Achmad Baidowi : Belasan Pasal RUU Pemilu Krusial Perlu Disinkronkan

KANALINDONESIA.COM : Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menyatakan jika RUU Pemilu yang dibahas oleh DPR RI terdiri dari 500-an pasal, namun hanya 13 – 17 pasal yang krusial yang perlu disingkronkan. Diantara soal parpol pengusung Capres – cawapres, sistem pemilu, sengketa pemilu, parliamantery threshold (PT) antara 3,5 % hingga 7 %, penyelenggara Pemilu, dan keterwakilan perempuan. Khusus untuk parpol pengusung Capres merujuk ke hasil Pemilu 2014.
“Hanya saja Capres – Cawapres itu sesuai dengan Pasal 6 (1 dan 2) UUD NRI 1945, bahwa harus warga negara Indonesia (WNI) aseli. Bukan warga naturalisasi dan apalagi asing,” tegas Wasekjen DPP PPP itu dalam forum legislasi ‘Polemik RUU Pemilu Serentak 2019’ bersama mantan Komisioner KPU Dr. Chusnul Mar’iyah, dan pakar hokum tata negara Margarito Kamis, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Karena itu kata Baidowi, tidak mungkin warga asing juga naturalisasi akan menjadi Capres – Cawapres, dengan hanya menjadi WNI dan mempunyai modal yang besar. Lalu, haruskah yang menjadi Capres dan Cagub misalnya kader parpol?

“Parpol itu terbuka dan fungsinya antara lain merekrut kader dari luar partai yang potensial sejalan dengan perkembangan demokrasi saat ini. Dimana figur yang berpotensi, mampu, dan berkapasitas menjadi pemimpin dan diterima rakyat, maka parpol bisa merekrut, dan itu tidak bertentangan dengan fungsi dan tujuan parpol sendiri,” ujarnya.

Tapi, kata Margarito, parpol yang sah mengikuti pemilu, maka berhak mengusung Capres, karena sudah sah menjadi peserta pemilu. “Saya tidak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga kalau ada 10 parpol atau berkoalisi, maka 10 parpol itu berhak mengusung Capres sendiri-sendiri. Maka, kalau ada parpol baru dilarang mengusung Capres, maka pemilu itu cacat konstitusi, maka suka tidak suka parpol baru berhak mengusung Capres,” tambahnya.

Hanya saja Margarito mempredikasi Pemilu serentak 2019 itu kalau tetap berlangsung akan rumit, khususnya mengenai teknis penghitungan suara antara caleg, capres, dan cawapres. Belum lagi dengan sistem tertutup, terbuka terbatas, atau terbuka murni. “Pilpres dipastikan dua putaran, karena tidak mungkin akan capres yang langsung mendapat suara 50 % plus satu. Juga tak mungkin dengan parpol yang mendapat suara terbanyak, otomatis suara capresnya terbanyak? Belum tentu,” kata Margarito.

Karena itu dengan Pemilu serentak itu menurut Margarito, harus memastikan system perolehan suaranya. Baik terkait caleg, parpol, dan capres. “Kalau tidak, maka Pemilu serentak ini akan semrawut, rumit, banyak masalah, belum lagi menangani sengketa pemilu; apakah ke MK, MA, Bawaslu, atau PTUN,” jelasnya.

Margarito menegaskan di Pemulu serentak 2019 nanti tak boleh ada pasangan capres tunggal, dan juga capres independen. “UU Pemilu jangan sampai membenarkan capres tunggal dan capres independen. Kalau pada 20 Oktober 2019 belum ada capres terpilih, maka harus ada aturan memberi kewenangan kepada MPR RI (darurat) untuk mereview keputusan MK yang melampaui kewenangan konstitusi itu. Nanti, MPR yang harus putuskan,” pungkasnya.

Sementara itu Chusnul Mar’iyah menilai jika Pemilu serentak ini menjadi tantangan parpol, yaitu capres – cawapres seperti apa yang bisa mempengaruhi suara parpol? “Apakah kader yang juga bandar, bandar, atau parpol juga menjadi bandar? Ini yang sulit. Belum lagi problem money politics, sengketa hasil pemilu. Pileg saja rumit, apalagi digabung dengan Pilpres,” tambah pengajar FISIP UI ini.

Karena itu dia mengusulkan PT itu 5 % agar sejak awal Parpol sudah bisa berkoaliasi. Lalu, penyelenggara pemilu (KPU) kata Chusnul, jangan sampai cara pandang pemerintah, DPR dan KPU sendiri siklus pemilu ini sebagai proyek sehingga penganggarannya sangat besar, sampai Rp 21 triliun. Karena itu memilih komisioner KPU pusat daerah itu harus benar-benar berkualitas dan professional, agar siap menggelar pemilu.

“Bahwa KPU dan parpol harus diperkuat, sehingga tidak perlu lagi membiayai parpol untuk membayar kadernya sebagai pengawas pemilu. KPU dan Bawaslu pun tidak perlu lagi membayar pengawas dan petugas lainnya di luar KPU,” ujarnya.

Sekarang ini kata Chusnul, Presiden dan Wapres-nya pedagang, menteri pedagang, dan 68 % anggota dan pimpinan DPR RI juga pedagang.

“Jadi, dengan KPU dan parpol yang lemah, maka bisa dususupi bandar dalam setiap siklus pemilu, dan membahayakan demokrasi serta mengancam kedaulatan bangsa ini. Untuk itu, dulu di KPU taka da satu pun tenaga asing terlibat pemilu temasuk di IT KPU,” pungkasnya.(ZAL)

http://kanalindonesia.com/achmad-baidowi-belasan-pasal-ruu-pemilu-krusial-perlu-disinkronkan/

Komisi II DPR Sepakati Parpol Bersengketa Tetap Miliki Hak Konstitusional dalam Pilkada

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi II DPR RI telah menyelesaikan beberapa isu krusial terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dalam Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung sejak Kamis, 25 Agustus 2016.

Dijelaskan oleh Anggota Komisi II DPR dari F-PPP Achmad Baidowi, salah satu isu krusial tersebut yakni perihal PKPU nomor 05 tentang pencalonan terkait sengketa kepengurusan parpol, khususnya pasal 36 ayat 2, yang diputuskan untuk dihapus.

Sebelumnya draft PKPU berbunyi “Apabila terdapat putusan sela yang menunda pemberlakuan SK, maka parpol tidak bisa mengajukan pasangan calon hingga terbit putusan inkrah.”

“Klausul tersebut dianggap bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 40a UU 10/2016 tentang Pilkada, yang dalam ketentuan tersebut bahwa apabila terjadi sengketa kepengurusan maka yang menjadi acuan adalah SK Menkumham terakhir,” jelas Awiek sapaan Achmad Baidowi, dalam keterangan pers yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (26/8/2016).

Setelah melewati proses diskusi yang cukup alot, disepakati bahwa ketentuan pencalonan bagi parpol yang mengalami sengketa kepengurusan tetap mengacu pada SK Kemenkumham terakhir sebagaimana ketentuan pasal 40a UU 10/2016.

“Sifat dari putusan RDP bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 9 UU 10/2016. Dengan keputusan tersebut, maka tidak ada lagi parpol yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam pilkada. Sebagai pelaksana UU, kami mengingatkan KPU agar bekerja sesuai ketentuan UU dan tidak membuat norma-norma baru yang bertentangan dengan UU,” ucap Awiek.

(ROS)

Wakil Sekjen PPP Tolak Full Day School

Radarmadura.jawapos.com | PAMEKASAN – Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menolak penerapan full day school atau sekolah sehari penuh. Dia menilai, full day school kurang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Selain itu, jika pendidikan tingkat SD hingga SMP diterapkan sehari penuh, bisa mengancam keberlangsungan pendidikan diniyah yang sudah berjalan sejak dulu. ”Pendidikan diniyah harus dilestarikan karena penjaga moral umat. Kami menolak full day school itu,” kata Achmad Baidowi saat menggelar silaturahmi dan serap aspirasi di Madura, Minggu (14/8).

Di hadapan ratusan kader partai dan tokoh ulama PPP, anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan XI Madura, Jawa Timur itu menjelaskan, penerapan full day school sangat tidak relevan. Terlebih, di Madura biasa menerapkan pendidikan pagi–sore. Yakni, pagi di SD dan sore di madrasah diniyah.

”Jika sistem sekolah sehari penuh ini diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, sekolah diniyah yang sudah menyebar sejak dulu di Madura akan terancam bubar,” ucap legislator yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan itu.

PPP, kata dia, memberikan perhatian khusus terhadap program pendidikan diniyah. Sebagai bentuk keseriusan, setiap calon kepala daerah yang didukung PPP harus menginisiasi peraturan yang memuat kewajiban pendidikan diniyah bagi warga muslim melalui peraturan daerah (perda).

Wakil rakyat yang akrab disapa Awiek itu memulai kunjungannya dari LPI Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Palengaan, Pamekasan. Hadir dalam kunjungan itu Pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar yang juga Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Muhammad Syamsul Arifin, Dewan Pengasuh Banyuanyar KH Solahudin al Ayubi, ulama, dan simpatisan partai.

Tidak hanya itu, dia mengunjungi Kantor DPC PPP Pamekasan dan Desa Waru Barat, Kecamatan Waru; menemui kader PPP di Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Sampang; Pondok Pesantren Nurul Haramain Manding, Sumenep; dan Pondok Pesantren Ar-Rahman Lembung Barat, Lenteng, Sumenep.

Awiek berharap muncul generasi pesantren yang ahli dalam berbagai bidang. Dia optimistis, santri bisa berprestasi meskipun dengan fasilitas terbatas. ”Kita jangan sampai terpaku pada satu tempat, tapi harus punya cita-cita, harus lebih maju,” tegasnya.

PPP, sambungnya, terus melakukan langkah-langkah politik untuk merealisasikan target tiga besar pada Pemilu 2019. Strategi utamanya melalui pematangan trilogi pemenangan pemilu.

Trilogi pemenangan PPP sudah ditetapkan dalam rapat kerja pada Mei lalu. Trilogi dimaksud yakni mempertahankan basis Pemilu 2014 dengan modal 39 kursi, merebut kembali basis pemilih pada Pemilu 1999 dan 2004, serta menyasar pemilih pemula. ”Melalui trilogi pemenangan tersebut, PPP berharap bisa merealisasikan target tiga besar,” kata Awiek.

Secara khusus, pihaknya meminta kader PPP selalu dekat dengan rakyat. Menurut dia, setiap kader PPP harus hadir di tengah masyarakat dan turut membantu memberikan solusi. ”PPP harus selalu dekat dengan rakyat. Kalau ada kesusahan harus dibantu. Membantu tidak harus selalu dengan materi, tapi mencarikan solusi juga bagian dari mendekati rakyat,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini kemudian memaparkan strategi perolehan suara PPP pada 2019 nanti. Menurut dia, partai berlambang Kakbah itu harus menjaga hubungan baik antarkader partai. Jika PPP solid, akan mendapat dukungan dari rakyat.

”Kita harus berjuang untuk pemenangan PPP dalam Pemilu 2019. Harus dipelajari kekurangan dan kelemahan mencapai tiga besar. Apakah mungkin? Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin,” tegas Awiek.

Dia bersyukur, agenda serap aspirasi dengan masyarakat Madura terlaksana secara maksimal. Hal itu menjadi bukti PPP di Madura masih sangat diapresiasi. Awiek menyoroti pentingnya regenerasi dalam partai.

”Regenerasi harus dilakukan. Ada perpaduan antara senior dan kader muda PPP.  Kader muda harus dilibatkan,” tutupnya. (*/hud/luq)

PPP Optimis Santri Bisa Berprestasi

TRIBUNNEWS.COM, PAMEKASAN – Wakil Sekjen DPP PPP yang juga anggota DPR RI Achmad Baidowi melaksanakan serap aspirasi di LPI Darul Ulum Ponpes Banyuanyar Pamekasan Madura, Jawa Timur, Sabtu (13/8/2015).

Dia bersilaturahmi dan mendengarkan masukan dari kader partai berlambang ka’bah itu.

Hadir juga Pengasuh pondok pesantren Banyuanyar yang juga wakil ketua majelis syariah DPP PPP KH. Muhammad Syamsul Arifin, Dewan Pengasuh Banyuanyar KH. Solahudin al Ayubi, ulama dan simpatisan partai.

Kiai Syamsul Arifin tampak bahagia lantaran Baidowi yang akrab disapa Awiek ini sudah dilantik sebagai anggota DPR, sesekali tertawa saat memberikan sambutan.

Dia berharap Awiek bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Madura.

“Semoga bisa mensejahterakan masyarakat Madura, sebagaimana ajaran agama Islam, Kadang ada juga yang berjanji kalau saya terpilih,” kata kia Syamsul disambut tawa kader PPP di Banyuanyar, Palengaan,pamekasan, Sabtu (13/8/2016).

Sementara Awiek menjelaskan tugas dan wewenang sebagai anggota DPR.

Dia meminta kepada seluruh kader PPP menyampaikan aspirasi daerah masing- masing.

“Meskipun diluar tupoksi kami siap menyampaikan, kami sebagai santri harus siap berjuang dan memebesarkan umat islam,” tegas Awiek.

Di hadapan kader PPP Awiek banyak bercerita tentang kehidupan waktu di pesantren.

Menurutnya meskipun fasilitas terbatas tetap semangat. Awiek berharap muncul Generasi pesantren yang ahli dalam berbagai bidang. Bahkan pihaknya pun optimistis santri bisa berprestasi meskipun dengan fasilitas terbatas

“Kita jangan sampai terpaku pada satu tempat tapi harus punya cita-cita, harus lebih maju,” tegasnya.

Setelah silaturahmi dan serap aspirasi banyak kader meminta foto bersama. Memakai sarung dan kemeja hijau Awiek tampak berbincang santai dengan para kader PPP di halaman pondok pesantren Banyuanyar.

Editor: Hasanudin Aco