal? atau mendapat bocoran dari yang berwenang? Ini harus clear dalam konteks pendewasaan demokrasi di Indonesia,” kata Awiek saat dihubungi merdeka.com, Rabu (1/2). 

Awiek menegaskan seharusnya Ahok dan kuasa hukumnya tidak perlu menyerang Maruf secara terbuka terkait keluarnya fatwa penistaan agama oleh MUI dan dugaan telepon dengan SBY di persidangan. Ahok, kata dia, bisa menyampaikan keberatan atas kesaksian palsu dalam sesi pledoi. 

“Kalaupun memang mau membantah kiai Maruf bukankah bisa dilakukan dalam pledoi, sehingga tak perlu menyerang secara terbuka di persidangan,” tegasnya. 

Secara pribadi, anggota Komisi II ini mengaku geram dengan tudingan Maruf telah memberikan kesaksian palsu terkait telepon SBY. Serta dugaan fatwa MUI soal penistaan agama bermuatan politis. 

“PPP memahami ketika ada reaksi keras dari warga NU di Indonesia. Saya sendiri sebagai Nahdliyin turut merasakan kekecewaan dan kegeraman dari kawan-kawan,” pungkasnya. 

Sebelumnya, dalam sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemarin, salah satu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin.

Maruf Amin menegaskan ucapan Ahok dalam kunjungan kerja di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu masuk ke dalam penodaan agama. Tim kuasa hukum Ahok pun menyoroti fatwa penistaan agama yang dikeluarkan MUI. Ahok langsung menyatakan keberatan atas apa yang telah disampaikan oleh Ketua MUI Maruf Amin. Salah satunya, Ahok merasa keberatan atas kesaksian Maruf terkait menerima telepon dari Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

“Saya juga keberatan saksi membantah tanggal 7 Oktober 2016 bertemu pasangan calon nomor urut satu, jelas-jelas saudara saksi menutupi riwayat pernah menjadi Wantimpres Susilo Bambang Yudoyono,” ujar Ahok usai mendengarkan kesaksian Ma’ruf di Gedung Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).

Menurut Ahok, Maruf bertemu dengan pasangan calon nomor urut satu, Agus-Sylvi di Kantor PBNU pada tanggal 7 Oktober 2016. Namun, sebelum pertemuan itu, Ahok menduga Maruf sempat menerima telepon dari SBY pada tanggal 6 Oktober 2017.

“Jadi jelas tanggal 7 Oktober saudara saksi, saya berterimakasih ngotot bahwa saudara saksi tidak berbohong, tapi kalau berbohong kami akan proses secara hukum saudara saksi, untuk membuktikan bahwa kami memiliki bukti,” tegas Ahok. (mdk/rhm)

 

Sumber: merdeka

Politikus PPP: Keterwakilan DPR 570 Kursi Masih Wajar

Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum, Ahmad Baidowi, mengatakan, jumlah penduduk Indonesia yang bertambah mengharuskan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat meningkat.

Dia menilai, penambahan kursi DPR menjadi 570 kursi masih wajar. “Hasil simulasi teknis pakar pemilu menyebutkan bahwa angka proporsional keterwakilan DPR di Indonesia yakni 570-580 kursi,” ujar Baidowi kepada VIVA.co.id, di Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2017.

Menurut dia, pada prinsipnya jumlah kursi per daerah pemilihan tidak boleh berkurang. “Adanya dapil (daerah pemilihan) baru yakni Kalimantan Utara tidak lantas mengurangi alokasi kursi yang ada,” kata Baidowi.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, untuk dapil Kaltara harus dialokasikan penambahan anggota DPR dengan jumlah minimal kursi per dapil sesuai ketentuan.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Dadang Rusdiana, menilai, penambahan kursi DPR hanya menambah anggaran. Apalagi, pemerintah tengah fokus melakukan perampingan organisasi.

“Ya, tentunya ini akan membebani anggaran. Kalau pemerintah sedang melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan perampingan organisasi, masak DPR nambah, kan tidak bagus,” kata Dadang. (art)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/874826-politikus-ppp-keterwakilan-dpr-570-kursi-masih-wajar

Akhirnya STIBA Diresmikan

oleh : Achmad Baidowi

Sabtu, 14 Januari 2017 menjadi hari yang spesial bagi keluarga besar LPI Darul Ulum Banyuanyar (DUBA), Pamekasan, Jawa Timur. Bersamaan dengan acara temu alumni akbar dan pelantikan pengurus DPP Persatuan Alumni Darul Ulum Banyuanyar (Peradaban), juga diserahkan SK tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA).

Surat Keputusan (SK) tersebut diberikan Prof. Dr. H. Amsal Bachtiar, MA kepada Ketua STIBA RKH Sholahuddin Al Ayubi, MA disaksikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pukul 15.25 WIB. Turut menyaksikan momen spesial tersebut pengasuh KH Muhammad Syamsul Arifin dan Wakil Bupati Pamekasan yang juga Ketua Umum Peradaban Drs. Kholil Asy’ari. Penyerahan SK tersebut menjadi pelengkap atas penandantanganan prasasti kampus STIBA oleh Menag LHS.

Tentu saja, keluarga besar DUBA berbahagia sebab tidak disangka-sangka SK STIBA bisa keluar lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Bahkan, sehari sebelum peresmian tersebut, pengasuh berujar kepada penulis bahwa terbitnya SK tersebut lebih berharga dibanding mendapatkan uang Rp50 juta. Alasannya, izin operasional STIBA sangat ditunggu masyarakat khususnya 250 calon mahasiswa yang mengikuti matrikulasi. Agar menjadi kejutan dan hadiah tak terduga, pengasuh meminta penulis dan panitia untuk merahasiakan prihal terbitnya SK STIBA. Terbukti, ketika pembawa acara mengumumkan adanya peresmian dan penyerahan SK STIBA, tepuk tangan ribuan alumni langsung menggema.

Pelru diingat bahwa proses pengajuan izin operasional STIBA penuh liku. Beragam upaya dilakukan sejak Februari 2015, namun kemudian senyap tanpa kabar. Bahkan, sikap pesimistis mulai menjangkiti sebagian orang yang memprediksi izin operasional STIBA sulit terbit. Terlebih di sekitar DUBA sudah banyak berdiri perguruan tinggi di bawah naungan Kemanag RI sejak beberapa tahun sebelumnya. Kabar tersebut diperkuat dengan pernyataan salah seorang pegawai DIKTIS Kemenag RI yang sempat mempersolkan banyaknya perguruan tinggi di Kecamatan Palengaan.

Suatu hari, anggota dewan pengasuh RKH. Solahudin Al Ayubi menghubungi penulis agar turut membantu proses kelancaran perizinan STIBA. Bagi, penulis telepon tersebut adalah perintah yang tak boleh dibantah, terutama untuk kemajuan DUBA. Sepintas penulis kembali teringat pada memori ketika terjadi diskursus pengembangan keilmuan dan pendidikan di DUBA pada pertengahan tahun 2001. Suatu hari di Griya Banyuanyar, Jalan Bimo Kunting, Pengok DIY, saat penulis masih tercatat sebagai mahasiswa semester 2 di IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN). Saat itu, ketika matahari baru keluar dari peraduannya, kami kedatangan R. Solahudin Al Ayubi yang saat itu berencana mengikuti seleksi perguruan tinggi timur tengah di Ponpes Taruna Alquran, Sleman Jogjakarta. Dalam satu kesempatan, kami sempat terlibat diskusi kecil di antaranya mengenai kemajuan pendidikan DUBA.

Perbincangan yang cukup penting adalah sudah saatnya DUBA memiliki perguruan tinggi mengingat captive market yang cukup besar. Saat itu, lulusan dari MA DUBA paling sedikit 100 orang setiap angkatan. Kami pun yakin suatu saat nanti DUBA akan memiliki perguruan tinggi dan berada di lingkungan yayasan sendiri. Ternyata, diskusi kecil di tahun 2001 itu terealisasi pada tahun 2017. Artinya, membutuhkan waktu sekitar 16 tahun untuk merealisasikannya.

Proses pembentukan STIBA memang penuh liku, penuh tantangan yang berbeda dari sebelumnya. Karena banyaknya perguruan tinggi di lingkungan Kemenag RI yang berdiri di Kecamatan Palengaan, maka DUBA harus mendirikan perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi keilmuan berbeda. Pilihannya adalah Prodi Bahasa dan Sastra Arab yang selama ini belum ada di Madura, bahkan di STAIN Pamekasan pun belum memiliki konsentrasi tersebut. Ditambah lagi adanya edaran dari Kementerian Ristek dan Dikti yang mewajibkan pendirian perguruan tinggi harus terlebih dahulu mendapatkan akreditasi dari BAN PT.

Tentu saja, persyaratan ini lebih berat dibanding sebelumnya. Kebetulan, persyaratan tersebut muncul ketika proses pengajuan STIBA berlangsung. Alhamdulillah, atas usaha keras dengan melakukan komunikasi dan lobi kepada pemangku kepentingan dan disertai doa dari pengasuh, STIBA terjadwal dalam agenda visitasi BAN PT.  Hal itu terjawab ketika asesor BAN PT Prof. Dr. Mujahidin dan tim penilai dari Kemenag RI Drs. Abdullah Sarsam melakukan visitasi di STIBA pada akhir November 2016. Berdasarkan hasil visitasi menunjukkan bahwa STIBA dinyatakan layak mendapatkan izin operasional. Akhirnya, terbitlah SK Nomor 6901 tentang Izin Pendirian STIBA tanggal 06 Desember 2016 dengan status akreditasi C.

Satu hal terpenting yang perlu diingat oleh pengelola STIBA bahwa memperoleh sesuatu lebih mudah daripada mempertahankannya. Artinya, setelah mendapatkan SK, maka pihak STIBA harus terus meningkatkan kemmapuan agar SK tersebut bertahan.  Ke depan STIBA harus mampu mencetak sarjana ahli bahasa dan sastra Arab yang handal. Di era global ketersediaan SDM yang mumpuni di bidang bahasa sangat dibutuhkan. Penerjemahan teks-teks Arab ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa lainnya sangat dibutuhkan di masa-masa mendatang. Begitupun, manajamen kampus harus ditingkatkan. Tak ketinggalan kehidupan mahasiswa harus lebih dinamis. Perkuliahan harus dilakukan dengan memenuhi standar minimum. Jika selama ini banyak calon mahasiswa mengikuti perkuliahan matrikulasi dengan bersandal, sebaiknya ke depan lebih diarahkan menggunakan sepatu. Organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra harus segera dibentuk, tentunya dengan memerhatikan aturan yang berlaku di Ponpes Darul Ulum Banyuanyar.

Untuk mempercepat peningkatan mutu akademik dengan naiknya nilai akreditasi, maka STIBA bisa mendatangkan sejumlah pakar untuk memberikan kuliah umum. Bagi STIBA yang berada di lingkungan Ponpes DUBA, untuk mendatangkan para pakar dalam berbagai bidang, bukanlah sesuatu yang sulit. STIBA nantinya juga harus mampu mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi, yakni (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan, serta (3) pengabdian kepada masyarakat. Sebagai sebuah komunitas akademis, civitas akademika STIBA harus mampu melahirkan karya-karya tulis ilmiah, khususnya di bidang Bahasa dan Sastra Arab. Meski demikian, karya tulis ilmiah di bidang lainnya bukanlah sesuatu yang tabu bagi STIBA. Semoga !!!

 

Penulis Anggota Komisi II DPR RI/Fraksi PPP

Alumni LPI Darul Ulum Ponpes Banyuanyar

 

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 10%, PPP: Itu Arogansi Politik

Jakarta – Partai Golongan Karya mengusulkan agar ambang batas partai politik boleh menempatkan wakilnya di DPR (parliamentary threshold) naik dari saat ini 3,5 persen menjadi 10 persen. Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan usulan tersebut merupakan sikap arogan.

“Usulan PT 10% hanya menunjukkan arogansi politik kelompok tertentu untuk memberangus hak politik orang lain. Sistem Pemilu kita sudah disepakati sistem proporsional, maka parlemen yang dihasilkan pun harus proporsional jangan sampai disproporsional,” jelas Achmad melalui peran singkat kepada detikcom, Rabu (18/1/2017).

Achmad menyebut saat Pemilu 2014 dengan ambang batas parlemen 3,5 persen, ada sekitar 2 juta suara yang hangus. “Padahal pemberian suara tersebut diberikan kepada parpol dan caleg, bukan untuk diwakilkan oleh parpol lain,” imbuhnya.

Selain itu, Achmad menjelaskan membangun parlemen yang kuat dengan multipartai sederhana sebaiknya dilihat berdasarkan indeks kepartaian. Dia mengatakan idealnya ambang batas untuk parlemen dibuat seminimal mungkin atau bahkan dihapus.

“Yang ada sekarang ini 3,5% sudah tergolong moderat. Pengelompokan di DPR nanti bisa dibatasi oleh penyederhanaan fraksi melalui revisi UU MD3,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul Zaman, mengatakan pihaknya mengusulkan parliamentary threshold 10 persen. Angka itu diusulkan agar jumlah fraksi di DPR tidak terlalu banyak.

“Sekarang ambang batas parlemen, batasan bentuk fraksi di DPR. Kalau Partai Golkar sudah mengajukan 10 persen,” kata Rambe dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1). (dkp/imk)

Sumber: https://news.detik.com/read/2017/01/18/185400/3399462/10/golkar-usul-ambang-batas-parlemen-10-ppp-itu-arogansi-politik