Jakarta – Dewan Majelis PPP menyurati Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah kepengurusan Plt Ketum Mardiono agar segera menggelar Muktamar pada tahun ini. Merespons itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan surat itu belum menjadi pembahasan di DPP.
“Terkait dengan surat ya kita nggak tahu ya. Saya sendiri belum pernah menerima surat itu, mungkin suratnya langsung ke plt ketua umum. Namun demikian surat itu tidak menjadi pembahasan di rapat pengurus harian maupun Rapimnas,” kata Awiek kepada wartawan, Selasa (18/6/2024).
Jubir PPP ini menjelaskan penentuan jadwal Muktamar dibicarakan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang kemudian direkomendasikan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Menurutnya, para pimpinan di tingkat daerah telah menginginkan Muktamar digelar pada 2025.
“Di Rapimnas itu memang mengarah rekomendasi untuk Mukernas nanti akan menetapkan jadwal Muktamar. Informasi yang beredar, yang disampaikan DPW-DPW berharap Muktamar-nya di 2025. Meskipun Rapimnas sendiri itu tidak punya kewenangan untuk menjadwalkan karena penjadwalannya itu di Mukernas, maka rekomendasi Rapimnas itu menjadi bahan dalam Mukernas nanti,” kata dia.
“Meskipun bukan forumnya tetapi rekomendasi di Rapimnas itu sifatnya mengikat. Ketika di Mukernas nanti tinggal dibacakan bahwa Muktamar 2025,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Dewan Majelis PPP menyurati DPP yang dipimpin Mardiono. Mereka meminta partai segera menggelar Muktamar pada tahun ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh usai Pemilu 2024.
Adapun surat itu tertanggal sejak 1 Mei 2024. Terdapat empat tanda tangan petinggi dewan majelis dibubuhkan dalam surat, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Rommy.
