PPP sentil Ahok: Rekaman percakapan Maruf & SBY dari siapa?

Merdeka.com – Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Ahmad Baidowi atau akrab disapa Awiek mempertanyakan sumber transkrip rekaman percakapan Ketua MUI Maruf Amin dan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang didapat pihak terdakwa Basuki T Purnama ( Ahok). Menurutnya, hanya aparat hukum yang berhak melakukan penyadapan.

“Itu rekaman dari siapa? Kan yang berhak dan berwenang melakukan perekaman dan penyadapan hanya aparat hukum. Apakah timses merekam secara ilegal? atau mendapat bocoran dari yang berwenang? Ini harus clear dalam konteks pendewasaan demokrasi di Indonesia,” kata Awiek saat dihubungi merdeka.com, Rabu (1/2). 

Awiek menegaskan seharusnya Ahok dan kuasa hukumnya tidak perlu menyerang Maruf secara terbuka terkait keluarnya fatwa penistaan agama oleh MUI dan dugaan telepon dengan SBY di persidangan. Ahok, kata dia, bisa menyampaikan keberatan atas kesaksian palsu dalam sesi pledoi. 

“Kalaupun memang mau membantah kiai Maruf bukankah bisa dilakukan dalam pledoi, sehingga tak perlu menyerang secara terbuka di persidangan,” tegasnya. 

Secara pribadi, anggota Komisi II ini mengaku geram dengan tudingan Maruf telah memberikan kesaksian palsu terkait telepon SBY. Serta dugaan fatwa MUI soal penistaan agama bermuatan politis. 

“PPP memahami ketika ada reaksi keras dari warga NU di Indonesia. Saya sendiri sebagai Nahdliyin turut merasakan kekecewaan dan kegeraman dari kawan-kawan,” pungkasnya. 

Sebelumnya, dalam sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemarin, salah satu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin.

Maruf Amin menegaskan ucapan Ahok dalam kunjungan kerja di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu masuk ke dalam penodaan agama. Tim kuasa hukum Ahok pun menyoroti fatwa penistaan agama yang dikeluarkan MUI. Ahok langsung menyatakan keberatan atas apa yang telah disampaikan oleh Ketua MUI Maruf Amin. Salah satunya, Ahok merasa keberatan atas kesaksian Maruf terkait menerima telepon dari Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

“Saya juga keberatan saksi membantah tanggal 7 Oktober 2016 bertemu pasangan calon nomor urut satu, jelas-jelas saudara saksi menutupi riwayat pernah menjadi Wantimpres Susilo Bambang Yudoyono,” ujar Ahok usai mendengarkan kesaksian Ma’ruf di Gedung Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).

Menurut Ahok, Maruf bertemu dengan pasangan calon nomor urut satu, Agus-Sylvi di Kantor PBNU pada tanggal 7 Oktober 2016. Namun, sebelum pertemuan itu, Ahok menduga Maruf sempat menerima telepon dari SBY pada tanggal 6 Oktober 2017.

“Jadi jelas tanggal 7 Oktober saudara saksi, saya berterimakasih ngotot bahwa saudara saksi tidak berbohong, tapi kalau berbohong kami akan proses secara hukum saudara saksi, untuk membuktikan bahwa kami memiliki bukti,” tegas Ahok. (mdk/rhm)

 

Sumber: merdeka

Politikus PPP: Keterwakilan DPR 570 Kursi Masih Wajar

Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum, Ahmad Baidowi, mengatakan, jumlah penduduk Indonesia yang bertambah mengharuskan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat meningkat.

Dia menilai, penambahan kursi DPR menjadi 570 kursi masih wajar. “Hasil simulasi teknis pakar pemilu menyebutkan bahwa angka proporsional keterwakilan DPR di Indonesia yakni 570-580 kursi,” ujar Baidowi kepada VIVA.co.id, di Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2017.

Menurut dia, pada prinsipnya jumlah kursi per daerah pemilihan tidak boleh berkurang. “Adanya dapil (daerah pemilihan) baru yakni Kalimantan Utara tidak lantas mengurangi alokasi kursi yang ada,” kata Baidowi.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, untuk dapil Kaltara harus dialokasikan penambahan anggota DPR dengan jumlah minimal kursi per dapil sesuai ketentuan.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Dadang Rusdiana, menilai, penambahan kursi DPR hanya menambah anggaran. Apalagi, pemerintah tengah fokus melakukan perampingan organisasi.

“Ya, tentunya ini akan membebani anggaran. Kalau pemerintah sedang melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan perampingan organisasi, masak DPR nambah, kan tidak bagus,” kata Dadang. (art)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/874826-politikus-ppp-keterwakilan-dpr-570-kursi-masih-wajar

Akhirnya STIBA Diresmikan

oleh : Achmad Baidowi

Sabtu, 14 Januari 2017 menjadi hari yang spesial bagi keluarga besar LPI Darul Ulum Banyuanyar (DUBA), Pamekasan, Jawa Timur. Bersamaan dengan acara temu alumni akbar dan pelantikan pengurus DPP Persatuan Alumni Darul Ulum Banyuanyar (Peradaban), juga diserahkan SK tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA).

Surat Keputusan (SK) tersebut diberikan Prof. Dr. H. Amsal Bachtiar, MA kepada Ketua STIBA RKH Sholahuddin Al Ayubi, MA disaksikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pukul 15.25 WIB. Turut menyaksikan momen spesial tersebut pengasuh KH Muhammad Syamsul Arifin dan Wakil Bupati Pamekasan yang juga Ketua Umum Peradaban Drs. Kholil Asy’ari. Penyerahan SK tersebut menjadi pelengkap atas penandantanganan prasasti kampus STIBA oleh Menag LHS.

Tentu saja, keluarga besar DUBA berbahagia sebab tidak disangka-sangka SK STIBA bisa keluar lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Bahkan, sehari sebelum peresmian tersebut, pengasuh berujar kepada penulis bahwa terbitnya SK tersebut lebih berharga dibanding mendapatkan uang Rp50 juta. Alasannya, izin operasional STIBA sangat ditunggu masyarakat khususnya 250 calon mahasiswa yang mengikuti matrikulasi. Agar menjadi kejutan dan hadiah tak terduga, pengasuh meminta penulis dan panitia untuk merahasiakan prihal terbitnya SK STIBA. Terbukti, ketika pembawa acara mengumumkan adanya peresmian dan penyerahan SK STIBA, tepuk tangan ribuan alumni langsung menggema.

Pelru diingat bahwa proses pengajuan izin operasional STIBA penuh liku. Beragam upaya dilakukan sejak Februari 2015, namun kemudian senyap tanpa kabar. Bahkan, sikap pesimistis mulai menjangkiti sebagian orang yang memprediksi izin operasional STIBA sulit terbit. Terlebih di sekitar DUBA sudah banyak berdiri perguruan tinggi di bawah naungan Kemanag RI sejak beberapa tahun sebelumnya. Kabar tersebut diperkuat dengan pernyataan salah seorang pegawai DIKTIS Kemenag RI yang sempat mempersolkan banyaknya perguruan tinggi di Kecamatan Palengaan.

Suatu hari, anggota dewan pengasuh RKH. Solahudin Al Ayubi menghubungi penulis agar turut membantu proses kelancaran perizinan STIBA. Bagi, penulis telepon tersebut adalah perintah yang tak boleh dibantah, terutama untuk kemajuan DUBA. Sepintas penulis kembali teringat pada memori ketika terjadi diskursus pengembangan keilmuan dan pendidikan di DUBA pada pertengahan tahun 2001. Suatu hari di Griya Banyuanyar, Jalan Bimo Kunting, Pengok DIY, saat penulis masih tercatat sebagai mahasiswa semester 2 di IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN). Saat itu, ketika matahari baru keluar dari peraduannya, kami kedatangan R. Solahudin Al Ayubi yang saat itu berencana mengikuti seleksi perguruan tinggi timur tengah di Ponpes Taruna Alquran, Sleman Jogjakarta. Dalam satu kesempatan, kami sempat terlibat diskusi kecil di antaranya mengenai kemajuan pendidikan DUBA.

Perbincangan yang cukup penting adalah sudah saatnya DUBA memiliki perguruan tinggi mengingat captive market yang cukup besar. Saat itu, lulusan dari MA DUBA paling sedikit 100 orang setiap angkatan. Kami pun yakin suatu saat nanti DUBA akan memiliki perguruan tinggi dan berada di lingkungan yayasan sendiri. Ternyata, diskusi kecil di tahun 2001 itu terealisasi pada tahun 2017. Artinya, membutuhkan waktu sekitar 16 tahun untuk merealisasikannya.

Proses pembentukan STIBA memang penuh liku, penuh tantangan yang berbeda dari sebelumnya. Karena banyaknya perguruan tinggi di lingkungan Kemenag RI yang berdiri di Kecamatan Palengaan, maka DUBA harus mendirikan perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi keilmuan berbeda. Pilihannya adalah Prodi Bahasa dan Sastra Arab yang selama ini belum ada di Madura, bahkan di STAIN Pamekasan pun belum memiliki konsentrasi tersebut. Ditambah lagi adanya edaran dari Kementerian Ristek dan Dikti yang mewajibkan pendirian perguruan tinggi harus terlebih dahulu mendapatkan akreditasi dari BAN PT.

Tentu saja, persyaratan ini lebih berat dibanding sebelumnya. Kebetulan, persyaratan tersebut muncul ketika proses pengajuan STIBA berlangsung. Alhamdulillah, atas usaha keras dengan melakukan komunikasi dan lobi kepada pemangku kepentingan dan disertai doa dari pengasuh, STIBA terjadwal dalam agenda visitasi BAN PT.  Hal itu terjawab ketika asesor BAN PT Prof. Dr. Mujahidin dan tim penilai dari Kemenag RI Drs. Abdullah Sarsam melakukan visitasi di STIBA pada akhir November 2016. Berdasarkan hasil visitasi menunjukkan bahwa STIBA dinyatakan layak mendapatkan izin operasional. Akhirnya, terbitlah SK Nomor 6901 tentang Izin Pendirian STIBA tanggal 06 Desember 2016 dengan status akreditasi C.

Satu hal terpenting yang perlu diingat oleh pengelola STIBA bahwa memperoleh sesuatu lebih mudah daripada mempertahankannya. Artinya, setelah mendapatkan SK, maka pihak STIBA harus terus meningkatkan kemmapuan agar SK tersebut bertahan.  Ke depan STIBA harus mampu mencetak sarjana ahli bahasa dan sastra Arab yang handal. Di era global ketersediaan SDM yang mumpuni di bidang bahasa sangat dibutuhkan. Penerjemahan teks-teks Arab ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa lainnya sangat dibutuhkan di masa-masa mendatang. Begitupun, manajamen kampus harus ditingkatkan. Tak ketinggalan kehidupan mahasiswa harus lebih dinamis. Perkuliahan harus dilakukan dengan memenuhi standar minimum. Jika selama ini banyak calon mahasiswa mengikuti perkuliahan matrikulasi dengan bersandal, sebaiknya ke depan lebih diarahkan menggunakan sepatu. Organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra harus segera dibentuk, tentunya dengan memerhatikan aturan yang berlaku di Ponpes Darul Ulum Banyuanyar.

Untuk mempercepat peningkatan mutu akademik dengan naiknya nilai akreditasi, maka STIBA bisa mendatangkan sejumlah pakar untuk memberikan kuliah umum. Bagi STIBA yang berada di lingkungan Ponpes DUBA, untuk mendatangkan para pakar dalam berbagai bidang, bukanlah sesuatu yang sulit. STIBA nantinya juga harus mampu mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi, yakni (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan, serta (3) pengabdian kepada masyarakat. Sebagai sebuah komunitas akademis, civitas akademika STIBA harus mampu melahirkan karya-karya tulis ilmiah, khususnya di bidang Bahasa dan Sastra Arab. Meski demikian, karya tulis ilmiah di bidang lainnya bukanlah sesuatu yang tabu bagi STIBA. Semoga !!!

 

Penulis Anggota Komisi II DPR RI/Fraksi PPP

Alumni LPI Darul Ulum Ponpes Banyuanyar

 

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 10%, PPP: Itu Arogansi Politik

Jakarta – Partai Golongan Karya mengusulkan agar ambang batas partai politik boleh menempatkan wakilnya di DPR (parliamentary threshold) naik dari saat ini 3,5 persen menjadi 10 persen. Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan usulan tersebut merupakan sikap arogan.

“Usulan PT 10% hanya menunjukkan arogansi politik kelompok tertentu untuk memberangus hak politik orang lain. Sistem Pemilu kita sudah disepakati sistem proporsional, maka parlemen yang dihasilkan pun harus proporsional jangan sampai disproporsional,” jelas Achmad melalui peran singkat kepada detikcom, Rabu (18/1/2017).

Achmad menyebut saat Pemilu 2014 dengan ambang batas parlemen 3,5 persen, ada sekitar 2 juta suara yang hangus. “Padahal pemberian suara tersebut diberikan kepada parpol dan caleg, bukan untuk diwakilkan oleh parpol lain,” imbuhnya.

Selain itu, Achmad menjelaskan membangun parlemen yang kuat dengan multipartai sederhana sebaiknya dilihat berdasarkan indeks kepartaian. Dia mengatakan idealnya ambang batas untuk parlemen dibuat seminimal mungkin atau bahkan dihapus.

“Yang ada sekarang ini 3,5% sudah tergolong moderat. Pengelompokan di DPR nanti bisa dibatasi oleh penyederhanaan fraksi melalui revisi UU MD3,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul Zaman, mengatakan pihaknya mengusulkan parliamentary threshold 10 persen. Angka itu diusulkan agar jumlah fraksi di DPR tidak terlalu banyak.

“Sekarang ambang batas parlemen, batasan bentuk fraksi di DPR. Kalau Partai Golkar sudah mengajukan 10 persen,” kata Rambe dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1). (dkp/imk)

Sumber: https://news.detik.com/read/2017/01/18/185400/3399462/10/golkar-usul-ambang-batas-parlemen-10-ppp-itu-arogansi-politik

Nasionalisme di Rajamangala Stadium

Ach Baidowi

Sebulan lalu menjadi momen tak terlupakan bagi sejarah sepakbola tanah air. Ya, tanggal 17 Desember 2016, saat menyambangi National Stadium Rajamangala, Bangkok, Thalinad, timnas Indonesia percaya diri menghadapi laga II final AFF Suzuki Cup 2016. Dengan modal kemenangan 2-1 d leg pertama, timnas siap mengukir sejarah baru menjadi kampium di kawasan Asia Tenggara.

Euforia juga dirasakan para suporter merah putih. Tak kalah semangat, mereka pun ingin menjadi saksi sejarah di stadion dengan kapasitas 60.000 orang tersbut. Untuk memberikan dukungan maksimal, PSSI dan KBRI Bangkok pun meminta slot tempat duduk sebanyak 1.000 kursi kepada panitia. Animo dukungan terhadap Timnas sudah terasa ketika memsuki menjejakkan di dalam pesawat Garuda GA 866 rute Jakarta-Bangkok. Hamper 80% penumpang pesawat merupakan suporter Indonesia. Aksesoris timnas, seperti kaos, topi, syal sudah digunakan mereka sejak dari terminal keberangkatan Soekarno Hatta Airport.

Guratan semangat nasionalisme yang sempat lesu belakangan, kini mulai terlihat bergairah kembali. Kondisi ini mengingatkan penulis pada leg pertama final Piala AFF 2010 saat timnas melawat ke Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia. Meminjam istilah yang lazim di Bonekmania, Tret-tet-tet suporter tak bisa dibendung. Begitu mendarat di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok sambutan hangat dari warga Thailand menyapa kami. Tak ketinggalan, para petugas pun menyapa kami dengan hangat seolah melupakan kalau dalam beberapa jam kedepan kami berada dalam posisi berseberangan. Ya dukungan terhadap timnas boleh berbeda, tapi persaudaran dalam ikatan kemanusiaan harus tetap terjaga.

Pihak KBRI sedari awal sudah menyadari akan menjadi tuan rumah bagi suporter Indonesia. Mereka sudah siap menyambut suporter Indonesia. Beberapa petugas KBRI sengaja ditempatkan di bandara untuk turut membantu kelancaran suporter masuk ke Bangkok, khususnya rombongan DPR dan kementerian. Tercatat beberapa kementerian mengrimkan suporter. Bahkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Jenderal Gatot S Nurmantio  datang langsung di Rajamangala.

Tak terasa setelah satu jam membelah kemacetan lalu lintas di Bangkok, yang ternyata lebih kompleks dari Jakarta, penulis tiba di KBRI sekira pukul 15.00 waktu setempat. Empat jam kemudian kami akan turut merasakan atmosfir pertandingan di Rajamangala Stadium yang selama ini dikenal angker bagi tim tamu.

Suasana di KBRI begitu ramai, para suporter sudah memenuhi sekitar 8 bus yang sudah disiapkan. Tak ketinggalan, KBRI juga menyiapkan makanan di Wisma Indonesia untuk menyambut saudara sendiri. Dubes Indoensia untuk Thailand Achmad Rusdi beserta istri terlihat sibuk  menyambut para tamu, khususnya para petinggi Negara ini. Rasa persaudaran, semangat nasionalisme begitu terlihat di Wisma Indonesia. Hanya dalam momen inilah, penulis bisa duduk satu meja dengan Menag, Dubes, Ketua PSSI dan Stafsus Menag sambil diiringi diskusi kecil. Tak berselang lama, Panglima TNI yang bersama rombongan keluarga timnas tiba di Wisma Indonesia.

Kami pun membaur menikmati sajian makanan khas Indonesia yang disiapkan KBRI. Momen foto-foto pun seolah menjadi menu wajib bagi semua yang hadir. Menag Lukman Hakim Saifuddin paling banyak menjadi sasaran foto bersama oleh staf KBRI maupun suoprter. Tepat pukul 17.00 kami mulai  bergerak menuju  Rajamangala yang diperkirakan memakan waktu satu jam. Kami sengaja berangkat lebih awal, mengingat jalur menuju stadion cukup padat dan macet. Aura kemacetan tak jauh berbeda dengan di Jakarta. Bahkan, kami yang satu mobil dengan Menag berkelakar seolah olah sedang terjebak kemacetan di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Harus diakui infratsruktur transportasi di Bangkok lebih siap dibanding Jakarta, ada MRT dan jalan layang sudah banyak. Namun, hal itu tak mampu mengurai kemacetan khususnya di jam sibuk. Terlihat beberapa bus lalu lalang, sepintas kondisi bus mirip dengan bus 46 milik PPD.

Tak terasa mobil yang kami tumpangi memasuki kawasan Rajamangala Stadium. Sepintas stadion tersebut terlihat kecil,  mengingat desain tribun memang dibuat menjulang mirip Camp Nou, Barcelona  untuk menyiasati keterbatasan lahan. Sambutan hangat para suporter tuan rumah pun membuat suasana lebih meriah. Sepertinya memang hubungan suporter Indonesia dan Thailand seperti saudara. Seisi stadion membiru, hanya di pojok barat daya yang terlihat merah dipenuhi suporter Indonesia. Gemuruh drum band dan yel yel pendukung Thailand bergemuruh. “Thailand, Thailand, Thailand” begitu teriak suporter tuan rumah. Tak mau kalah,  suporter Indonesia yang sebagian terdiri dari Jakmania, Bobotoh, Bonek, Tretan un mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mendukung tim kesayangan.
Teriakan “Indonesia, Indonesia, Indonesia” yang diselingi tabuhan dan tepuk tangan juga mampu memukau seisi stadion. Nyali kami tak ciut sedikitpun berada di kandang macan. Nasionalisme tinggi dan gegap gempita suporter pun tak jauh berbeda seperti ketika timnas bermain di kandang. Mungkin itulah salah satu kelebihan suporter Indonesia, mampu eksis dalam kondisi apapun. Meskipun minoritas di tengah kepungan suporter lawan, jiwa nasionalisme Indonesia tak pernah pudar.

Ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, semangat nasionalisme semakin tinggi. Bendera merah putih ukuran raksasa dikibarkan menandakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang selalu siap dalam kondisi apapun. Berkat sepakbola, rasa nasionalisme kita digugah. Semangat tanpa lelah ditunjukkan oleh pemain Indonesia dan suporter di sepanjang pertandingan.

Namun, dua gol dari Siroch Chatthong  di babak pertama dan babak kedua mengubur mimpi Indonesia untuk menjadi juara AFF 2016. Mitos bahwa pemenang leg pertama akan menjadi juara AFF runtuh di tahun 2016. Indonesia harus menyimpan kembali keinginan menjadi juara AFF untuk yang pertama kali. Selain ditunjukkan arti sebuah nasionalisme, gelaran AFF 2016 memberikan pelajaran bagi kita semua, bahwa prestasi itu tidak mungkin diraih dengan mudah apalagi dengan cara instan. Semua membutuhkan proses yang cukup panjang. Hanya tim terbaik dari aspek kualitas teknis, mental dan skill yang akan keluar sebagai pemenang. Kita yang kembali meraih posisi runner up tak perlu larut untuk menundukkan muka. Bermodal semangat nasionalisme saja tidak cukup, tapi harus mendapat dukungan semua pihak khususnya pemerintah. Itu semua akan berguna jika dibarengi semangat juang tinggi, kerja keras dan dukungan suporter. Bila semua telah dilakukan, kami yakin di tahun mendatang medali emas itu akan mampir ke markas PSSI di kawasan GBK Senayan. Semoga!

Penulis adalah Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP/ suporter Timnas Indonesia

Menag Kunjungi Ponpes Darul Ulum Pamekasan

REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Sabtu (14/1) sore mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ulum, Banyuanyar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, guna menghadiri Temu Alumni Akbar lembaga pendidikan Islam itu.

“Saya bersyukur bisa datang ke pesantren ini, karena bagi saya, pesantren adalah penting,” kata Menteri Agama, yang tiba di Pondok Pesantren Darul Ulum Pamekasan sekitar pukul 15.20 WIB bermobil warna hitam berpelat nomor RI 24.

Ia kemudian memaparkan kondisi global saat ini berikut tantangan dan dampaknya terhadap pembentukan pribadi bangsa. Pendidikan agama, menurut dia, sangat penting untuk menguatkan nilai-nilai agama pada masing-masing pribadi.

“Toleransi antarumat beragama dan umat seagama harus kita pupuk, karena ini merupakan bangunan dasar bangsa ini,” demikian Lukman Hakim Saifuddin.

Ribuan alumni pesantren asuhan KH Syamsul Arifin itu menyambut kehadiran Menteri Agama untuk beramah tamah dan mendengarkan ceramahnya.

Hadir juga dalam temu alumni akbar ini, anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidawi, Kanwil Kemenag Jawa Timur, serta Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pemkab Pamekasan.

Menteri Agama kunjungi Pesantren Darul Ulum Pamekasan

Pamekasan (ANTARA News) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Sabtu sore mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ulum, Banyuanyar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, guna menghadiri Temu Alumni Akbar lembaga pendidikan Islam itu.

“Saya bersyukur bisa datang ke pesantren ini, karena bagi saya, pesantren adalah penting,” kata Menteri Agama, yang tiba di Pondok Pesantren Darul Ulum Pamekasan sekitar pukul 15.20 WIB bermobil warna hitam berpelat nomor RI 24.

Ia kemudian memaparkan kondisi global saat ini berikut tantangan dan dampaknya terhadap pembentukan pribadi bangsa.

Pendidikan agama, menurut dia, sangat penting untuk menguatkan nilai-nilai agama pada masing-masing pribadi.

“Toleransi antarumat beragama dan umat seagama harus kita pupuk, karena ini merupakan bangunan dasar bangsa ini,” demikian Lukman Hakim Saifuddin.

Ribuan alumni pesantren asuhan KH Syamsul Arifin itu menyambut kehadiran Menteri Agama untuk beramah tamah dan mendengarkan ceramahnya.

Hadir juga dalam temu alumni akbar ini, anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidawi, Kanwil Kemenag Jawa Timur, serta Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pemkab Pamekasan.

Editor: Priyambodo RH

PPP Sependapat Ambang Batas Parlemen Nol Persen

JawaPos.com – Sejumlah partai mengusulkan agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 0 persen. Salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

“Untuk usulan parliamentary threshold nol persen, masih bisa diterima untuk mengindari suara hangus,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi kepada JawaPos.com, Minggu (15/1).

Alasan lain mengapa PPP setuju agar ambang batas parlemen nol persen agar kursi parlemen proporsional sebagaimana sistem pemilu di Indonesia. “Semangat demokrasi bukan memberangus salah satu kelompok tapi mengakomodir semuanya dengan prinsip proporsional,” sebut anggota panitia khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu itu.

Soal pengaturan fraksi nantinya jika usulan tersebut diakomodir, kata pria yang akrab disapa Awiek itu, ketentuannya ada di dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Kendati demikian, lanjut dia, pastinya harus ada batasan minimal kursi untuk bisa membentuk fraksi.”Di MD3, ada syarat kursi pembentukan fraksi,” sebutnya.

Awiek menambahkan, PPP sepakat ambang batas parlemen 0 persen, namun tidak halnya untuk ambang batas presiden (presidential threshold). Pihaknya mengusulkan agar PT sebesar 25 persen kursi DPR atau 30 persen suara hasil Pileg 2014.

Hal itu katanya dilakukan agar tidak semua orang bisa asal mencalonkan diri sebagai capres. “PPP memperketat syarat capres bertujuan untuk menghasilkan sistem presidensil yang kuat dengan bangunan koalisi yang kuat sejak awal,” tambahnya.(dna/JPG)