PADEK.JAWAPOS.COM-Wacana menambah gendut kabinet di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan 44 kementerian menjadi sorotan legislator. Wakil rakyat mengingatkan keleluasaan presiden menentukan jumlah kementerian harus tetap mengacu pada prinsip efektivitas pemerintahan.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara yang baru saja disepakati untuk disahkan di paripurna memang tidak membatasi jumlah kementerian.
Namun, dalam pasal 15 RUU tersebut ditegaskan bahwa jumlah kementerian sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelengaraan pemerintahan. Pasal itu mengubah ketentuan yang lama yang jumlah kementeriannya dibatasi 34.
“Jadi kalau penambahan itu tidak membuat pemerintahan efektif, tentu tidak boleh,” ungkap pria yang akrab disapa Awiek itu saat ditemui Jawa Pos di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin (12/9).
Lantas sejauh mana parameter efektivitas tersebut? Awiek menyebut salah satunya adalah memperhatikan kelancaran keuangan negara. Selain itu, tidak boleh ada pimpinan kementerian yang double job untuk menghindari tumpang tindih penugasan.
Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo menambahkan, keleluasaan presiden menentukan jumlah kementerian sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia saat ini. Bahkan, tidak hanya menambah, presiden juga sangat mungkin mengurangi jumlah kementerian jika dianggap tidak efektif.
Firman menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa menjadi contoh ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan. Firman menilai kementerian yang saat ini dipimpin Siti Nurbaya Bakar itu perlu dipisah.
“Karena lingkungan hidup itu ada irisannya di semua sektor, tidak hanya kehutanan,” imbuh politikus senior Partai Golkar itu.
