Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi menyatakan menghormati kewenangan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menentukan pimpinan BUMN, termasuk menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Meski begitu, Baidowi mengingatkan Ahok supaya mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati, bukan emosi, dalam memimpin lembaga.

“Setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik-baik saja tanpa harus dengan emosi,” ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR ini lewat keterangan tertulis pada Rabu lalu, 13 November 2019.

Menurut Baidowi, BUMN juga harus steril dari parpol maka Ahok mesti mundur dari partai, yaitu PDIP, jika ingin mengisi kursi dirut BUMN.

“Perlu juga dijelaskan kepada publik bahwa persoalan di DKI yang sempat menjadi polemik sudah selesai, sehingga tidak memunculkan kecurigaan lagi,” ujar dia.

Ahok, juga mantan Wakil Gubernur DKI yang mendampingi Jokowi, pernah menjalani hukuman penjara selama sekitar 2 tahun dalam perkara penistaan agama. Tuduhan itu muncul dari sebagian kelompok Islam menjelang Pilkada DKI 2017. Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang akhirnya menang pilkada.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengisyaratkan Ahok berpeluang mengisi posisi petinggi BUMN bidang energi.

“Kira-kira begitu (masuk BUMN bidang energi),” ujar Luhut di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 13 November 2019.

“Kira-kira begitu,” jawabnya ketika ditanya.

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menyatakan malu terhadap kondisi neraca perdagangan yang mengalami defisit di mana impor lebih dominan dibandingkan dengan ekspor sehingga perlu ada evaluasi total terhadap sistem perdagangan nasional.

“Memang malu juga kalau ekspor kita terus mengalami defisit, malah sampai cangkul saja impor, padahal ini hal sederhana,” kata Achmad Baidowi di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Untuk itu, sudah pasti ada permasalahan sektor perdagangan yang harus segera diselesaikan seperti terkait dengan regulasi hingga mekanisme perdagangan.

Politisi PPP itu juga menginginkan berbagai praktisi perdagangan juga membantu dalam memberikan solusi yang tepat sehubungan dengan persoalan ini.

Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menginginkan kebijakan terkait dengan sistem dan mekanisme impor dapat direformasi sehingga benar-benar memberikan manfaat yang meluas bagi seluruh rakyat di Nusantara.

“Ada persoalan mendasar yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang, yakni pengendalian impor yang dilakukan secara sistemik sehingga semua kebijakan yang keluar akan berpihak pada masyarakat,” kata Nevi Zuairina dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, reformasi terhadap sistem impor menjadi sangat penting dilakukan dalam rangka membangun sebuah regulasi menciptakan iklim usaha yang sehat sampai pada tingkat paling kecil, yakni usaha mikro yang beraset di bawah Rp50 juta dengan omset di bawah Rp300 juta per tahun.

Ia berpendapat bahwa pemerintah hingga saat ini belum memberikan solusi yang memadai sehingga menjadikan produk dalam negeri tidak berkembang dan produk dari luar negeri membanjir, serta menghambat kreativitas dan inovasi anak bangsa.

Nevi menunggu adanya kreativitas dari pemerintah untuk diusulkan kepada DPR agar muncul regulasi impor yang berujung kepada kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan industrialisasi menjadi salah satu kunci menekan defisit neraca perdagangan agar tidak banyak bergantung dengan impor melalui pengembangan industri hulu.

“Industrialisasi sudah kami bicarakan lama tapi kenyataan sekarang ini masih banyak belum jalan. Pengembangan industri hulu, ini sekarang difokuskan,” kata Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani saat hadir dalam forum Investasi dan Perdagangan Indonesia 2019 di Jakarta, Selasa (15/10).

Untuk menggenjot ekspor, ia mendorong diversifikasi pasar agar tidak banyak tergantung dengan pasar atau negara utama tujuan ekspor.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat China dan Amerika Serikat merupakan dua negara pasar utama tujuan ekspor Indonesia.

“Sebenarnya minat banyak, sekarang bagaimana membuat itu (industrialisasi) terjadi. Kembali ke aturan main, jika pasar ada, negara tujuan pasar ada, kita mesti permudah bagi pelaku usaha baik impor dan ekspor karena kalau mau ekspor lebih besar perlu tetap impor,” katanya.

Pengusaha itu menyebut Indonesia saat ini masih didominasi impor sebanyak 70 persen untuk bahan baku dan bahan penolong. Dengan adanya industrialisasi, Shinta mengatakan kebutuhan impor bahan baku dan bahan penolong bisa ditekan.[]

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi menilai perlu adanya tinjauan ulang terhadap regulasi dan sistem perdagangan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan banyaknya regulasi-regulasi yang memberatkan, sehingga mengakibatkan tingginya jumlah impor dari pada ekspor. Bahkan, nilai ekspor cenderung defisit.

“Kalau dilihat memang malu juga, ekspor kita mengalami defisit terus. Malah kemarin sampai-sampai cangkul saja impor, ini kan hal yang sederhana. Jika seperti ini, berarti ada masalah yang harus segera diselesaikan,” katanya saat RDPU Komisi VI DPR RI dengan Akademisi dan Praktisi Perekonomian Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Selain regulasi, lanjut Baidowi, Pemerintah juga harus memperhatikan dari sisi yang lain seperti permasalahan besaran upah buruh.

“Saya kira bukan hanya soal regulasi saja,  tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang lain, seperti upah. Sehingga jangan dilihat dari satu sisi saja,” imbuh politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Baidowi mengatakan, RDPU Komisi VI DPR RI dengan praktisi perdagangan agar meminta masukan-masukan terkait perdangan Indonesia yang semakin tertinggal dari negara lain.

“Saya kaget ketika melihat paparannya langsung terkait perdagangan Indonesia yang semakin tertinggal. Untuk itu kita meminta kepada rekan-rekan praktisi perdagangan untuk memberikan solusi yang tepat,” pungkas Baidowi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, neraca perdagangan Indonesia defisit 160,5 juta dollar AS pada September 2019. Secara kumulatif, defisit neraca perdagangan periode Januari-September 2019 turun 49 persen menjadi 1,95 miliar dollar AS dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,82 miliar dollar AS. Defisit neraca dagang ini salah satunya disumbang oleh impor migas yang tinggi, yang nilainya mencapai 1,59 miliar dollar AS. Sedangkan, ekspor migas nasional hanya mencapai 830,1 juta dollar AS.[]

Polemik mengenai pemakaian cadar dan celana cingkrang bagi ASN mencuat lewat pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi. Pernyataan Menag ini membuat dinilai sebagai pernyataan yang kontroversial.

Menyikapi hal itu, Wasekjen PPP Achmad Baidowi meminta pemerintah mengkaji dulu soal kebijakan larangan cadar (penutup muka) perempuan di lingkungan pemerintahan. Karena dikhawatirkan berpotensi melanggar HAM.

“Kebijakan ini berpotensi melanggar HAM meski dari perspektif keamanan bisa saja dibenarkan,” kata Achmad Baidowi, Jumat (1/11)

Politikus yang akrab disapa Awiek itu meminta pemerintah menjelaskan larangan cadar itu berlaku untuk ASN saja atau juga berlaku untuk masyarakat umum yang masuk ke instansi pemerintahan. Sebab, kata Awiek, jika pelarangan cadar itu diterapkan kepada ASN yang bekerja di pemerintahan, PPP dapat menerima. Namun dia mengaku menolak jika pelarangan cadar juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya.

Politisi PPP, Achmad Baidowi, pada saat mengisi acara diskusi dengan tema ‘Potensi Golput di Pemilu 2019’ di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (18/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

“Artinya ketentuan tersebut menjadi semacam kode etik ASN yang hanya berlaku secara internal di instansi pemerintah (Kemenag saja), mengingat tupoksi Kemenag hanya berwenang mengatur ASN di internal. Jika usulan tersebut juga mau diterapkan di instansi pemerintahan lainnya, maka menjadi domain Kemenpan RB,” ujarnya.

Lebih jauh, Awiek meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang masif terlebih dahulu jika memang ingin menerbitkan aturan soal cadar itu. Sebab, Awiek mengingatkan jangan sampai larangan penggunaan cadar dipahami sebagai larangan penggunaan jilbab, karena tingkat pemahaman masyarakat menurut Awiek tidak merata.

“Menag harus menjelaskan kepada publik terkait korelasi cara berpakaian (cadar dan celana cingkrang) terhadap radikalisme, agar persoalan menjadi jernih,” tandasnya.

Sebelumnya, Fachrul menegaskan tak akan ada aturan khusus soal cadar ini. Tapi menurutnya, cadar tidak menentukan ketakwaan seseorang. Penggunan cadar kata Fachrul tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis.

“Kalau instansi pemerintah kan memang sudah jelas ada aturannya, kalau kamu PNS memang boleh pakai tutup muka?” Kata Fachrul di Kantor Kemenko PMK, Kamis (31/10)

“Cadar itu hanya saya bilang tidak ada dasar hukumnya di Al-Quran maupun di hadis, menurut pandangan kami. Tapi kalau orang mau pakai ya silakan. Itu bukan ukuran ketakwaan orang,” lanjutnya.[]

Amien Rais menyebut telah merestui Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Padahal, Amien Rias dikenal sebagai figur yang keras mengkritik Pemerintahan Jokowi.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) menilai Amien Rais tak mempunyai pilihan lain. Menurutnya, Amien harus mengakui Prabowo dan Gerindra telah bergabung ke pemerintahan.

“Ya tidak ada pilihan lain, bagi Amien Rais (AR), karena Prabowo dan Gerindra sudah bergabung ke pemerintahan. Tinggal apakah AR mau menarik kembali ucapannya secara terbuka, atau mau diam-diam. Sebagaimana prediksi kami sebelum pemilu bahwa patut diduga AR mencari panggung politik agar namanya terus beredar di media,” ujar Awiek ketika dihubungi, Senin (27/10/2019).

Awiek menyarankan agar Amien Rais mengambil sikap. Menurut Awiek, sikap yang ditunjukan Amien Rais tidak konsisten.

“Publik akan menilai bagaimana AR bersikap, hari ini berbeda dengan kemarin. Makanya, dalam politik itu jangan keras-keras ke lawan karena suatu saat bakal menjadi kawan. Begitupun sebaliknya, yang awalnya kawan bisa menjadi lawan. Lebih baik AR secara terbuka menyampaikan pendapatnya,” ujar Awiek.

“Ya itu tentang sikap yang berubah-ubah, tidak konsisten tapi itu hak AR. Biarlah publik yang menilainya,” lanjutnya.

Awiek sependapat dengan pernyataan Amien Rais yang mengatakan masyarakat harus memberikan waktu kepada para menteri untuk bekerja. Menurutnya, biar Jokowi sendiri yang menilai kinerja para menterinya.

“Ya memang kita harus memberikan kesempatan kepada para menteri untuk bekerja dan yang memberikan penilaian itu adalah Presiden Jokowi. Mau 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun semuanya tergantung Pak Jokowi. Bukan ditentukan oleh siapapun termasuk AR,” ujar Awiek.

Diketahui sebelumnya, orang pertama yang ditemui Prabowo setelah menjabat Menteri Pertahanan adalah Amien Rais. Amien, yang selama ini mengkritik pemerintahan Jokowi, ternyata memberikan restu penuh kepada Prabowo.

“Ya saya sudah bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian saya hanya mengatakan embanlah (jabatan Menteri Pertahanan) Pak Prabowo sesuai dengan cita-cita kita semua,” kata Amien kepada wartawan usai menjadi pembicara kajian dengan tema ‘Islam & Komunis (bahaya laten komunis)’ di Masjid Jami’ Karangkajen, Yogyakarta, Minggu (27/10/2019) malam.

Banyak pihak memprediksi Amien Rais bakal bersikap keras soal keputusan Prabowo jadi menteri pembantu Jokowi. Namun Amien justru menyebut kursi Menhan adalah jabatan strategis. Peran Prabowo di posisi itu disebut sentral.

Tiga partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu yaitu Hanura, PBB, dan PKPI belum mendapatkan kursi di kabinet Indonesia Maju 2019-2024. PPP menduga ada posisi lain yang akan disiapkan Jokowi untuk tiga partai tersebut.

“Sepengetahuan kami sih belum ada janji-janji yang disampaikan, baik secara tertulis maupun lisan, bahwa ‘kamu mendukung saya dapat ini’, sepertinya tidak seperti itu lah. Hanya kebiasaan saja orang yang berkontribusi biasanya ada tempatnya. Kalaupun belum masuk ke kabinet, kalau memang Pak Jokowi nanti mengakomodir, toh masih ada beberapa tempat yang lain,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menurut pria yang akrab disapa Awiek itu, penunjukan para pembantu Presiden di kabinet juga memperhatikan berbagai aspek. Awiek menyebut Sekjen PPP Arsul Sani diminta bantuan ketiga partai itu untuk menyampaikan aspirasi ke Jokowi maupun timnya.

“Tapi lagi-lagi itu kita serahkan ke Pak Jokowi. Kita hanya menyampaikan bahwa ini ada aspirasi dari bawah. Toh nanti dugaan saya kan masih ada Wantimpres atau apa gitu kan Pak Jokowi tahu lah saya kira itu, nggak perlu kami dikte,” ujarnya.

Menurut Awiek, Arsul telah menyampaikan aspirasi itu kepada Jokowi ataupun timnya. Awiek menyebut kewenangan menentukan pos-pos untuk partai sepenuhnya ada di tangan Jokowi.

“Maka seperti yang disampaikan sekjen-sekjen itu minta tolong ke PPP menyampaikan ke Jokowi dan tim penyusun itu ‘nasib kami ini bagaimana’, dan itu sudah tersampaikan sepertinya, tinggal tunggu waktu saja. Toh pos-pos itu kan tidak hanya di kabinet, masih ada tempat-tempat lain. Tapi sekali lagi itu kewenangan Pak Jokowi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Awiek mengatakan para sekjen KIK menyadari bahwa Jokowi juga melihat suara partai di parlemen saat penyusunan kabinet. Namun Awiek yakin kontribusi sekecil apa pun memiliki arti penting dalam pemenangan Jokowi.

“Mereka sih sadar diri Pak Jokowi kan menentukan kabinet itu berdasarkan kursi di parlemen kalau kita lihat kan. Tiga partai ini merupakan tiga partai pendukung yang perolehan suaranya dari bawah kecil,” tutur Awiek.

“Tetapi sekecil apa pun kontribusi mereka memiliki peran dan arti penting juga terhadap pemenangan Pak Jokowi. Kalau mereka berharap disampaikan kepada Pak Jokowi, ya wajar-wajar saja, sah-sah saja, itu namanya manusiawi,” pungkasnya.[]

PPP menilai penunjukan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun PPP mengusulkan adanya wakil menteri yang punya kualifikasi di bidang keagamaan untuk melengkapi kinerja Menag Fachrul.

Menurut Wasekjen PPP Achmad Baidowi, dalam menjalankan tugasnya, Menag perlu didampingi sosok yang berlatar belakang keagamaan untuk mengimbangi Fachrul yang berasal dari kalangan militer.

“Maka, kalau Fraksi PPP mengusulkan kepada Pak Jokowi untuk segera melengkapi, men-support Pak Fachrul Razi dengan menunjuk, mengangkat Wakil Menteri Agama yang memiliki kualifikasi di bidang keagamaan sehingga bisa saling berkolaborasi,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

“Menterinya dari unsur militer dalam hal ini jaringan, disiplin, ketegasan ada di Pak Fachrul Razi, nanti bidang keagamaannya bisa diperkuat oleh wakil menteri,” imbuhnya.

Menurut Awiek, penunjukan wakil Menteri Agama bukan sesuatu yang aneh. Meski mengaku tak mengincar posisi wakil Menteri Agama, Awiek menyebut banyak kader PPP yang mumpuni untuk mengisi posisi tersebut.

“Kalau dari PPP misalkan wakil menteri banyak, tergantung portofolionya yang dibutuhkan. Kalau (wakil) Menteri Agama misalkan ada Pak Zainut Tauhid, ada Pak Arwani Thomafi, ada Pak Rusli Efendi, dan beberapa nama lainnya. Karena kalau di portofolio di Kementerian Agama misalkan ada kader PPP yang dipercaya menjadi wakil Menteri Agama ya stoknya cukup banyak,” ujarnya.

PPP telah merampungkan pembahasan pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan). PPP akan mengisi kursi tiga wakil ketua komisi dan satu wakil ketua badan.

“PPP itu kebagian empat di wakil ketua karena, kalau berdasarkan proporsional, PPP itu kebagian satu ketua dan dua wakil. Tapi PPP rela tidak mengambil posisi ketua, namun ditukar dengan posisi wakil ketua sehingga PPP yang awalnya menempatkan tiga orang bisa menempatkan empat orang kader tapi di wakil ketua,” kata Sekretaris F-PPP DPR Achmad Baidowi (Awiek) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Rapat fraksi PPP telah menyepakati keempat kadernya yang akan menempati posisi wakil ketua di AKD. Sejumlah nama, seperti Amir Uskara, Arwani Thomafi, hingga Awiek, sendiri akan menempati posisi tersebut.

“Kita insyaallah nanti dapat di wakil ketua Komisi II, mau menempatkan Bapak Arwani Thomafi di situ, politisi senior. Yang kedua di wakil ketua Komisi V ada Bu Nurhayati, beliau juga satu periode di Komisi V sehingga cukup mumpuni di situ,” kata Awiek.

“Ketiga, posisi di wakil ketua Komisi XI, rencana mau menempatkan Bapak Amir Uskara, beliau juga berpengalaman sudah satu periode. Dan di badan satu jadi wakil ketua Badan Legislasi, yakni saya sendiri Achmad Baidowi, kenapa? Ya karena saya sudah satu periode di situ pengalaman,” lanjut dia.

F-PPP akan segera menyerahkan nama-nama tersebut kepada pimpinan DPR. Awiek berharap AKD-AKD di DPR sudah dapat efektif bekerja mulai pekan depan.

“Sehingga minggu depan sudah bisa mulai bekerja membagi tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, apalagi kabinet sudah terbentuk. Ini kita sebenernya agak miris, kabinetnya sudah terbentuk, AKD yang di DPR belum terbentuk. Ya itu lah seni berpolitik gitu kan. Toh kalau AKD-nya terbentuk, kalau kabinetnya belum terbentuk, mau bermitra dengan siapa, mau bekerja dengan siapa?” ucapnya.[]