PPP akan Bekukan DPW yang Tak Copot Caleg Eks Koruptor

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan meminta pengurus wilayahnya di daerah segera menarik berkas pendaftaran bacaleg eks koruptor dari KPU. DPP PPP akan membekukan DPW yang tak mencopot caleg eks caleg koruptor dari KPU.

“Kita perintahkan ke ketua DPW untuk menarik mereka (bacaleg eks koruptor) dari pencalonan. Jika mereka tidak menarik dari pencalonan, struktur kepengurusan kita bekukan. Karena sudah ada pakta integritas yang kami tanda tangani baik,” ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada detikcom, Jumat (27/7/2018).

Dari data yang diumumkan Bawaslu, ada tujuh bakal caleg yang merupakan eks napi korupsi terdaftar melalui PPP. Awiek pun memastikan bakal caleg tersebut merupakan caleg di tingkat kabupaten/kota atau DPRD provinsi. 

“Kalau tingkat DPR RI kami pastikan itu tidak ada. Berarti itu caleg kabupaten/kota atau provinsi. Kecurigaan saya itu caleg DPRD kabupaten/kota, contohnya di Sulawesi Tenggara. Nah, itu ada dua atau tiga orang ternyata terjaring oleh Bawaslu,” kata Awiek.

PPP, dikatakan Awiek, sudah mengedarkan surat tertulis kepada setiap DPW untuk segera menarik bacaleg eks napi korupsi. Jika DPW tetap mencalonkan mereka, kepengurusan akan dibekukan dan diambil alih oleh DPP. 

“Petunjuk tertulisnya kepada DPW Sulawesi Tenggara untuk menarik caleg-caleg yang mantan napi koruptor itu. Kalau mereka memaksa, nanti kami bekukan kepengurusannya, diambil alih oleh DPP,” ujarnya.

“Yang baru ketahuan kemarin itu Sulawesi Tenggara, dan yang lain pun kemarin kita lakukan sama,” imbuhnya.

Awiek membantah jika partainya disebut kecolongan dengan adanya napi eks koruptor yang ikut mendaftar bacaleg. Menurutnya, ada informasi yang tidak utuh sampai kepada pengurus DPW. 

“Karena mereka masih berpatokan pada undang-undang, dan pengalaman periode lalu bahwa mereka bisa mencalonkan. Banyak yang tidak tahu bahwa PKPU, apalagi ada kesepakatan antara DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu bahwa sampai saat ini masih bisa mengajukan calon, mantan napi koruptor bisa mendaftarkan bahwa sampai nanti ada putusan dari Mahkamah Agung. Itu yang menjadi patokan dari teman-teman di bawah sampai saat ini,” jelasnya.

DPP PPP sebelumnya juga sudah melakukan sosialisasi ke DPW agar napi eks koruptor tidak dicalonkan sebagai caleg. Namun ada pengurus DPW PPP yang memandang boleh mencalonkan napi eks koruptor sampai adanya keputusan dari Mahkamah Agung.

“Dalam rakornas kami sampaikan kepada DPD bahwa ada aturan terbaru dari KPU meskipun ini tidak sejalan dengan undang-undang, tapi kan KPU punya kewenangan membuat PKPU. Baru kemudian ada informasi terkait dengan adanya kesepahaman antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah bersama DPR, bahwa caleg napi koruptor itu masih diberi keleluasaan untuk mendaftar sampai adanya keputusan Mahkamah Agung,” tuturnya.(detik.com/nvl/ibh)

PPP ke SBY: Jadi Elite Jangan Baper

Jakarta – Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menyentil Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy ketika berbicara soal sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dimajukan PD sebagai cawapres. Menanggapi itu, PPP meminta SBY tak perlu mengeluarkan ancaman. 

“Sesama ketua umum partai tak perlulah ancam-mengancam,” ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Kamis (26/7/2018).

Baidowi atau Awiek menyayangkan pernyataan bernada ancaman itu terlontar dari SBY. Dia meminta SBY tidak terlalu membawa perasaan (baper).

“Kami hanya menyayangkan Pak SBY sebagai politisi senior bicara begitu, yang bahkan dalam kacamata komunikasi publik seperti mengarah pada sikap mengancam. Jadi elite politik itu jangan terlalu ‘baper’,” kata Awiek.

Soal AHY yang disorongkan PD sebagai cawapres, Awiek menilai hal itu terang-benderang sejak awal. Menurut Awiek, SBY tak perlu berkilah. 

“Adapun ihwal AHY, bukankah banyak elite Demokrat yang sedari awal selalu bilang bahwa siapa pun koalisinya, AHY cawapres?” ucap Awiek.

“Sampai ada simulasi dengan beberapa nama yang dipasangkan dengan AHY, itu kan ikhtiar. Lantas, belakangan adastatement soal cawapres AHY bukan harga mati, itu karena dinamika politik yang sepertinya kurang memungkinkan untuk berkeras dengan sikap awal. Semua itu fakta dan bisa ditelusuri di jejak digital masih ada,” imbuh dia.


Sebelumnya, saat konferensi pers di kediamannya pada Rabu (25/7) malam, SBY menegaskan urungnya PD masuk ke koalisi Joko Widodo (Jokowi) karena cawapres yang disodorkannya ditolak. 

“Kalau saya dengar statement Bung Rommy dari PPP, seolah-olah SBY nggak koalisi dengan Jokowi karena syarat cawapres tidak diwadahi,” kata SBY.

Dia pun memperingatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy. Soalnya, isu seperti itu dia dengar keluar dari pernyataan Rommy.

“Saya harap Bung Rommy harus hati-hati dan saya harap berhati-hati dalam mengeluarkan statement,” ujarnya.

(Detik.com/tsa/tor)

PPP Sindir PKS soal Penggantian Wakil Ketua DPR

Jakarta – PPP menyindir PKS soal penggantian Wakil Ketua DPR. Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengingatkan PKS agar berfokus mencopot kadernya di kursi Wakil Ketua DPR sebelum mendengungkan kampanye #2019GantiPresiden. 

“Silakan saja PKS berkampanye ganti presiden. Tapi sebelum itu, sukseskan dulu ganti Wakil Ketua DPR,” kata Baidowi atau Awiek dalam diskusi Polemik ‘Jokowi Memilih Cawapres’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018)

Sindiran Awiek itu merujuk pada sengketa antara PKS dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Diketahui, Fahri telah dipecat dari PKS dan diminta mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR. 

Meski Fahri telah dipecat PKS, Fahri menang gugatan di tingkat banding. Fahri pun hingga hari ini masih nyaman duduk sebagai Wakil Ketua DPR jatah Fraksi PKS.

Namun sindiran Awiek tidak dijawab Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian, yang juga ada di lokasi itu. Awiek kemudian melanjutkan pembicaraannya soal sosok cawapres Joko Widodo.

“Jadi, bagi PPP, sebenarnya sederhana saja, untuk kita yang sudah resmi mendukung Pak Jokowi, memilih figur cawapresnya untuk target kita adalah untuk menang. Maka mencarilah nanti figur yang bisa menutup sasaran tembak terhadap Pak Jokowi. Itu penting,” ujar Awiek. (detik.com/tsa/ida)

Ini Terduga Pemain Isu TGB Ipar Luhut di Wikipedia Versi PPP

Jakarta – Seseorang mengedit laman Wikipedia hingga sempat menampilkan informasi kalau TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) memiliki hubungan ipar dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Ini terduga pengeditnya versi PPP.


“Jadi dengan positioning yang terbuka dan bebas untuk semua orang yang mengakses, maka dugaan ataupun kecurigaan itu bisa ke siapa saja,” buka Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Sabtu (14/7/2018).

Baidowi atau Awiek mengatakan, pelaku itu memanfaatkan kelonggaran Wikipedia yang mempersilakan siapapun mengakses. Lalu, siapa menurut Awiek yang mengedit laman itu?

“Ini bisa saja dari imbas kelonggaran Wikipedia sendiri yang sistem administrasinya atau sistem pengendalian informasinya itu bebas. Itu dimanfaatkan oleh orang-orang iseng sebenarnya yang mencoba memberi informasi sesat, padahal itu tidak benar,” ucap Awiek. 

“Orang-orang yang memiliki niat sesat, mengaburkan informasi, menyebarkan hoax kan memang dari awal orang-orang itu tak jauh dari yang punya niatan itu,” imbuh dia. (Detik.com/gbr/aud)

PPP: Maruf Amin dapat diterima partai koalisi

Achbaidowi.com – Wasekjen PPP Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek menilai sosok Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin akan dapat diterima seluruh partai koalisi jika ditunjuk sebagai Cawapres pendukung Jokowi. 

“KH Ma’ruf Amin merupakan tokoh Islam yang bisa diterima semua kalangan, beliau bisa menjadi kanal saluran politik Islam serta bisa diterima semua parpol,” ujar Awiek dihubungi di jakarta, Rabu.

Awiek mengatakan KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI terbukti mampu bisa mengawal umat Islam, serta terbukti memiliki kedekatan dengan Jokowi maupun elite negeri.

“Dengan sosok KH Ma’ruf Amin yang juga rois ‘aam PBNU, beliau mewakili kelompok umat Islam terbesar,” jelas Awiek. 

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyebut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin sebagai satu dari sepuluh nama kandidat yang sudah dikantongi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden.

Menurut Romahurmuziy, Ma’ruf Amin akan mampu menjembatani seluruh kepentingan.

Editor: Kunto Wibisono

Antaranews.com

PPP: Rayuan Koalisi Demokrat ke Golkar Cuma Gimmick Politik

Jakarta – PPP menanggapi santai manuver Partai Demokrat yang mencoba merayu Partai Golkar membentuk koalisi alternatif seusai pertemuan Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Wapres Jusuf Kalla (JK), yang merupakan senior Golkar. Wasekjen PPP Achmad Baidowi menganggap tawaran itu hanya gimmick politik biasa.

“Untuk saat ini wacana koalisi PG-PD hanyalah gimmick politik biasa saja,” ujar pria yang akrab disapa Awiek itu kepada wartawan, Selasa (26/6/2018).

Menurut Awiek, isu soal poros alternatif memang mencuat sejak dulu. Namun rencana itu pun hingga saat ini hanya wacana.

Sepanjang yang dia ketahui, Golkar sudah mantap mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Hal itu sudah menjadi keputusan resmi Golkar di bawah kepemimpinan Ketum Airlangga Hartarto.

“Apakah akan ada koalisi PG-PD? Segala kemungkinan ada. Hanya, pemegang kendali di Golkar saat ini adalah Pak Airlangga, yang sudah resmi mendukung Jokowi,” sebut Awiek.

Soal pertemuan JK dengan SBY semalam, Awiek menyebut pertemuan itu merupakan silaturahmi politik yang baik. Dia melihat pertemuan di antara keduanya sebagai silaturahmi antartokoh negeri yang pernah memimpin bangsa ini bersama.

“Itu pertemuan elite negeri yang pernah bekerja sama pada 2004-2009. Silaturahmi seperti itu bagus untuk pendewasaan demokrasi,” tuturnya.

Diketahui, seusai silaturahmi Lebaran SBY-JK semalam, Sekjen PD Hinca IP Pandjaitan menyatakan berharap mereka dapat membentuk koalisi alternatif Golkardengan PD untuk Pilpres 2019. Hinca menyebut Golkar-PD sudah menjalin kerja sama di tingkat Pilkada 2018.

“Ada sejumlah daerah Demokrat bersama Golkar untuk pilgub, di antaranya di Sumut, Jawa Barat, Jawa Timur, juga di Papua. Karena baik SBY maupun JK dikenal sebagai sosok nasional yang lekat dengan kedua partai tersebut. Pertemuan keduanya diharapkan membuat Golkar dan Demokrat makin mesra,” kata Hinca dalam keterangan tertulisnya.

“Jika PDIP saat ini sudah ada koalisinya, begitu juga Gerindra, maka diharapkan pertemuan ini membuka peluang koalisi alternatif Golkar-Demokrat. Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin,” sambung dia. (Detik.com/tsa/elz)

PPP Bentuk Relawan TPS untuk Menangkan Khofifah-Emil

Surabaya – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membentuk relawan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memenangkan pasangan Khofifah Indarparawansa – Emil Dardak. Relawan tersebut merupakan kader militan PPP yang disebar diseluruh TPS di Jawa Timur.


Sekretaris Tim PPP untul Pemenangan Khofifah-Emil, Achmad Baidowi mengatakan, relawan tersebut nanti bertugas memobilisasi pemilih serta mengawal perolehan suara. Sehingga kehadirannya bisa membantu saksi yang sudah ditunjuk. 

“Relawan TPS ini lebih pada memastikan warga berangkat ke TPS untuk memilih Khofifah-Emil,” kata Baidowi usai memimpin rapat konsolidasi di DPC PPP Kabupaten Pamekasan dalam keterangan tertulis, Rabu (13/6/2018)

Anggota Komisi II DPR ini menegaskan, sebagai pengusung, PPP tidak mau setengah hati memenangkan Khofifah-Emil. Karena itu, pihaknya sudah menginstruksikan kepada seluruh DPC PPP se-Jatim untuk memaksimalkan mesin politik memenangkan Khofifah-Emil.

“Pilkada ini merupakan pemanasan menuju Pemilu 2019,” terangnya.

Wasekjen DPP PPP ini juga menghimbau kepada seluruh kader untuk bersatu dalam barisan. Karena itu, jika ada kader yang terbukti tidak patuh kepada keputusan partai maka akan dikenai sanksi disiplin organisasi. 

“Mekanisme organisasi akan kami tegakkan. Jangan pernah berpikiran kesetiaan yang mendua,” pungkas Baidowi.

(Detik.com / idr/ega)

Amien Rais Siap Nyapres, PPP Ungkit Kekalahan di Pilpres 2004

ACHBAIDOWI.COM | Jakarta – PPP meragukan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais maju jadicalon presiden 2019. PPP mengungkit kekalahan Amien pada Pilpres 2004 saat berduet dengan Siswono Yudo Husodo.

“Amien Rais? Menjadi ketua MPR yang banyak melakukan amendemen UUD 1945 yang salah satunya memicu liberalisasi politik dan ekonomi. Dan pemilu 2004 juga sebagai calon presiden, hasilnya ya kalah,” ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Minggu (10/6/2018).

Salah satu pemicu Amien siap nyapres karena kemenangan Mahathir Mohammad sebagai PM Malaysia di usia ke-92. PPP menilai kemenangan Mahathir tidak bisa disamakan dengan peta politik di Indonesia.

“Menyamakan diri dengan Mahathir ya jauh lah dan beda situasi sosial-politiknya. Mahathir pernah menjadi PM dan berprestasi sehingga dikenang oleh rakyat Malaysia. Maka ketika Mahathir kembali ke politik, daya ingat rakyat Malaysia masih kuat,” tutur Anggota Komisi II DPR ini.

Sebelumnya, Amien sudah berbicara soal kesiapan dia menjadi capres saat menghadiri buka puasa bersama di rumah dinas Ketum PAN Zulkifli Hasan. Elite PAN juga menegaskan kesiapan Amien nyapres.

“Karena begitu Mahathir jadi PM Malaysia, Pak Amien jadi merasa remaja karena 20 tahun lebih muda. ak Amien kan di bawahnya, jadi sangat memungkinkan karena secara fisik dan pemikiran siap,” ujar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay. (DETIK.COM/dkp/tor)