Jakarta – Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan pihaknya tidak masalah jika Partai Demokrat bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dan mendapatkan jatah menteri. Kabar ini mencuat, setelah terjadi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Senin kemarin di Istana Bogor.
PPP, ditekankan Awiek, menyerahkan penuh terkait reshuffle kabinet bila memang benar kalau Partai Demokrat mendapat jatah menteri. Sebab reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
Diketahui, isu reshuffle kabinet kembali menguat setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Senin kemarin.
“Ya kalaupun mau, Demokrat mau, silahkan, dan Pak Jokowi butuh gitu,” kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
Menurut Awiek, PPP menghargai Presiden Jokowi yang punya hak prerogatif melakukan perombakan kabinet. Ditegaskannya, PPP tidak dalam posisi memaksa-maksakan Presiden Jokowi untuk reshuffle atau tidak.
“Sekali lagi soal reshuffle itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo sebagai user, saya kira tidak bisa maksa-maksa beliau, dan beliau bisa mengukur kebutuhan di mana untuk bisa merombak kabinetnya. Kalau PPP yang penting tidak mengurangi kursi PPP gitu kan,” imbuhnya
Lebih lanjut, Awiek mengatakan, biasanya menjelang akhir pemerintahan, jarang terjadi reshuffle kabinet kecuali kalau ada menteri yang terjerat kasus hukum.
Menurut dia, reshuffle kabinet kali bisa terjadi kalau ada menteri terjerat kasus hukum dan jika tidak ada, maka reshuffle kabinet hanya sebatas wacana.
“Kalau nggak ada yang bermasalah tentu biasanya menjelang setahun tidak ada reshuflle, kita liat sejarahnya, reshuflle di ujung tahun itu ketika menterinya ada masalah, mulai dari zaman Pak SBY, Pak Jokowi pun begitu ketika menterinya bermasalah, tiga bulan pun direshuffle, kalau tidak ada masalah ya tidak ada (reshuffle), landai-landai saja,” jelasnya.
