PPP Minta BEM SI Tidak Gelar Demo Saat Pelantikan Presiden

PPP meminta semua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI tak menggelar demo saat pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober. PPP Khawatir aksi tersebut ditunggangi pihak yang tak bertanggungjawab.

“Soal demo di hari pelantikan, itu konteksnya sudah jauh melenceng. Bahwa nantinya bisa ditunggangi oleh kelompok-kelompok anti-Jokowi yang berusaha menggagalkan pelantikan,” ujar Wasekjen PPP, Achmad Baidowi kepada wartawan, Kamis (10/10/2019).

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan adanya demo. Sebab demonstrasi adalah hal yang lumrah dilakukan dalam demokrasi. Namun, pelaksanaan demo juga harus memahami situasi dan kondisi.

“Demonstrasi merupakan hal lumrah saja dalam iklim demokrasi. Namun demonstrasi tidak boleh mengganggu ketertiban umum apalagi anarkistis,” katanya.

Awiek pun meminta para mahasiswa untuk mempercayakan pada proses konstitusi. Mengingat saat ini judicial review terhadap UU KPK sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Soal deadline, itu keliru. Mau terbit perppu lha revisi UU-nya belum sah menjadi UU. Lagian perppu itu harus dilihat dari aspek persyaratan yakni kegentingan yang memaksa. Saat ini UU tersebut sudah diajukan judicial review terhadap MK, maka prosesnya ditunggu dulu sampai ada putusan MK,” ujar Baidowi.[]

PPP Anggap Bos Taksi Malaysia Tak Pantas Kritik Indonesia Soal Ojol

Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyebut ucapan bos Big Blue Taxi Malaysia Datuk Shamsubahrin Ismail yang menyebut Indonesia sebagai negara miskin. Karena kemiskinan inilah menurut Shamsubahrin Indonesia membolehkan operasional ojek online alias ojol.

“Apa yang disampaikan Datuk Ismail tidak etis karena mencampuri urusan negara lain yang pemerintahannya sendiri tak bersikap begitu,” kata Awiek kepada wartawan, Senin (2/9/2019).

Menurut Baidowi, penilaian negatif Shamsubahrin kepada Indonesia dan GoJek hanyalah bentuk ketakutannya bersaing dengan GoJek.. Menurut Awiek, sebagai aplikasi karya anak bangsa ini tidak hanya berfokus pada transportasi, tetapi juga jasa antar barang hingga makanan. Gojek juga berkontribusi pada pengembangan UMKM di Indonesia.

“Apa yang disampaikannya lebih pada kekhawatiran kalah bersaing dengan bisnis start up yang dibikin GoJek. Dan dia juga tidak paham bahwa di GoJek itu tidak hanya narik penumpang, tapi juga varian lainnya seperti Gosend, Gocar, Gofood dan sebagainya,” tuturnya.

“Bisnis konvensional yang digeluti Datuk Ismail akan ketinggalan zaman,” imbuh Awiek.

Shamsubahrin diketahui menyebut rakyat Indonesia tak salah jika disebut miskin. Dia menilai justru pemerintah RI yang salah.

Shamsubahrin juga meminta pemerintah Malaysia tak mengikuti pemerintah Indonesia yang memberi izin kepada ojek online. Dia menyinggung pengemudi ojek online tak punya gaji tetap.

“Pemerintah di Malaysia mengikuti kesalahan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kenapa harus kita membiarkan anak muda kita Malaysia bekerja tanpa gaji tetap, untuk membawa Grab, untuk membawa Gojek,” ujarnya dalam sebuah rekaman video.[]

Mantan Wartawan Jadi Jawara PPP

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menetapkan perolehan suara partai politik hasil Pemilu 2019. Penetapan perolehan suara dan jumlah kursi di DPR 2019-2024 itu dilakukan di Kantor KPU pusat, Sabtu (31/8/2019). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih 6.323.147 suara (4,52 persen). Hasil itu membuat “partai Ka’bah” mengantongi 19 kursi di Senayan, atau paling kecil dibanding delapan parpol lainnya.

Berikut lima caleg asal PPP yang meraih suara terbanyak:

1. Achmad Baidowi
Baidowi adalah caleg petahana dari PPP. Ia maju lewat daerah pemilihan Jawa Timur XI. Mantan wartawan salah satu media cetak nasional ini memperoleh sebanyak 227.170 suara. Saat ini Awiek, sapaan akrabnya, duduk di Komisi II DPR.

2. Amir Uskara
Amir Uskara juga caleg petahana PPP. Pada pileg 2019, ia kembali maju lewat dapil Sulawesi Selatan I. Dapil ini meliputi Kab. Bantaeng, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Takalar, dan Kota Makassar itu. Amir meraih 91.970 suara.

3. Arwani Thomafi
Arwani Thomafi juga adalah caleg petahana dari partai ka’bah. Ia mencalonkan diri lewat dapil Jawa Tengah III. Di dapil yang meliputi Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Pati, dan Kab. Rembang itu, ia meraih 77.724 suara. Ia saat ini berada di Komisi II DPR.

4. Elly Rachmat Yasin
Elly pendatang baru di Senayan. Ia maju lewat dapil Jawa Barat V meliputi Kabupaten Bogor. Meski baru pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota DPR, tetapi Elly tak asing di dunia politik. Ia merupakan istri mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Pada pemilu 2019 ia meraih suara 71.884 dari masyarakat Bogor.

5. Nurhayati
Nurhayati adalah caleg petahana PPP. Ia maju lewat dapil Jawa Barat XI meliputi meliputi Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Pada pemilu 2019 ia berhasil meraup 61.603 suara. []

 

Sumber: indopolitika.com

Calon Terpilih 100% Serahkan LHKPN, PPP: Ini Bentuk Ketaatan Pada Hukum

Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan jumlah anggota DPR terpilih yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dari 9 partai yang memiliki wakil di DPR, hanya tiga partai yang 100% wakilnya menyerahkan LHKPN yaitu PPP, PAN dan Golkar.

“Dari 575 calon terpilih, ada 485 calon terpilih yang sudah menyerahkan LHKPN atau sebesar 84,35 persen,” kata Ketua KPU Arif Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Sebanyak 90 orang calon terpilih belum menyerahkan LHKPN. KPU menunggu agar calon terpilih yang belum menyerahkan LHKPN untuk segera menyerahnnya sebagai bentuk kepatuhan pada undang-undang.

Partai yang anggota paling banyak belum menyerahkan LHKPN adalah PDIP. Dari 128 anggota, baru 71 orang yang sudah menyerahkan LHKPN atau sebesar 55%, ada 57 orang yang belum menyerahkan. Sementara itu Gerindra dari 78 calon terpilih, baru 63 orang yang sudah menyerahkan atau 81%.

Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya memang sejak awal telah meminta calon terpilih bagi di tingkat DPR maupun DPRD untuk menyerahkan LHKPN sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Makanya, para calon terpilih PPP sejak awal menyiapkan dan saat ini sudah 100% telah menyerahkan.

“Sebanyak 100 persen calon terpilih DPR RI dari PPP sudah menyerahkan LHKPN. Ini merupakan bentuk nyata komitmen kami untuk mematuhi undang-undang yang berlaku,” kata Baidowi.

Calon terpilih dari Dapil Jawa Timur XI ini menyebut dengan sejumlah persyaratan yang sudah dipenuhi calon terpilih PPP maka mereka siap menyemban amanah sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.[]

Tak Hanya di Tanah Air, PPP Pun Optimalkan Suara dari Luar Negeri

JawaPos.com – Pemilu 2019 ini suara luar negeri tidak bisa dianggap kecil suara-suara pemilih luar negeri bisa mendongkrak elektabilitas partai. Potensi itu digarap potensial oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai berlambang kakbah itu melantik pengurus luar negeri cabang Malaysia, Sabtu (3/11). Dewan Pengurus Luar Negeri (DPLN) Malaysia itu dikukuhkan oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi. Turut hadir juga Ketua DPP Lena Maryana Mukti, Wasekjen Bidang OKK Achmad Baidowi, dan Wasekjen Syafa Iliyyin.

Baidowi menuturkan, pelantikan itu menunjukkan bahwa geliat organisasi PPP makin tertata. Setelah Malaysia, DPP PPP akan segera meresmikan DPLN Hongkong, Mesir, dan Arab Saudi.

“Untuk memperkuat PPP di Malaysia, kami mengajak komunikasi dengan teman-teman paguyuban dari beberapa daerah Indonesia di Malaysia. Bahkan juga komunitas pesantren dan mahasiswa kami dekati. Hal ini untuk memaksimalkan PPP agar bisa lolos Parliamentary Threshold, 4 persen,” kata Baidowi dalam keterangan pers yang diterima JawaPos.com.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DPLN PPP Malaysia Muhammad Zainul Arifin menyebut bahwa WNI di Malaysia saat ini tidak kurang berjumlah 1,1 juta jiwa. Mereka tersebar di seluruh Semenangjung Malaysia. Mulai Kuala Lumpur, Johor Bharu, hingga Pulau Penang.

“Kami sudah turun ke negeri-negeri yang ada di semenanjung Malaysia guna menyerap aspirasi warga Indonesia dan sudah berhasil membentuk perwakilan PPP di setiap negeri,” ujar Zainul.

Saat ini, sebut Zainul, PPP telah menjalin hubungan baik dengan sejumlah pihak di Malaysia. Mulai dengan Partai Koalisi Perkataan Harapan yang saat ini memimpin Pemerintahan Malaysia, ormas Indonesia, hingga perwakilan resmi Indonesia seperti KBRI KL dan KJRI.

(jawapos.com/iil/jpg/JPC)

PPP Sebar 58 Mobil Sosialisasi di Seluruh Daerah Pemilihan

Jakarta – Untuk menyosialisasi partai dan pemilu serentak pada 17 April 2019, PPP melepas 58 mobil ke seluruh daerah pemilihan yang telah ditetapkan. Pelepasan dilakukan di Asrama Haji, Jakarta.

“Selain mensosialisasikan PPP, mobil ini juga membantu penyelenggara pemilu, KPU, dan Bawaslu, untuk menyosialisasi pemilu serentak 17 April 2018 mendatang. Sehingga diharapkan semakin besar partisipasi pemilih dibanding pemilu-pemilu sebelumnya,” ujar Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis, Rabu (31/10/2018)

Menurut pria yang akrab disapa Awiek itu, sosialisasi PPP melalui mobil ini juga merupakan salah satu bentuk kampanye positif yang dijalankan partai. Dengan kampanye positif, pihaknya yakin bisa mendapatkan suara masyarakat.

“PPP memang telah membuat kebijakan untuk melakukan kampanye positif. Dan ini tidak hanya dijalankan oleh partai, namun juga oleh seluruh caleg PPP di semua dapil mereka,” jelasnya.

Awiek menambahkan mobil PPP itu juga akan menyosialisasi keberhasilan dan pencapaian Presiden Joko Widodo. Sebagai salah satu pengusung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Awiek yakin PPP akan mendapatkan efek positif dari pasangan yang mereka usung.

Dengan adanya puluhan mobil yang melakukan sosialisasi, Awiek pun yakin PPP akan mencapai target untuk mendapatkan minimal 10 persen suara sah atau setara 66 kursi di DPR RI pada pemilu mendatang.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pencalonan pada Juli 2018, PPP memiliki 80 daerah pemilihan. Total bacaleg yang diajukan sebanyak 557 (327 laki-laki dan 230 perempuan) orang. Persentase perempuan 41,29 persen. (detik.com/ega/idr)

Baidowi Apresiasi Maperca Akbar HMI Cabang Pamekasan

Achbaidowi.com- Minggu (28/10/2018), salah satu Anggota DPR RI, Achmad Baidowi mengapresiasi pelaksanaan maperca akbar yang dilaksankan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan di Gedung Islamic Centre Jalan Raya Panglegur Pamekasan.
Menurutnya, pelaksanaan maperca akbar pertama kali yang dilaksanakan saat ini cukup bagus dan sangat luar biasa.
“Kami ucapkan selamat. Saya lihat, ini mengimbangi atau mengikuti ghiroh ke-HMI-an yang muncul di beberapa tempat,” katanya pada maduratrendingnews.
Baidowi berharap ini semakin menyolidkan HMI termasuk juga senior-senior HMI (KAHMI). Karena itulah tulang punggung HMI kedepan.
“Saya harapkan dari HMI Pamekasan itu lahir kader-kader handal. Seperti saya sampaikan tadi tidak perlu minder,” ujarnya.
Terbukti kemarin, lanjut Baidowi, kader HMI Pamekasan berprestasi. Bahkan salah satu kader terbaik HMI Pamekasan sekarang menjadi Wakil Bupati Pamekasan, Roja`e. Ada juga yang menjadi Kepala Kemenag Pamekasan. Mereka semua mantan ketua umum HMI Cabang Pamekasan semua.
“Ini menjadikan kawah candradimukanya perkaderan HMI Pamekasan,” paparnya.
Selain itu, Ia menyampaikan bahwa, HMI Cabang Pamekasan harus lebih responsif terhadap perkembangan jaman supaya tidak gagap dengan perkembangan dan dinamika yang begitu cepat berubah.
“Supaya adik-adik yang mau masuk ke HMI itu lebih tertarik lagi,” jelasnya. (haz/man)

PPP Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid oleh Banser NU

AKURAT.CO, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi turut menyesalkan pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh belasan anggota Banser NU.

Menurut dia, kalimat tauhid merupakan simbol agama Islam meskipun ada sebagian organisasi yang menggunakan kalimat itu sebagai  simbol organisasinya.

“Ya kami sesalkan. Ini merupakan isu sensitif karena terkait simbol agama Islam,” kata Baidowi kepada AKURAT.CO, Senin (22/10).

Anggota Komisi II DPR ini memaklumi pembakaran bendera tauhid itu karena dianggap lambing ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan ormas terlarang berdasarkan Perppu yang dikeluarkan presiden Joko Widodo.

“Kalau identitas HTI sebagai ormas terlarang ya masih bisa diterima. Tapi kalimat tauhid itu banyak dijadikan simbol lain,” pungkasnya.

Sementara terkait tuntutan dari PA 212 kepada PBNU untuk meminta maaf terkait insiden itu, menurut Baidowi tak perlu dilakukan. Sebab PBNU atau NU secara struktural tak terlibat dalam peristiwa ini.

“Kan bukan PBNU yg melakukan. Orang yang tidak melalukan kok diminta minta maaf,” pungkasnya.

Namun demikian, Baidowi menghimbau semua pihak agar tetap menahan diri dan tidak terpancing isu pembakaran bendera tersebut. Hal itu dilakukan untuk menjaga suasana kondusifitas menjelang Pilpres 2019.

“Karena itu sebaiknya semua pihak harus menahan diri agar tidak saling mencela dan menafikan satu sama lain menjelang pemilu 2019. Ayo kita jaga kondusivitas kehidupan,” imbaunya.

Sebelumnya, beredar video berisi belasan anggota Banser membakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid mirip yang dimiliki HTI. Tindakan itu dilakukan oleh mereka seraya menyanyikan Mars NU.

Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas membenarkan hal tersebut. Kejadian terjadi saat perayaan Hari Santri di Garut pada Minggu (22/10).

“Betul. Itu di Garut. Menurut laporannya, kejadian di hari peringatan hari santri kemarin di Garut,” tutur Yaqut kepada wartawan.

Yaqut mengklaim pembakaran bendera yang mirip dengan milik HTI merupakan upaya untuk menjaga kalimat tauhid. Menurutnya, anggota Banser tidak akan membakar jika bukan kalimat tauhid yang tertera pada bendera.

“Membakar bendera yang ada tulisan kalimat tauhid tersebut, hemat saya, teman-teman ingin memperlakukan sebagaimana jika mereka menemukan potongan sobekan mushaf Alquran,” kata Yaqut.

“Jika bukan bendera yang ada tulisan tauhidnya, bisa jadi, sama mereka tidak dibakar, tetapi langsung buang saja ke comberan,” lanjutnya.

Berita ini telah terbit di https://m.akurat.co/id-361090-read-ppp-sesalkan-pembakaran-bendera-tauhid-oleh-banser-nu