Jakarta – PPP membantah tuduhan bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan, yang menyinggung pemerintah saat ini terkadang mematikan kritik. PPP menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak antikritik.
“Nggak ada itu yang antikritik, semuanya boleh dikritik. Bahkan Pak Jokowi dikritik habis santai aja,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Sabtu (17/12/2022).
Awiek meminta Anies membuktikan tuduhannya tersebut. Menurutnya, Anies sebaiknya tak menggiring isu-isu yang bisa menimbulkan kejelekan kepada pemerintah Jokowi.
“Jadi sebaiknya Anies buktikan saja, tidak perlu playing victim gitu. Sebaiknya jelaskan saja, mana contohnya seperti apa. Jangan hanya menggiring isu isu yang justru menimbulkan kejelekan-kejelekan yang tidak perlu,” ucapnya.
Pernyataan Anies soal Pemerintah ‘Matikan’ Kritik
Anies Baswedan sebelumnya bicara terkait dirinya yang kerap mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Dia lalu sempat menyinggung terkait pemerintah saat ini yang terkadang justru mematikan kritik tersebut.
Momen Anies membahas terkait kritik ini disampaikan dalam podcast bersama Imam Priyono dan Hendri Satrio seperti disiarkan di YouTube R66 Newlitics. Anies awalnya menjelaskan terkait dirinya yang kerap mendapatkan reaksi penolakan dari pihak lain ketika melakukan sesuatu.
“Normal (orang lain menolak), apa sih yang disebut kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai harapan, kalau dia sesuai harapan ya nggak usah kecewa, kita yang sudah belajar ilmu, kemudian ke sekolah, pendidikan, baca, baca sejarah, tidak ada dalam sejarah yang dalam gelanggang politik 100 persen sependapat. Kan nggak ada, coba kasih contoh 100 persen sependapat,” kata Anies Baswedan saat ditanya soal penolakan terhadap dirinya seperti dilihat detikcom, Sabtu (17/12/2022). detikcom telah diizinkan mengutip konten podcast tersebut oleh Hendri Satrio.
Anies menjelaskan, dalam berpolitik, pasti ada pihak yang tidak sependapat. Dia mengaku tidak panik ketika hal itu terjadi
“Pasti ada yang tidak sependapat, pasti ada yang tidak sependapat sekali, itu perjalanan sejarah ratusan tahun, terus kita ketika lihat ada yang tidak sependapat terus ‘waduh, waduh, panik’, nggak, dari dulu begini kok. Itu adalah kebebasan untuk berpendapat, dihormati, kasih tempat, tidak usah dieliminasi, itu bagian dari normal. Dan adanya perbedaan itu membuat kita harus berikan penjelasan lebih, argumen lebih, memberi manfaat ke siapa? Ke publik,” ucapnya.
Anies lalu menceritakan pengalamannya ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu per satu.
Anies lalu menyinggung pemerintah saat ini yang cenderung mematikan kritik tersebut. Dia mengaku heran lantaran kritik itu sesungguhnya edukasi publik, selama bukan hoax dan ujaran kebencian.
“Nah, kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya tuh, tolong dong ditelepon jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya public education, ada selamanya, selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian, gitu kira-kira, itu normal. Jadi misal ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa, toh ada yang setuju juga,” jelas Anies.
Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6467507/ppp-minta-anies-buktikan-tuduhan-pemerintah-matikan-kritik