Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Prabowo Subianto untuk mengisi salah satu pos menteri. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai apa yang dilakukan Jokowi itu merupakan hal wajar, dan ini sekaligus memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia unik.
“Itulah uniknya demokrasi di Indonesia, teori koalisi ceck and balance tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Model politik Indonesia beda dengan negara lain, orang kompetisi bisa masuk di kabinet. Sejarah politik Indonesia kan seperti itu,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek), Senin (21/10/2019).
Namun, Awiek masih menganggap perlu ada kontrol terhadap pemerintah. Fungsi itu bisa dijalankan oleh partai pendukung Jokowi di legislatif.
“Di parlemen jangan dimaknai sebagai tukang stempel pemerintah. Parlemen berjalan dengan logika pengawasannya sendiri. Fungsi DPR pengawasan, legislasi, anggaran akan berjalan fungsinya karena bukan serta merta parlemen jadi tukang stempel presiden,” kata Awiek.
PPP menyebut akan tetap kritis terhadap pemerintah. “Kalau sekiranya ada kebijakan yang melenceng dari Nawa Cita, tidak pro-rakyat tidak pro umat, kita bisa kritisi,” kata Awiek.
Kritik PPP bukanlah asal kritik. Apalagi bernada kasar sehingga merusak substansi.
“(Kritik) dengan kata yang bijak, dengan kata sopan dengan bahasa santun bukan dengan teriak-teriak, yang penting kan substansinya,” ucap Awiek.
Sebelumnya, Prabowo memenuhi panggilan Jokowi di Istana Kepresidenan. Prabowo mengaku diminta Jokowi untuk membantu di bidang pertahananan.
“Beliau izinkan saya untuk menyampaikan, saya membantu beliau diminta di bidang pertahanan,” kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Senin (21/10).
