Setidaknya Ada 5 Kementerian yang Butuh Wakil Menteri

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi menyebut setidaknya terdapat lima kementerian yang membutuhkan pejabat wakil menteri.

Kelima kementerian itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Sebaiknya Presiden segera mengisi pos wakil menteri yang dibutuhkan,” kata sosok yang akrab disapa Awiek itu lewat keterangannya, Rabu (23/10).

PPP meminta Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin segera menujuk orang-orang yang akan menduduki jabatan wakil menteri di pos-pos tersebut.

Dia menerangkan bahwa lima kementerian tersebut membutuhkan pejabat wakil menteri karena memiliki tugas yang banyak. Selain itu, kebutuhan wakil menteri di lima kementerian itu juga lahir karena latar belakang menteri yang telah dilantik Jokowi pada hari ini.

“Beberapa menteri memerlukan jabatan wakil, jika dilihat dari banyaknya tugas serta latar belakang menteri. Hal ini untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan program,” ucap Awiek.

Di sisi lain, Awiek berkata bahwa beberapa nama yang terpilih dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf penuh kejutan, jika dilihat dari latar belakang pengalaman maupun keilmuan yang disandingkan dengan tugas, pokok, serta fungsi di masing-masing kementerian.

Namun begitu, lanjutnya, PPP memahami pilihan Jokowi yang memberikan kepercayaan kepada sosok-sosok tersebyt sebagai implementasi dari hak prerogatif presiden.

“Tentu saja Presiden sudah melakukan pengecekan dan pertimbangan matang,” tutur Awiek.[]

PPP: Kemenag dan Kemendikbud Butuh Wakil Menteri

PPP menilai sejumlah nama menteri di Kabinet Indonesia Maju penuh kejutan. Hal itu terkait dengan pengalaman dan latar belakang para menteri tersebut.

“Beberapa nama memang penuh kejutan jika dilihat dari latar belakang pengalaman maupun keilmuan jika disandingkan dengan tupoksi di masing-masing kabinet,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Rabu (23/10/2019).

Awiek tak menyebut detail siapa saja menteri yang latar belakangnya dianggap tidak sesuai dengan tugas kementerian. Awiek berharap para menteri yang telah dilantik langsung bekerja.

“Para menteri Kabinet Indonesia Maju harus langsung tancap gas menjalankan tugas-tugas di kabinet sebagai penerjemahan visi Presiden untuk menyongsong cita-cita menjadi negara maju pada 2045. Kami melihat figur-figur di kabinet merupakan perpaduan antara senior-junior dengan prestasi di bidang masing-masing,” ujarnya.

Awiek kemudian menyebut beberapa menteri masih memerlukan wakil karena latar belakang dan tugas yang dinilai banyak. Beberapa menteri yang dinilainya butuh wakil antara lain Mendikbud, Menpar dan Ekonomi Kreatif, hingga Menteri Agama.

“Beberapa menteri memerlukan jabatan wakil jika dilihat dari banyaknya tugas serta latar belakang menteri. Hal ini untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan program. Karena ini sebaiknya Presiden segera mengisi pos wakil menteri yang dibutuhkan,” ujar Awiek.

“Setidaknya, beberapa kementerian yang memerlukan pos wakil menteri di antaranya Menteri Luar Negeri, Menkeu, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” pungkasnya.[]

Suharso Calon Menteri, PPP: Posisi Plt Ketum Tak Menjadi Halangan

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menjadi salah satu calon menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). PPP menilai hal tersebut sebagai bentuk kepercayaan Jokowi kepada kader partai berlambang Kakbah itu.

“Tandanya Pak Jokowi masih mempercayai PPP untuk masuk kabinet. Dan kalau sekarang dipercaya masuk tim ekonomi, itu merupakan kepercayaan terhadap kualitas kader PPP, yakni Plt Ketum Suharso Monoarfa,” kata Wasekjen PPP Ahmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Selasa (22/10/2019).

Menurut Awiek, tugas-tugas Suharso sebagai Plt Ketum PPP tak akan mempengaruhi pekerjaannya di kementerian. Dia menyebut struktur kepengurusan di PPP akan siap membantu Suharso menjalankan tugas-tugasnya di partai.

“Terkait tugas-tugas di PPP dan kementerian, kami kira tidak akan ada halangan berarti. Karena di DPP PPP ada beberapa waketum yang bisa menjalankan fungsi kepemimpinan roda organisasi kepartaian, termasuk ada sekjen dan ketua, serta wasekjen,” ujar Awiek.

“Sehingga keberadaan Plt Ketum Suharso Monoarfa di kabinet tidak akan (menghalangi) tugas-tugas di PPP, begitupun sebaliknya,” tegasnya.

Seperti diketahui, Suharso juga dipanggil ke Istana di hari kedua pengenalan calon menteri Jokowi. Menurutnya, Jokowi telah mengizinkan ketum parpol rangkap jabatan menteri.

“Kata presiden tidak apa-apa (tetap jabat ketum),” kata Suharso setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).

Suharso mengaku diajak berbicara berbagai isu soal ekonomi oleh Jokowi. Di antaranya soal middle income trap. Bahkan Suharso diminta menyiapkan sebuah roadmap.

“Presiden meminta saya untuk menyiapkan roadmap, bahkan waktu dekat mempresentasikan dalam sidang kabinet perdana dan untuk menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu,” ucap Suharso.[]

PPP: Cita-cita Jokowi untuk 2045 Memerlukan Langkah Besar

Presiden Joko Widodo bertekad membawa Indonesia menjadi salah satu negara maju pada 2045. Cita-cita ini memerlukan langkah besar untuk mewujudkannya.

Sekretaris Fraksi PPP, Ahmad Baidhowi menyebut cita-cita Jokowi menyambut antusias cita-cita Jokowi tersebut. Apalagi pada 2024, Indonesia memasuki 100 tahun kemerdekaan.

Menurut Baidhowi, cita-cita Jokowi ini memang tidak mudah digapai, sehingga perlu kesungguhan dan dukungan bersama untuk menciptakan gagasan besar.

“Untuk merealisasikannya harus dilakukan langkah-langkah besar dan strategis sepertiĀ  inovasi, peningkatan daya saing, serta dukungan dari segenap elemen bangsa,” ujarnya, Senin (21/10).

Awiek juga mengapresiasi ketegasan dan keinginan Presiden Jokowi untuk memangkas birokrasi yang menghambat investasi. Birokrasi yang terpangkas akan ditempatkan sebagai tenaga fungsional berdasarkan keahlian dan kompetensi.

Begitupun dengan keinginan menyederhanakan sejumlah peraturan perundang-undangan, kata legislator asal Madura ini, sangat bagus untuk merangsang investasi.

“Lebih utama, orientasi pembangunan yang Indonesia sentris harus terus mendapat dukungan agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.[]

PPP Yakin Prabowo Tidak Akan Mengkhianati Jokowi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mempermasalahkan merapatnya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke koalisi pemerintah dan menjadi salah satu menteri. Wakil Sekjen PPP, Achmad Baidowi yakin bergabungnya Gerindra ke pemerintahan tidak akan mengganggu soliditas Koalisi Indonesia Kerja dan justru akan membuatnya semakin kuat.

Baidowi meyakini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal bersikap profesional jika bergabung ke pemerintahan. Prabowo dinilai tidak akan mengkhianati mandat yang kelak bakal diberikan oleh Presiden Jokowi.

“Beliau prajurit, akan melihat, akan taat asas, tegak lurus terhadap ketentuan perundang-undangan. Beliau sudah teruji itu artinya dia tidak akan mengkhianati atasannya gitu yakni memberikan mandat Pak Jokowi,” kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baidowi, Prabowo merupakan seorang negarawan. Kesediaan Prabowo sebagai calon menteri Jokowi itulah yang bagi dia menunjukkan jiwa kenegarawanan Prabowo. Oleh karenanya, Baidowi percaya, tidak akan terjadi tikung menikung atau salip menyalip antara Jokowi dengan Prabowo di pemerintahan.

“Saya kira kalau di pemerintahan mataharinya satu, Pak Jokowi. Saya kira tidak akan terjadi tikung menikung ataupun salip menyalip,” ujar dia.

PPP tak mempermasalahkan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan. Selain hal itu merupakan hak preorgatif presiden, dengan masuknya Gerindra ke gerbong pemerintahan, justru semakin memperkuat pemerintah.

“Ini sesuatu yang unik, pihak koalisi bekerja sama dengan oposisi. Yang awalnya berseberangan sekarang masuk. Meskipun tidak semua tetapi kan kekuatan utama dari oposisi yakni Gerindra itu bergabung dengan koalisi Pak Jokowi,” kata Baidowi.

Prabowo mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma’ruf di bidang pertahanan.

“Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengaku, akan bekerja keras untuk mencapai apa sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintahan Jokowi. “Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan,” kata Prabowo.

Prabowo Akan Jadi Menteri, PPP: Demokrasi Indonesia Memang Unik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Prabowo Subianto untuk mengisi salah satu pos menteri. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai apa yang dilakukan Jokowi itu merupakan hal wajar, dan ini sekaligus memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia unik.

“Itulah uniknya demokrasi di Indonesia, teori koalisi ceck and balance tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Model politik Indonesia beda dengan negara lain, orang kompetisi bisa masuk di kabinet. Sejarah politik Indonesia kan seperti itu,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek), Senin (21/10/2019).

Namun, Awiek masih menganggap perlu ada kontrol terhadap pemerintah. Fungsi itu bisa dijalankan oleh partai pendukung Jokowi di legislatif.

“Di parlemen jangan dimaknai sebagai tukang stempel pemerintah. Parlemen berjalan dengan logika pengawasannya sendiri. Fungsi DPR pengawasan, legislasi, anggaran akan berjalan fungsinya karena bukan serta merta parlemen jadi tukang stempel presiden,” kata Awiek.

PPP menyebut akan tetap kritis terhadap pemerintah. “Kalau sekiranya ada kebijakan yang melenceng dari Nawa Cita, tidak pro-rakyat tidak pro umat, kita bisa kritisi,” kata Awiek.

Kritik PPP bukanlah asal kritik. Apalagi bernada kasar sehingga merusak substansi.

“(Kritik) dengan kata yang bijak, dengan kata sopan dengan bahasa santun bukan dengan teriak-teriak, yang penting kan substansinya,” ucap Awiek.

Sebelumnya, Prabowo memenuhi panggilan Jokowi di Istana Kepresidenan. Prabowo mengaku diminta Jokowi untuk membantu di bidang pertahananan.

“Beliau izinkan saya untuk menyampaikan, saya membantu beliau diminta di bidang pertahanan,” kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Senin (21/10).

Proses Penyusunan Kabinet Sedang Berlangsung, PPP Jamin Koalisi Tetap Solid

Partai Nasional Demokrat (NasDem) sempat mengatakan ingin menjadi mitra kritis pemerintah jika Partai Gerindra masuk dalam koalisi. Namun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan bahwa koalisi pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin tetap solid.

“Itu hak NasDem ya. PPP tidak campuri karena punya kebijakan politik sendiri. Namun, saat ini PPP masih konsisten di koalisi. NasDem juga tetap solid,” kata Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek), saat dihubungi detikcom, Senin (21/10/2019).

PPP menyebut fungsi pengawasan masih dibutuhkan dalam sistem pemerintahan. Karena itu, meski koalisi lebih dari 60 persen, Awiek menilai fungsi pengawasan di DPR RI tidak berubah.

“Fungsi pengawasan DPR tidak serta merta hilang. Karena beda parlemen dengan presiden, cuma PPP memilih sampaikan secara bijak, santun, tidak singgung perasaan, komunikasi politik penting seperti itu,” ujar Awiek.

PPP pun akan bersikap kritis kepada Jokowi. Sehingga Jokowi kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi tidak melenceng dengan janji kampanye, dan visi misinya.

“Iya dong, kalau ada kebijakan tidak sesuai dengan Nawa Cita. Tidak sesuai dengan RPJM-nya. Kita ingatkan, bukan bahasa kritik-kritik NasDem, itu hak politik NasDem. PPP menyakini, parlemen bukan cuma tukang stempel. Tetap ada, penagawasan DPR akan berjalan secara semestinya,” kata Awiek.

Ketum Gerindra Prabowo Subianto dipanggil menjadi salah satu calon menteri kabinet Joko Widodo. NasDem menanggapi dingin soal oposisi yang akan masuk koalisi itu.

“Kalau semua parpol masuk ke koalisi pemerintah, lalu siapa yang jadi check and balances dan penyambung aspirasi rakyat?” ungkap Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Sebelumnya, NasDem mengaku siap bila memang partainya yang bertukar peran sebagai ‘oposisi’. Padahal, seperti diketahui, NasDem merupakan salah satu partai koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Dan kalau itu terjadi, tentu NasDem siap mengorbankan diri untuk berada di sisi rakyat. Siap menjadi penyampai aspirasi rakyat yang pasti,” jawab Irma saat dipastikan apakah artinya NasDem siap menjadi oposisi.

Irma menegaskan partainya tidak akan meninggalkan Jokowi. Hanya, NasDem siap berperan sebagai ‘oposisi’ di dalam koalisi.

“Komitmen kami mendukung Jokowi tidak akan berubah, menjadi ‘mitra kritis’, mungkin itu tepatnya,” tuturnya.[]

PPP Nilai Pidato Perdana Jokowi Tebarkan Optimisme

Wakil Sekjen DPP PPP, Achmad Baidowi mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo dalam penyampaian program pertamanya sebagai Kepala Negara periode 2019-2024 dalam rapat paripurna MPR, Minggu (20/10/2019) kemarin.

Menurut Baidowi, apa yang disampaikan Jokowi telah menumbuhkan semangat optimisme bangsa Indonesia.

“Target 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka membawa negara ini dalam jajaran Indonesia maju merupakan cita-cita bersama yang harus didukung oleh semua pihak,” kata Baidowi.

Baidowi mengatakan, untuk merealisasikannya harus dilakukan langkah besar dan strategis seperti inovasi, peningkatan daya saing serta dukungan dari segenap elemen bangsa.

“Keinginan untuk memangkas birokrasi yang menghambat investasi layak diapresiasi termasuk menempatkan tenaga fungsional berdasarkan keahlian dan kompetensi,” imbuh Baidowi.

Begitupun dengan keinginan menyederhanakan sejumlah peraturan perundangan untuk merangsang investasi.

Baidowi menyebut, orientasi pembangunan yang Indonesia sentris harus terus mendapat dukungan agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Hal itu semua akan tercapai dengan dukungan penuh dari segenap elemen bangsa dengan mengesampingkan kepentigan kelompok dan golongan,” pungkasnya.[]