Pamekasan – Anggota DPR RI komisi VI DPR RI Dr. H. Achmad Baidowi menyebut bahwa UMKM memiliki peranan yang besar dalam membantu masyarakat khususnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Terlebih tahun 2023 mendatang Indonesia akan menghadapi tantangan resesi akibat tekanan ekonomi global.

Dilansir dari laman kanalberita.co, “kita lihat bahwa UMKM inilah tulang punggung ekonomi kita. Jadi saya mendorong agar para santri memiliki kemampuan untuk pengembangan usaha dengan bidang masing-masing,” kata Baidowi saat mengisi acara seminar yang mengusung tema “Peran Kemitraan UMKM BUMN Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi” di aula NURI JATIM, Sabtu (26/11/2022).

Baidowi juga mendorong agar anak muda khususnya santri memiliki semangat untuk menjadi entrepreneur muda. Dan menciptakan produk ekonomi kreatif agar bisa turut serta dalam memperkuat perekonomian Indonesia menghadapi resesi global.

Selanjutnya, ia juga Anggota Badan Legislasi DPR RI berharap agar santri tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang kuat, tapi santri harus bisa berusaha sebagai langkah kemandirian.

“Santri jangan hanya kuat agamanya, tapi dia hanya menjadi solusi ditengah masyarakatnya, dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lainnya,” imbuhnya.

Ia pun meminta kepada santri yang akan menjadi pengusaha agar dalam memulai usaha atau bisnisnya tidak melulu langsung dari usaha besar, melainkan bisa dari ultra mikro atau mikro.

“Bukankah sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Maka jangan ragu memulai meskipun dari yang kecil karena dari yang kecil itulah akan lahir yang besar, akan lahir pengusaha-pengusaha jebolan-jebolan pesantren yang didesain secara baik oleh pesantren dengan niatan secara khusus untuk melahirkan entrepreneur,” pungkasnya.

Jakarta – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan, pemilih PPP berada di kampung-kampung yang tak terjamah oleh lembaga survei.

Dilansir dari laman Kompas.com, lal itu dikatakannya untuk merespons hasil survei Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut PPP hanya mendapat suara 2 persen sehingga tak cukup untuk lolos parliamentary threshold.

“(Pemilih) PPP itu banyak di kampung-kampung yang tidak terjamah oleh lembaga survei, di pelosok-pelosok,” ujar Achmad Baidowi saat dimintai konfirmasi atau yang disapa awiek, Jumat (25/11/2022).

Awiek mengatakan, PPP memiliki banyak ‘undecided voters‘. Sehingga, pada akhirnya partainya itu bisa lolos ke parlemen.

Ia kemudian mengungkit banyak lembaga survei yang setiap tahun selalu memprediksi PPP tidak lolos ke parlemen.

“Kita sudah pengalaman ikut pemilu sejak sejarah lembaga survei itu berdiri memang terpotret PPP tidak pernah lolos parliamentary threshold,” kata Awiek.

Meskipun demikian, Awiek tetap menghargai setiap hasil survei sebagai penyemangat untuk terus bekerja maksimal.

Sehingga, kata Awiek, PPP selalu menggenjot tiga hal agar tetap eksis.

“Kami menguatkan struktur partai, figur partai, dan juga kultur partai. Tiga hal itu yang terus kita genjot,” ujar Awiek.

Sebelumnya, hasil survei SMRC terkini menunjukkan bahwa elektabilitas PPP menduduki posisi paling rendah dibanding partai lainnya.

Partai berlambang ka’bah itu hanya meraih elektabilitas 2 persen. Bahkan, berada di bawah Perindo yang bukan partai parlemen yang mendapat 2,6 persen.

“Karena itu, yang perlu dapat catatan atau perhatian di sini adalah PPP, karena survei terakhir hanya 2 persen masih di bawah parliamentary threshold 4 persen,” kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam rilis survei yang ditayangkan di Youtube SMRC TV, dikutip pada Kamis (24/11/2022).

Deni mengatakan, jika keadaan itu tidak diubah, cukup berbahaya bagi PPP untuk lolos ke parlemen.

Lebih lanjut, SMRC juga mengungkap perbandingan elektabilitas PPP terkini dengan hasil Pemilu 2019.

Deni mengungkapkan, terjadi penurunan dukungan terhadap PPP dibandingkan hasil Pemilu 2019.

“PPP cenderung menurun dari 4,5 persen ke 2 persen,” ujar Deni.

Tak sampai di situ, Deni juga mengungkapkan hal yang lebih mengkhawatirkan dan perlu menjadi catatan bagi PPP.

“Kalau PPP biasanya lebih predictable, sama dengan Golkar. Jadi, kalau suara di survei sebanyak x, hasil pemilu tidak begitu jauh dari x,” kata Deni.

JAKARTA – Plt Ketua Umum PPP Mardiono melepas langsung tim Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) ke lokasi gempa Cianjur, Kamis (24/11/2022). Dilansir dari laman detikNews.com, para relawan GMPI ini nantinya akan disusul sayap PPP lain, yaitu Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) dan Angkatan Muda Ka’bah (AMK) yang akan bergabung dengan posko bersama yang sudah didirikan PPP di lokasi bencana.

“Tim GMPI berangkat membawa sejumlah bantuan, mulai dari mie instan, makanan cepat saji, selimut, terpal, pampers dan lainnya. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban para korban,” ujar Ketua Umum PP GMPI Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/11/2022).

Baidowi mengungkapkan kader GMPI sudah mulai menyalurkan bantuan ke lokasi sejak hari kedua gempa. Kali ini, lanjut Baidowi, bantuan yang diberikan jumlahnya lebih besar dibanding sebelumnya.

Baidowi menyatakan para relawan GMPI, baik dari pengurus pusat maupun kader yang ada di Cianjur akan berusaha membantu para korban, termasuk dengan menyiapkan makanan dan tempat tinggal sementara seperti ikut membangun tenda dan lainnya.

“Bantuan yang disalurkan relawan GMPI ini merupakan hasil sumbangan para kader yang dihimpun oleh bagian tim siaga bencana PP GMPI,” imbuhnya.

Baidowi menjelaskan para relawan GMPI akan bergabung dengan kader PPP lainnya, khususnya dengan Lembaga Lingkungan dan Siaga Bencana (Ligana) yang sudah berada di lokasi. Relawan GMPI juga akan berkolaborasi dengan para relawan lainnya yang langsung memberikan bantuan di lokasi terdampak gempa.

“Bantuan-bantuan yang disalurkan semua pihak itu diyakini akan bisa meringankan beban para korban. Dan kami berharap pemerintah juga bisa segera melakukan membangun kembali rumah-rumah dan fasilitas umum yang rusak,” ucapnya.

Sementara itu, Mardiono berpesan kepada para relawan agar berhati-hati dan menjaga kebugaran selama menjalankan tugas sosial. Ia pun meminta bantuan dari PPP sampai kepada yang berhak. Karena itu, komunikasi dan koordinasi sesama tim PPP sangat diperlukan.

“Harap jaga kekompakan dalam menjalankan misi sosial. Kami doakan lancar selama perjalanan dan juga saat menjalankan misi sosial,” pungkasnya.

Jakarta – Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) menggelar beauty class di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022). Dilansir dari laman SINDOnews.com, para milenial dilatih mempercantik diri dan berkepribadian baik.

“Pelatihan ini untuk melatih dan memberikan wawasan, bagaimana merawat diri dengan baik dan tentu berkepribadian baik,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GMPI Achmad Baidowi atau akrab disapa Awiek ini.

Awiek menambahkan, melalui beauty class ini, para peserta yang notabene generasi milenial dilatih untuk berpenampilan menarik di berbagai momen acara. Sehingga hal itu bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka.

Acara beauty class ini menghadirkan make up artis (MUA) dari tim Wardah Sarah Kania. Sarah Kania menuturkan, make up merupakan aktivitas perempuan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kaum perempuan perlu dibekali dengan keterampilan ber-make up yang memadai agar memperoleh hasil riasan yang memberikan tampilan menarik, segar, dan indah dipandang mata.

Sarah melakukan demo hijab dan tutorial make up yang baik dan benar. Para peserta beauty class yang digelar Pimpinan Pusat GMPI ini sangat antusias mengikuti arahan pemateri.

Tips cara merawat kulit yang baik dan menghilangkan flek hitam juga disampaikan oleh Sarah. Terdapat dua cara yaitu perawatan harian dan perawatan mingguan.

“Untuk perawatan harian perlu untuk memperhatikan 3P yaitu pembersihan, penyegaran, dan pelembapan. Namun untuk perawatan mingguan yaitu 6P antara lain pembersihan, pengelupasan, pemijatan, pengencangan, penyegaran, dan pelembapan,” katanya.

Sarah juga memberikan tips make up, seperti pembuatan alis, pengaplikasian complexion yang tahan lama, tips ombre yang bisa aplikasikan pada saat bekerja dan berbagai tips lainnya. “Semoga kgiatan ini dapat memberikan manfaat yang luas, dampak positif, keterampilan tambahan dalam merawat diri dan pemahaman komprehensif bagi peserta serta menambah kepribadian diri yang baik,” pungkasnya.

Adapun beauty class merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati hari lahir ke-29 GMPI. Kegiatan lainnya seperti Talk Show tentang Spirit Hari Pahlawan: Santri Sanggup Mengatasi Tantangan di Era Digital, Lomba Cover Lagu Syubbanul Wathon, Lomba Futsal, dan lain-lain.

Pamekasan – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI mendorong pemerintah untuk merealisasikan dana abadi pesantren. Anggota Badan Anggaran DPR RI dari F-PPP, Iip Miftahul Choiri mengatakan bahwa dana abadi pesantren yang diatur dalam Perpres No 82 Tahun 2021 harus segera dijalankan oleh Pemerintah.

Dilansir dari laman kanalberitaco, “kami mendorong pemerintah merealisasikan dana abadi pesantren yang dianggarkan dalam APBN 2023. Ini sebagai realisasi atas Perpres No 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren,” kata Iip saat mengisi acara diskusi Seminar Nasional yang digelar Pentas Nasional Santri (Pena Santri) DPP Peradaban di Pamekasan, Sabtu (26/11/2022).

Baca Juga:

Fraksi PPP Dorong Daerah Buat Perda soal Dana Abadi Pesantren

Ia menyebut realisasi dana abadi pesantren jangan ditunda lagi. Hal ini mengingat keberadaan Perpres No 82 Tahun 2021 ini baru terbit setelah tiga tahun sejak terbitnya UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Iip juga menjelaskan lahirnya Perpres dana abadi pesantren tidak terlepas dari perintah UU Pesantren yang embrionya berasal dari perjuangan PPP sebagai aspirasi dari kalangan kiai dan pesantren.

“Alhamdulillah, PPP menjadi bagian penting dalam lahirnya Undang-Undang Pesantren hingga terbitnya Perpres Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (PPP) ini,” tuturnya.

Di sisi lain, ia juga mendorong para santri agar semakin semangat dalam mengkaji khazanah keislaman mengingat negara telah hadir untuk penguatan pesantren.

“Negara secara nyata hadir di pesantren melalui berbagai perangkat peraturan dan secara konkret mengalokasikan dana abadi pesantren. Karena itu, santri harus semakin meningkatkan kualitasnya,”

Terakhir, Iip juga mendorong Pemerintah Daerah segera membuat Perda sebagai tindaklanjut Perpres tersebut. Sehingga penyaluran dana abadi pesantren berjalan dengan maksimal.

“Perpres ini bisa dioptimalkan pemerintah daerah masing-masing. Sehingga Ponpes ini makin maju dan berkembang,” pungkasnya.

Hadir sebagai pemateri Dr. KH. Muhyidin Khatib, anggota Majelis Masyikh dan Lukmanul Hakim Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP. Seminar Nasional yang mengusung tema “alokasi dana abadi Pesantren sebagai implementasi UU 18/2019 tentang Pesantren” ini diikuti ratusan pimpinan pondok pesantren dan kepala madrasah di Madura. Kegiatan ini merupakan rangkaian PENA SANTRI 2022 yang digelar DPP Peradaban.

Jakarta – Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI) menyampaikan aspirasi penolakan pengawasan koperasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penolakan itu terkait beberapa ketentuan pasal dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Dilansir dari laman JPNN.com, aspirasi Forkopi tersebut disampaikan langsung ke Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI pada Kamis (17/11/2022).

Aspirasi disampaikan melalui audiensi Forkopi ke Fraksi PPP DPR RI yang diterima langsung oleh Dr. H. Achmad Baidowi selaku Sekretaris Fraksi PPP DPR RI dan Wakil Ketua Baleg DPR RI serta Dra. Hj. Wartiah sebagai anggota Fraksi PPP DPR RI dan Panja RUU PPSK di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta.

Mewakili Forkopi dan 15 perwakilan koperasi Indonesia, Ketua Umum Presidium Forkopi Andy A Djunaid mengawali penyampaian aspirasi dan pendapat untuk merespons beberapa ketentuan dalam pasal RUU PPSK yang dapat menghilangkan jati diri koperasi.

Andy A Djunaid di depan Fraksi PPP menyampaikan kegelisahan koperasi atas RUU PPSK.

Dia yang juga Ketua Kospin Jasa Pekalongan ini menyampaikan kekhawatiran jika RUU PPSK terutama Pasal 191, 192 dan 298 diberlakukan. Pengawasan koperasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpotensi untuk menghilangkan jati diri koperasi.

“Sampai saat ini ada 2.300 koperasi yang tergabung di Forkopi dengan anggota lebih dari 30 juta orang. Mereka bergerak masif karena khawatir koperasi akan kehilangan jati dirinya” ujar Andy.

Andy mengatakan koperasi lahir dari gerakan moral dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Dia khawatir OJK yang selama ini menerapkan manajemen risiko di lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan berbasis modal akan mengeliminasi pertimbangan-pertimbangan benefit bagi anggota koperasi.

Pola Pengawasan

Lebih lanjut, Andy mengatakan bahwa pengawasan OJK bukan solusi. Karena menurutnya sampai saat ini banyak lembaga yang diawasi oleh OJK, yang juga menimbulkan masalah besar bagi nasabahnya.

Sebab, Andy menilai bahwa seharusnya koperasi diperkuat melalui pengawasan Kemenkop.

“Jika saat ini ada 9 koperasi bermasalah maka sebetulnya yang barus dikuatkan adalah Kemenkop yang memang memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Kita juga elemen koperasi bisa duduk bersama untuk membentuk pengawasan yang efektif di koperasi tanpa menghilangkan jati diri koperasi” ujarnya lagi.

Dia mengatakan telah 75 tahun koperasi menjadi milik masyarakat Indonesia, koperasi saat ini tetap menjadi milik rakyat sedangkan perbankan saat ini hampir 97 persen dimiliki oleh asing sementara koperasi tetap akan menjadi milik rakyat kebanyakan.

“Dua model yang saya sampaikan tadi tentu pola pengawasannya harus berbeda. Jika kita masih mencintai kultur bangsa ini maka kita minta pasal yang mengatur koperasi dikeluarkan dari RUU PPSK sedangkan koperasi tetap diatur pada RUU Perkoperasian yang saat ini sedang dalam pembahasan” pungkasnya.

Sementar itu, Kamaruddin Batubara, mewakili kelompok Koperasi Syariah mengawali pernyataannya dengan mengutip artikel Bung Hatta ‘tahun 1943 yang menyatakan banyak orang mendirikan per-sekutuan perusahaan diberi nama koperasi, tetapi badan itu pada dasarnya bukan koperasi.

Keadaan ini bisa merusak di kemudian hari dan juga mengganggu kesuburan hidup koperasi. Di zaman yang lalu nama koperasi banyak rusak karena hal itu’. Baca Kamaruddin Batubara mengutip Bung Hatta.

Kamaruddin Batubara manambahkan, mengapa ia mengutip pesan Bung Hatta, karena menurutnya lahirnya pasal pasal 191, 192 dan 298 di RUU PPSK tidak lepas dari karena karena ulah 9 koperasi bermasalah.

“Menurutnya ada 127 ribu koperasi dan 69 ribu koperasi simpan pinjam, di antara ribuan koperasi yang baik hanya segelintir koperasi yang bermasalah”. Tegas Kamaruddin Batubara di hadapan Fraksi PPP DPR RI.

”Hari ini kami tetap eksis, Pak Andi Kospin Jasa, Pak Stephanus dari CU (Credit Union), kami dari Koperasi BMI yang kami lakukan ini seperti kata Bung Hatta, koperasi itu tidak hanya bicara soal keuntungan, tidak hanya bicara soal laba, tetapi ada manfaat ada benefit, ini tertuang di pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, tentang fungsi dan peran koperasi bahwa selain ekonomi ada juga sosial,” ujar Kambara sapaan akrab penerima Anugerah Satya Lancana Wira Karya dari Presiden RI 2018 ini.

Kamaruddin Batubara menegaskan kekhawatirannya bukan pada soal pengawasannya. Pengawasan penting, tetapi pengawasan harus dilaksanakan oleh institusi yang memang dari awal mengerti, memahami prinsip, nilai dan jati diri koperasi.

“Pengawasan ada di Kementerian Koperasi dan UKM hanya perlu diperkuat kembali,” ujar Kamaruddin Batubara.

Dari Undang-Undang, peraturan pemerintah dan permenkop Kambara menyatakan bahwa Kemenkopukm memang punya kewenangan mengawasi koperasi di Indonesia.

Menurut dia, jika jika ada statement yang menyatakan Kemenkopukm tidak punya kewenangan untuk mengawasi hal ini tentu kurang tepat.

Kamaruddin Batubara menyarankan agar koperasi tetap di bawah Kemenkopukm terutama koperasi yang hanya melayani anggota saja atau sering disebut dengan close loop model.

Kemudian mewakili Koperasi Kresdit, Stephanus, menegaskan dihadapan Fraksi PPP bahwa koperasi adalah kumpulan orang dan baru kemudian kumpulan uang. Bergesernya pengawasan koperasi pada OJK tentu menggeser manajemen risiko yang mempertimbangkan nilai-nilai koperasi menjadi bergeser dengan menempatkan uang di atas segalanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan prinsip-prinsip koperasi akan menghilang seiring dengan pemberlakuan manajemen risiko yang semata-mata berbasis uang.

“Kita saat ini memberikan relaksasi namun relaksasi kita berbeda dengan perbankan. Relaksasi kita menghentikan bunga dan memberikan waktu kepada anggota yang sedang bermasalah dalam pinjamannya. Apakah hal seperti ini dimungkinkan di perbankan?” ujar Stephanus setengah bertanya.

Gerakan koperasi kredit yang saat ini beranggotakan 3,5 juta orang dipastikan menolak RUU PPSK atau Omnibus Law Sektor Keuangan ini.

Dia menegaskan dalam menjalankan tata kelola koperasi yang baik memang harus ada pengawasan.

“Pengawasan menjadi syarat mutlak bagi tata kelola koperasi yang baik namun pengawasan koperasi bersifat self-regulated dalam hal ini pengawasan bisa dilakukan oleh unsur koperasi dan pemerintah yang mengerti bahwa manajemen koperasi bukan hanya untung rugi tetapi berbasis saling dukung dan saling percaya” papar Stephanus melanjutkan.

Mengakhiri pernyataannya Stephanus mengungkapkan bahwa manajemen risiko di koperasi manajemen risiko ekonomi kerakyatan.

Berbeda dengan Lembaga Keuangan

Dari PBMTI, Budi Santoso menyampaikan aspirasi dengan menjelaskan apa beda perbankan dengan koperasi.

Menurut Budi, koperasi melayani anggotanya karena ia juga pemilik dari koperasi, ini tentu beda dengan perbankan yang menempatkan nasabah sebagai pihak lain yang dilayani dan pemilik modal harus diamankan secara ketat dan hanya berhitung soal terminologi bisnis untung rugi semata.

”Di koperasi aspek sosial menjadi pertimbangan selain pertimbangan bisnis,” ujar Budi.

”Di koperasi prinsip profit dan benefit harus berjalan seirama, kami berharap pasal-pasal 191, 192 dan 298 dikeluarkan dari RUU PPSK dan masuk dalam RUU Perkoperasian. Sementara RUU Perkoperasian harus diatur sebaik mungkin untuk menjaga tegaknya prinsip dan nilai koperasi tetap terjaga ” pungkas Budi Santoso.

Menutup acara audiensi Forkopi dan Fraksi PPP DPR RI Dr. H. Achmad Baidowi menyambut baik penyampaian aspirasi ini dan akan ikut memperjuangkan aspirasi koperasi Indonesia.

“Kami pastikan Fraksi PPP akan terus bersama dengan teman-teman koperasi, kita akan terus menghimpun data dan argumen-argumen memperkuat perjuangan teman-teman koperasi, apalagi saya sendiri juga angota koperasi,” ujar Achmad Baidowi atau Awiek.

Achmad Baidowi menambahkan RUU PPSK disusun dan dirancang di Komisi XI DPR RI. Koperasi sebenarnya berada di Komisi VI.

“Mengapa kemudian masuk dalam RUU PPSK, karena ada simpan pinjam dalam koperasi sehingga OJK masuk di dalamnya,” ujar Awiek.

Dia juga berharap Forkopi menyampaikan juga kepada fraksi-fraksi lain di DPR RI agar suara pelaku koperasi ini lebih didengar dan keinginan ini bisa diserap dalam undang-undang PPSK nantinya.

Sementara itu, Anggota DPR RI PPP dan Panja RUU PPSK Hj. Wartiah menyampaikan terima kasih atas aspirasi dari Forkopi dan akan ditindaklanjuti dan diikhtiarkan bersama dalam rapat-rapat di DPR RI.

“Kami akan ikhtiarkan bersama, aspirasi koperasi tidak dibawah pengawasan OJK. Ketentuan pasal-pasal dalam RUU PPSK agar dikelaurakan. Aspirasi ini akan kami bahas dalam rapat-rapat di DPR RI,” ujar Wartiah.

Hadir dalam audiensi tersebut koperasi dalam naungan FORKOPI di antaranya Andy Arslan Djunaid (Ketum Kospin Jasa), Kamaruddin Batubara (Ketua KSPPS BMI), Budi Santoso (PBMTI), M Machi (Kospin Jasa), Stepahnus T.S. (GM-Inkopdit), Sularto (KSPPS BMI), dan Fathurrahman (KSPPS BMI).

Jakarta – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) siap memperjuangan aspirasi Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) terkait Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris F-PPP DPR dan Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi.

Dilansir dari laman SINDOnews.com, “Kami pastikan Fraksi PPP akan terus bersama dengan teman-teman koperasi, kita akan terus menghimpun data dan argumen-argumen memperkuat perjuangan teman-teman koperasi, apalagi saya sendiri juga angota koperasi,” kata Achmad Baidowi dalam keterangannya, Jumat (18/11/2022).

Politikus yang akrab disapa Awiek ini menambahkan, RUU PPSK disusun dan dirancang di Komisi XI DPR RI. Koperasi sebenarnya berada di Komisi VI. Kenapa kemudian masuk dalam RUU PPSK, karena ada simpan pinjam dalam koperasi sehingga OJK masuk di dalamnya.

Ia juga berharap Forkopi menyampaikan juga kepada fraksi lain di DPR RI agar suara pelaku koperasi ini lebih didengar dan keinginan ini bisa diserap dalam UU PPSK nantinya.

Sementara Anggota DPR RI dari F-PPP dan Panja RUU PPSK, Wartiah menyampaikan terima kasih atas aspirasi dari Forkopi dan akan ditindaklanjuti.

“Kami akan ikhtiarkan bersama, aspirasi koperasi tidak di bawah pengawasan OJK. Ketentuan pasal-pasal dalam RUU PPSK agar disuarakan. Aspirasi ini akan kami bahas dalam rapat-rapat di DPR RI,” jelas Wartiah menutup audiensi.

Sebelumnya, Forkopi sampaikan aspirasi penolakan pengawasan koperasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan pasal di RUU PPSK.

Aspirasi Forkopi tersebut disampaikan langsung ke F-PPP DPR, Kamis 17 November 2022. Aspirasi disampaikan melalui audiensi Forkopi ke F-PPP DPR RI yang diterima langsung oleh Achmad Baidowi dan Wartiah, di lantai 15 Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta.

Mewakili Forkopi dan 15 perwakilan koperasi Indonesia, Ketua Umum Presidium Forkopi, Andy A Djunaid, mengawali penyampaian aspirasi dan pendapat merespons beberapa ketentuan dalam pasal RUU PPSK yang dapat menghilangkan jatidiri koperasi.

Andy menyampaikan kegelisahan koperasi atas RUU PPSK. “Sampai saat ini ada 2.300 koperasi yang tergabung di Forkopi dengan anggota lebih dari 30 juta orang. Mereka bergerak masif karena khawatir koperasi akan kehilangan jati dirinya,” ujar Andy.

Andy mengatakan, koperasi lahir dari gerakan moral dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Andy khawatir OJK yang selama ini menerapkan manajemen risiko di lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan berbasis modal akan mengeliminasi pertimbangan-pertimbangan benefit bagi anggota koperasi.

Lebih lanjut, Andy mengatakan bahwa pengawasan OJK bukan solusi. Karena menurutnya sampai saat ini banyak lembaga yang diawasi oleh OJK. Karenanya Andy menilai bahwa seharusnya koperasi diperkuat melalui pengawasan Kemenkop.

“Jika saat ini ada 9 koperasi bermasalah maka sebetulnya yang barus dikuatkan adalah Kemenkop yang memang memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Kita juga elemen koperasi bisa duduk bersama untuk membentuk pengawasan yang efektif di koperasi tanpa menghilangkan jati diri koperasi” ujarnya lagi.

Sementara Kamaruddin Batubara, mewakili kelompok Koperasi Syariah mengawali pernyataannya dengan mengutip artikel Bung Hatta ‘tahun 1943 yang menyatakan banyak orang mendirikan per-sekutuan perusahaan diberi nama koperasi, tetapi badan itu pada dasarnya bukan koperasi.

“Keadaan ini bisa merusak di kemudian hari dan juga mengganggu kesuburan hidup koperasi. Di zaman yang lalu nama koperasi banyak rusak karena hal itu,” tutur Kamaruddin Batubara mengutip Bung Hatta.

Kamaruddin Batubara manambahkan, mengapa ia mengutip pesan Bung Hatta, karena menurutnya lahirnya Pasal 191, 192 dan 298 di RUU PPSK tidak lepas dari karena karena ulah 9 koperasi bermasalah.

“Menurutnya ada 127 ribu koperasi dan 69 ribu koperasi simpan pinjam, di antara ribuan koperasi yang baik hanya segelintir koperasi yang bermasalah,” tegas Kamaruddin Batubara di hadapan Fraksi PPP DPR.

Kamaruddin Batubara menyarankan, agar koperasi tetap di bawah Kemenkop UKM terutama koperasi yang hanya melayani anggota saja atau sering disebut dengan close loop model.

Hadir dalam audiensi tersebut koperasi dalam naungan Forkopi di antaranya Andy Arslan Djunaid (Ketum Kospin Jasa), Kamaruddin Batubara (Ketua KSPPS BMI), Budi Santoso (PBMTI), M Machi (Kospin Jasa), Stepahnus TS (GM-Inkopdit), Sularto (KSPPS BMI), dan Fathurrahman (KSPPS BMI).