Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuat pantun untuk para kandidat dari bakal calon wakil presiden (cawapres) pasangan Ganjar Pranowo. Menurut PPP, Hasto sedang sedang membuat suasana politik agar tidak tegang.

“Artinya, Pak Hasto lagi meng-endorse tokoh-tokoh, jokes-jokes politik saja. Memposisikan semua sama, Pak Mahfud, Pak Sandiaga Uno, posisisnya sama-sama besar,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek), saat dihubungi, Rabu (13/9/2023).

PPP selaku parpol anggota koalisi pendukung Ganjar menyebut belum ada keputusan sampai saat ini soal sosok cawapres yang dipilih.

“Kalau pun kemudian nanti cawapresnya siapa yang diumumkan, pasti akan disampaikan ke partai koalisi,” kata Awiek.

Menurutnya, pantun-pantun yang disampaikan oleh Hasto Kristiyanto digunakan untuk mencairkan suasana politik.

“Supaya politik segar, tidak dipenuhi ketegangan,” katanya.

Pantun Hasto untuk Mahfud Md

Hasto sebelumnya menjadi salah satu pembicara yang menyampaikan materi terkait mitigasi kerentanan pemilu di Kemenko Polhukam. Hasto mengawali materinya dengan membacakan pantun di hadapan Mahfud Md.

“Saya ingin mengawali dengan pantun,” kata Hasto di High End, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Dalam pantun awalnya, Hasto menyinggung soal Bandung lautan api sebagai cermin patriotisme yang sangat tinggi. Hasto mengatakan dari Bandung perbedaan jadi persahabatan sejati, sehingga pemilu harus mengedepankan hati nurani.

“Terima kasih sekali lagi atas undangan dari Prof Mahfud, dan kami persembahkan pantun buat beliau,” ujarnya.

Hasto kemudian menyampaikan materinya soal mitigasi pemilu. Setelah selesai menyampaikan materi, sebelum menutup salam, Hasto kemudian membacakan pantun terakhir yang memberi kode Mahfud sebagai bakal cawapres.

Berikut pantunnya:

Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud Md
Salah satu bacawapres yang lurus tegak dan suka wedang ronde
Pemikirannya luas hingga beberapa dekade
Di tangannya rakyat semakin pede

Pantun Hasto untuk Sandiaga

Hasto membacakan lagi pantun terkait bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Kali ini, giliran Hasto membacakan pantun untuk Menparekraf Sandiaga Uno.

“Kalau tentang pantun, memang sudah dibuat pantun, buat Pak RK sudah, buat Pak Mahfud sudah. Itu kan cerminan suasana kebatinan ketika acara dilaksanakan,” kata Hasto.

Hasto sebelumnya memang sempat membacakan pantun untuk Mahfud Md dan Ridwan Kamil menyangkut isu bakal cawapres. Hasto kemudian membuat juga pantun untuk Sandiaga yang merupakan rekan koalisi.

“Ada juga pantun buat Pak Sandiaga Uno,” ujarnya.

Berikut pantunnya:

Sandiaga Uno sosok rendah hati
Di tangannya Indonesia maju berlari
Seluruh bacawapres Ganjar Pranowo memang menarik sekali
Menangkan pemilu dengan cara berdikari

“Artinya kita nggak ada utang ha-ha-ha,” imbuh Hasto.

Pantun Hasto untuk RK

Sebelumnya, Hasto membacakan pantun untuk RK saat groundbreaking Monumen Plaza Bung Karno di Taman Saparua, Bandung, Rabu (28/6) siang. Hasto menyebut jika siapa yang bakal menjadi bacawapres Ganjar ada di lokasi groundbreaking.

“Kang Emil memang kaya prestasi. Memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini,” kata Hasto disambut riuh tamu undangan saat itu.

Sumber: https://news.detik.com/pemilu/d-6930174/ppp-pantun-pdip-posisikan-sama-sandiaga-mahfud-rk-cairkan-politik

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan laporan Panitia Kerja (Panja) mengenai evaluasi Prolegnas dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI di Ruang Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Disampaikan Owi, sapaan akrabnya dalam rangka evaluasi Prolegnas dan dengan telah diundangkannya beberapa rancangan undang-undang di tahun 2023 dan penarikan usulan dari pengusul maka 6 RUU dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas Tahun 2023.

Diantaranya, RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law);RUU tentang Kesehatan (omnibus law); RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; RUU tentang Bahan Kimia; dan RUU tentang Kefarmasian.

“Serta memasukkan satu RUU usulan baru ke dalam Prolegnas Perubahan Kedua RUU Prioritas Tahun 2023 yaitu RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (Dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum RUU atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia),” jelasnya.

Selain itu, Baleg DPR RI dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 telah menerima usulan RUU sebanyak 78 RUU. Dimana 10 RUU merupakan usulan RUU baru untuk dipertimbangkan masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2024.

Kesepuluh RUU itu meliputi RUU tentang Pertanahan/DPR dari Komisi II; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran/DPR dari Komisi V; RUU tentang Pertekstilan/DPR dari Badan Legislasi; RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim/DPR dari Badan Legislasi; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji/DPR dari Badan Legislasi.

Lalu, RUU tentang Komoditas Strategis/DPR dari Badan Legislasi; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat usulan dari DPR dan pemerintah juga menyiapkan; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik usulan DPD;RUU tentang Persandian dari Pemerintah; dan RUU tentang Hukum Perdata Internasional dari Pemerintah.

“Dari jumlah tersebut, Badan Legislasi DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, sepakat untuk menggunakan parameter sebagai berikut RUU yang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I; RUU yang menunggu Surat Presiden (Surpres); RUU yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI; RUU yang dalam tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI; RUU dalam daftar tunggu dan RUU usulan baru yang telah tercantum dalam Prolegnas 2020-2024 dan memenuhi urgensi tertentu,” jelasnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Panja telah membicarakan dan membahas semua usulan RUU tersebut dalam Rapat Panja yang diselenggarakan pada tanggal 11 dan 12 September 2023. Pendapat dan pandangan yang mengemuka dalam pembicaraan dan pembahasan Rapat PANJA, antara lain terkait dengan Evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023; RUU usul DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI; serta Rasionalitas penetapan jumlah RUU dalam Prolegnas RUU Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023, jumlah RUU dalam daftar tunggu, jumlah RUU yang diusulkan, serta berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh Anggota PANJA, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Panitia Penyusunan Undang-Undang DPD RI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Panja memutuskan dan menetapkan hal sebagai berikut, Jumlah Prolegnas RUU Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 sebanyak 37 RUU serta 5 daftar RUU kumulatif terbuka; Jumlah Prolegnas RUU Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 sebanyak 256 (dua lima enam) RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka; dan Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 sebanyak 47 RUU serta 5 daftar RUU kumulatif terbuka.

“Demikian laporan Panja mengenai evaluasi Prolegnas dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024, untuk itu mohon kiranya agar Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI ini dapat segera memutuskan, untuk selanjutkan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan,” tutupnya.

Sumber: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46441/t/Baidowi+sampaikan+Laporan+Hasil+Evaluasi+Prolegnas+dan+Penyusunan+Prolegnas+RUU+Prioritas+Tahun+2024

Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati perubahan kedua terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Perubahan prolegnas ini memasukkan usulan pemerintah, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta.

Hal ini dilakukan dalam rapat pleno Baleg DPR bersama Kemenkumham di ruang rapat Baleg DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

“Memasukkan satu RUU usulan baru ke dalam Prolegnas perubahan kedua RUU Prioritas Tahun 2023, yaitu RUU tentang Daerah Khusus Jakarta. Dalam Prolegnas 2020-2024 tercantum RUU atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek dalam rapat pleno.

Adapun dalam rapat panitia kerja (panja) dengan Kemenkumham sebelumnya, pada 11 dan 12 September 2023, terdapat pandangan dalam mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2023.

Salah satunya rasionalitas penetapan jumlah RUU berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas Prioritas Tahun 2023, jumlah RUU dalam daftar tunggu, dan jumlah RUU yang diusulkan. Awiek membacakan total sebanyak 42 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2023.

“Berdasarkan hal di atas, Panja memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut. Satu, jumlah Prolegnas RUU Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 sebanyak 37 RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka,” ujar Awiek.

“Dua, jumlah Prolegnas RUU perubahan keenam RUU tahun 2020-2024 sebanyak 256 beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka. Tiga, jumlah Prolegnas RUU prioritas tahun 2024 sebanyak 47 RUU beserta lima daftar RUU kumulatif terbuka,” sambungnya.

Pemerintah diwakili Wamenkumham Eddy Hiariej mengusulkan satu RUU untuk masuk ke Prolegnas Prioritas Tahun 2023. Usulannya ialah RUU Daerah Khusus Jakarta.

Eddy menjelaskan RUU tersebut akan mencabut status Ibu Kota Negara dari Jakarta. Nantinya, Jakarta akan menjadi provinsi khusus sebagai pusat kegiatan ekonomi untuk menopang perekonomian nasional usai IKN Nusantara beroperasi.

“Urgensi penyusunan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta adalah bahwa, satu, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengamanatkan bahwa sebagai konsekuensi dari pemindahan Ibu Kota Negara, pemerintah dan DPR diwajibkan untuk melakukan perubahan UU 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI,” ujar Eddy dalam rapat kerja.

Mulanya, nama RUU ini adalah revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pemerintah kemudian mengusulkan perubahan nama menjadi RUU tentang Daerah Khusus Jakarta.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-6927109/baleg-dpr-sepakat-ruu-daerah-khusus-jakarta-masuk-prolegnas-prioritas-2023

Warta Ekonomi, Jakarta – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi tak ambil pusing dengan isu bergabungnya Ridwan Kamil ke koalisi pengusungan Ganjar Pranowo.

“Ya namanya rumor kan boleh-boleh saja rumor kan. Nggak ada yang bisa memaksa namanya rumor. Namanya rumor boleh-boleh saja,” kata Baidowi saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jum’at (8/9/2023).

Dia menegaskan, internal koalisi partai pengusung Ganjar Pranowo bersepakat untuk saling menjaga komunikasi dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Hal itu juga tercermin dalam penentuan Tim Pemenangan Nasional (TPN), kata Baidowi, para partai pengusung Ganjar Pranowo memutuskan memilih Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, sebagai ketuanya.

“Dirembuk bersama baru kemudian muncul nama pak Arsjad Rasjid. Dan, sudah disampaikan. Kan tidak muncul tiba-tiba. Bukan ‘pokoknya harus ini’, tetapi dikomunikasikan dengan baik kepada koalisi,” katanya.

Baidowi juga menegaskan, PPP akan berdasar pada hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang menugaskan Sandiaga Uno sebagai cawapres bagi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Seandainya pun usulannya tak diterima, Baidowi menyebut akan kesepakatan bersama yang diambil dari Rapimnas PPP. Kendati demikian, dia menyebut belum ada agenda Rapimnas partai hingga saat ini.

“Jadi rapimnasnya masih keputusan yang kita pegang bahwa mencalonkan pak sandi sebagai cawapres pak Ganjar dan kita sudah sampaikan kepada PDIP. Tinggal nanti bagaimana kita duduk bersama memformulasikan nama-nama yang beredar,” katanya.

“Terhadap munculnya nama-nama itu, kami di PPP ya menganggapnya sebagai dinamika politik yang ada di lapangan menjelang pendaftaran capres-cawapres yang informasinya mau dimajukan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil sebelumnya mengaku sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan.

Meski begitu, Ridwan Kamil mengaku pertemuan itu dilakukan atas nama pribadi kendati dirinya telah resmi menjadi kader partai Golkar dengan posisi Wakil Ketua Umum Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu).

“Saya itu kan komunikasi dengan semuanya ada dengan Pak Prabowo, ada dengan Bu Mega, ada dengan Pak Anies, ada dengan Surya Paloh, sebagai pribadi,” kata Ridwan Kamil di Jakarta, (5/9/2023).

Ridwan Kamil pun mengaku pertemuan itu turut membahas dinamika-dinamika politik saat ini. Kendati demikian, dia pun menekankan komunikasi dengan Megawati tak terlepas dengan rencana pembangunan monumen Soekarno di Bandung.

“Dalam komunikasi itu ada hal-hal politik, tidak semuanya begitu. Dengan Bu Mega, itu salah satunya kan kita lagi membangun monumen Bung Karno,” tandasnya.

Sumber: https://wartaekonomi.co.id/read513418/ppp-tak-ambil-pusing-soal-wacana-bergabungnya-ridwan-kamil-di-pengusungan-ganjar-pranowo

CARITAU JAKARTA – Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi menanggapi momen pelepasan jabatan gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang dihadiri ribuan orang. Menurutnya, kehadiran ribuan orang tersebut membuktikan bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo memiliki modal sosial yang kuat untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Baidowi mengatakan momen itu menjadi bukti nyata betapa masyarakat mencintai Ganjar. Besarnya gelombang dukungan masyarakat tersebut, tak lepas dari keberhasilan Ganjar selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah.

“Mas Ganjar sangat dicintai masyarakat Jawa Tengah dan sangat didukung. Mas Ganjar berprestasi dan berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Ini merupakan modal sosial Mas Ganjar untuk mengarungi kontestasi Pilpres 2024,” kata Baidowi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Hal senada disampaikan politikus PDIP Hendrawan Supratikno yang mengatakan masyarakat Jawa Tengah sangat dekat dengan Ganjar karena sosok Ganjar bersahabat dan inklusif. Ia terbuka dengan masyarakat dari semua kalangan.

“GP (Ganjar Pranowo) mudah berinteraksi dengan segenap lapisan masyarakat. Dengan ulama dekat, mudah guyub dengan pemuda dan mahasiswa, akrab dengan wong cilik, berkomunikasi lancar,” ujar Hendrawan.

Selesai mengemban amanat di Jawa Tengah, Ganjar mendapat dukungan besar untuk maju sebagai calon presiden. Ia didukung PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura.

Peluang Ganjar memenangkan pilpres sangat besar. Elektabilitas Ganjar terus naik, di atas bakal capres lainnya. Hasil survei terbaru lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs menyebutkan elektabilitas Ganjar mencapai 40,12 persen.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Sumber: https://caritau.com/post/momen-pelepasan-kursi-gubernur-jateng-dihadiri-ribuan-orang-ppp-bukti-ganjar-miliki-modal-kuat

Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi berharap Partai Demokrat dapat bergabung ke dalam barisan koalisi pengusung Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden 2024. Pendapat itu disampaikan Baidowi seiring dengan rumor dijalinnya komunikasi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat.

“Apalagi Mba Puan dengan Mas AHY sudah pernah ketemu, meskipun follow up dari pertemuan itu juga masih ditunggu sebenarnya. Ya mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan kami,” kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Baidowi menganggap wacana poros baru yang sebelumnya menjadi perbincangan kian memudar. Rumor poros baru sebelumnya disinggung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Saat menggelar konferensi pers atas sikap Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, SBY mengatakan ada seorang Menteri di kabinet pemerintahan yang mencoba membuat poros politik baru antara PPP, Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan.

“Isu poros baru sampai sejauh ini kok saya melihatnya semakin menipis. Awalnya agak santer biasa ya, terus kemudian sekarang sudah mulai menipis, menipis. Ya namanya politik segala kemungkinan bisa saja terjadi,” kata Baidowi.

Berdasarkan hal itu, ia pun ragu akan terbentuknya satu poros koalisi tambahan yang akan berlaga di Pilpres 2024. Terlebih, ia pun tak yakin bahwa PKS tak akan menyodorkan nama kandidat calon, mengingat partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu juga memiliki sejumlah kader yang mentereng.

Wacana Pertemuan Megawati dan SBY

Kabar Demokrat akan merapat ke PDIP makin setelah muncul wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan SBY. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyambut baik wacana itu.

“Jika pertemuan Pak SBY-Ibu Mega atau koalisi Demokrat-PDIP ini terjadi sangat bagus ya. Bukan sekadar untuk pilpres saja, namun lebih jauh lagi bagi negeri kita ini. Rekonsiliasi nasional yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia akhirnya terjadi,” kata Jansen lewat keterangannya, Rabu (6/9).

Kendati demikian, Partai Demokrat belum memutuskan untuk bergabung dengan kubu mana setelah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Demokrat mengatakan akan mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan sikap politik baru setelah mencabut dukungan untuk Anies Baswedan di pilpres.

SUMBER: https://katadata.co.id/ira/berita/64fad2d1e3725/ppp-ajak-demokrat-gabung-koalisi-pendukung-ganjar-pranowo-di-pilpres

jpnn.com, JAKARTA – Partai Demokrat sampai saat ini belum memiliki rekan koalisi untuk mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024. Ini setelah Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Saat ini Partai Demokrat dan PDIP juga telah membuka komunikasi politik, sehingga ada isu dua partai itu akan bekerja sama untuk mengusung Ganjar Pranowo.

Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi berharap, partai yang dikomandoi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menambah kekuatan untuk bergabung ke koalisi bersama dengan PDIP, Hanura dan Perindo.

“Apalagi Mba Puan Maharani (PDIP) dengan Mas AHY sudah pernah ketemu, meskipun follow up dari pertemuan itu juga masih ditunggu sebenarnya. Ya mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan kami,” ujar Baidowi, Jumat (8/9).

Wakil Bappilu PPP ini menuturkan, isu adanya poros koalisi baru juga perlahan-lahan mulai memudar. Rumor yang dihebuskan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kala itu SBY mengatakan ada seorang menteri di kabinet pemerintahan yang mencoba membuat poros politik baru antara PPP dan Demokrat.

“Isu poros baru sampai sejauh ini kok saya melihatnya semakin menipis. Awalnya agak santer biasa ya, terus kemudian sekarang sudah mulai menipis, menipis. Ya namanya politik segala kemungkinan bisa saja terjadi,” katanya.

Selain disebut bakal bekerja sama, Partai Demokrat dan PDIP juga ada wacana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri, dengan SBY.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon, menyambut baik wacana ini pertemuan dua tokoh bangsa ini.

“Jika pertemuan Pak SBY-Ibu Mega atau koalisi Demokrat-PDIP ini terjadi sangat bagus ya. Bukan sekadar untuk pilpres saja, namun lebih jauh lagi bagi negeri kita ini. Rekonsiliasi nasional yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia akhirnya terjadi,” ujar Jansen.

Namun demikian, Partai Demokrat belum memutuskan untuk bergabung dengan koalisi mana pun di Pilpres 2024.

Sekadar informasi, setelah Anies Baswedan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi bakal cawapres. Partai Demokrat ‘cabut’ dari koalisi yang terdiri dari Nasdem dan PKS. Partai berlogo bintang mercy merasa dikhianati.

SUMBER: https://www.jpnn.com/news/ppp-berharap-demokrat-bisa-jadi-kekuatan-baru-untuk-ganjar

Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai bakal calon presiden (bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memiliki modal sosial yang kuat untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Ganjar secara resmi melepas jabatan Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (5/9/2023). Momen pelepasan Ganjar dari kursi nomor satu di Provinsi Jawa Tengah tersebut dihadiri ribuan orang, bahkan ada yang khusus datang dari luar Jawa Tengah.

Menurut Baidowi, momen itu menjadi bukti nyata betapa masyarakat mencintai Ganjar. Ia menganggap besarnya dukungan masyarakat tersebut, tak lepas dari keberhasilan Ganjar selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah.

“Mas Ganjar sangat dicintai masyarakat Jawa Tengah dan sangat didukung. Mas Ganjar berprestasi dan berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Ini merupakan modal sosial Mas Ganjar untuk mengarungi kontestasi Pilpres 2024,” kata Baidowi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Hal senada disampaikan politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno yang mengatakan masyarakat Jawa Tengah sangat dekat dengan Ganjar karena sosok Ganjar bersahabat dan inklusif. Ia terbuka dengan masyarakat dari semua kalangan.

“GP (Ganjar Pranowo) mudah berinteraksi dengan segenap lapisan masyarakat. Dengan ulama dekat, mudah guyub dengan pemuda dan mahasiswa, akrab dengan wong cilik, berkomunikasi lancar,” ujar Hendrawan.

Selesai mengemban amanat di Jawa Tengah, Ganjar mendapat dukungan besar untuk maju sebagai calon presiden. Ia didukung PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura.

Peluang Ganjar memenangkan pilpres sangat besar. Elektabilitas Ganjar terus naik, di atas bakal capres lainnya. Hasil survei terbaru lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs menyebutkan elektabilitas Ganjar mencapai 40,12 persen.

Sumber: https://www.inilah.com/ppp-ganjar-punya-modal-sosial-yang-kuat-hadapi-pilpres-2024