PPP Minta BEM SI Tidak Gelar Demo Saat Pelantikan Presiden

PPP meminta semua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI tak menggelar demo saat pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober. PPP Khawatir aksi tersebut ditunggangi pihak yang tak bertanggungjawab.

“Soal demo di hari pelantikan, itu konteksnya sudah jauh melenceng. Bahwa nantinya bisa ditunggangi oleh kelompok-kelompok anti-Jokowi yang berusaha menggagalkan pelantikan,” ujar Wasekjen PPP, Achmad Baidowi kepada wartawan, Kamis (10/10/2019).

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan adanya demo. Sebab demonstrasi adalah hal yang lumrah dilakukan dalam demokrasi. Namun, pelaksanaan demo juga harus memahami situasi dan kondisi.

“Demonstrasi merupakan hal lumrah saja dalam iklim demokrasi. Namun demonstrasi tidak boleh mengganggu ketertiban umum apalagi anarkistis,” katanya.

Awiek pun meminta para mahasiswa untuk mempercayakan pada proses konstitusi. Mengingat saat ini judicial review terhadap UU KPK sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Soal deadline, itu keliru. Mau terbit perppu lha revisi UU-nya belum sah menjadi UU. Lagian perppu itu harus dilihat dari aspek persyaratan yakni kegentingan yang memaksa. Saat ini UU tersebut sudah diajukan judicial review terhadap MK, maka prosesnya ditunggu dulu sampai ada putusan MK,” ujar Baidowi.[]

Miliki 19 Kursi di DPR, PPP Tetap Yakin Bisa Jadi Pimpinan Komisi

Saat ini PPP memiliki 19 kursi dari 575 kursi di DPR RI. Walaupun kursi terkecil,  partai berlambang Kakbah ini masih dipercaya untuk menduduki kursi pimpinan komisi di DPR RI.

“Barusan kan sudah melakukan lobi-lobi, tapi kan hasilnya kita belum tahu. Ya, kita berharap besok sudah clear lah, persoalan ini, supaya tidak berlarut-larut lah,” ujar Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengakui di periode 2014-2019, PPP tak mendapatkan posisi strategis apapun di AKD DPR. Hal ini disebabkan jatah pimpinan AKD dikuasai Koalisi Merah Putih. Sementara, setelah Pilpres 2014 berakhir, PPP memutuskan mendukung Jokowi-JK.

Namun demikian, Awiek mengatakan, saat ini situasi berbeda, sehingga PPP berharap pembagian AKD dilakukan secara proporsional.

“Sekarang kalau kita mau ngotot-ngototan, ya berbagi koalisi saja kan selesai. Cuma kan enggak boleh seperti itu. Kita tetap mengakomodir,” ujarnya sebagaimana dilansir dari kumparan.com.

Dia mengaku belum ada arahan khusus dari Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa soal komisi apa saja yang diincar di DPR. Untuk posisinya  kelak, Awiek berharap nantinya bisa ditempatkan di Komisi VI DPR karena sesuai dengan fokusnya selama ini.

“Kalau diminta prioritas, ya saya mau di Komisi VI. Karena ingin, mengawasi ekonomi kerakyatan kita, UMKM itu. Supaya apa, kita kan di DPR itu, pengalamannya bertambah,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, penentuan pimpinan AKD akan dilakukan sesuai perolehan kursi di DPR RI. Pemikiran ini sesuai dengan UU MD3. Dengan begitu, PDIP sebagai peraih kursi terbanyak di DPR akan memegang jumlah pimpinan AKD terbanyak. Sementara PPP kemungkinan besar memiliki jatah terkecil.[]

PPP Apresiasi Pidato SBY Soal Ajakan Dukung Jokowi

PPP apresiasi pidato kontemplasi yang disampaikan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut PPP, ajakan SBY mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua menunjukkan sikap kenegarawanan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

“Itu ajakan yang simpatik. Sikap kenegarawanan SBY terlihat di sini,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Selasa (10/9/2019).

Awiek mengatakan Pemilu 2019 sudah selesai. Karena itu, Jokowi dan Ma’ruf Amin bukan milik koalisi pendukung saja.

“Bahwa perhelatan pemilu sudah selesai dan pemenangnya sudah ditetapkan. Maka Jokowi-Ma’ruf itulah presiden-wapres Indonesia mulai 20 Oktober 2019, bukan milik koalisi saja,” imbuh dia.

Awiek yakin masukan dari SBY akan dipertimbangkan Jokowi. Dia mengatakan Jokowi memerhatikan saran dari semua pihak. Apalagi, kata dia, pidato SBY sejalan dengan visi dan misi Jokowi.

“Terkait pertimbangan, PPP meyakini semua pertimbangan dari siapapun diperhatikan Jokowi. Namun dalam pengambilan kebijakan Jokowi memiliki hak prerogatif sendiri. Pertimbangan harus dimaknai sebagai masukan dan saran konstruktif, bukan dimaknai sebagai keharusan untuk diikuti,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, SBY menyampaikan pidato kontemplasi di kediamannya di Bogor, kemarin malam. Salah satu isi pidato tersebut yakni mengajak rakyat Indonesia mendukung pemerintahan Jokowi.

“Pemilihan umum baru selesai kita lakukan. Rakyat telah memberikan mandatnya kepada kepemimpinan yang baru. Dalam kapasitas saya selaku pribadi dan pemimpin Partai Demokrat, saya mengajak saudara-saudara kami rakyat Indonesia untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada pemimpin dan pemerintahan yang baru agar sukses dalam mengemban amanah rakyat,” kata SBY dalam pidatonya di Cikeas, Bogor, Senin (9/9).

 

Sumber: Detik.com

PPP Anggap Bos Taksi Malaysia Tak Pantas Kritik Indonesia Soal Ojol

Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyebut ucapan bos Big Blue Taxi Malaysia Datuk Shamsubahrin Ismail yang menyebut Indonesia sebagai negara miskin. Karena kemiskinan inilah menurut Shamsubahrin Indonesia membolehkan operasional ojek online alias ojol.

“Apa yang disampaikan Datuk Ismail tidak etis karena mencampuri urusan negara lain yang pemerintahannya sendiri tak bersikap begitu,” kata Awiek kepada wartawan, Senin (2/9/2019).

Menurut Baidowi, penilaian negatif Shamsubahrin kepada Indonesia dan GoJek hanyalah bentuk ketakutannya bersaing dengan GoJek.. Menurut Awiek, sebagai aplikasi karya anak bangsa ini tidak hanya berfokus pada transportasi, tetapi juga jasa antar barang hingga makanan. Gojek juga berkontribusi pada pengembangan UMKM di Indonesia.

“Apa yang disampaikannya lebih pada kekhawatiran kalah bersaing dengan bisnis start up yang dibikin GoJek. Dan dia juga tidak paham bahwa di GoJek itu tidak hanya narik penumpang, tapi juga varian lainnya seperti Gosend, Gocar, Gofood dan sebagainya,” tuturnya.

“Bisnis konvensional yang digeluti Datuk Ismail akan ketinggalan zaman,” imbuh Awiek.

Shamsubahrin diketahui menyebut rakyat Indonesia tak salah jika disebut miskin. Dia menilai justru pemerintah RI yang salah.

Shamsubahrin juga meminta pemerintah Malaysia tak mengikuti pemerintah Indonesia yang memberi izin kepada ojek online. Dia menyinggung pengemudi ojek online tak punya gaji tetap.

“Pemerintah di Malaysia mengikuti kesalahan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kenapa harus kita membiarkan anak muda kita Malaysia bekerja tanpa gaji tetap, untuk membawa Grab, untuk membawa Gojek,” ujarnya dalam sebuah rekaman video.[]

Mantan Wartawan Jadi Jawara PPP

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menetapkan perolehan suara partai politik hasil Pemilu 2019. Penetapan perolehan suara dan jumlah kursi di DPR 2019-2024 itu dilakukan di Kantor KPU pusat, Sabtu (31/8/2019). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih 6.323.147 suara (4,52 persen). Hasil itu membuat “partai Ka’bah” mengantongi 19 kursi di Senayan, atau paling kecil dibanding delapan parpol lainnya.

Berikut lima caleg asal PPP yang meraih suara terbanyak:

1. Achmad Baidowi
Baidowi adalah caleg petahana dari PPP. Ia maju lewat daerah pemilihan Jawa Timur XI. Mantan wartawan salah satu media cetak nasional ini memperoleh sebanyak 227.170 suara. Saat ini Awiek, sapaan akrabnya, duduk di Komisi II DPR.

2. Amir Uskara
Amir Uskara juga caleg petahana PPP. Pada pileg 2019, ia kembali maju lewat dapil Sulawesi Selatan I. Dapil ini meliputi Kab. Bantaeng, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Takalar, dan Kota Makassar itu. Amir meraih 91.970 suara.

3. Arwani Thomafi
Arwani Thomafi juga adalah caleg petahana dari partai ka’bah. Ia mencalonkan diri lewat dapil Jawa Tengah III. Di dapil yang meliputi Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Pati, dan Kab. Rembang itu, ia meraih 77.724 suara. Ia saat ini berada di Komisi II DPR.

4. Elly Rachmat Yasin
Elly pendatang baru di Senayan. Ia maju lewat dapil Jawa Barat V meliputi Kabupaten Bogor. Meski baru pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota DPR, tetapi Elly tak asing di dunia politik. Ia merupakan istri mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Pada pemilu 2019 ia meraih suara 71.884 dari masyarakat Bogor.

5. Nurhayati
Nurhayati adalah caleg petahana PPP. Ia maju lewat dapil Jawa Barat XI meliputi meliputi Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Pada pemilu 2019 ia berhasil meraup 61.603 suara. []

 

Sumber: indopolitika.com

Calon Terpilih 100% Serahkan LHKPN, PPP: Ini Bentuk Ketaatan Pada Hukum

Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan jumlah anggota DPR terpilih yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dari 9 partai yang memiliki wakil di DPR, hanya tiga partai yang 100% wakilnya menyerahkan LHKPN yaitu PPP, PAN dan Golkar.

“Dari 575 calon terpilih, ada 485 calon terpilih yang sudah menyerahkan LHKPN atau sebesar 84,35 persen,” kata Ketua KPU Arif Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Sebanyak 90 orang calon terpilih belum menyerahkan LHKPN. KPU menunggu agar calon terpilih yang belum menyerahkan LHKPN untuk segera menyerahnnya sebagai bentuk kepatuhan pada undang-undang.

Partai yang anggota paling banyak belum menyerahkan LHKPN adalah PDIP. Dari 128 anggota, baru 71 orang yang sudah menyerahkan LHKPN atau sebesar 55%, ada 57 orang yang belum menyerahkan. Sementara itu Gerindra dari 78 calon terpilih, baru 63 orang yang sudah menyerahkan atau 81%.

Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya memang sejak awal telah meminta calon terpilih bagi di tingkat DPR maupun DPRD untuk menyerahkan LHKPN sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Makanya, para calon terpilih PPP sejak awal menyiapkan dan saat ini sudah 100% telah menyerahkan.

“Sebanyak 100 persen calon terpilih DPR RI dari PPP sudah menyerahkan LHKPN. Ini merupakan bentuk nyata komitmen kami untuk mematuhi undang-undang yang berlaku,” kata Baidowi.

Calon terpilih dari Dapil Jawa Timur XI ini menyebut dengan sejumlah persyaratan yang sudah dipenuhi calon terpilih PPP maka mereka siap menyemban amanah sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.[]

Ber-Islam di Paris


Achmad Baidowi
Wakil Sekjen DPP PPP/Anggota Komisi II DPR

Paris, Ibu Kota Perancis. Begitu mendengar nama tersebut maka yang terbayang adalah Menara Eiffel serta nuansa romantis khas kota eropa barat. Ya di kota ini banyak sekali spot wisata yang memanjakan mata. Setidaknya ada 15 tempat wisata terkenal di kota tempat Napoleon berkuasa ini. Sebut saja Eiffel, Museum Louvre tempat lukisan Monalisa karya Leonardo da Vinci disimpan, sunga siene, pont des arts, montmartre, place de la concorde, arc de triomphe, champ elysee, notre dame cathedral, Le Marais, Dans le Noir, Le Jardin des Serres d’Auteuil, Porte de Clignancourt Flea Market, Cafe de Flore, hingga Bel Canto.


Setiap harinya ribuan pelancong dari berbagai belahan dunia menyerbu kota Paris yang belakangan ini identik dengan aksi kriminalitas yakni pencopetan, masalah yang kini dikhawatirkan di seluruh kota di Eropa.
Alhamdulillah, penulis berkesempatan berkunjung ke negara ini dalam rangka studi banding tentang agraria terkait penyusunan RUU Pertanahan yang sedang dibahas Komisi II DPR bersama Kementerian ATR/BPN.
Sebuah kesempatan langka berkunjung ke Eropa melewati hari Jum’at yang merupakan Sayyidul ‘Ayyam bagi warga muslim. Terdorong keingintahuan terhadap perkembangan Islam di Perancis, penulis bertekad ingin menunaikan shalat Jumat di kota ini. Maka, agenda lainnya terpaksa harus dicancel untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara Muslim di Paris. Tujuan utama adalah Masjid Agung.


Berangkat dari penginapan di Portr de Chichly penulis naik Metro, kereta bawah tanah keliling kota. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke kawasan
Place du Puits de l’Ermite, tempat bangunan masjid agung berdiri.
Grande Mosquée de Paris atau dalam bahasa Indonesia nya menjadi Masjid Agung Paris adalah masjid pertama dan terbesar yang dibangun di Prancis sekaligus menjadi masjid terbesar ke tiga di Eropa.  Masjid yang menyimpan begitu banyak kenangan bagi Yahudi Eropa dijaman pembantaian yahudi oleh Nazi Jerman yang menyerbu ke Paris. Masjid Agung Paris menjadi tempat perlidungan utama kaum yahudi waktu itu, di masjid Agung Paris mereka tidak saja di beri perlingungan, tempat tinggal, makan, pakaian tapi sampai kepada dibuatkan akte kelahiran, surat nikah, hingga dokumen dokumen pribadi lain nya dengan mengubah data mereka menjadi “seolah olah’ muslim, agar selamat dari kejaran dan pembantaian Nazi. Masjid Agung Paris kini menjadi salah satu daya tarik kota Paris, mejadi monumen Islam di Negara itu. Islam sendiri kini menjadi agama bagi 25% penduduk Prancis.

Sejarah Masjid Agung Paris
Masjid Agung Paris didirikan setelah berakhirnya Perang Dunia pertama sebagai tanda terima kasih Prancis kepada komunitas Muslim di sana yang ikut melawan pasukan Jerman dalam sebuah pertempuran yang berlangsung di daerah perbukitan utara kota Verdun-sur-Meuse di wilayah bagian utara-timur Perancis pada 1916, dimasa perang dunia pertama.
Dibangun di lokasi bekas Rumah Sakit Mercy ini seluruh pendanaannya disediakan oleh pemerintah Prancis. Peletakkan batu pertama dilakukan pada tahun 1922. Pada tanggal 15 Juli 1926, bangunan Grande Mosquée de Paris diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prancis saat itu Gaston Doumergue.
Ahmad al-Alawi (1869-1934), seorang tokoh sufi berdarah Aljazair, ditunjuk sebagai imam shalat pertama sebagai pertanda diresmikannya masjid baru di kota Paris di hadapan Presiden Doumergue. Imam Masjid Raya Paris saat ini dijabat oleh Mufti Dalil Boubakeur, yang juga merupakan Presiden Dewan Muslim Perancis yang dibentuk tahun 2002.

Geliat perkembangan muslim memang sangat terasa di kota ini dibanding kota-kota besar lainnya di Eropa. Hal ini mungkin karena negara ini dekat dengan negara-negara muslim Afrika seperti Mesir, Aljazair, Maroko, Lybia yang bisa ditempuh lewat perjalanan laut ataupun penerbangan sekitar 2-3 jam. Tak heran jika banyak imigran muslim di negara ini. Bahkan, legenda sepakbola Perancis yang merengkuh Piala Dunia 1998, Zinedine Zidane merupakan warga keturunan Aljazair muslim. Begitupun dengan nama-nama tenar lainnya. Bahkan di skuad timnas yang merebut juara Piala Dunia 2018 ada sekitar 7 orang pemain muslim seperti Paul Pogba, Ousmane Dembele, N’golo Kante, Adil Rami, Djibril Sidibe, Benjamin Mendy dan Nabil Fekir yang semuanya merupakan warga keturunan Afrika muslim.
Tak seperti di kota-kota besar lain di eropa barat, di sepanjang jalan di Paris penulis kerap bertemu dengan saudara sesama muslim. Tidak hanya dari keturunan Afrika tapi juga dari Asia seperti; Arab, Bangladesh bahkan Indonesia. Seperti Sri Utami, warga Brebes, Jateng, yang penulis temui di seputaran Menara Eiffel. Sri sudah tujuh tahun tinggal di Paris dan bekerja di salah satu gerai makanan di kawasan Eiffel.
Bahkan setiap naik Metro selalu bertemu dengan warga muslim yang ketika mengucap salam mereka pun dengan senang hati menjawabnya.


Ketika memasuki Masjid Agung Paris, jam menunjukkan pukul 12.38 waktu setempat dan khutbah sudah mulai. Tak pelak tempat untuk sholat pun hanya kebagian di teras masjid. Ribuan warga muslim dari berbagai etnis menyatu, mulai dari yang kulit hitam, Afrika Utara, Timur Trngah, Eropa hingga wajah melayu seperti penulis.
Abdus Shomad, salah satu pemuda keturunan Mesir, sangat senang berbagi kisah dengan penulis. Dia cukup bangga dengan perkembangan Islam di Paris. Namun, dirinya menyayangkan seringkali dinodahi oleh ulah imigran ilegal yang makin banyak masuk ke Perancis belakangan ini.
Dirinya berharap masuknya imigran ilegal tersebut tidak membuat Islam phobia semakin menguat. Dia hanya ingin menegaskan bahwa imigran ilegal lebih pada identitas warga sebuah negara bukan sebagai pemeluk Islam. “Artinya mereka berbuat onar bukan karena Islam tapi karena statusnya ilegal. Jadi ini harus dibedakan” begitu harap Shomad.
Tak terasa jarum jam menunjuk angka 14.30 sehingga mengharuskan penulis undur diri. Hujan gerimis mengiringi langkah penulis menuju restoran Taco Dore asal Maroko untuk mengisi perut yang mulai mengeluarkan irama musik sumbang. Tak perlu ragu, karena di depan terpampang tulisan Halal. Satu porsi kuskus ayam dengan sebotol lemon dan sebotol mineral seharga 17 euro cukup untuk mengisi siang itu. Semoga masih ada waktu bisa kembali ke Paris yang romantis.

Tak Hanya di Tanah Air, PPP Pun Optimalkan Suara dari Luar Negeri

JawaPos.com – Pemilu 2019 ini suara luar negeri tidak bisa dianggap kecil suara-suara pemilih luar negeri bisa mendongkrak elektabilitas partai. Potensi itu digarap potensial oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai berlambang kakbah itu melantik pengurus luar negeri cabang Malaysia, Sabtu (3/11). Dewan Pengurus Luar Negeri (DPLN) Malaysia itu dikukuhkan oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi. Turut hadir juga Ketua DPP Lena Maryana Mukti, Wasekjen Bidang OKK Achmad Baidowi, dan Wasekjen Syafa Iliyyin.

Baidowi menuturkan, pelantikan itu menunjukkan bahwa geliat organisasi PPP makin tertata. Setelah Malaysia, DPP PPP akan segera meresmikan DPLN Hongkong, Mesir, dan Arab Saudi.

“Untuk memperkuat PPP di Malaysia, kami mengajak komunikasi dengan teman-teman paguyuban dari beberapa daerah Indonesia di Malaysia. Bahkan juga komunitas pesantren dan mahasiswa kami dekati. Hal ini untuk memaksimalkan PPP agar bisa lolos Parliamentary Threshold, 4 persen,” kata Baidowi dalam keterangan pers yang diterima JawaPos.com.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DPLN PPP Malaysia Muhammad Zainul Arifin menyebut bahwa WNI di Malaysia saat ini tidak kurang berjumlah 1,1 juta jiwa. Mereka tersebar di seluruh Semenangjung Malaysia. Mulai Kuala Lumpur, Johor Bharu, hingga Pulau Penang.

“Kami sudah turun ke negeri-negeri yang ada di semenanjung Malaysia guna menyerap aspirasi warga Indonesia dan sudah berhasil membentuk perwakilan PPP di setiap negeri,” ujar Zainul.

Saat ini, sebut Zainul, PPP telah menjalin hubungan baik dengan sejumlah pihak di Malaysia. Mulai dengan Partai Koalisi Perkataan Harapan yang saat ini memimpin Pemerintahan Malaysia, ormas Indonesia, hingga perwakilan resmi Indonesia seperti KBRI KL dan KJRI.

(jawapos.com/iil/jpg/JPC)