Jakarta – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) meminta Kementerian BUMN untuk melakukan evaluasi terhadap PT Angkasa Pura Aviasi. Ini buntut dari penemuan jenazah perempuan di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang.
“Kementerian BUMN harus melakukan evaluasi PT Angkasa Pura Aviasi dan polisi harus mengusut tuntas kejadian ini agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari,” ujar Awiek dalam keterangan tertulis, Rabu (3/5/2023).
Diketahui, Bandara Internasional Kualanamu dikelola PT Angkasa Pura Aviasi. Adapun PT Angkasa Pura Aviasi adalah perusahaan joint venture antara PT Angkasa Pura II (dengan kepemilikan 51 persen saham) dengan GMR Airports Consortium (memiliki 49 persen saham).
Sebelumnya, ditemukan jenazah perempuan di bawah lift Bandara Internasional Kualanamu pada Kamis (27/4). Berdasarkan rekaman CCTV, saat itu korban panik melihat pintu lift tidak terbuka dan kemudian membuka pintu sehingga terjatuh di bawah kabin lift.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menyayangkan jenazah itu ditemukan pihak bandara setelah 3 hari dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Senin (24/4). Hal itu dinilai sebagai bentuk kelalaian pengelola bandara.
“Tragisnya peristiwa ini tidak langsung diketahui pihak bandara sehingga jenazah baru ditemukan setelah 3 hari kemudian. Peristiwa ini semakin menunjukkan adanya kelalaian dalam pengelolaan bandara tersebut,” ungkapnya.
Menurut Awiek, peristiwa itu bisa mencoreng nama baik dan sulitnya Bandara Internasional Kualanamu bersaing di skala internasional. Padahal, bandara ini sebelumnya ditargetkan bisa menyaingi Changi Airport dan Kuala Lumpur International Airport, Malaysia.
“Kejadian ini juga bisa mencoreng nama baik bandara ini dan Indonesia. Bandara Internasional Kualanamu adalah pintu masuk investor dan wisatawan ke Indonesia, khususnya Sumatera Utara,” tegas Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini.
“Bandara berkelas internasional ini tidak boleh seceroboh ini lagi, termasuk dalam hal pengawasan dan keamanannya,” pungkasnya.
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-6701390/kasus-lift-kualanamu-ppp-minta-kementerian-bumn-evaluasi-pengelola
