Saat ini PPP memiliki 19 kursi dari 575 kursi di DPR RI. Walaupun kursi terkecil, partai berlambang Kakbah ini masih dipercaya untuk menduduki kursi pimpinan komisi di DPR RI.
“Barusan kan sudah melakukan lobi-lobi, tapi kan hasilnya kita belum tahu. Ya, kita berharap besok sudah clear lah, persoalan ini, supaya tidak berlarut-larut lah,” ujar Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10).
Pria yang akrab disapa Awiek itu mengakui di periode 2014-2019, PPP tak mendapatkan posisi strategis apapun di AKD DPR. Hal ini disebabkan jatah pimpinan AKD dikuasai Koalisi Merah Putih. Sementara, setelah Pilpres 2014 berakhir, PPP memutuskan mendukung Jokowi-JK.
Namun demikian, Awiek mengatakan, saat ini situasi berbeda, sehingga PPP berharap pembagian AKD dilakukan secara proporsional.
“Sekarang kalau kita mau ngotot-ngototan, ya berbagi koalisi saja kan selesai. Cuma kan enggak boleh seperti itu. Kita tetap mengakomodir,” ujarnya sebagaimana dilansir dari kumparan.com.
Dia mengaku belum ada arahan khusus dari Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa soal komisi apa saja yang diincar di DPR. Untuk posisinya kelak, Awiek berharap nantinya bisa ditempatkan di Komisi VI DPR karena sesuai dengan fokusnya selama ini.
“Kalau diminta prioritas, ya saya mau di Komisi VI. Karena ingin, mengawasi ekonomi kerakyatan kita, UMKM itu. Supaya apa, kita kan di DPR itu, pengalamannya bertambah,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, penentuan pimpinan AKD akan dilakukan sesuai perolehan kursi di DPR RI. Pemikiran ini sesuai dengan UU MD3. Dengan begitu, PDIP sebagai peraih kursi terbanyak di DPR akan memegang jumlah pimpinan AKD terbanyak. Sementara PPP kemungkinan besar memiliki jatah terkecil.[]
