Jakarta – Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI) menyampaikan aspirasi penolakan pengawasan koperasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penolakan itu terkait beberapa ketentuan pasal dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Dilansir dari laman JPNN.com, aspirasi Forkopi tersebut disampaikan langsung ke Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI pada Kamis (17/11/2022).

Aspirasi disampaikan melalui audiensi Forkopi ke Fraksi PPP DPR RI yang diterima langsung oleh Dr. H. Achmad Baidowi selaku Sekretaris Fraksi PPP DPR RI dan Wakil Ketua Baleg DPR RI serta Dra. Hj. Wartiah sebagai anggota Fraksi PPP DPR RI dan Panja RUU PPSK di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta.

Mewakili Forkopi dan 15 perwakilan koperasi Indonesia, Ketua Umum Presidium Forkopi Andy A Djunaid mengawali penyampaian aspirasi dan pendapat untuk merespons beberapa ketentuan dalam pasal RUU PPSK yang dapat menghilangkan jati diri koperasi.

Andy A Djunaid di depan Fraksi PPP menyampaikan kegelisahan koperasi atas RUU PPSK.

Dia yang juga Ketua Kospin Jasa Pekalongan ini menyampaikan kekhawatiran jika RUU PPSK terutama Pasal 191, 192 dan 298 diberlakukan. Pengawasan koperasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpotensi untuk menghilangkan jati diri koperasi.

“Sampai saat ini ada 2.300 koperasi yang tergabung di Forkopi dengan anggota lebih dari 30 juta orang. Mereka bergerak masif karena khawatir koperasi akan kehilangan jati dirinya” ujar Andy.

Andy mengatakan koperasi lahir dari gerakan moral dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Dia khawatir OJK yang selama ini menerapkan manajemen risiko di lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan berbasis modal akan mengeliminasi pertimbangan-pertimbangan benefit bagi anggota koperasi.

Pola Pengawasan

Lebih lanjut, Andy mengatakan bahwa pengawasan OJK bukan solusi. Karena menurutnya sampai saat ini banyak lembaga yang diawasi oleh OJK, yang juga menimbulkan masalah besar bagi nasabahnya.

Sebab, Andy menilai bahwa seharusnya koperasi diperkuat melalui pengawasan Kemenkop.

“Jika saat ini ada 9 koperasi bermasalah maka sebetulnya yang barus dikuatkan adalah Kemenkop yang memang memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Kita juga elemen koperasi bisa duduk bersama untuk membentuk pengawasan yang efektif di koperasi tanpa menghilangkan jati diri koperasi” ujarnya lagi.

Dia mengatakan telah 75 tahun koperasi menjadi milik masyarakat Indonesia, koperasi saat ini tetap menjadi milik rakyat sedangkan perbankan saat ini hampir 97 persen dimiliki oleh asing sementara koperasi tetap akan menjadi milik rakyat kebanyakan.

“Dua model yang saya sampaikan tadi tentu pola pengawasannya harus berbeda. Jika kita masih mencintai kultur bangsa ini maka kita minta pasal yang mengatur koperasi dikeluarkan dari RUU PPSK sedangkan koperasi tetap diatur pada RUU Perkoperasian yang saat ini sedang dalam pembahasan” pungkasnya.

Sementar itu, Kamaruddin Batubara, mewakili kelompok Koperasi Syariah mengawali pernyataannya dengan mengutip artikel Bung Hatta ‘tahun 1943 yang menyatakan banyak orang mendirikan per-sekutuan perusahaan diberi nama koperasi, tetapi badan itu pada dasarnya bukan koperasi.

Keadaan ini bisa merusak di kemudian hari dan juga mengganggu kesuburan hidup koperasi. Di zaman yang lalu nama koperasi banyak rusak karena hal itu’. Baca Kamaruddin Batubara mengutip Bung Hatta.

Kamaruddin Batubara manambahkan, mengapa ia mengutip pesan Bung Hatta, karena menurutnya lahirnya pasal pasal 191, 192 dan 298 di RUU PPSK tidak lepas dari karena karena ulah 9 koperasi bermasalah.

“Menurutnya ada 127 ribu koperasi dan 69 ribu koperasi simpan pinjam, di antara ribuan koperasi yang baik hanya segelintir koperasi yang bermasalah”. Tegas Kamaruddin Batubara di hadapan Fraksi PPP DPR RI.

”Hari ini kami tetap eksis, Pak Andi Kospin Jasa, Pak Stephanus dari CU (Credit Union), kami dari Koperasi BMI yang kami lakukan ini seperti kata Bung Hatta, koperasi itu tidak hanya bicara soal keuntungan, tidak hanya bicara soal laba, tetapi ada manfaat ada benefit, ini tertuang di pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, tentang fungsi dan peran koperasi bahwa selain ekonomi ada juga sosial,” ujar Kambara sapaan akrab penerima Anugerah Satya Lancana Wira Karya dari Presiden RI 2018 ini.

Kamaruddin Batubara menegaskan kekhawatirannya bukan pada soal pengawasannya. Pengawasan penting, tetapi pengawasan harus dilaksanakan oleh institusi yang memang dari awal mengerti, memahami prinsip, nilai dan jati diri koperasi.

“Pengawasan ada di Kementerian Koperasi dan UKM hanya perlu diperkuat kembali,” ujar Kamaruddin Batubara.

Dari Undang-Undang, peraturan pemerintah dan permenkop Kambara menyatakan bahwa Kemenkopukm memang punya kewenangan mengawasi koperasi di Indonesia.

Menurut dia, jika jika ada statement yang menyatakan Kemenkopukm tidak punya kewenangan untuk mengawasi hal ini tentu kurang tepat.

Kamaruddin Batubara menyarankan agar koperasi tetap di bawah Kemenkopukm terutama koperasi yang hanya melayani anggota saja atau sering disebut dengan close loop model.

Kemudian mewakili Koperasi Kresdit, Stephanus, menegaskan dihadapan Fraksi PPP bahwa koperasi adalah kumpulan orang dan baru kemudian kumpulan uang. Bergesernya pengawasan koperasi pada OJK tentu menggeser manajemen risiko yang mempertimbangkan nilai-nilai koperasi menjadi bergeser dengan menempatkan uang di atas segalanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan prinsip-prinsip koperasi akan menghilang seiring dengan pemberlakuan manajemen risiko yang semata-mata berbasis uang.

“Kita saat ini memberikan relaksasi namun relaksasi kita berbeda dengan perbankan. Relaksasi kita menghentikan bunga dan memberikan waktu kepada anggota yang sedang bermasalah dalam pinjamannya. Apakah hal seperti ini dimungkinkan di perbankan?” ujar Stephanus setengah bertanya.

Gerakan koperasi kredit yang saat ini beranggotakan 3,5 juta orang dipastikan menolak RUU PPSK atau Omnibus Law Sektor Keuangan ini.

Dia menegaskan dalam menjalankan tata kelola koperasi yang baik memang harus ada pengawasan.

“Pengawasan menjadi syarat mutlak bagi tata kelola koperasi yang baik namun pengawasan koperasi bersifat self-regulated dalam hal ini pengawasan bisa dilakukan oleh unsur koperasi dan pemerintah yang mengerti bahwa manajemen koperasi bukan hanya untung rugi tetapi berbasis saling dukung dan saling percaya” papar Stephanus melanjutkan.

Mengakhiri pernyataannya Stephanus mengungkapkan bahwa manajemen risiko di koperasi manajemen risiko ekonomi kerakyatan.

Berbeda dengan Lembaga Keuangan

Dari PBMTI, Budi Santoso menyampaikan aspirasi dengan menjelaskan apa beda perbankan dengan koperasi.

Menurut Budi, koperasi melayani anggotanya karena ia juga pemilik dari koperasi, ini tentu beda dengan perbankan yang menempatkan nasabah sebagai pihak lain yang dilayani dan pemilik modal harus diamankan secara ketat dan hanya berhitung soal terminologi bisnis untung rugi semata.

”Di koperasi aspek sosial menjadi pertimbangan selain pertimbangan bisnis,” ujar Budi.

”Di koperasi prinsip profit dan benefit harus berjalan seirama, kami berharap pasal-pasal 191, 192 dan 298 dikeluarkan dari RUU PPSK dan masuk dalam RUU Perkoperasian. Sementara RUU Perkoperasian harus diatur sebaik mungkin untuk menjaga tegaknya prinsip dan nilai koperasi tetap terjaga ” pungkas Budi Santoso.

Menutup acara audiensi Forkopi dan Fraksi PPP DPR RI Dr. H. Achmad Baidowi menyambut baik penyampaian aspirasi ini dan akan ikut memperjuangkan aspirasi koperasi Indonesia.

“Kami pastikan Fraksi PPP akan terus bersama dengan teman-teman koperasi, kita akan terus menghimpun data dan argumen-argumen memperkuat perjuangan teman-teman koperasi, apalagi saya sendiri juga angota koperasi,” ujar Achmad Baidowi atau Awiek.

Achmad Baidowi menambahkan RUU PPSK disusun dan dirancang di Komisi XI DPR RI. Koperasi sebenarnya berada di Komisi VI.

“Mengapa kemudian masuk dalam RUU PPSK, karena ada simpan pinjam dalam koperasi sehingga OJK masuk di dalamnya,” ujar Awiek.

Dia juga berharap Forkopi menyampaikan juga kepada fraksi-fraksi lain di DPR RI agar suara pelaku koperasi ini lebih didengar dan keinginan ini bisa diserap dalam undang-undang PPSK nantinya.

Sementara itu, Anggota DPR RI PPP dan Panja RUU PPSK Hj. Wartiah menyampaikan terima kasih atas aspirasi dari Forkopi dan akan ditindaklanjuti dan diikhtiarkan bersama dalam rapat-rapat di DPR RI.

“Kami akan ikhtiarkan bersama, aspirasi koperasi tidak dibawah pengawasan OJK. Ketentuan pasal-pasal dalam RUU PPSK agar dikelaurakan. Aspirasi ini akan kami bahas dalam rapat-rapat di DPR RI,” ujar Wartiah.

Hadir dalam audiensi tersebut koperasi dalam naungan FORKOPI di antaranya Andy Arslan Djunaid (Ketum Kospin Jasa), Kamaruddin Batubara (Ketua KSPPS BMI), Budi Santoso (PBMTI), M Machi (Kospin Jasa), Stepahnus T.S. (GM-Inkopdit), Sularto (KSPPS BMI), dan Fathurrahman (KSPPS BMI).

Jakarta – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi membantah isu miring partainya terbelah gara-gara kader mereka deklarasi mendukung Anies Baswedan.

Dilansir dari laman suara.com, seperti yang diberitakan sebelumnya, Forum Ka’bah Membangun dan Forum Ulama Membangun menggelar deklarasi pernyataan dukungan kepada eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Forum Ka’bah Membangun sendiri diketuai oleh kader PPP, Habil Marati.

Sehubungan dengan hal tersebut, Achmad Baidowi alias Awiek menyampaikan bahwa PPP tidak ada masalah ataupun tidak terbelah.

“PPP baik-baik saja tidak terbelah kemanapun karena sampai hari ini PPP belum memutuskan siapapun yang akan diusung sebagai calon presiden,” kata Awiek dikutip Suara.com dari kanal YouTube tvOneNews, Kamis (17/11/2022).

Kendati demikian, Awiek menambahkan bahwa pengusungan calon presiden dari partainya tetap dari PPP, bukan dari deklarasi dukungan kader.

Menurutnya, kader PPP yang deklarasikan dukung Anies sama halnya orang yang menyampaikan aspirasi di perserikatan.

“Namun usungan di KPU itu yang dihitung adalah usungan dari partai politik. Itu sama halnya dengan kelompok-kelompok relawan yang membuat sebuah perserikatan untuk berkumpul menyampaikan aspirasi kan di negara kita ini tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang,” jelas Awiek.

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani memberikan respons usai adanya kader di Yogyakarta melakukan deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Arsul mengatakan ada alasan yang membuat partai belum bisa melarang ataupun melakukan penindakan.

PPP tidak bisa bertindak lebih jauh sebab partai belum mengeluarkan keputusan resmi terkait pencapresan.

“Itu enggak perlu juga kita menjadi marah-marah. Lha wong deklarasi juga bukan partai, kok, yang namanya FKM (Forum Ka’bah Membangun),” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Menurutnya, sejauh ini partai belum memberikan keputusan resmi soal pencapresan. Lagipula, Arsul menyebut kalau PPP enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan.

“Sekarang misalnya, ada kelompok sejumlah katakanlah kader PPP yang mendeklarasikan Pak Anies melalui Forum Ka’bah Membangun di Yogyakarta, ya, sudah enggak usah ditertibkan juga. Karena memang partai belum mengambil keputusan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, akan ada saatnya PPP bakal mengambil sikap. Banyak pertimbangan yang bakal diperhitungkan PPP saat mengambil sikap tersebut.

“Nah, dalam mengambil keputusan dalam level resmi permusyawaratan partai di tingkat nasional, setidaknya kami harus mempertimbangkan 2 hal. Pertama aspirasi internal, kedua karena PPP ini di antara partai parlemen itu yang paling kecil, hanya 3,7 jumlah kursi,” tuturnya.

“Kalau suara itu 4,52, maka kan ini tetapi harus sounding dengan partai lain yang ada dalam koalisinya, yakni KIB. Kalau kita bicara KIB sampai sekarang, chapternya belum sampai pada bicara tentang siapa yang akan kita usung sebagai bacapres atau dan bacawapres. Jadi itu,” sambungnya.

Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Achmad Baidowi membagikan pengalamannya di dunia politik, dalam diskusi publik yang digelar oleh Pimpinan Wilayah GMPI Jawa Barat. Kegiatan ini digelar di Kantor DPC PPP Kota Cirebon, Jumat (11/11/2022).

Dilansir dari laman kanalberitaco, “Sebagai anak muda harus punya differensiasi, punya keunikan tersendiri, sehingga orang-orang akan melihatnya,” ujar pria yang biasa disapa Awiek ini.

Ia mengatakan, jika semuanya rata-rata sama maka tidak akan dilihat. Keunikan bisa membuat generasi muda dilihat orang-orang karena memiliki perbedaan dibanding yang lain.

“Sehingga kader-kader GMPI maupun anak-anak muda harus terus meningkatkan kapasitas diri, wawasan harus terbuka luas,” papar Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.

Hal penting lainnya yang perlu dilakukan kader GMPI adalah terus berusaha dan berdoa. Jika terdapat kesempatan maka harus diambil.

Awiek kemudian menceritakan perjalanannya sebelum menjadi anggota DPR RI. Sebelum terpilih menjadi anggota dewan, ia merupakan jurnalis di salah satu media nasional.

“Anak muda jangan ragu masuk politik. Ketika Pemilu, yakin maju aja. Apalagi politik soal momentum,” ucapnya kepada kader-kader GMPI Jawa Barat yang mengikuti diskusi publik dengan tema peran pemuda dalam politik.

Sementara itu, Ketua Bidang Pelajar dan Mahasiswa PP GMPI Ramli Syamsuddin mengajak generasi muda tidak antipati dengan politik. Generasi muda jangan lagi hanya sebagai penonton di panggung politik tanah air.

“Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemuda untuk di ranah politik, seperti mengadakan kajian kritis berbasis masyarakat dan lintas sektoral, melakukan audiensi dengan pemangku kebijakan,” terangnya.

Ketua DPC PPP Kota Cirebon Doddy Ariyanto menambahkan, kader-kader GMPI harus terus memompa semangat juangnya. Terlebih, generasi muda identik dengan idealismenya.

“Dengan peran aktif kader-kader GMPI, khususnya di Kota Cirebon, diharapkan bisa mendongkrak suara PPP. Semoga pada Pemilu 2024 nanti, PPP Kota Cirebon berhasil meraih 5 kursi DPRD,” harapnya.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tak ada politisasi agama pada Pilpres 2024 yang menimbulkan perpecahan. PPP menilai agama harusnya menjadi pemersatu bangsa.

Dilansir dari detik.com, “Kalau PPP berharap agama, pesan-pesan agama untuk menjadi pemersatu bukan untuk memecah-belah kesatuan bangsa, tapi bagaimana nilai agama dijadikan dasar untuk mempersatukan kita semua,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Senin (21/11/2022).

Awiek mengatakan bahwa dalam ajaran Islam ditekankan tentang pentingnya menjaga persatuan. Tentang persatuan itu, kata Awiek, juga disebutkan dalam Al-Qur’an.

“Karena di nash Al-Qur’an kami di Islam itu banyak ayat-ayat tentang pentingnya persatuan, kebersamaan, silaturahmi, tolong-menolong, itu saja. Kami harapkan sih agama menjadi pemersatu, spirit agama menjadi pemersatu nilai-nilai kebangsaan kita,” tuturnya.

Dalam politik, menurut Awiek, agama juga harus dijadikan sebagai pemersatu. Dia mengatakan bahwa setiap ajaran agama selalu mengajarkan tentang cinta damai.

“Termasuk juga dalam politik, kami harapkan spirit agama di dalam politik itu menjadi pemersatu bangsa, ikatan pemersatuan bangsa dengan spirit agama masing-masing, karena pada dasarnya agama cinta damai, mengajarkan kebaikan,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengingatkan para calon presiden dan calon wakil presiden agar menjaga situasi politik tetap kondusif. Jokowi mewanti-wanti agar tak ada politisasi agama di Pemilu 2024.

“Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada capres dan cawapres. Untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem,” kata Jokowi saat menyampaikan sambutan di Munas HIPMI di Solo seperti disiarkan akun YouTube Setpres, Senin (21/11/2022).

Jokowi mempersilakan agar para kandidat untuk berdebat gagasan. Namun dia mewanti-wanti agar tak ada politisasi agama di Pemilu 2024.

“Debat silakan, debat gagasan, debat ide, membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas, apalagi membawa politik-politik SARA, tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama, jangan,” ujar Jokowi.

Jakarta – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengunggah foto bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai foto bareng Anies Baswedan juga ramai dibahas. PPP menilai Gibran ingin menunjukkan bahwa bersahabat dengan siapapun.

“Ya dia ingin menegaskan bahwa beliau bersahabat baik, punya hubungan baik dengan Pak Anies dan juga dengan Pak Ganjar,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Rabu (16/11/2022).

“Dua tokoh yang selama ini memiliki popularitas di publik terkait dengan Pemilu 2024. Apalagi mereka menempati posisi urutan 1-2 di beberapa lembaga survei,” ujarnya.

Awiek melihat Gibran memberi pesan kepada semua pihak bahwa saling mengunjungi tetap harus dilakukan, tanpa ‘tercemari’ oleh situasi politik saat ini.

“Hal itu menandakan bahwa, pesannya bahwa silaturahmi dengan semua orang itu harus tetap harus dilakukan, tidak terkontaminasi oleh situasi politik yang terjadi,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Awiek memuji sikap Gibran yang dapat ditemui oleh dua tokoh cukup populer jelang 2024. “Saya kira sebagai anak muda, tokoh muda, dan pejabat publik, sikap yang dilakukan oleh Mas Gibran ketemu Pak Anies dan Pak Ganjar itu hal bagus dan patut diapresiasi,” imbuhnya.

Sebelumnya Gibran Rakabuming Raka diketahui menemui Anies Baswedan yang sedang berada di Kota Solo. Gibran mendatangi Anies dan sarapan bersama di Hotel Novotel Solo.

Gibran datang sekitar pukul 07.30 WIB. Dia mengenakan kemeja hijau dengan setelan celana hitam. Di pintu lobi utama, Anies Baswedan menyambut Gibran. Anies mengenakan baju muslim warna putih dengan setelan celana hitam.

“Apa kabar, Pak, sehat” kata Gibran saat bertemu dengan Anies, Selasa (15/11/2022). Dilansir dari laman detik.com.

“Sehat, sehat, alhamdulillah” jawab Anies.

Sehari berselang, Gibran Rakabuming mengunggah foto bersama Ganjar di akun Twitter, Rabu (16/11/2022). Gibran dan Ganjar duduk di meja makan warung tersebut.

Belum diketahui lokasi tempat makan Gibran dan Ganjar. Namun terdapat tulisan ‘Sate Kambing Super Pak Dahlan’ di foto yang diunggah Gibran.

Dalam keterangan unggahannya, Gibran mengaku lebih enak makan di warung sederhana seperti bersama Ganjar Pranowo.

“Memang lebih enak makan di warung sederhana seperti ini,” kata Gibran Rakabuming.

Jakarta – PPP akan mengendorse sejumlah nama calon presiden yang potensial untuk dibahas bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ketua DPP PPP Achmad Baidowi belum mau menyebut siapa nama potensial, tetapi merupakan tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi.

“Kita belum menyebut nama-nama tetapi ada sejumlah nama potensial yang coba kita endorse mudah-mudahan nanti setelah kita perbincangkan, setelah kita usulkan barangkali cocok,” ujar politikus yang akrab disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Dilansir dari laman merdeka.com, PPP memonitor sejumlah tokoh yang kerap namanya muncul dalam survei dengan elektabilitas yang tinggi. Perlu dicalonkan tokoh elektabilitas tinggi karena berkoalisi di Pemilu bertujuan untuk menang.

“Kita monitor sampai pada pertengahan tahun depan karena harus diakui bahwa dalam pemilu presiden secara langsung faktor elektabilitas itu sangat menentukan meskipun hasil survei selalu dinamis,” kata Awiek.

Ia tidak menampik ada nama dengan elektabilitas tinggi yang dipantau seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Awiek mempersilakan publik menerka-nerka, pada saatnya PPP akan mengumumkan secara resmi.

“Kita kan belum ada keputusan sehingga kalaupun publik menebak-nebak ya silakan saja karena kita juga belum merilis nama-nama itu,” ujar Awiek.

Nama yang diendrose PPP ini akan dipasangkan misalnya dengan tokoh dari internal KIB. Namun semua kembali lagi kepada keputusan bersama antara Golkar, PPP dan PAN.

“Ya paling tidak figur dari internal KIB, entah jadi capres dan cawapres harapan kita begitu meskipun belum menjadi keputusan karena dinamika politik terus kita cermati,” pungkasnya.

Jakarta – Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) menggelar turnamen futsal pemuda se-Jabodetabek di Lapangan Sport Center DPR RI, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2022). Turnamen ini diikuti 56 klub.

“Ada 56 klub futsal dari SMA sederajat dan mahasiswa yang mendaftar di turnamen futsal pemuda, yang diadakan dalam rangka memperingati hari lahir GMPI ke-29,” ujar Ketua Panitia Harlah GMPI ke-29 M. Azizi di lokasi.

Dilansir dari laman kanalberitaco, Azizi mengatakan, hadiah untuk para juara turnamen futsal pemuda se-Jabodetabek berupa uang pembinaan dengan total 12 juta rupiah, trophy dan piagam penghargaan. Panitia juga menyediakan hadiah untuk top score dan top kiper.

Turnamen futsal pemuda se-Jabodetabek yang digelar Pimpinan Pusat GMPI ini dimenangkan oleh Goroh FC, GMPI Kota Bogor dan Pretorian FC. Mereka masing-masing menjadi juara I, juara II, dan juara III.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat GMPI Achmad Baidowi mengatakan, turnamen futsal ini digelar untuk menyalurkan minat para pemuda yang menggemari olahraga futsal. Sehingga mereka bisa berprestasi dalam olahraga futsal.

“Sebagai organisasi kepemudaan, GMPI memiliki peran pembinaan generasi muda. Salah satunya dalam bidang futsal, dengan diadakan turnamen futsal ini,” terang pria yang biasa disapa Awiek ini.

Top kiper Mochamad Daffa Farhandika (dari Goroh FC) mengaku bersyukur klub-nya bisa menjadi juara I turnamen futsal pemuda se-Jabodetabek. Terlebih, selama babak penyisihan hingga 8 besar, kompetisi antar-klub begitu ketat.

Turnamen futsal pemuda se-Jabodetabek ini merupakan rangkaian kegiatan Harlah GMPI ke-29. Kegiatan lainnya berupa lomba cover lagu Syubbanul Wathon, media GMPI Award, Talk Show tentang “Spirit Hari Pahlawan: Santri Sanggup Mengatasi Tantangan di Era Digital”, Webinar bersama Duta Besar Indonesia untuk Maroko, serta puncak Harlahnya digelar pada 30 November 2022 mendatang.

BANYUWANGI – Ribuan jamaah dari seluruh kalangan hadiri pada haul ke XLI Alm. RKH. Abd. Hamid Bakir, haul ke XVI RKH. Nuruddin Bakir dan haul ke XIII Alm. Raden Maulana Isbat Nuruddin, terlaksana pada hari minggu (20/11/22) di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi Jawa Timur.

Dilansir dari laman kanalberitaco, jamaah tersebut tidak hanya dari Banyuwangi bahkan dari Jember, Situbondo, Madura, Probolinggo, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan serta kota/kabupaten lainnya juga hadir dalam rangka mendoakan para masyaikh. Mereka datang menggunakan beragam moda transportasi, baik perorangan maupun rombongan. Tampak di tengah ribuan jamaah, hadir Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi. Bahkan, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI tersebut menyediakan 4 armada bus besar dan 6 armada minibus untuk membawa jamaah dari Madura.

Dewan Pengasuh Ponpes Annur Mohammad Arif, selaku seksi acara di kepanitiaan menyampaikan haul kembali terlaksana setelah dua tahun vakum akibat pandemi.

“Alhamdulillah, tahun ini kami dapat melaksanakan haul ke XLI dari almarhumin pengasuh pondok pesantren annur ini dengan penuh hikmat. Hal ini tak lepas dari bantuan dalam segala bentuk dari semua pihak. Kami hanya dapat menyampaikan banyak terimakasih semoga segala bentuk dukungan tercatat sebagai bentuk ibadah.” Tegas, Ra Arif sapaan akrabnya.

Menurutnya, haul dihadiri kurang lebih 15 ribu hadirin dari semua lapisan. “Yang hadir dari semua kalangan terutama alumni. Dan haul dapat dipastikan dilaksanakan pada hari minggu untuk memberikan waktu bagi pihak yang berkerja dalam sepekan seperti pegawai negeri dan profesional.” Pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama RKH. Hasbullah Muhammad, Lc. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Annur Kalibaru menyampaikan terima kasih kepada semua keluarga, alumni, tetangga simpatisan dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya haul ke 40 RKH. Abdul Hamid Bakir, haul RKH. Nurudin Bakir yang XLI dan juga haul R. Maulana Itsbat Nurudin yang ke 13, baik berupa materi, tenaga maupun pikiran.

“Kita berdoa semoga semua yang hadir mendapatkan barokah para Masyayikh dan dianggap sebagai santrinya Ila Yaumil qiyamah,” ungkap RKH. Hasbullah.