Category Archives: Informasi

Achbaidowi.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta seluruh anggotanya di DPRD untuk menyosialisasikan program Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

Untuk itu, PPP akan menyelenggarakan workshop nasional dengan mengundang sekitar 1.200 anggota DPRD dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PPP dari seluruh Indonesia.

Workshop akan digelar di Hotel Mercure, Ancol, pada 13-15 Mei, dengan turut mengundang Presiden Joko Widodo dan para menteri kabinet kerja.

“Kenapa kami mengundang anggota DPRD, ada presiden dan menteri? Untuk dapat gambaran dari pemerintah, apa capaian atau kebijakan yang sudah dicapai pemerintah. Khususnya program yang bersentuhan di masyarakat,” kata Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/5/2018)

Melalui 1.200 anggota DPRD PPP di seluruh Indonesia, diharapkan sosialisasi kebijakan pemerintah bisa segera tersampaikan ke masyarakat. Sebab, seluruh anggota DPRD PPP mewakili konstituen yang jumlahnya mencapai 8 juta orang.

“Ini membantu DPP sosialisasi ke masyarakat khususnya konstituen PPP, yakni ulama dan pesantren, kaitannya dengan program pemerintah dan sikap politik PPP di Pemilu 2019,” kata Baidowi.

Baidowi mengatakan, Presiden Jokowi sudah memastikan akan hadir. Kepala Negara akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara.

“Konfirmasi beliau sudah siap hadir. Terakhir sudah kami koordinasi tadi dengan pihak protokol Istana,” kata Baidowi.

Sementara itu, menteri yang sudah memastikan akan hadir adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Agama yang juga kader PPP Lukman Hakim Saifuddin.

Ketiga menteri akan memberikan materi mengenai kerja kementerian mereka selama ini kepada para anggota DPRD PPP.

PPP mewajibkan seluruh anggotanya di DPRD untuk hadir.

“Kegiatan ini menjadi syarat bagi anggota DPRD PPP untuk dicalonkan kembali dalam pemilu berikutnya. Kalau enggak datang, berarti sudah tidak mau atau tidak bersedia jadi caleg PPP lagi,” kata Baidowi. (Kompas.com)

Jakarta, CNN Indonesia — Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Achmad Baidlowi meminta Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera membaca Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu terutama bagian yang membahas batas usia minimal caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Menurut Baidowi, dalam UU tersebut jelas termaktub bahwa syarat usia caleg minimal 21 tahun. Tidak boleh ada peraturan lain yang menabrak syarat usia yang tercantum dalam UU tersebut.

Mardani sebelumnya mengusulkan agar KPU memuat syarat usia minimal 19 tahun bagi caleg DPRD kabupaten/kota dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) Pemilu 2019.

“Bilang ke beliau untuk baca UU No. 7 tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf a yang dinyatakan bahwa usia caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berusia 21 tahun atau lebih,” ujar Baidowi kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Selasa (8/5).

Baidowi menegaskan bahwa PKPU merupakan peraturan turunan dari UU No. 7 tahun 2017. Segala jenis aturan yang dimuat dalam PKPU tidak boleh bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2017.

Mengenai batas usia minimal 21 tahun, Baidowi mengatakan hal itu jelas tertuang dalam UU. Kalimat yang tertulis pun sama sekali tidak berpotensi multitafsir.

“Kita harus bicara merujuk pada UU yg menjadi ketentuan hukum. Dan PKPU tidak boleh menabrak UU,” lanjutnya.

Terpisah, anggota Komisi II Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengutarakan pendapat yang sama seperti Baidowi. Menurutnya, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu sudah jelas mengatur mengenai batas usia minimal caleg.

“Kalau PKPU mengatur batas usia menjadi minimal 19 tahun, sama saja menganulir UU. Tidak boleh karena UU derajatnya lebih tinggi daripada PKPU,” kata Firman.

Firman menjelaskan bahwa batas usia minimal 21 tahun bagi caleg sudah dipertimbangkan dengan matang saat UU masih digodok di DPR. Salah satu pertimbangannya yakni lantaran anggota dewan mesti memiliki kematangan dari segi usia.

Hal itu dinilai perlu dijadikan pertimbangan karena tugas anggota dewan cenderung multiaspek. Banyak hal lintas bidang yang mesti dipahami oleh seorang anggota dewan.

“Tingkat kematangan anggota dewan harus terbentuk,” tutur Firman.

Sebelumnya, Mardani Ali Sera mengusulkan agar KPU memuat syarat minimal usia 19 tahun bagi caleg DPRD Kabupaten/kota dalam rancangan PKPU. Menurutnya, mesti ada perbedaan syarat bagi caleg DPR dan DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten/kota.

“Justru syarat caleg (DPRD) kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yang sama 21 tahun mesti diubah,” ucap Mardani kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Selasa (8/5).

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni berpendapat serupa. Menurutnya, inisiatif yang baik jika syarat usia minimal 19 Tahun bagi caleg DPRD kabupaten/kota diterapkan pada Pemilu 2019.

“Inisiatif yang baik sekali. Tinggal dibincangkan kerangka hukumnya,” ujar Antoni melalui pesan singkat, Selasa (8/5).

Dia mengamini bahwa UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur batas usia minimal caleg yaitu 21 tahun, bukan 19 tahun. Akan tetapi, Antoni mengatakan aturan batas usia minimal 19 tahun bagi caleg bisa saja diatur dalam PKPU.

“Idealnya (revisi) di UU. Tapi bagus juga kalau partai-partai di DPR setuju bahwa cukup perubahannya di PKPU saja. Ada semacam kesepakatan politik di antara mereka,” ujar Antoni. (cnnindonesia.com)

achbaidowi.com | Artikel: Membahas prinsip – prinsip politik terlebih dahulu kita harus mengulas tentang sistem politik. Setidaknya, sistem politik berdasarkan atas tiga (3) prinsip yaitu :

1. a)       Hakimiyyah Ilahiyyah; Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilandan kedaulatan hukum tertinggi dalam    sistem politik Islam hanyalah hak mutlak
2. Allah. Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Al-Qasas: 70)

Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian-pengertian berikut:

• Bahawasanya Allah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia, dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ilahiyah-Nya Yang Maha Esa.
• Bahawasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh setiap kecuali Allah. Bahawasanya hanya Allah sahajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu-satuNya Pencipta.
• Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan sebab Dialah satu-satuNya Pemilik.
• Bahawasanya hukum Allah adalah suatu yang benar sebab hanya Dia sahaja yang mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tanganNyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus.

Hakimiyyah Ilahiyyah membawa arti bahwa terutama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi Rububiyyah dan Uluhiyyah.

1. b)       Risalah; Risalah bererti bahawa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad s.a.w adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para rasul meyampaikan, mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan.

Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah s.a.w. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah s.a.w dan tidak mengambil selain dari pada Rasulullah s.a.w untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Firman Allah:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr: 7)

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamuberikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.(An-Nisa’: 65)

1. c)       Khalifah; Khilafah bererti perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Oleh itu, dengan kekuasaan yang telah diamanahkan ini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik tetapi hanyalah khalifah atau  wakil Allah yang menjadi Pemilik yang sebenar.

Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. (Yunus: 14)

Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

• Terdiri dari pada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip-prinsip tanggung jawab yang terangkum dalam pengertian khilafah.
• Tidak terdiri dari pada orang-orang zalim, fasiq, fajir dan lalai terhadap Allah serta bertindak melanggar batas-batas yang ditetapkan olehNya.
• Terdiri dari pada orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan serta kemampuan intelek dan fizikal.
• Terdiri dari pada orang-orang yang amanah sehingga dapat dipikulkan tanggungjawab kepada mereka dengan yakin  dan tanpa keraguan.
• Pemerintahan baru wajib di patuhi kalau politik dan kebijaksanaannya merujuk kepada Al-Quran dan hadist atau tidak bertentangan dengan keduanya.

PRINSIP-PRINSIP UTAMA SISTEM POLITIK ISLAM

1)       Musyawarah

Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan oarang-oarang yang akan menjawat tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menetukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad.

2)       Keadilan

Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya. Kewajipan berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam, maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

3)       Kebebasan

Kebebasan yang diipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berterskan kepada makruf dan kebajikan. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam.

4)       Persamaan

Persamaan di sini terdiri dari pada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggungjawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuat kuasa undang-undang.

5)       Hak menghisab pihak pemerintah

Hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajipan pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Hak rakyat untuk disyurakan adalah bererti kewajiban setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Dalam pengertian yang luas, ini juga bererti bahawa rakyat berhak untuk mengawasi dan menghisab tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah.

Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si

Anggota Komisi II DPR/Wasekjen DPP PPP

Achbaidowi.com | Artikel: Pembahasan mengenai Islam dan politik sepertinya tak pernah selesai, khususnya yang membahas mengenai relasi keduanya. Ada yang memposisikan Islam dan politik berdiri sendiri, juga ada yang memposisikan Islam dan politik dalam hubungan yang saling berkait kelindan. Relasi Islam dan politik dapat kita temukan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan mendirikan Negara berdaulat di bawah Piagam Madinah. Nabi sebagai utusan Allah SWT, sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Zaman inilah dianggap mencerminkan adanya relasi yang kuat antara Islam dan politik. Sebagai utusan Allah, Nabi SAW diyakini menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum-hukum agama.  Sehingga mereka pun berkesimpulan bahwa Islam dan politik ini ibarat dua sisi mata uang, dua hal berbeda tapi tak bisa dipisahkan karena saling melengkapi.

Wahab Chasbullah mengartikan Politik Islam sebagai berikut: “if someone able to separate sugar from its sweetness, he will be able to separate Islamic religion from politics”. Dalam teologi Islam agama dan politik tidak dapat dipisahkan, karena menurut pemahaman mayoritas cendikiawan muslim, Kitab Suci Al-Qur’ân memperlakukan kehidupan manusia sebagai suatu keseluruhan yang organik. Artinya, seluruh bidang kehidupan manusia harus dibimbing oleh petunjuk-petunjuk yang bersumber dari Al-Qur’ân.

Meski demikian, harus diakui bahwa literatur mengenai ilmu politik Islam itu sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu Islam lainnya. Bahkan umat Islam sendiri amat kurang perhatiannya kepada soal yang sangat penting ini. Padahal tantangan Islam dan politik semakin hari bertambah kompleks seiring perkembangan zaman. Salah satunya, adalah perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan masyarakat dunia memasuki era baru yakni era digital.

Perkembangan teknologi media baru (new media)menghasilkan perubahan besar dalam pengalaman politik masyarakat. Media baru yang dirancang untuk meningkatkan jangkauan, kecepatan dan efisiensi komunikasi manusia, memiliki potensi untuk memperkuat dan meningkatkan mutu demokrasi. Bahkan menurut Alwi Dahlan, komunikasi adalah tulang punggung demokrasi; seluruh proses demokrasi dilangsungkan dengan komunikasi. Kemajuan teknologi yang sangat cepat akhir-akhir ini telah mendorong globalisasi informasi, yang pada gilirannya membawa tekanan yang intens terhadap negara berkembang untuk reformasi ke arah demokrasi Barat. Teknologi media baru, menurut Dahlan, makin banyak diterapkan dalam proses demokrasi di Asia, meskipun tidak selalu berhasil baik dan kadang-kadang dapat juga menimbulkan akibat yang justru tidak membantu pertumbuhan demokrasi.

Dalam pandangan para ahli yang memiliki perhatian terhadap hubungan media baru dan demokrasi, internet atau media digital memiliki potensi untuk meningkatkan komunikasi publik dan memperkaya (enrich) demokrasi (Lihat Coleman dan Blumler, 2009; Gibson dkk, 2004). Penelitian awal mengenai potensi internet untuk membentuk kembali demokrasi, menurut (Aeron Davis; 2010), sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai normatif yang disajikan dalam karya langsung para pembela demokrasi dan ruang publik seperti Habermas, Bohman, Dryzek, Putnam. Mereka berpendapat bahwa Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) menawarkan perangkat untuk menerapkan teori mengenai demokrasi dan ruang publik, khususnya mengenai partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan pertukaran deliberatif antara warga negara biasa dan elit politik. Dengan demikian, secara teorits, internet memiliki potensi untuk pembaharuan dan pengembangan demokrasi. Tulisan berikut ini mencoba membedah relasi Islam dan politik di era digital yang ditandai dengan maraknya penggunaan media sosial sebagai penyampai informasi maupun alat propaganda.

Kata politik berasal terambil dari kata latinpoliticus dan bahasa Yunani (Greek) politicos yang berarti relating to citizen. Pemakaian kata itu pertama kali ditemukan pada abad ke 5 S.M. Kata tersebut juga berasal dari kata polis yang bermakna city ”kota”.

Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti:

“Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik”.

Dari pengertian di atas maka istilah politik secara bahasa menekankan kepada kekuasaan, peraturan urusan publik, penerapan kebijakan, bentuk dan sistem pemerintahan.       

Rasulullah Saw sendiri pernah menggunakan istilah siyâsah dalam salah satu sabdanya:

Bani Israil diurusi oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan makna siyâsah sebaga upaya mengurusi urusan Bani Israil yang dilakukan para nabi. Sedangkan sepeninggal Rasulullah Saw, para khalifah yang akan menggantikan tugas Nabi Muhammad Saw dalam mengatur urusan kaum muslim. Dari definisi ini pula dapat kita klasifikasikan bahwa politik Islam melibatkan dua pelaku, yaitu negara dan umat, terakhir adalah sumber legislasinya hukum Islam.

Dari berbagai pengertian politik di atas dapat dipahami bahwa pengertian politik secara istilah adalah sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik juga dikatakan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Bahkan sebagian kaum muslim percaya bahwa Islam merupakan agama yang omnipresence (hadir dimana-mana) dan mendorong pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang total. Nazih Ayubi mengatakan (Nazih Ayubi, 2003;63-64)

mereka percaya bahwa Islam meliputi 3 D yang terkenal itu, dîn, dunya, daulah.Karena itu Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Islam harus diterima secara keseluruhan dan harus diterapkan dalam keluarga, ekonomi dan politik. [Bagi kalangan muslim ini] realisasi sebuah masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah negara Islam yakni sebuah “negara ideologis” yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang lengkap.

Hal yang paling membedakan antara politik Islam dengan yang lainnya adalah bahwa kedaulatan berada di tangan syara’ bukan di tangan rakyat dimana manifestasinya tertuang di dalam Al-Qur’ân dan hadis serta yang ditunjuki oleh keduanya berupa ijma’ dan qiyasa syar’iyah.Keempat sumber hukum tersebut dinamakan sebagai sumber hukum syara’.(Majid Khalidi: 2004)

Politik itu identik dengan siasah, yang secara pembahasannya artinya mengatur. Dalam fikih, siasah meliputi :

1. Siasah Dusturiyyah (Tata Negara dalam Islam)
2. Siasah Dauliyyah ( Politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam lainnya)
3. Siasah Maaliyah (Sistem ekonomi negara)

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda-beda di masyarakat. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT. Ekrepesi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil (khalifah) Allah di muka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata. Di samping itu, kekuasaan adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul.

POLITIK DIGITAL

Internet merebak di Indonesia pada tahun 1990an. Dimulai dari pagayuban network sekarang berkembang  menjadi luas. Pengguna internet di Indonesia sekarang mencapai 33 juta orang. Hal ini juga berdampak pada komunikasi politik dengan media internet, atau sering disebut dengan cyber politic. Cyber politic di Indonesia mengalami perkembangan beberapa tahun terakhir. Banyaknya sarana yang mendukung perkembangan cyber politic seperti adanya facebook, friendster, mailing list, you tobe, dan lain – lain.

Strategi dalam berkampanye yang dilakukan dalam komunikasi politik dengan menggunakan bantuan media internet atau yang disebut dengan viral marketing. Dengan bantuan media internet kita bisa menyalurkan visi, platform, trade record calon pemimpin di sarana-sarana intenet.

Salah satu contoh kasus penggunaan media internet sebagai sarana berkampanye adalah Fadjroel Rahman, kandidat capres independent. Dia menggunakan media seperti Multiply, Facebook, MySpace, Friendster, dan berbagai from seperti Forum Pembaca Kompas, ForumITB82, dan Forum Kaskus Indonesia. Web yang dibuatnya dan diberi nama www.fadjroelrachma. com  juga dimanfaatkannya untuk memkampanyekan dirinya. Dalam waktu empat hari setelah softlaunching tercatat 1000an pengunjung yang ada. Sarana internet ini juga sebagai lahan untuk mengumpulkan dana agar transparan dan akuntabel. Cara ini dilakukan karena dirasa lebih murah daripada kampanye dengan cara konfensonal seperti biasa.

Kasus lain yang menggunalan kemajuan teknologi internet adalah pasangan Achmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade). Pasangan Hade memenagngkan pemilihan gubernur Jawa Barat kemarin. Salah satu strategi yang gencar digunakan adalah viral marketing. Hade mengsosialisasikan visi misi mereka melalui blog, jejaring sosial. Dengan bidikan anak muda, para pencari kerja,  mereka lebih dikenal dibandingan calon lainnya. Alhasil orang lebih paham dan tahu visi misi program yang mereka tawarkan.

Internet bukan hanya sebagai sarana untuk berkampanye partai politik saja. Melainkan sebagai salah satu komunikasi politik untuk membentuk opini yang berkembang.  Blog bisa sebagai sebuah kekuatan politik tersendiri.  Dalam blog kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi opini kita tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jika media massa terikat oleh kode etik jurnalistik atau terhambat oleh “tekanan” pemilik modal.  Blog lebig bersifat lepas, verifikasi atas informasi yang ditayangkan di Internet adalah tanggung jawab pengguna internet itu sendiri. Tak heran blog dianggap salah satu bagian yang mendukung berkembangnya demokrasi. Berbagai pandangan yang berkembang dalam blogosphere memang bersifat subyektif. Tidak akan ada blog akan merumuskan suatu pandangan bersama tentang sebuah isu, karena sifat subyektifan ini bisa membuat blog memanipulasi realita sebenarnya. Namun, blog bisa memberikan titik rujukan bersama mengenai sebuah isu yang diangkat.

Sebagai salah satu kekuatan politik, berekembangnya berbagai pandangan akan justru menjadi penyeimbang bagi sistem politik yang dominan oleh partai politik. [10] Partai politik sering kali memanipulasi realita yang ada agar dapat mengutungkan mereka, sedangkan adanya blog kita bisa menemukan segala pandangan mengenai isu. Salah satu contohnya weblog milik Mr. Sawali Tuhusetya yang menyuarakan suara grasroots dalam pendidikan.

Keuntungan lain dari internet adalah kontrol yang susah oleh pemerintah. Kebebasan berekspresi yang ditawarkan dalam blogosphere, kadang menimbulkan pemikiran yang bersebrangan dengan peraturan atau kebijakan pemerintah. Karena belum ada undang – undang yag mengenai dunia cyber. Untuk menguatkan kontrol pemerintah terhadap cyberspace maka dibuatkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini dibuat bertujuan untuk menjerat penjahat internet dan pelanggaran atas hak cipta.

Namun, adanya UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menuai polemik tersendiri. Kasus Prita Mulyasari menjadi contoh, blogosphere menjadi sebuah kekuatan politik baru, serta menunjukan belum efektifnya UU ITE bekerja.

Penetrasi internet dalam ruang publik masyarakat Indonesia mengalami intensitas kenaikan dalam setiap tahunnya.  Menurut data yang dilansir dari Wijaya (2014), jumlah pengguna internet yaitu sekitar 72,7 juta jiwa dari populasi Indonesia merupakan pengguna aktif internet. Dari jumlah tersebut 62 jutanya adalah penggua aktif media sosial berbasis smartphone. Secara garis besar, pengguna media sosial tersebut adalah para kelas menengah Indonesia yang berdomilisi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar. Adapun platform media sosial yang menjadi favorit bagi kelas menengah tersebut adalah Facebook (14 persen), WhatsApp (12 persen), maupun Twitter (11 persen).  Besarnya potensi penggunaan media sosial di Indonesia kemudian menobatkan Indonesia sebagai “the social media capital of the world” (On Device Research, 2013).

 Masifnya penggunaan media sosial dalam kebutuhan keseharian kelas menengah Indonesia menandakan kebutuhan akan akses informasi yang banyak, cepat, dan instan. Berbagai pesan dan informasi yang timbul dalam media sosial itulah yang kemudian diolah menjadi sumber pengetahuan utama bagi kelas menengah Indoensia dalam menilai maupun menanggapi sesuatu. Dibandingkan dengan tawaran informasi yang ditawarkan oleh media konvesional, informasi yang ditawarkan oleh media sosial menawarkan ruang debat publik karena baik komunikan maupun komunikator dapat secara langsung saling menguji realibilitas substansi informasi tersebut. Selain itu, hal lain yang menjadi perhatian penting, bahwa suatu keniscayaan bahwa media di Indonesia adalah bagian dari konglomerasi politik sehingga menjadikan informasi sebagai bagian dari proses agitasi dan propagnda politik terhadap publik.

 Maka, media sosial merupakan bentuk konvergensi informasi dalam era sekarang dimana informasi berasal dari multiarah dan multisumber. Perkembangan teknologi dan informasi yang kini sudah berbasis Web 2.0  menawarkan ruang dialogis sehingga semua orang bisa menjadi informan dan penerima, terlepas dari kebenaran maksud informasi tersebut bermuatan politik atau tidak.  Dengan kata lain, media sosial memberikan ruang bernama cyberspace untuk mendorong adanya deliberasi nilai-nilai demokrasi seperti halnya kesukarelaan (voluntarism), kesamaan (egalitarianism), maupun juga  berjejaring (networking) dalam kondisi demokrasi kontemporer. Oleh karena itulah, sangatlah penting dan signifikan untuk mengelaborasi lebih lanjut mengenai eksistensi media sosial dalam kelas menengah Indonesia.

MEDIA SOSIAL

Eksistensi media sosial dalam kelas menengah Indonesia merupakan salah satu bentuk dari implementasi politik digital. Pengertian politik digital secara sederhana dapat dikatakan sebagai ruang pembentuk ikatan–ikatan politik dalam masyarakat berbasis konten teknologi yang sifatnya memperkuat atau mengurangi kadar demokrasi (Postill, 2012; Coleman, 2015).  Pada dasarnya pengertian politik digital secara harfiah adalah arena besar yang memungkinkan adanya partisipasi, representasi, maupun artikulasi kepentingan kemudian bersinergi dan berkontestasi satu sama lain melalui konten digital sebagai agennya.

 Adapun kajian mengenai politik digital di antara kalangan ilmuwan sosial politik studi politik Indonesia masih langka. Studi awal yang mengangkat mengenai kajian politik digital datang dari Hill dan Sen (2005), keduanya menyoroti fungsi mailing list maupun blackmail sebagai agen perantara ide-ide demokrasi pada konteks Orde Baru. Selanjutnya kajian digital politik di Indonesia. Studi selanjutnya oleh Merlyna Lim (2013) maupun Nugroho (2010) yang mengritisi adanya peran internet khususnya media sosial berperan besar untuk menciptakan kesadaran politik bagi masyarakat. Adapun kajian mutakhir dari Postill (2015) melihat adanya keterikatan politik yang tercipta dari interaksi kelas menengah dalam sosial media.

Secara garis besar, tingkatan politik digital kelas menengah Indonesia terdapat beberapa tahapan yakni political awareness (kesadaran politik), political engagement (keterikatan politik), dan kini political activism (aktivisme politik).  Dalam beberapa kasus munculnya gerakan misalnya Gerakan 1 Juta Pendukung KPK, Koin Cinta Prita, maupun Relawan pada Pemilu 2014 menunjukkan kesadaran politik yang dipicu media sosial kini sudah mengarah dari semula gerakan moral yang berbasis keterikatan politik (political engagement) mulai menjadi gerakan politik (political activism).

Namun adanya transisi itu juga belum bisa dijadikan parameter mendasar mengingat derajat kesadaran politik kelas menengah politik Indonesia yang masih fluktuatif tergantung pada konteks yang mempengaruhi. Konstruksi terhadap preferensi politik kelas menengah Indonesia tergantung seberapa jauh isu tersebut itu di-endorse dan kemudian influencer menyebarkan isu tersebut sebagai masalah atau kepentingan bersama (common interest) bagi kelas menengah Indonesia. Premis tersebut yang sebenarnya menjadi titik pijak bahwa keberadaan media sosial Indonesia perlu untuk dioptimalkan sebagai media politik.

PENUTUP

Perubahan zaman menuju ke arah yang lebih modern atau yang sering kita sebut dengan era globalisasi merubah kebudayaan manusia ke arah kebebasan diberbagai aspeknya, sehingga moral dan akhlak mulai ditinggalkan. Sangat banyak tantangan – tantangan yang dihadapi umat islam yang datang dari berbagai sudut. Konflik internal umat Islam akibat dari perbedaan pendapat dan organisasi juga masih mewarnai kehidupan umat Islam.

Hubungan antara media dan politik juga terlihat pada pemilik media massa yang memanfaatkan media massa nya untuk mempromosikan partai politik miliknya. Cara mempromosikan partai politik tersebut bukan hanya dengan iklan politik, namun juga memanfaatkan pemberitaan yang ada di dalam media massa tersebut. Pemberitaan tersebut dapat dimanfaatkan dengan memberikan berita tentang keburukan dari lawan politik nya, dan memberikan berita yang berisi kebaikan dari partai politiknya.

Mengenai peran media dalam demokrasi, media sering terseret untuk memihak salah satu calon. Oleh karna itu Faktor yang diharapkan oleh public adalah upaya media untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini melalui sosialisasi program para kandidat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan idealismenya untuk memilih pemimpin yang benar-benar ideal untuk bangsa ini.

Oleh: Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si

(Anggota Komisi II DPR/Wasekjen DPP PPP)