Suara.com – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek enggan menanggapi penetapan tersangka terhadap Johnny G Plate dalam dugaan kasus korupsi proyek BTS BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Awiek memilih menyerahkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai aparat hukum.

“Ya PPP menyerahkan semua kepada proses hukum menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum,” kata Awiek saat dihubungi, Rabu (17/5/2023).

Awiek menyampaikan, pihaknya memilih menghormati dan menyerahkan kepada proses hukum lantaran enggan ikut campur dalam urusan tersebut.

“Jadi tidak mencampuri urusan itu PPP,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan kemungkinan dilakukannya reshuffle atau perombakan kabinet usai Johnny ditetapkan sebagai tersangka, PPP belum mendapatkan informasi.

“Belum, belum tahu itu hak prerogratif presiden soal reshufflle kita tidak tahu menahu soal itu,” pungkasnya.

Johnny Tersangka

Sebelumnya diberitakan, Menkominfo Johnny G Plate resmi menyandang status tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo. Penetapan tersangka dilakukan setelah Kejagung memeriksa Johnny Plate pada Rabu (17/5/2023).

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Kuntadi mengatakan, Johnny Plate bakal ditahan hingga 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat.

“Tim penyidik hari ini telah meningkatkan status bersangkutan (Johnny G Plate) saksi jadi tersangka dan ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba,” ucap Kuntadi di Kejagung, Rabu (17/5/2023).

Penetapan status tersangka itu dilakukan Kejagung usai melakukan pemeriksaan terhadap Johnny sebanyak tiga kali. Pemeriksaan yang dilakukan kali ketiga untuk mendalami terkait ada atau tidaknya keterlibatan yang bersangkutan di balik perkara korupsi yang merugikan negara hingga Rp8 triliun lebih tersebut.

“Kenapa yang bersangkutan (Johnny) kita panggil hari ini, kemarin kita umumkan bersama Jaksa Agung dan Kepala BPKP, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP itu yang kita sampaikan hari ini, klarifikasi. kenapa kergian begitu besar. Masyarakat juga kaget kan awalnya disebutu Rp 1 triliun jadi Rp 8 triliun. Ini yang akan kita gali semuanya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana.

Sumber: https://www.suara.com/news/2023/05/17/143419/enggan-tanggapi-kasus-johnny-g-plate-jadi-tersangka-korupsi-bts-terkait-reshuffle-ppp-akui-belum-ada-informasi

TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menanggapi isu mantan kader Partai Gerindra, Sandiaga Uno, menjadi bakal calon wakil presiden (Bacawapres) usulan partainya.

Dijelaskan Awiek, sapaannya, Sandiaga Uno belum secara resmi bergabung dengan PPP.

Oleh karena itu, Awiek menegaskan Sandiaga Uno belum menjadi Bacawapres usulan partainya.

“Menjadi kader PPP saja belum, bagaimana mau diusulkan sebagai calon wakil presiden?” kata Awiek dikutip dari Kompas Tv, Kamis (11/5/2023).

Berdasarkan hasil Rapimnas, memang bacawapres pendamping Ganjar Pranowo diupayakan dari PPP.

Namun, sampai saat ini PPP belum memberikan nama atau sosok yang pantas menjadi bacawapres usungannya.

“PPP hari ini mengkomunikasikan dengan PDI-Perjuangan hasil rapimnas, yang mana hasilnya menyebutkan bahwa cawapresnya diupayakan dari kader PPP.”

“Nah sebelum menjadikan PPP, bagaimana caranya kita memprioritaskan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden kan, tidak bisa. Dia harus jadi kader PPP dulu baru kita perjuangkan ke PDIP,” ujar Awiek.

Sehingga, Awiek menegaskan tak ada deadlock terkait hal ini.

“Saya kira begitu, jadi tidak ada persoalan deadlock terus tidak jadi diusulkan sebagai cawapres,” uangkapnya.

Pihaknya sangat memahami bahwa setiap individu memiliki hak politik.

“Saya kira semuanya paham terhadap posisi masing-masing, semua memiliki hak politik masing-masing.”

“Terkait dengan dulu bergabungnya Pak sandiaga Uno ke PPP yaitu tanyakan kepada Pak Sandiaga Uno, karena itu hak politik dari Pak Sandiaga Uno,” lanjut Awiek.

Sebagai pimpinan PPP, Achmad Baidowi mengaku tak memaksa Sandiaga Uno untuk ikut bergabung dengan partainya.

“PPP tidak dalam konteks memaksa ataupun mendesak-desak, itu kan hak politik seseorang. Mau bergabung silakan, atau mau seperti apa silakan.”

“Termasuk kapan Pak Sandiaga Uno mau ke PPP kita juga belum tahu, karena belum ada pernyataan secara resmi ataupun ya tanda kutip mendaftar secara resmi ke-PPP, belum ada sampai sekarang,” jelas Awiek.

Dengan penjelasan ini, Awiek menegaskan tak ada pihak yang merasa putus asa karena tidak diajukan sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Karena memang Sandiaga Uno belum bergabung menjadi bagian dari PPP.

Sebelumnya, Awiek juga membantah terkait adanya pengajuan proposal Sandiaga Uno sebagai cawapres telah ditolak PDIP.

“Kok tiba-tiba ada proposal cawapres, gimana? Rapimnas PPP mengamanahkan bahwa cawapres itu dari kader PPP,” kata Awiek, Rabu (10/5/2023).

Awiek juga merasa heran soal munculnya isu PPP mengajukan proposal menawarkan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo ke PDIP.

“Sampai sejauh ini belum ada pernyataan atau permohonan secara resmi dari Sandiaga Uno untuk masuk PPP,” ucap Awiek.

Awiek menambahkan, kedekatan antara Sandiaga Uno dengan PPP, tak bisa dimaknai Menteri Pariwisata dan Ekomomi Kreatif itu bergabung ke PPP.

“Kalau pak Sandi hadir di acara PPP itu jangan dimaknai bahwa Sandi ingin masuk PPP. Karena Pak Sandi itu diundang dalam kapasitas sebagai menteri,” kata Awiek.

Pasalnya, Sandiaga tidak pernah menyatakan secara resmi sudah bergabung ke PPP.

“Lah kita enggak tahu. Sandi memang mau masuk PPP? Sampai sejauh ini belum ada pernyataan atau permohonan secara resmi dari Sandiaga Uno untuk masuk PPP,” ujar Awiek

Pengamat Nilai Sandiaga Gagal Diajukan PPP jadi Cawapres Ganjar

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, menilai PPP telah gagal mengajukan Sandiaga menjadi bacawapres kepada PDI-P

Kegagalan ini membuat Sandiaga langsung gerak cepat bermanuver dan mendekatkan diri ke partai lain, yaitu PKS.

“Manuver dari Pak Sandi sebenarnya ini mengindikasikan bahwa proposal cawapres yang diajukan oleh PPP kepada PDI-P, sudah ditolak,” kata Umam, Rabu (11/5/2023).

Menurut Umam, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri turut menentukan sosok cawapres pendamping Ganjar.

Sehingga, proses pencapresan bagi PDI-P bukan ditentukan oleh komunikasi dalam koalisi yang egaliter.

“Tetapi, akan ditentukan oleh Bu Mega. Nah itulah kenapa kemudian PPP tidak memiliki hak veto secara politik untuk menentukan siapa cawapres untuk mendampingi Ganjar, kata Umam.

Apalagi, lanjut Umam, pernyataan PPP yang siap dan ikhlas apabila cawapres tidak dari internal partai mereka itu sudah mengindikasikan semakin jelasnya kegagalan pengajuan proposal tersebut.

Karena Sandiaga membutuhkan kepastian dalam karier politiknya ke depan terkait Pilpres 2024, ia pun mulai mencari alternatif selain PPP demi memuluskan tujuan politiknya pada Pilpres mendatang.

Caranya, menurut Umam, yakni mulai bermanuver mendekati PKS dan mengulang duet Anies-Sandi.

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2023/05/11/ppp-jawab-isu-sandiaga-uno-jadi-bacawapres-hingga-usulan-pendamping-ganjar-pranowo?page=all

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi proyek BTS oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). PPP menilai kondisi ini memunculkan peluang reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Berdasarkan setiap ada menteri yang tersangkut kasus hukum, Presiden tidak pandang bulu, langsung di-reshuffle,” ujar Ketua Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Rabu (17/5/2023).

Awiek menuturkan kasus yang menjerat Johnny jadi momentum untuk Jokowi me-reshuffle kabinet. Namun, dia tidak dapat menebak apakah hanya jabatan Menkominfo yang mengalami pergantian pejabat, atau jabatan menteru lain turut terkena reshuffle.

“Ya ini mungkin sekaligus momentum melakukan reshuffle ya. Kalau ada reshuffle ya, misalkan reshuffle nggak tahu apakah hanya Menkominfo atau yang lain juga gitu, atau pengisian wakil-wakil gitu,” katanya.

Namun, Awiek mengatakan menteri tersandung kasus bukan pertama kali terjadi. Diketahui ada tiga menteri Jokowi yang pernah tersandung kasus di Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo, mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, dan kini Menkominfo Johnny G Plate.

“Tapi biasanya kalau ada kasus menteri tersandung kasus hukum, beliau langsung mengambil tindakan, dan itu terjadi pada periode pertama beliau memimpin, dan juga pada periode kedua beliau memimpin begitu. Tidak main-main dengan soal hukum,” tuturnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan.

“Atas hasil pemeriksaan tersebut, tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi dalam jumpa pers di kantor Kejagung, siang tadi.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Kejagung memeriksa Plate hari ini. Kejagung menemukan cukup bukti mengenai keterlibatan Plate dalam proyek BTS.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5,” ujar Kuntadi.

Kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-6725241/menkominfo-johnny-g-plate-tersangka-ppp-singgung-reshuffle-kabinet?single=1

Jakarta – Menjelang Pemilu 2024, sejumlah calon legislatif (caleg) di semua partai politik dihantui kegamangan. Khususnya mereka yang tidak menduduki jabatan penting di struktur partai karena menggantungkan nasibnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Kok bisa?

Ini semua terkait dengan uji materi UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 168 yang mengatur mengenai penyusunan daftar caleg. Pasal 168 ayat (2) menyebutkan ‘Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka’.

Uji materi dengan Nomor 114/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian UU Pemilu itu diajukan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus PDI Perjuangan), Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Adanya uji materi tersebut membuat penyusunan daftar caleg di partai politik sedikit tersendat. Sebab, sejumlah pendaftar masih menunggu kejelasan sistem pemilu untuk melengkapi berkas. Bahkan sebagian tokoh-tokoh potensial mengurungkan niatnya menjadi caleg.

Umumnya mereka yang tidak masuk struktur partai masih galau karena khawatir MK memutuskan sistem proporsional terturup, meskipun pemerintah bersama DPR dan KPU sudah memutuskan melaksanakan tahapan pemilu dengan skema sistem terbuka. Jika MK memutuskan uji materi itu, kesepakatan pemerintah bersama DPR dan KPU menjadi tidak berarti.

Wakil Rakyat atau Wakil Partai

Perdebatan mengenai sistem pemilu tentunya berkorelasi dengan diskursus keterwakilan di parlemen. Muncul perdebatan, sejatinya anggota parlemen itu mewakili rakyat atau mewakili partai?

Bagi yang memilih sistem terbuka, dengan tegas menyatakan bahwa anggota parlemen adalah wakil rakyat. Satu suara yang dipilih saat Pemilu disalurkan kepada figur yang dianggap mewakilinya. Maka, jika di daerah pemilihan tersebut parpol memperoleh kursi, caleg yang memperoleh suara terbanyak kemudian yang berhak.

Ada ungkapan latin vox populi, vox dei (suara rakyat, suara tuhan) yang selalu dijadikan landasan oleh penganut sistem terbuka bahwa suara rakyat merupakan suara Tuhan. Sehingga harus disalurkan kepada tokoh yang dikehendaki rakyat.

Sistem terbuka yang menentukan keterpilihan caleg adalah perolehan suara terbanyak yang diharapkan menjadi momentum bagi rakyat untuk menentukan caleg secara objektif. Menurut Syamsudin Haris (Kompas, 5 Januari 2009), sistem terbuka bisa menjadi momentum bagi rakyat untuk mengadili para wakil dan partai yang tidak bertanggung jawab.

Setelah menunggu hampir lima tahun, inilah saatnya rakyat bicara, memilih caleg dan atau partai yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan yang lain. Harapannya, mekanisme suara terbanyak berkorelasi positif bagi peningkatan kualitas para wakil terpilih dan parlemen.

Penggambaran di atas memang secara idealitas cukup bagus, namun dalam praktik di lapangan banyak yang belum sesuai. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ternyata sistem terbuka yang merupakan representasi pemilih ini tidak sepenuhnya mencerminkan pilihan sesuai hati nurani.

Tak sedikit caleg yang bermodal besar dan ‘bergaya’ sinterklas justru mendapatkan dukungan maksimal, mengalahkan pengurus parpol yang sudah lama malang melintang dalam perpolitikan. Figur yang baru muncul dalam perpolitikan tiba-tiba menjadi anggota parlemen karena memiliki sokongan finansial yang kuat.

Mengutip data dari Komite Pemilih Untuk Indonesia (TePI) (Republika 09 Februari 2016) dari 11 ribu caleg tingkat nasional, semuanya berpotensi melakukan politik uang. Koordinator TePI Jeirry Sumampow menyebutkan sistem proporsional terbuka tidak akan mampu melaksanakan pendidikan politik untuk rakyat. Alasannya, caleg yang lebih aktif bukan partai. Caleg akan melakukan mobilisasi massa untuk mendapatkan dukungan.

Sebaliknya, yang mendukung sistem tertutup beranggapan bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Karena itu, aspirasi politik disalurkan melalui partai politik. Selanjutnya partai politik yang berwenang menentukan siapa yang mewakili di parlemen ketika mendapatkan kursi di daerah pemilihan.

Sistem ini diyakini akan memperkuat sistem kepartaian di Indonesia. Miriam Budiarjo (2002) menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Karena itulah, partai politik merekrut figur-figur potensial untuk menjalankan aktivitas kepartaian.

Selanjutnya, para pengurus partai politik ini mendapatkan insentif dengan dicalonkan sebagai anggota parlemen. Nah, melalui sistem tertutup ini para aktivis partai yang sudah berkontribusi dan berkiprah mendapatkan prioritas untuk diusulkan sebagai calon legislatif. Ketika sistem tertutup, maka partai politik lebih leluasa menyeleksi kader-kader potensial untuk dicalonkan pada pemilu.

Hanya saja, rakyat tidak bisa secara langsung menentukan calon anggota parlemen yang sesuai dengan ekspektasinya. Karena itu, dalam sistem tertutup akan sedikit sekali tokoh-tokoh baru yang terpilih sebagai anggota parlemen. Sebab, dalam menentukan nomor urut caleg, pimpinan parpol akan memberikan prioritas bagi pekerja partai. Sedangkan, para tokoh baru kemungkinan akan mendapatkan nomor sepatu dalam penyusunan daftar caleg.

Ijtihad Politik Hukum

Dua pendekatan sistem terbuka dan sistem tertutup tidak akan ketemu satu sama lain. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan bergantung dari perspektif yang digunakan.

Jika pendekatannya sistem kepartaian, maka yang cocok adalah sistem tertutup. Sebaliknya, jika pendekatannya representasi pemilih maka yang cocok adalah sistem terbuka. Untuk menjembatani dua pendekatan tersebut perlu dilakukan ijtihad politik hukum atau terobosan hukum yang bisa mengakomodasi dua pandangan tersebut.

Salah satu yang bisa diterapkan adalah sistem campuran (mix system), yakni menggabungkan antara tertutup dan terbuka. Usulan penggunaan sistem campuran ini pernah disinggung dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) (detikcom, 9 Mei 2023).

Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam persidangan tersebut mencontohkan mix system di Skotlandia, yakni kebijakan afirmasi bagi caleg perempuan. Di negara Skandinavia tersebut, keterwakilan berbasis perempuan/gender dan yang harus dipilih secara affirmative action dilakukan menggunakan sistem tertutup. Di luar tujuan itu dilakukan secara terbuka.

Hal serupa disampaikan anggota hakim MK Arief Hidayat (detikcom, 9 April 2023). Dia menyebutnya hybrid system, yakni menggabungkan sistem terbuka dan tertutup.

Arief mencontohkan sistem proporsional terbuka dipakai untuk memilih presiden/wakil presiden dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan pileg menggunakan sistem proporsional tertutup.

Hanya saja, contoh yang disampaikan Arief Hidayat tersebut kurang tepat, karena menyamakan antara pemilihan anggota DPD dengan pemilihan umum legislatif (pileg) sangatlah berbeda. DPD merupakan pemilihan melalui jalur perseorangan sementara pileg melalui partai politik.

Sistem campuran yang kami maksud adalah kombinasi berbasis perolehan suara. Bagi dapil yang perolehan suara parpol melebihi suara masing-masing caleg, maka penentuan caleg terpilih diserahkan kepada parpol. Sementara bagi dapil yang perolehan caleg ada yang melebihi suara parpol, maka yang terpilih adalah caleg dengan suara terbanyak.

Bagaimana jika ada pergantian antar waktu (PAW)? Jika perolehan suara parpol menempati nomor urut dua setelah caleg suara terbanyak, maka hak parpol menentukan caleg mana yang akan diajukan ke KPU. Sebaliknya, jika posisi kedua ditempati salah satu caleg, maka kandidat PAW menjadi milik caleg dengan perolehan suara terbanyak kedua.

Tentu usulan ini perlu dikaji secara mendalam, baik secara akademis maupun teknis di lapangan. Setidaknya ijtihad politik hukum perlu dilakukan untuk memecah kebuntuan. Toh, tidak ada yang salah dalam berijtihad. Dalam Islam disebutkan, jika hasil ijtihad salah maka dapat satu pahala, jika hasil ijtihad benar maka dapat dua pahala.

Achmad Baidowi, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI/Pengajar Prodi HTN STAI Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-6719163/sistem-pemilu-campuran-mungkinkah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi mengungkap isi pertemuannya dengan Sandiaga Uno.

Saat itu, Menparekraf RI Sandiaga Uno berbicara terkait rencana kepindahannya dari partai Gerindra.

Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, menyebut pertemuannya dengan Sandiaga Uno berlangsung pada pekan lalu.

Keduanya pun berbicara dalam kapasitasnya sebagai teman.

“Ya minggu yang lalu kita ngobrol, ketemu. Sebagai teman aja,” ujar Awiek saat ditemui di KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).

Awiek tak menampik pertemuan itu juga membahas mengenai rencana kepindahan Sandiaga Uno ke PPP.

Namun, saat itu eks Ketua HIPMI itu masih akan melakukan istikharah meninggalkan Gerindra.

“Ya sedikitnya disinggung. Tapi kan sekali lagi, itu hak Pak Sandi. Misalkan ‘Bang ini di media rame, ente katanya mau masuk PPP? Ya gimana, serius apa enggak?’ kan gitu kan. Kalau saya ditanya wartawan, kita kan biar bisa jawab. Ya beliau masih istikharah,” jelasnya.

Karena itu, Awiek menunggu keseriusan Sandiaga Uno bergabung dengan PPP.

Sebab, pihaknya mengulur waktu agar Sandiaga Uno bisa masuk menjadi bagian PPP.

“Kita nggak pernah ngulur-ngulur. Kita sudah terbuka. Ya Pak Sandi-nya aja. Keseriusannya gabung ke PPP bener apa engga? kan gitu. Kemarin kan ke tempat lain juga kirim-kirim kode warna lain. Di PPP ya kirim warna kode lain,” katanya.

Sebelummya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) parpol yang paling intens berkomunikasi dengan dirinya.

Diketahui setelah keluar dari Gerindra saat ini Sandiaga Uno tidak tergabung partai politik manapun.

“Tadi ada Pak Amir Uskara dari PPP, banyak pembicaraan. PPP paling intens,” kata Sandiaga Uno ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).

Sandiaga juga mengungkapkan saat ini dirinya tengah mendengarkan masukan dari para ulama setelah dirinya keluar dari Gerindra.

“Masih dengarkan masukan dari para ulama,” lanjutannya.

Untuk langkah politiknya ke depan, Sandiaga Uno meski menegaskan dirinya tidak akan tergesa-gesa. Ia berjanji keputusannya akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Saya akan memberikan kepastian dalam beberapa minggu ke depan,” tegasnya.

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2023/05/12/elite-ppp-sebut-sandiaga-uno-masih-istikharah-setelah-hengkang-dari-gerindra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi menagih keseriusan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno berpindah partai.

Sebab hingga kini, Menparekraf RI itu masih belum kunjung masuk menjadi kader PPP.

Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, membantah pihaknya mengulur waktu agar Sandiaga Uno bisa masuk menjadi bagian PPP. Sebaliknya, Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu dinilai masih belum serius untuk hengkang ke PPP.

“Kita nggak pernah ngulur-ngulur. Kita sudah terbuka. Ya Pak Sandi-nya aja. Keseriusannya gabung ke PPP bener apa engga? kan gitu. Kemarin kan ke tempat lain juga kirim-kirim kode warna lain. Di PPP ya kirim warna kode lain,” ujar Awiek saat ditemui di KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).

Awiek pun meminta masyarakat yang menilai terkait manuver politik dari Sandiaga Uno. Sebab, partai berlambang kakbah itu telah terbuka menerima jika Sandiaga masuk menjadi kader partai.

“Tapi ya semua biar publik yang menilai. Dan kami PPP terbuka sepenuhnya, kalau beliau mau gabung silakan. Apalagi Pak Sandi tokoh hebat, tokoh nasional,” jelasnya.

Hingga saat ini, Awiek menyebutkan PPP memang kerap melakukan komunikasi secara informal dengan Sandiaga Uno. Di pertemuan ini, partainya memang tak bisa memaksa agar Eks Ketua HIPMI itu berbagung ke PPP.

“Tapi soal apakah gabung atau tidak, itu hak politik seseorang. Kan kita nggak bisa memaksa, misalkan ‘eh lu gabung dong ke saya, kalau nggak awas lu’ kan nggak mungkin. Ya semua kita serahkan ke Pak Sandi yang punya hak politik, kalau mau gabung ya monggo. PPP terbuka aja,” pungkasnya.

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2023/05/12/elite-ppp-tagih-keseriusan-sandiaga-uno-gabung-jadi-kader-partai

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut PAN bakal mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Orang yang akrab disapa Awiek itu menyebut sudah ada pembicaraan dengan petinggi PPP.

“Ya dengan PAN, sejumlah elite memang komunikasi, sebagian bilang ‘kayanya capres kita sama dengan ente’. Kayanya kan,” kata Awiek di Kantor KPU, Jumat (12/5).

Awiek enggan mengungkapkan nama elite PAN yang mengatakan demikian. Dia hanya menyebut orang yang dimaksud bukan kader biasa di PAN.

“Ada sejumlah petinggi di PAN bahkan pernah jadi pimpinan fraksi, gitu, kan, ngobrol sama saya ‘kita sama ini ayok’. Ya sudah, berarti mengkonfirmasi apa yang disampaikan teman-teman soal informasi tersebut,” ujarnya.

Meski begitu, Awiek menghormati jika PAN tidak mendukung Ganjar seperti PPP. Ia tak ingin PPP dianggap memaksa sesama koleganya di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Sekjen PAN Eddy Soeparno untuk mengonfirmasi hal tersebut. Namun yang bersangkutan belum merespons.

Terpisah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan komunikasi masih dilakukan secara intensif dengan rekan koalisi di KIB seperti Golkar dan PPP. Termasuk mengenai dukungan capres.

Dia juga menegaskan bahwa KIB masih solid meski Golkar tidak bersama PAN dan PPP mendaftarkan calegnya ke KPU pada hari ini.

“Mengenai koalisi, sekarang lagi proses. Memang saya tidak suka bicara dan tidak suka pertemuan-pertemuan yang dipublikasikan sampai waktunya jelas. Mudah-mudahan dua minggu ini saya kira sudah akan ada titik terang. KIB masih sama, solid,” kata Zulhas di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).

Senada dengan Zulhas, Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono juga menegaskan bahwa KIB tetap solid.

Dia menganggap Golkar tidak mendaftarkan caleg di hari yang sama karena ada urusan internal yang belum tuntas.

“Enggak ada masalah. Kalau Golkar belum mendaftarkan sesuai mekanisme internal Golkar, dan PPP karena sudah selesai, kita daftar terlebih dulu,” kata Mardiono.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hingga saat ini belum menyepakati capres yang akan diusung di Pilpres 2024. Koalisi yang terdiri dari Golkar, PPP dan PAN tersebut juga dianggap merenggang.

Pasalnya, Golkar menjalin komunikasi dengan Gerindra dan PKB yang sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bahkan sepakat dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk memotori pembentukan koalisi baru yang lebih besar.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230512190229-617-948960/ppp-klaim-pan-bakal-ikut-dukung-ganjar-pranowo-di-pilpres

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menanyakan keseriusan Sandiaga Uno bergabung ke partainya.

Hingga kini, menurutnya, belum ada kepastian Sandiaga akan bergabung dengan PPP.

“Ya, Pak Sandi aja. Keseriusannya mau gabung ke PPP benar apa enggak? Kan, gitu. Kemarin, kan, ke tempat lain juga kirim-kirim kode warna lain. Di PPP ya kirim warna kode lain,” kata Awiek di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (12/5).

Awiek menegaskan Sandiaga sampai saat ini belum resmi bergabung ke PPP. Ia membantah bila PPP memaksa hingga mengulur-ulur waktu terkait keputusan Sandiaga bergabung. Baginya, PPP selalu terbuka bila Sandiaga ingin bergabung nantinya.

“Beliau kan levelnya capres-cawapres kalau merujuk ke pemilu yang lalu. Ya, kalau sekarang mau jadi capres-cawapres, ya, monggo. Tapi kalau di caleg enggak ada, karena beliau belum jadi kader PPP,” kata dia.

Selain itu, Awiek mengaku sempat bertemu dengan Sandiaga pada pekan lalu. Ia mengatakan pertemuan itu ikut menyinggung terkait kabar akan bergabung dengan PPP.

Ia menilai keputusan bergabung PPP atau tidak nantinya merupakan hak politik Sandiaga. “Ya, beliau masih istikharah,” kata dia.

Sandiaga Uno sebelumnya pamit meninggalkan Partai Gerindra. Ia belakangan santer dikabarkan akan merapat ke PPP.

Namun, Sandiaga belum menentukan pilihannya. Dia menyebut rencana kepindahan partai merupakan keputusan yang berat. Sandiaga ingin istikharah selama 10 hari terakhir Ramadan sebelum mengambil keputusan.

“Insyaallah habis Lebaran sudah ada keputusan finalnya,” kata Sandiaga melalui keterangan tertulis, Kamis (13/4).

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230512182755-617-948941/ppp-pertanyakan-sandiaga-uno-serius-mau-gabung-atau-enggak