PPP Nilai Kebijakan Larang Cadar Berpotensi Melanggar HAM

Polemik mengenai pemakaian cadar dan celana cingkrang bagi ASN mencuat lewat pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi. Pernyataan Menag ini membuat dinilai sebagai pernyataan yang kontroversial.

Menyikapi hal itu, Wasekjen PPP Achmad Baidowi meminta pemerintah mengkaji dulu soal kebijakan larangan cadar (penutup muka) perempuan di lingkungan pemerintahan. Karena dikhawatirkan berpotensi melanggar HAM.

“Kebijakan ini berpotensi melanggar HAM meski dari perspektif keamanan bisa saja dibenarkan,” kata Achmad Baidowi, Jumat (1/11)

Politikus yang akrab disapa Awiek itu meminta pemerintah menjelaskan larangan cadar itu berlaku untuk ASN saja atau juga berlaku untuk masyarakat umum yang masuk ke instansi pemerintahan. Sebab, kata Awiek, jika pelarangan cadar itu diterapkan kepada ASN yang bekerja di pemerintahan, PPP dapat menerima. Namun dia mengaku menolak jika pelarangan cadar juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya.

Politisi PPP, Achmad Baidowi, pada saat mengisi acara diskusi dengan tema ‘Potensi Golput di Pemilu 2019’ di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (18/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

“Artinya ketentuan tersebut menjadi semacam kode etik ASN yang hanya berlaku secara internal di instansi pemerintah (Kemenag saja), mengingat tupoksi Kemenag hanya berwenang mengatur ASN di internal. Jika usulan tersebut juga mau diterapkan di instansi pemerintahan lainnya, maka menjadi domain Kemenpan RB,” ujarnya.

Lebih jauh, Awiek meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang masif terlebih dahulu jika memang ingin menerbitkan aturan soal cadar itu. Sebab, Awiek mengingatkan jangan sampai larangan penggunaan cadar dipahami sebagai larangan penggunaan jilbab, karena tingkat pemahaman masyarakat menurut Awiek tidak merata.

“Menag harus menjelaskan kepada publik terkait korelasi cara berpakaian (cadar dan celana cingkrang) terhadap radikalisme, agar persoalan menjadi jernih,” tandasnya.

Sebelumnya, Fachrul menegaskan tak akan ada aturan khusus soal cadar ini. Tapi menurutnya, cadar tidak menentukan ketakwaan seseorang. Penggunan cadar kata Fachrul tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis.

“Kalau instansi pemerintah kan memang sudah jelas ada aturannya, kalau kamu PNS memang boleh pakai tutup muka?” Kata Fachrul di Kantor Kemenko PMK, Kamis (31/10)

“Cadar itu hanya saya bilang tidak ada dasar hukumnya di Al-Quran maupun di hadis, menurut pandangan kami. Tapi kalau orang mau pakai ya silakan. Itu bukan ukuran ketakwaan orang,” lanjutnya.[]

Amien Rais Restui Prabowo Jadi Menhan, PPP: Biar Publik yang Nilai

Amien Rais menyebut telah merestui Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Padahal, Amien Rias dikenal sebagai figur yang keras mengkritik Pemerintahan Jokowi.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) menilai Amien Rais tak mempunyai pilihan lain. Menurutnya, Amien harus mengakui Prabowo dan Gerindra telah bergabung ke pemerintahan.

“Ya tidak ada pilihan lain, bagi Amien Rais (AR), karena Prabowo dan Gerindra sudah bergabung ke pemerintahan. Tinggal apakah AR mau menarik kembali ucapannya secara terbuka, atau mau diam-diam. Sebagaimana prediksi kami sebelum pemilu bahwa patut diduga AR mencari panggung politik agar namanya terus beredar di media,” ujar Awiek ketika dihubungi, Senin (27/10/2019).

Awiek menyarankan agar Amien Rais mengambil sikap. Menurut Awiek, sikap yang ditunjukan Amien Rais tidak konsisten.

“Publik akan menilai bagaimana AR bersikap, hari ini berbeda dengan kemarin. Makanya, dalam politik itu jangan keras-keras ke lawan karena suatu saat bakal menjadi kawan. Begitupun sebaliknya, yang awalnya kawan bisa menjadi lawan. Lebih baik AR secara terbuka menyampaikan pendapatnya,” ujar Awiek.

“Ya itu tentang sikap yang berubah-ubah, tidak konsisten tapi itu hak AR. Biarlah publik yang menilainya,” lanjutnya.

Awiek sependapat dengan pernyataan Amien Rais yang mengatakan masyarakat harus memberikan waktu kepada para menteri untuk bekerja. Menurutnya, biar Jokowi sendiri yang menilai kinerja para menterinya.

“Ya memang kita harus memberikan kesempatan kepada para menteri untuk bekerja dan yang memberikan penilaian itu adalah Presiden Jokowi. Mau 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun semuanya tergantung Pak Jokowi. Bukan ditentukan oleh siapapun termasuk AR,” ujar Awiek.

Diketahui sebelumnya, orang pertama yang ditemui Prabowo setelah menjabat Menteri Pertahanan adalah Amien Rais. Amien, yang selama ini mengkritik pemerintahan Jokowi, ternyata memberikan restu penuh kepada Prabowo.

“Ya saya sudah bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian saya hanya mengatakan embanlah (jabatan Menteri Pertahanan) Pak Prabowo sesuai dengan cita-cita kita semua,” kata Amien kepada wartawan usai menjadi pembicara kajian dengan tema ‘Islam & Komunis (bahaya laten komunis)’ di Masjid Jami’ Karangkajen, Yogyakarta, Minggu (27/10/2019) malam.

Banyak pihak memprediksi Amien Rais bakal bersikap keras soal keputusan Prabowo jadi menteri pembantu Jokowi. Namun Amien justru menyebut kursi Menhan adalah jabatan strategis. Peran Prabowo di posisi itu disebut sentral.

Hanura-PBB-PKPI Tak Masuk Kabinet, PPP: Masih Ada Tempat Lain

Tiga partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu yaitu Hanura, PBB, dan PKPI belum mendapatkan kursi di kabinet Indonesia Maju 2019-2024. PPP menduga ada posisi lain yang akan disiapkan Jokowi untuk tiga partai tersebut.

“Sepengetahuan kami sih belum ada janji-janji yang disampaikan, baik secara tertulis maupun lisan, bahwa ‘kamu mendukung saya dapat ini’, sepertinya tidak seperti itu lah. Hanya kebiasaan saja orang yang berkontribusi biasanya ada tempatnya. Kalaupun belum masuk ke kabinet, kalau memang Pak Jokowi nanti mengakomodir, toh masih ada beberapa tempat yang lain,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menurut pria yang akrab disapa Awiek itu, penunjukan para pembantu Presiden di kabinet juga memperhatikan berbagai aspek. Awiek menyebut Sekjen PPP Arsul Sani diminta bantuan ketiga partai itu untuk menyampaikan aspirasi ke Jokowi maupun timnya.

“Tapi lagi-lagi itu kita serahkan ke Pak Jokowi. Kita hanya menyampaikan bahwa ini ada aspirasi dari bawah. Toh nanti dugaan saya kan masih ada Wantimpres atau apa gitu kan Pak Jokowi tahu lah saya kira itu, nggak perlu kami dikte,” ujarnya.

Menurut Awiek, Arsul telah menyampaikan aspirasi itu kepada Jokowi ataupun timnya. Awiek menyebut kewenangan menentukan pos-pos untuk partai sepenuhnya ada di tangan Jokowi.

“Maka seperti yang disampaikan sekjen-sekjen itu minta tolong ke PPP menyampaikan ke Jokowi dan tim penyusun itu ‘nasib kami ini bagaimana’, dan itu sudah tersampaikan sepertinya, tinggal tunggu waktu saja. Toh pos-pos itu kan tidak hanya di kabinet, masih ada tempat-tempat lain. Tapi sekali lagi itu kewenangan Pak Jokowi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Awiek mengatakan para sekjen KIK menyadari bahwa Jokowi juga melihat suara partai di parlemen saat penyusunan kabinet. Namun Awiek yakin kontribusi sekecil apa pun memiliki arti penting dalam pemenangan Jokowi.

“Mereka sih sadar diri Pak Jokowi kan menentukan kabinet itu berdasarkan kursi di parlemen kalau kita lihat kan. Tiga partai ini merupakan tiga partai pendukung yang perolehan suaranya dari bawah kecil,” tutur Awiek.

“Tetapi sekecil apa pun kontribusi mereka memiliki peran dan arti penting juga terhadap pemenangan Pak Jokowi. Kalau mereka berharap disampaikan kepada Pak Jokowi, ya wajar-wajar saja, sah-sah saja, itu namanya manusiawi,” pungkasnya.[]

Arwani Thomafi – Zainut Tauhid Cocok Duduki Posisi Wakil Menag

PPP menilai penunjukan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun PPP mengusulkan adanya wakil menteri yang punya kualifikasi di bidang keagamaan untuk melengkapi kinerja Menag Fachrul.

Menurut Wasekjen PPP Achmad Baidowi, dalam menjalankan tugasnya, Menag perlu didampingi sosok yang berlatar belakang keagamaan untuk mengimbangi Fachrul yang berasal dari kalangan militer.

“Maka, kalau Fraksi PPP mengusulkan kepada Pak Jokowi untuk segera melengkapi, men-support Pak Fachrul Razi dengan menunjuk, mengangkat Wakil Menteri Agama yang memiliki kualifikasi di bidang keagamaan sehingga bisa saling berkolaborasi,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

“Menterinya dari unsur militer dalam hal ini jaringan, disiplin, ketegasan ada di Pak Fachrul Razi, nanti bidang keagamaannya bisa diperkuat oleh wakil menteri,” imbuhnya.

Menurut Awiek, penunjukan wakil Menteri Agama bukan sesuatu yang aneh. Meski mengaku tak mengincar posisi wakil Menteri Agama, Awiek menyebut banyak kader PPP yang mumpuni untuk mengisi posisi tersebut.

“Kalau dari PPP misalkan wakil menteri banyak, tergantung portofolionya yang dibutuhkan. Kalau (wakil) Menteri Agama misalkan ada Pak Zainut Tauhid, ada Pak Arwani Thomafi, ada Pak Rusli Efendi, dan beberapa nama lainnya. Karena kalau di portofolio di Kementerian Agama misalkan ada kader PPP yang dipercaya menjadi wakil Menteri Agama ya stoknya cukup banyak,” ujarnya.

Fraksi PPP Siapkan 4 Nama untuk Isi Kursi Pimpinan AKD DPR RI

PPP telah merampungkan pembahasan pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan). PPP akan mengisi kursi tiga wakil ketua komisi dan satu wakil ketua badan.

“PPP itu kebagian empat di wakil ketua karena, kalau berdasarkan proporsional, PPP itu kebagian satu ketua dan dua wakil. Tapi PPP rela tidak mengambil posisi ketua, namun ditukar dengan posisi wakil ketua sehingga PPP yang awalnya menempatkan tiga orang bisa menempatkan empat orang kader tapi di wakil ketua,” kata Sekretaris F-PPP DPR Achmad Baidowi (Awiek) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Rapat fraksi PPP telah menyepakati keempat kadernya yang akan menempati posisi wakil ketua di AKD. Sejumlah nama, seperti Amir Uskara, Arwani Thomafi, hingga Awiek, sendiri akan menempati posisi tersebut.

“Kita insyaallah nanti dapat di wakil ketua Komisi II, mau menempatkan Bapak Arwani Thomafi di situ, politisi senior. Yang kedua di wakil ketua Komisi V ada Bu Nurhayati, beliau juga satu periode di Komisi V sehingga cukup mumpuni di situ,” kata Awiek.

“Ketiga, posisi di wakil ketua Komisi XI, rencana mau menempatkan Bapak Amir Uskara, beliau juga berpengalaman sudah satu periode. Dan di badan satu jadi wakil ketua Badan Legislasi, yakni saya sendiri Achmad Baidowi, kenapa? Ya karena saya sudah satu periode di situ pengalaman,” lanjut dia.

F-PPP akan segera menyerahkan nama-nama tersebut kepada pimpinan DPR. Awiek berharap AKD-AKD di DPR sudah dapat efektif bekerja mulai pekan depan.

“Sehingga minggu depan sudah bisa mulai bekerja membagi tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, apalagi kabinet sudah terbentuk. Ini kita sebenernya agak miris, kabinetnya sudah terbentuk, AKD yang di DPR belum terbentuk. Ya itu lah seni berpolitik gitu kan. Toh kalau AKD-nya terbentuk, kalau kabinetnya belum terbentuk, mau bermitra dengan siapa, mau bekerja dengan siapa?” ucapnya.[]

Setidaknya Ada 5 Kementerian yang Butuh Wakil Menteri

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi menyebut setidaknya terdapat lima kementerian yang membutuhkan pejabat wakil menteri.

Kelima kementerian itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Sebaiknya Presiden segera mengisi pos wakil menteri yang dibutuhkan,” kata sosok yang akrab disapa Awiek itu lewat keterangannya, Rabu (23/10).

PPP meminta Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin segera menujuk orang-orang yang akan menduduki jabatan wakil menteri di pos-pos tersebut.

Dia menerangkan bahwa lima kementerian tersebut membutuhkan pejabat wakil menteri karena memiliki tugas yang banyak. Selain itu, kebutuhan wakil menteri di lima kementerian itu juga lahir karena latar belakang menteri yang telah dilantik Jokowi pada hari ini.

“Beberapa menteri memerlukan jabatan wakil, jika dilihat dari banyaknya tugas serta latar belakang menteri. Hal ini untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan program,” ucap Awiek.

Di sisi lain, Awiek berkata bahwa beberapa nama yang terpilih dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf penuh kejutan, jika dilihat dari latar belakang pengalaman maupun keilmuan yang disandingkan dengan tugas, pokok, serta fungsi di masing-masing kementerian.

Namun begitu, lanjutnya, PPP memahami pilihan Jokowi yang memberikan kepercayaan kepada sosok-sosok tersebyt sebagai implementasi dari hak prerogatif presiden.

“Tentu saja Presiden sudah melakukan pengecekan dan pertimbangan matang,” tutur Awiek.[]

PPP: Kemenag dan Kemendikbud Butuh Wakil Menteri

PPP menilai sejumlah nama menteri di Kabinet Indonesia Maju penuh kejutan. Hal itu terkait dengan pengalaman dan latar belakang para menteri tersebut.

“Beberapa nama memang penuh kejutan jika dilihat dari latar belakang pengalaman maupun keilmuan jika disandingkan dengan tupoksi di masing-masing kabinet,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Rabu (23/10/2019).

Awiek tak menyebut detail siapa saja menteri yang latar belakangnya dianggap tidak sesuai dengan tugas kementerian. Awiek berharap para menteri yang telah dilantik langsung bekerja.

“Para menteri Kabinet Indonesia Maju harus langsung tancap gas menjalankan tugas-tugas di kabinet sebagai penerjemahan visi Presiden untuk menyongsong cita-cita menjadi negara maju pada 2045. Kami melihat figur-figur di kabinet merupakan perpaduan antara senior-junior dengan prestasi di bidang masing-masing,” ujarnya.

Awiek kemudian menyebut beberapa menteri masih memerlukan wakil karena latar belakang dan tugas yang dinilai banyak. Beberapa menteri yang dinilainya butuh wakil antara lain Mendikbud, Menpar dan Ekonomi Kreatif, hingga Menteri Agama.

“Beberapa menteri memerlukan jabatan wakil jika dilihat dari banyaknya tugas serta latar belakang menteri. Hal ini untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan program. Karena ini sebaiknya Presiden segera mengisi pos wakil menteri yang dibutuhkan,” ujar Awiek.

“Setidaknya, beberapa kementerian yang memerlukan pos wakil menteri di antaranya Menteri Luar Negeri, Menkeu, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” pungkasnya.[]

Suharso Calon Menteri, PPP: Posisi Plt Ketum Tak Menjadi Halangan

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menjadi salah satu calon menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). PPP menilai hal tersebut sebagai bentuk kepercayaan Jokowi kepada kader partai berlambang Kakbah itu.

“Tandanya Pak Jokowi masih mempercayai PPP untuk masuk kabinet. Dan kalau sekarang dipercaya masuk tim ekonomi, itu merupakan kepercayaan terhadap kualitas kader PPP, yakni Plt Ketum Suharso Monoarfa,” kata Wasekjen PPP Ahmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Selasa (22/10/2019).

Menurut Awiek, tugas-tugas Suharso sebagai Plt Ketum PPP tak akan mempengaruhi pekerjaannya di kementerian. Dia menyebut struktur kepengurusan di PPP akan siap membantu Suharso menjalankan tugas-tugasnya di partai.

“Terkait tugas-tugas di PPP dan kementerian, kami kira tidak akan ada halangan berarti. Karena di DPP PPP ada beberapa waketum yang bisa menjalankan fungsi kepemimpinan roda organisasi kepartaian, termasuk ada sekjen dan ketua, serta wasekjen,” ujar Awiek.

“Sehingga keberadaan Plt Ketum Suharso Monoarfa di kabinet tidak akan (menghalangi) tugas-tugas di PPP, begitupun sebaliknya,” tegasnya.

Seperti diketahui, Suharso juga dipanggil ke Istana di hari kedua pengenalan calon menteri Jokowi. Menurutnya, Jokowi telah mengizinkan ketum parpol rangkap jabatan menteri.

“Kata presiden tidak apa-apa (tetap jabat ketum),” kata Suharso setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).

Suharso mengaku diajak berbicara berbagai isu soal ekonomi oleh Jokowi. Di antaranya soal middle income trap. Bahkan Suharso diminta menyiapkan sebuah roadmap.

“Presiden meminta saya untuk menyiapkan roadmap, bahkan waktu dekat mempresentasikan dalam sidang kabinet perdana dan untuk menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu,” ucap Suharso.[]