PPP Dukung Aksi Bela Palestina 1712

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PPP menyatakan mendukung aksi bela Palestina 1712, yang akan digelar di lapangan Monas Jakarta, Ahad (17/12).

Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Wasekjen PPP), mendukung aksi tersebut. Achmad mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan masyarakat Indonesia terhadap sikap arogan Presiden AS.

“Arogannya kenapa? Karena sejak dulu, pengakuan dunia bahwa Yerusalem itu merupakan wilayah milik Palestina (bukan Israel). Disitu ada Masjidil Aqsa yang memang menjadi salah satu Masjidil suci, kota suci dalam sejarah Islam. (Ada juga) Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa,” kata politikus yang biasa dipanggil Awiek ini, ketika dihubungi Republika, Sabtu (16/12).

Keputusan sepihak Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel menimbulkan berbagai penolakan, dan memunculkan berbagai dukungan kepada Palestina, tidak terkecuali Indonesia.

Salah satu aksi nyata yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu dengan melakukan Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina, yang akan dilakukan di lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, pada Ahad (17/12) besok.

Sikap yang ditunjukkan Trump, menurut Awiek, telah melanggar HAM. Sehingga, menurutnya, sikap yang ditunjukkan masyarakat Indonesia melalui aksi bela Palestina di Monas, merupakan bentuk solidaritas Indonesia yang menjunjung tinggi HAM.

“Dalam catatan politik global, Israel menempati Ibukota Tel Aviv, kemudian Yerusalem yang sudah ditemoati Palestina berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba mau ditempati oleh Israel. Saya kira ini bentuk protes kepada negara adikuasa yang bernama AS supaya tidak sewenang-sewenang, sampai sikap politiknya melanggar HAM,” tambahnya.

Untuk itu, Awiek menegaskan, Indonesia yang selalu terlibat aktif dalam perdamaian dunia, telah menunjukkan sikap tegasnya dengan mendukung Yerusalem sebagai Ibukota Palestina.

Awiek juga mengatakan, keputusan sepihak Trump tersebut dapat memicu perang dunia ketiga. “Benturan peradaban yg diprediksi oleh Samuel Huntington antara Barat dengan Islam, itu akan terjadi,” tambahnya.

Achmad Baidowi Gelar Wakaf Al-Qur’an di Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Yayasan Wakaf Qur’an Indonesia (YWQI) Achmad Baidowi melaksanakan wakaf al-Qur’an di Pondok Pesantren Al-Madani, Desa Branta Tenggih, Kecamatan Tlanakan, Minggu (12/11/2017).

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka Gerakan Nasional Wakaf al-Qur’an sebagai upaya untuk terus menghidupkan syiar Islam. “Ini kegiatan sosial kami berupa wakaf al-Qur’an kepada para guru ngaji dan masyarakat muslim, khususnya di Desa Branta Tenggih, Tlanakan,” kata Achmad Baidowi.

“Dalam kesempatan ini, kami membawa sebanyak 2.500 mushaf al-Qur’an yang diperuntukkan bagi enam lembaga pendidikan Islam di Madura dengan sasaran para guru ngaji dan masjid-masjid,” sambung anggota DPR RI itu.

Kegiatan itu sengaja dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dirinya terhadap keberadaan al-Qur’an di berbagai masjid di Madura. “Kami prihatin dengan mushaf qur’an di masjid yang kurang layak baca, robek dan kurang lengkap lembarannya. Bahkan juga ada yang dimakan rayap dengan sampul terkelupas dan dibiarkan begitu saja,” ungkapnya.

“Karena ini kitab suci (umat Islam) tidak layak dibuang, sehingga perlu pembaharuan agar ada cetakan ulang terhadap mushaf qur’an agar nantinya bisa dibaca umat Islam, dihayati maknanya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.

Dalam momentum tersebut, pihaknya sengaja memprioritaskan di dua titik berbeda di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam. “Di Pamekasan kita konsentrasikan di Tlanakan dan di Desa Sana Laok, Waru,” beber  Wakil Sekjen DPP PPP itu.

“Saat ini kita sudah mencetak mushaf qur’an dengan target diperuntukkan satu masjid 10 mushaf qur’an, sampai saat ini baru kita realisasikan 50 ribu. Sebab kami kesulitan wakif untuk mewakafkan, tapi untungnya dari DPRD Pamekasan juga berkenan untuk menjadi wakif. Selama ini banyak yang meminta wakaf, tapi enggan menjadi donatur atau wakif,” pungkasnya.

Dalam kegiatan wakaf al-Qur’an tersebut, juga tampak hadir Ketua DPRD Pamekasan Halili yang juga ikut mendampingi sekaligus membagikan mushaf al-Qur’an bersama politisi senayan. [pin/kun]

Dialog dengan Pimpinan KPK, PPP Ingin Korupsi Politik Berkurang

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melangsungkan dialog bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (15/9/2017).

Dialog akan dilakukan di Kantor Badan Pemenangan Pemilu PPP di bilangan Tebet, Jakarta Selatan.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi menuturkan, salah satu alasan dialog tersebut dibangun adalah untuk meminimalisasi terjadinya korupsi politik di Tanah Air.

“Harus ada solusi konkret agar korupsi politik di Indonesia bisa diminimalisasi,” ujar Baidowi melalui keterangan tertulis, Jumat.

Ia menambahkan, korupsi politik sudah melibatkan banyak unsur partai, mulai dari elite di pusat hingga daerah. Hal itu kemudian menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Baidowi berharap, setelah diskusi nanti bisa didapatkan hasil pemikiran terkait rekrutmen politik yang bersih hingga pengelolaan keuangan yang akuntabel. Setidaknya, ia menilai PPP memiliki modal untuk itu.

“Paling tidak pengelolaan keuangan PPP tahun ini mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK,” kata anggota Komisi II DPR itu.

Adapun dari PPP akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani bersama anggota bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) dan Bidang Hukum dan HAM.

Awiek: Berkampanye Melalui Media Sosial Harus Diatur Dalam Undang-Undang

Pamekasan | INFOMADURA.com : Anggota Komisi II DPR MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi, menyatakan bahwa potensi konflik akibat isu yang disebar melalui media sosial (medsos), sudah nyata di depan mata. Pengaturan lebih lanjut perlu dipikirkan dan dibahas antara pemerintah dan DPR.
Menurut Baidowi, kampanye di media sosial terkait perhelatan politik sebenarnya sudah diakomodir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 12/2016 tentang kampanye. Namun yang diatur sebatas akun-akun resmi pasangan calon. Sementara yang menjadi masalah bagaimana mengatasi akun-akun media sosial liar yang dikendalikan oleh buzzer non-ideologis.
“Karena belum terakomodasi dalam UU Pilkada maupun PKPU, jika ada akun-akun liar yang berpotensi menghasut, menghina, atau ujaran kebencian, maka bisa dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun KUHP. Di situ pentingnya aturan tersebut,”  kata Baidowi, dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Pendopo Budaya Wakil Bupati Pamekasan, Sabtu (22/7). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Fraksi PPP MPR RI bersama Kabar Faktual Madura dengan dihadiri sekitar 150 orang tokoh masyarakat Pamekasan.
Ke depan, dia berharap ada pencegahan dini yang dimulai dari diri sendiri. Khususnya saat beraktivitas di dunia maya, melalui media sosial apa pun. “Sebaiknya menjaga diri agar tidak menimbulkan reaksi yang keras,” kata dia.
Selanjutnya, perlu dipikirkan pengaturan kampanye di media sosial, semisal dalam kerja Pansus RUU Pemilu. “Ini memang harus dipikirkan, bagaimana mengatur agar akun-akun liar tidak merajalela. Kita saat ini sudah memasuki era digital politik yang datang cepat dan berkembang pesat. Jadi aturan juga harus cepat dan pesat,” tegas Pria yang akrab disapa Awi itu. (Slm)

DPP PPP Pantau Popularitas Empat Kader Sampang

Sampang (Antara Jatim) – DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memantau popularitas empat kadernya di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, untuk maju pada Pilkada yang akan digelar pada 28 Juni 2018.
Menurut Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PPP Achmad Baidowi, keempat kader PPP yang dinilai memiliki potensi untuk maju pada pilkada itu, masing-masing, M Subhan, Amin Arif Tirtana, Hakiki dan Joni Purnomo.
“M Subhan ini merupakan Ketua DPC PPP, Amin Arif Tirtana sebagai Sekretaris DPC, lalu Wakil Ketua DPRD Sampang Hakiki dan tokoh muda PPP Joni Purnomo,” kata Baidowi dalam rilis yang diterima Antara di Sampang, Sabtu malam.
Oleh karenanya, DPP PPP terus memantau popularitas keempat kader partai itu sebagai pertimbangan dalam menetapkan pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang pada pilkada 2018.
“Insyallah bulan Agustus ini rekomendasi PPP untuk Bacabup dan Bacawabup Sampang akan terbit,” ujar Baidowi, menerangkan.
Pilkada Sampang merupakan salah satu pilkada yang ditargetkan PPP untuk menang. Dengan modal 7 kursi kekuatan PPP di Sampang cukup signifikan. Apalagi selama ini Sampang dikenal sebagai salah satu lumbung suara PPP.
Perjuangan kader PPP di Sampang dikenal militan. Hanya saja PPP di Kabupaten Sampang harus berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung pasangan calon.
Achmad Baidowi menjelaskan, DPP PPP juga sudah menerbitkan juklak pilkada yang harus dilaksanakan oleh DPW dan DPC. Salah satunya kewajiban DPW dan DPC membuka kesempatan bagi putra terbaik bangsa untuk maju sebagai calon pemimpin melalui PPP dengan cara membuka pendaftaran.
Selain itu, PPP juga memberikan peluang besar bagi kader internal di Sampang untuk bisa diusung sebagai Bakal Calon Bupati atau Wakil Bupati.
“Salah satu dari empat kader internal ini nantinya akan dipasangkan dengan figur eksternal untuk maju dalam pilkada,” kata Achmad Baidowi yang juga anggota Komisi II DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) XI Madura itu. (*)

Editor: Akhmad Munir

Persediaan Tidak Memadai, PPP Galakkan Wakaf Al-Quran

KBRN, Jakarta : Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gencar melakukan kegiatan wakaf Al-Quran didasari kenyataan kebutuhan mushaf Al-Quran cukup banyak, sementara persediaan di masyarakat tidak memadai.

“Bahkan di sejumlah masjid dan musholla, banyak kondisi mushaf Al-Quran tersebut tidak layak baca karena sudah kusam, kertas sobek, dan lapuk dimakan usia,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (Awiek) dalam keterangannya, Minggu (28/5/2017).

Awiek menyatakan, atas itu perlu kesadaran melalui gerakan nyata berupa wakaf. PPP pun memerintahkan seluruh anggotanya di lembaga legislatif untuk terlibat dalam gerakan ini.

Sementara itu, lanjutnya, Anggota PPP yang ada di DPR, katanya dipercaya untuk memimpin gerakan wakaf musaf Al-Quran di setiap daerah pemilihannya.

“Untuk Dapil yang tidak memiliki anggota DPR, distribusinya ditangani langsung oleh DPP bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Qur’an Indonesia,” ujar Awiek

Untuk menyosialisasikan kegiatan itu, tambah dia, terpasang alat peraga berupa baliho dan spanduk yang terpasang di sejumlah lokasi strategis.

“Yakni jalan nasional maupun jalan provinsi,” Awiek yang juga anggota komisi II DPR itu. (Zvol/HF)

Menjaga Keutuhan NKRI, Achmad Baidowi: Jangan Terhasut Berita Hoax

SAMPANG, INFOMADURA.COM | Anggota Komisi II DPR/MPR RI Achmad Baidowi menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat, Sabtu (15/4) siang di Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum Desa Tamberu Barat, Sokobanah Sampang.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini mengusung tema “Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara”.

Dalam awal penyampaiannya Ach. Baidowi mengungkapkan bahwa dirinya adalah wakil dari seluruh rakyat dan seluruh partai politik, bukan hanya mewakili PPP.

Selanjutnya Awiek sapaan akrabnya ini mengatakan bahwa kunjungan ini sebagai silaturrahmi dan sebagai rasa terimakasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat.

Dalam materinya, Awiek mengatakan pentingnya menjaga NKRI karena menurut dia NKRI sudah final.

“Saat ini kita disuguhi berita-berita yang bersifat hoax, oleh karena itu jangan terprovokasi dan jangan terhasut,” kata dia.

“Jangan sampai negara ini terpecah belah, karena kalau itu terjadi maka negara lain akan dengan mudah menguasainya” sambungnya mengingatkan.

Sementara itu Ketua Umum KF Madura Ahmad Bakir dalam sambutannya mengatakan rasa bangganya atas kehadiran Anggota MPR RI di bumi bahari. “Mudah-mudahan acara ini diridhoi oleh Allah,” harap Bakir.

“Kita juga bersyukur bahwa kita mempunyai kesemptan mengikuti kegiatan rapat dengar pendapat langsung dengan Anggota MPR RI” sambung dia.

“Mengingat kesibukan Bapak Ach. Baidowi yang sangat padat, beliau masih menyempatkan waktunya menyapa dan mendengarkan apa keluhan masyarakat,” ujar Bakir.

Hal ini kata ketua KF Madura ini bisa dijadikan contoh bagi para masyarakat dalam berpolitik. “Saya mengajak kita semua berperilaku berpolitik yg baik, sebagaimana dicontohkan oleh bapak ach. Baidowi ini,” ajak dia.

Ach. Baidowi, kata bakir mau membagikan pengalaman kepada masyarakat umum. “Marilah kita cerdas dalam cara berpolitik, Partai Persatuan Pembangunan mengajak kita semua dalam berpolitik selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan,” ujar dia kembali memotivasi.

Pak Aweik, anggota pansus pemilihan umum ini, hadir bukan saja saat menjelang pemilihan, akan tetapi setiap ada kesempatan selalu turun ke daerah pemilihan meskipun di daerah pelosok.

RDP yang berlangsung cukup hangat dan penuh keakraban itu dihadiri oleh ulama dan para tokoh masyarakat serta pengurus DPC PPP Kabupaten sampang, pengurus ranting se-kabupaten Sampang, kepala desa se-kecamatan sokobanah kabupaten sampang, dan undangan lainnya. (Slm/SN)

 

http://www.infomadura.com/2017/04/menjaga-keutuhan-nkri-achmad-baidowi.html

Wacana Provinsi Madura Sesuai Semangat Pancasila

SUMENEP, INFOMADURA.COM  | Wacana pembentukan Provinsi Madura terpisah dari Jawa Timur terus diperjuangkan oleh ulama dan tokoh masyarakat. Terbaru, para inisiator Provinsi Madura beraudiensi dengan Komisi II DPR untuk meminta dukungan politik. Namun, demikian rencana pembentukan Provinsi Madura harus juga disosialisasikan kepada masyarakat agar mendapatkan dukungan luas dan tidak hanya menjadi wacana elite saja.

Anggota Fraksi PPP MPR Achmad Baidowi mengatakan, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) memang diamanatkan oleh konstitusi asalkan memenuhi persyaratan. Menurut dia, usulan Provinsi Madura sejalan dengan Pancasila khususnya sila kedua dan sila kelima. Sila kedua berubunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sedangkan sila kelima berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR ini dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Ponpes Anwarul Ma’arif, Ambunten, Sumenep, Minggu (16/4). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Fraksi PPP MPR bersama Klepean Center for Humanity dengan dihadiri sekitar 200 orang tokoh masyarakat kawasan Sumenep bagian utara.

“Wacana pembentukan Provinsi Madura terkandung dalam semangat Pancasila yakni sila kedua dan sila kelima,” kata Achmad Baidowi di hadapan tokoh masyarakat.

Dia menjelaskan, tujuan pembentukan DOB adalah untuk peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan harus berjalan secara adil dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat, termasuk masyarakat Madura. “Jika menjadi provinsi, maka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Madura diharapkan meningkat,” tukasnya.

Untuk itu, anggota Pansus RUU Pemilu ini juga menyarankan agar kelengkapan syarat administratif menuju Provinsi Madura perlu dilengkapi terlebih dahulu. Dalam UU 32/2004 disebutkan bahwa syarat untuk menjadi provinsi harus terdapat lima kabupaten/kota. Selama norma tersebut belum direvisi, maka wacana Provinsi Madura sulit terealisasi, karena itulah, pihaknya mendukung penuh pengajuan uji materi terhadap UU 32/2004 yang diajukan sejumlah pihak. (ZA/INJ)

http://www.infomadura.com/2017/04/wacana-provinsi-madura-sesuai-semangat.html