JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek mengungkapkan sejumlah syarat untuk menjadi calon ketua umum PPP yang akan dibawa dalam forum Muktamar tahun depan.
Syarat-syarat ini diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
“Syarat-syarat utama jadi Ketum itu ya, pernah satu periode menjadi pengurus harian di DPP,” ucap Awiek kepada Kompas.com, Selasa (18/6/2024).
Syarat lainnya yaitu seorang kader yang ingin maju menjadi calon ketua umum harus pernah menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tingkat provinsi.
Namun, ia menegaskan satu syarat lain yang menjadi penting diperhatikan oleh siapa pun yang ingin maju sebagai calon ketua umum PPP.
Satu syarat itu adalah kader tersebut bisa membawa PPP bangkit setelah tergusur dari parlemen pada periode 2024-2029.
“Yang jelas siapa pun Ketum ke depan, bisa mengembalikan PPP bangkit itu menjadi sebuah kewajiban,” tegasnya.
Namun, terkait siapa nama-nama yang beredar maju sebagai calon Ketum PPP, Sekretaris Fraksi PPP di DPR ini mengaku belum mendengarnya.
Menurutnya, PPP masih terbuka kepada siapa pun yang ingin memimpin partai ke depan.
Ditambah, ia mengatakan bahwa pelaksanaan Muktamar PPP masih belum bisa dipastikan waktu tepatnya.
“Masih terlalu jauh, sekarang masih pertengahan tahun, dan tahun depannya kan belum jelas kapan. Bisa Januari, bisa Desember 2025. Jadi terlalu dini kalau sekarang,” ujar Awiek.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Fernita Jubahar Amirsyah mengatakan, agenda muktar untuk pergantian pimpinan PPP bakal berlangsung 2025.
Dia menyebut, dalam Rapat Pimpinan IX PPP di Banten pada 7 Juni 2024, 38 DPW PPP telah menyepakati keputusan itu.
“Muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh isu atau dorongan muktamar dipercepat,” ujar Fernita dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).
Dia lantas menjelaskan bahwa mekanisme pergantian pimpinan PPP tidak boleh dilakukan serampangan.
Pasalnya, muktamar harus dimulai dengan rangkaian rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah kerja nasional (mukernas).
“Sebelumnya lagi harus rapat pengurus harian DPP untuk menentukan mukernas atau rapimnas tersebut,” kata Fernita.
