Jakarta – Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Achmad Baidowi menolak impor daging sapi dan kerbau. Pasalnya kebijakan tersebut bisa menghadirkan kerugian bagi masyarakat.
“Kebijakan impor daging kerbau dan sapi yang tetap digulirkan pemerintah, setidaknya mengabaikan dua hal yang bisa merugikan masyarakat dari aspek kesehatan dan usaha peternak,” kata Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2022). Dilansir dari laman finance.detik.com.
Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan hal itu dalam Seminar Fraksi PPP DPR RI dengan tema “Swasembada Daging Sapi: Realistis atau Utopis” yang digelar di Gedung Nusantara I DPR RI hari ini.
Awiek mengatakan seharusnya pemerintah menyerap daging sapi dan kerbau dari peternak dalam negeri. Sehingga peternak lokal bisa lebih diuntungkan.
Menurutnya, impor daging kerbau yang masuk ke Indonesia itu mengakibatkan tekanan kepada peternak sapi kecil di dalam negeri. Dengan masuknya daging itu, otomatis harga sapi menjadi lebih rendah.
“Tentu dengan impor daging sapi dan kerbau, peternak dalam negeri mengalami kerugian,” jelasnya.
Ia menyebutkan Indonesia mengimpor lebih banyak daging sapi pada 2021 dibanding tahun sebelumnya. Impor sapi tahun 2020-2021 naik 22,4%. Sementara pasokan dalam negeri 415.000 ton, impor 281.000 ton.
“Kalau ini diteruskan maka ketergantungan impor akan selalu tinggi dan nasib peternak tidak berkembang,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP Asep Ahmad Maosul Affandy mengatakan hal senada. Ia mengatakan kebijakan tersebut tidak mendukung peternak lokal. Hal itu bisa menyebabkan tidak kompetitifnya produk hewan lokal dibandingkan impor. Sehingga peternak lokal tidak merasakan hasil yang diharapkan.
“Sebab itu kami mendorong adanya sinergitas seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah konkrit dan komprehensif untuk mengatasi persoalan di bidang peternakan,” katanya.
Asep menjelaskan sektor peternakan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Sehingga sektor tersebut perlu meningkatkan produktivitas komoditas peternakan melalui penerapan teknologi yang lebih maju.
“Peternakan menjadi salah motor penggerak pembangunan khususnya di wilayah pedesaan. Sektor peternakan mampu mengambil peran dalam penyerapan lapangan pekerjaan di pedesaan, sebabnya perlu melakukan perbaikan tata kelola beternak dan teknologi peternakan secara menyeluruh,” tutupnya.