Jakarta – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM), Anwar Sanusi, soal jabatan Plt Mardiono. Politikus yang akrab disapa Awiek ini mengatakan tak perlu khawatir berlebihan lantaran jabatan tersebut sudah disahkan oleh Menkumham.
“Pertama perlu kami jelaskan bahwa satu tidak ada persoalan di kepengurusan hari ini karena Plt Pak Mardiono itu disahkan oleh SK Menkumham,” kata Awiek saat dihubungi, Jumat (6/1/2023).
Awiek menyebut hingga saat ini Surat Keputusan (SK) itu tidak digugat. Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Mardiono juga sudah diakui oleh KPU.
“Menkumham tidak mencabut SK Pak Mardiono dan mengakui. KPU mengakui kepengurusan pimpinan partai yang di SK-an oleh Menkumham, SK Menkumham terakhir Pak Plt Ketum, Pak Mardiono,” ujarnya.
Awiek meminta senior di Forum Kabah Membangun tak perlu memperkeruh suasana. Ia menanggapi pernyataan Anwar Sanusi yang khawatir PPP tak bisa ikut pileg lantaran jabatan Plt Mardiono.
“Jadi tidak perlu dikhawatirkan, dan kami mohon kepada senior-senior PPP tidak perlu memperkeruh suasana. Yang kedua terkait dengan tidak bisa ikut pileg. Nah, ini pernyataan yang menyesatkan karena hari ini PPP sudah sah menjadi peserta pemilu gitu,” jawabnya.
Awiek meminta kader PPP tak khawatir dengan pernyataan itu. Hal ini berkaca pada status Suharso yang sempat menjabat sebagai Plt PPP dan tak dipermasalahkan.
“Jadi kader-kader PPP nggak perlu khawatir dan resah menanggapi manuver sekelompok orang. Jabatannya Plt sejak 2019 Pak Suharso itu bahkan hampir 2 tahun menjabat sebagai Plt Ketum dan nggak ada masalah. Kok hari ini yang ribut?,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum FKM Anwar Sanusi mendorong agar PPP segera menggelar Muktamar Luar Biasa. Dia beralasan itu untuk mengukuhkan status Muhammad Mardiono yang masih menjabat Pelaksana tugas (Plt).
“Iya salah satunya itu, tetapi tujuan FKM itu sesungguhnya untuk meningkatkan elektabilitas PPP, suara PPP, mau ada tujuan FKM dukung Anies, FKM mau muktamar luar biasa, tetapi tujuannya adalah bagaimana supaya PPP ini suaranya bisa naik. Karena saya pribadi 3 periode anggota DPR dan banyak yang nawarin pindah partai, tapi saya tidak mau,” kata Anwar di Jl. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Kamis (5/1/2023).
Selain itu, Anwar mengaku khawatir akan adanya gugatan dari pihak eksternal jika status Mardiono belum juga jelas di PPP. Menurutnya, jika gugatan itu nantinya dikabulkan, maka PPP bisa terancam tidak bisa ikut Pileg di 2024.
“Itu yang kami khawatirkan ada yang menggugat, dari internal partai mungkin tidak, tapi eksternal partai lain bisa. Kalau digugat karena bertentangan dengan UU dan dikabulkan oleh MK, PPP tidak bisa nyaleg,” ucapnya.
Lebih lanjut, Anwar mengaku sudah menyampaikan keresahannya ini kepada Mardiono. Namun, Mardiono diklaim menyebut status Plt yang disandangnya tidak dipermasalahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu 2024.
“Saya kemudian berbicara dengan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, dia bilang kalau mau tuntut (aturan itu), tuntut saja ke Kemenkumham karena KPU bekerja berdasarkan Kemenkumham. Tapi kan siapa tahu Kemenkumhamnya itu bertentangan dengan UU Pemilu,” ungkapnya.
Anwar menyebut desakan menggelar Muktamar Luar Biasa itu bukan untuk menumbangkan Mardiono, tetapi mengukuhkan. Ia menyebut terbuka kemungkinan munculnya calon Ketua Umum lain yang diajukan dalam Muktamar, namun menurut Anwar nama Mardiono dijamin menjadi sosok pilihan kader.
“Ketika pemilihan Rommy (Romahurmuziy) jadi Ketua Umum, itu wilayah banyak yang memilih Mardiono. Tapi saat itu Mardiono tidak percaya diri untuk maju,” pungkasnya.
Sumber: https://news.detik.com/pemilu/d-6501357/ppp-jawab-senior-pro-anies-yang-senggol-jabatan-plt-ketum-mardiono
