Serahkan DIM RUU Pemilu, PPP Antisipasi Capres Tunggal

JawaPos.com – Pengaturan pemilihan presiden (Pilpres) menjadi satu hal yang penting dibahas dalam RUU Pemilu. Selain keserentakan waktu sebagai amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pengaturan pilpres juga harus mengantisipasi munculnya calon presiden tunggal.

Kata Anggota Komisi II Fraksi PPP Achmad Baidowi, jika mengacu pada pelaksanaan pilkada serentak dalam dua gelombang, fenomena calon tunggal naik signifikan. “Fenomena ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada pilpres,” ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (10/1).

Kendati demikian dia menerangkan, jika pilpres hanya diikuti satu pasangan, proses pemungutan suara harus tetap dilakukan. Misalnya melawan kotak kosong dan kemenangan harus lebih dari 50 persen.

Merespon hal krusial tersebut, PPP lantas memasukkan pengaturan pilpres terkait calon tunggal ke dalam daftar inventaris masalah (DIM) yang akan diserahkan dalam minggu ini. “Dalam DIM, fraksi sudah mencantumkan kemungkinan munculnya pasangan capres tunggal,” ujar pria yang akrab disapa Awiek itu.

Selain itu, PPP mengusulkan syarat pengajuan pasangan capres adalah 25 persen kursi dan 30 persen suara hasil pemilu 2014. “Hal ini diperlukan untuk menghasilkan  koalisi pemerintahan yang kuat dalam konteks sistem presidensil,” pungkas anggota pansus RUU Pemilu itu. (dna/JPG)

PPP Usul RUU Pemilu Antisipasi Capres Tunggal

Jakarta – Anggota Pansus RUU Pemilu dari PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan salah satu pembahasan yang mungkin didiskusikan cukup serius dalam pembahasan RUU Pemilu adalah terkait pengaturan pemilihan presiden.

Dalam pekan ini, kata Awiek, jika tidak ada aral melintang, fraksi-fraksi akan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU pemilu.

“Salah satu pembahasan yang dimungkinkan untuk didiskusikan cukup serius adalah terkait pengaturan pilpres. Selain keserentakan waktu sebagai amanat dari putusan MK,pengaturan pilpres juga harus memgantisipasi munculnya capres tunggal,” ujar Awiek di Jakarta, Selasa (10/1).

Jika mengacu pada pelaksanaan pilkada serentak dalam dua gelombang, kata dia fenomena calon tunggal juga naik signifikan. Menurut dia, fenomena ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada pilpres.

“Karena itu, PPP dalam DIM fraksi sudah mencantumkan kemungkinan munculnya pasangan capres tunggal,” ungkap dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan jikapun pilpres hanya diikuti satu pasangan, proses pemungutan suara tetap dilakukan, misalnya melawan kotak kosong dan kemenangan harus lebih dari 50 persen.

“Selain itu, PPP mengusulkan syarat pengajuan pasangan capres adalah 25 persen kursi dan 30 persen suara hasil pemilu 2014. Hal ini diperlukan untuk menghasilkan koalisi pemerintahan yang kuat dalam konteks sistem presidensil,” pungkas dia.

 

Source : http://www.beritasatu.com/nasional/408579-ppp-usul-ruu-pemilu-antisipasi-capres-tunggal.html

Wasekjen PPP Senang, Persebaya Kembali Berstatus Anggota PSSI

RMOL. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ach. Baidowi menyambut gembira hasil Kongres Tahunan PSSI 2017 yang berlangsung di Bandung, Minggu (8/1).

Kegembiraan pria yang akrab disapa Awiek ini menyusul dipulihkannya kembali status Persebaya dalam keanggotaan PSSI.

Diketahui, hasil Kongres tahunan PSSI 2017 akhirnya memutuskan klub berjuluk ‘Bajul Ijo’ tersebut sudah bisa berlaga dari kasta Divisi Utama mulai tahun 2017.

“Kami menyambut gembira karena status Persebaya sudah dipulihkan kembali oleh PSSI,” ucap Awiek kepada rmoljakarta, Minggu (8/1).

Anggota Komisi II DPR RI ini menyebutkan, Persebaya merupakan salah satu klub legendaris pemasok pemain Timnas Indonesia.

Sejumlah pemain hebat Timnas seperti, Andik Virmansyah yang saat ini sudah mulai berkarir di salah satu Klub Malaysia dan Evan Dimas Darmono yang sukses membawa Timnas Indonesia U-19 menjuarai Kejuaraan Remaja U-19 AFF 2013 tersebut lahir dan dibesarkan di klub sepakbola yang berhome base di Kota Pahlawan ini.

“Karena selama ini, pembinaan di Persebaya cukup bagus dan kompetisi internal juga jalan,” imbuh legislator berlatarbelakang pesantren ini.
Seiring dengan dipulihkannya kembali status keanggotaan Persebaya oleh PSSI, Awiek berharap akan banyak menelurkan pemain-pemain Timnas yang handal.

“Saya harap nanti lahir pemain Timnas mengikuti jejak seniornya,” ujar pria yang saat ini jadi anggota Pansus RUU Pemilu ini.

Dikatakan Awiek, sebagai salah satu klub sepakbola legendaris, seharusnya PSSI menempatkan Persebaya untuk tampil di ISL bukan di Divisi Utama.
“Tapi kita hormati keputusan Kongres PSSI yang menempatlan persebaya di Divisi Utama,” Ujar dia.

“Dengan bermain d Divisi Utama, kita berharap Oersebaya lebih punya waktu untuk mempersiapkan tim yang kuat,” tukas Awiek. [has/zul]

Source: http://www.rmoljakarta.com/read/2017/01/08/39903/Wasekjen-PPP-Senang,-Persebaya-Kembali-Berstatus-Anggota-PSSI-

Spirit Pakansari

Achmad Baidowi

Secara tak terduga, timnas Indonesia mampu lolos dari kualifikasi grup A AFF Suzuki Cup 2016. Disebut tidak terduga karena Indonesia baru saja melewati sanksi FIFA yang berimbas pada larangan tampil di event internasional. Praktis timnas baru disiapkan dalam jangka tiga bulan, sebuah rentang waktu yang sangat mepet untuk mempersiapkan tim menghadapi kompetisi level tertinggi kawasan Asia Tenggara.

Namun, dalam perjalanannya Andik Virmansyah, dkk mampu membalikkan anggapan sebagai tim underdog. Timnas menjelma menjadi tim kuda hitam yang menakutkan.
Sempat tampil loyo di pertandingan pembuka grup A dengan digebuk Thailand 4-2 (2-0). Lambat laun, timnas mulai bergeliat dengan bermain imbang 2-2 (1-1) melawan tuan rumah Filipina, dan di laga pamungkas menjungkalkan Singapura 2-1 (1-0). Kemenangan tersebut menjadi tiket untuk lolos sebagai runner up mendampingi Thailand yang tampil nyaris tanpa cela.

Sistem home and away yang diberlakukan AFF pada fase semifinal dan final, menjadi keuntungan sendiri bagi Indonesia. Awalnya sempat khawatir karena tidak bisa bermain di hadapan 80.000 suporter yang biasa memadati Gelora Bung Karno. Namun. antusiasme publik tetap tinggi meskipun pertandingan dihelat di Stadion Pakansari, sport centre milik Pemkab Bogor dengan kapasitas 30.000 penonton. Tentu saja atmosfir dukungan jauh berbeda dengan bermain di GBK. Meski demikian, di luar stadion antusiasme suporter yang tidak kebagian tiket jumlahnya mencapai lebih separuh dari kapasitas stadion. Euforia di luar stadoin tak kalah meriah. Mereka tak menghiraukan kondisi luar stadion yang becek bercampur lumpur akibat belum rampungnya konstruksi taman. Kelompok-kelompok suporter seperti Bonekmania, Jakmania, Bobotoh, Pasopati, Aremania terlihat kompak mengenakan jersey timnas untuk memberikan dukungan langsung.

Pengorbanan suporter ini dibayar manis ketika pasukan Garuda mampu membungkam tim kuat Vietnam dengan skor 2-1 (1-1), Sabtu (3/12). Presiden Jokowi yang hadir langsung di stadion pun tampak kegirangan menyaksikan timnas unggul. Kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk mengantarkan Indonesia menuju final setelah ditahan imbang 2-2 (1-0) di Mỹ Đình National Stadium, Hanoi Vietnam, Rabu (7/12). Dengan demikian, Stadion Pakansari kembali menjadi homebase garuda ketika harus kembali bersua Thalinad di leg pertama final Piala AFF, Rabu (14/12). Antusiasme publik terhadap perjuangan timnas semakin besar. Mereka rela antre berdesak-desakan – bahkan ada yang pingsan –  untuk mendapatkan tiket di kantor Garnisun Jakarta Pusat.

Suporter yang tak kebagian rela merogoh kocek hingga tiga kali lipat untuk mendapatkan tiket dari para calo. Seperti pertandingan semifinal, antusiasme suporter untuk hadir langsung di Stadion Pakansari cukup tinggi. Mereka ingin menjadi saksi sejarah perjuangan timnas. Terlebih, PSSI menyiapkan layar lebar dan bakso gratis bagi suporter yang tidak kebagian tiket.

Di tengah cuaca gerimis, suporter tuan rumah terlihat lesu setelah tandukan Teerasil Dangda merobek jala Kurnia Miega. Penonton pun nyaris tanpa ekspresi meskipun tidak kehilangan semangat. Suara gemuruh Stadion Pakansari tinggal separuh. Penulis yang memilih menggunakan tiket ekonomi sangat merasakan lesunya suasana pada babak pertama. Sayup-sayup suara suporter Thailand mulai menggema, meskipun langsung hilang oleh terikan pendukung tuan rumah. Penulis sengaja mengambil slot tribun ekonomi karena ingin berbaur dengan suporter umum dan ingin menggugah kembali naluri suporter yang sudah lama vakum. 

Situasi berubah ketika Rizky Pora dan Hansamu Yama membuat timnas membalikkan keadaan degan skor 2-1. Riuh gemuruh suporter tak bisa dibendung, terompet bersahutan, drum band tak henti digebuk.  Sorak-sorai beradu dengan tepuk tangan seisi stadion. Kembang api pun dinyalakan hingga asapnya memenuhi Stadion Pakansari yang menyebabkan pandangan mata terganggu oleh kepulan asap. Di tribun barat daya sekitar 200 suporter Thailand terliat lesu, bahkan diam membisu. Tim underdog ternyata mampu membuat kejutan dengan menumbangkan gajah putih yang selama turnamen tampil nyaris tanpa kesalahan. 

Kondisi ini sebenarnya memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Bahwa, keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Semangat dan upaya keras akan mampu mengubah keadaan. Setidaknya, hal tersebut ditunjukkan oleh pasukan garuda yang dipimpin Boaz Salossa. Kerja keras tanpa lelah yang ditanamkan pelatih Alferd Riedl mampu membuahkan hasil maksimal.  Meskipun kita dalam dalam kondisi terjepit, namun dengan semangat tinggi mampu menemukan jalan keluar. Dalam al-Qur’an Allah berfirman “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” [Ar-Ra’d/13:11].

Merujuk pada firman tersebut, bahwa hanyalah kita yang mampu mengubah nasib sendiri dengan kerja keras dan semangat yang tinggi. Maka, dalam kondisi kebangsaan yang tengah diuji ini , kita tidak boleh berdiam diri dan hanya berpangku tangan, seolah pasrah pada keadaan. Begitupun menghadapi kondisi ekonomi yang mulai seret, rakyat Indonesia dituntut lebih kreatif untuk menciptakan peluang dan tidak hanya berpangku tangan. Karena dalam Hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan, “Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya.” (Imam al-Bukhâri (no. 1427) dan Muslim no.1053 (124).

Artinya kita lebih baik memberi daripada meminta. Nasib kita lebih ditentukan oleh diri kita sendiri bukan ditentukan orang lain. Di Stadion Pakansari kita semua ditunjukkan arti sebuah perjuangan berat untuk menggapai sukses. Selagi ada semangat dan kerja keras niscaya akan ada jalan keluar. Maka Spirit dari Stadion Pakansari, layak kita miliki.

*anggota Komisi II DPR/Fraksi PPP/pendukung timnas

PPP Optimistis Masuk 3 Besar di 2019

RMOL.Kamis, 5 Januari kemarin, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar tasyakuran dalam rangka merayakan Hari Lahirnya (Harlah) yang ke-44.

Mengusung tema ‘Mewujudkan Masyarakat Madani Dalam Bingkai NKRI’, Harlah partai berlambang ka’bah ini berlangsung spesial karena dirayakan hingga tingkat Pengurusan Anak Cabang (PAC) atau tingkat kecamatan di seluruh Indonesia.

“Kegiatan kemarin digelar secara nasional,” ucap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPP PPP, Ach. Baidowi dalam pesan teksnya yang diterima rmoljakarta, Sabtu (7/1).

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, eksistensi PPP sebagai Partai Politik (Parpol) tetap terjaga meski dinamika politik di tanah air terus mengalami perubahan.

Bahkan di usianya yang sudah matang ini, PPP menargetkan bisa masuk tiga besar partai peraih suara terbanyak pada perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019.

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, upaya untuk mengejar target menuju tiga besar dalam Pemilu 2019 tersebut sudah mulai digalakkan. Pergerakan organisasi PPP pun sudah diarahkan untuk mewujudkan target tersebut.

“Upaya mengejar target tiga besar yang ingin kita raih itu sudah mulai bergerak, tidak hanya jargon,” ujar legislator asal Madura ini.

Diakui Awiek, untuk bisa masuk tiga besar memang bukan hal yang mudah bagi PPP, mengingat peta persaingan politik yang begitu ketat ditambah dengan kondisi internal partai yang seperti sekarang ini.

Namun lanjut Awiek, PPP memiliki latar belakang yang membuatnya tetap optimis bisa lolos ke tiga besar.

“Dibilang mimpi kalau belum mengalami. Beda halnya kalau sudah mengalami, tinggal mencari langkah-langkah untuk mendapatkannya kembali,” jelas pria yang juga menjadi Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemilu tersebut.

Masih kata Awiek, untuk meraih target tersebut, PPP sudah mencanangkan trilogi kemenangan.

Trilogi pertama mempertahankan basis pemilih agar tetap loyal pada Pemilu serentak 2019.

Setidaknya suara pemilih loyal minimal sama dengan perolehan suara pada saat Pilkada 2014 lalu.

“Kami mempertahankan tradisi lama yang baik dan tradisi baru yang baik,” kata dia.

Sementara trilogi selanjutnya, PPP ingin kembali mengambil basis tradisi yang hilang.

“Misalnya pada masa lalu di Dapil Madura, PPP dapat 2 kursi. Sejak 2009 hanya 1 kursi. Nah bagaimana yang satu ini bisa kembali jadi dua,” terang pria yang berlatarbelakang pesantren tersebut.

Trilogi yang terakhir sambung Awiek, PPP ingin mengambil tradisi baru yang baik dengan menyasar pemilih pemula.

Dikatakan awiek, pada Pemilu 2014, setidaknya terdapat 40 jutaan pemilih pemula. Menurutnya, hal ini merupakan potensi yang harus didekati dan direkrut sehingga target tiga besar tersebut dapat menjadi realistis.

“Pemilih pemula ini sehari-hari dengan gadget, media sosial. Kita ambil saja fenomena om telolet om, anak kecil di kampung saya sudah bawa-bawa kertas minta telolet. Dahsyatnya medsos di situ. Ini yang harus kita ambil,” tukas Awiek.[has/dka]

http://www.rmoljakarta.com/read/2017/01/07/39831/PPP-Optimistis-Masuk-3-Besar-di-2019-

PPP: Politik Dinasti Rawan Korupsi

RMOL. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Wasekjen PPP) Ach Baidowi menilai politik dinasti yang berlangsung di sejumlah daerah hanya menjadi pemicu tindak pidana kurupsi.

Ia mengatakan, tertangkapnya Bupati Klaten, Jawa Tengah (Jateng) Sri Hartini melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) penyidik KPK semakin menguatkan tradisi politik dinasti ini rawan korupsi.

“Bahwa dinasti politik berkorelasi dengan perilaku koruptif,” jelas pria yang akrab disapa Awiek ini saat dihubungi rmoljakarta.com, Selasa (3/1).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengungkapkan, politik dinasti di Klaten ini terbilang unik dimana kekuasaan berada dalam dua keluarga yang saling bergantian menjabat bupati dan wakil bupati selama puluhan tahun.

Oligarki kekuasaan ini sambung Awiek menyebabkan lemahnya pengawasan publik yang memang seringkali dibonsai.

“Apa yang terjadi di Klaten hanyalah salah satu contoh saja,” imbuh dia.

Lebih lanjut Awiek mengatakan, DPR bersama pemerintah sebenarnya sudah mendesain sistem politik yang lebih terbuka dengan melarang pola politik dinasti.

“Namun larangan tersebut dibatalkan oleh MK. Padahal berdasarkan fakta yang ada politik dinasti ini berkorelasi dengan prilaku koruptif,” ujarnya.

Diketahui, sebelum dibatalkan MK, larangan politik dinasti ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.

Dalam Pasal 7 huruf r disebutkan, Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Penjelasan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” dalam UU tersebut adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.

“Kami menyayangkan adanya putusan MK tersebut tapi sebagai sebuah produk hukum ya kita harus hormati,” tukas legislator asal Madura ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Penyidik KPK menangkap tangan Tri Hartini karena kasus dugaan menerima suap mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah kabupaten Klaten, Jateng, Jumat 30 Desember 2016.

Selain itu,  KPK juga mengamankan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Suramlan yang diduga berperan sebagai pemberi suap.

Dari rumah dinas Sri Hartini, KPK mengamankan uang sekitar Rp 2 miliar dan pecahan mata uang asing US$ 5.700 dan SGD 2.035, selain juga catatan penerimaan uang.

Mendiang suami Sri Hartini, Haryanto Wibowo, pernah menjabat bupati Klaten pada periode 2005-2010, dan Sri Hartini sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil bupati Klaten, serta pernah menjadi ketua DPC PDIP Klaten periode 2006-2010 dan bendahara DPD PDIP Jawa Tengah periode 2010-2015. [has/dka]

 

Source : http://m.rmoljakarta.com/news.php?id=39557

PPP Keberatan Rencana Pemerintah Bentuk Panwaslu Permanen di Kabupaten/Kota

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) keberatan dengan rencana pemerintah membuat lembaga panwaslu permanen di kabupaten/kota.

Panwaslu permanen itu rencananya akan diatur dalam draft RUU Penyelenggara Pemilu.

“Kami belum melihat urgensi untuk mempermanenkan panwaslu kabupaten/kota,” kata Anggota Pansus RUU Pemilu dari PPP Achmad Baidowi melalui pesan singkat, Senin (2/1/2017).

Baidowi menuturkan fungsi panwaslu hanya dibutuhkan ketika pemilu maupun pilkada.

Sementara sepanjang hari di luar momen tersebut, nyaris tidak ada tugas yang berkaitan dengan panwaslu.

“Jika pun ada persoalan pemilu, bukankah sudah ada bawaslu provinsi yang sudah permanen. Selama hampir lima tahun dibentuk, Bawaslu provinsi pun tidak setiap hari,” kata Baidowi.

Selain itu, kata Baidowi, rencana mempermanenkan panwaslu hanyalah buang-buang anggaran.

Jika dihitung, jumlah kabupaten/kota se-Indonesia sebanyak 524 serta jumlah panwaslu tiap kabupaten/kota sebanyak 3 orang, maka dibutuhkan 1.572 personel yang digaji tiap bulan selama lima tahun tidak terputus.

“Belum lagi kantor sekretariat maupun honor pegawai yang tentu saja menyedot anggaran negara,” kata Anggota Komisi II DPR itu.

Source: http://m.tribunnews.com/nasional/2017/01/02/ppp-keberatan-rencana-pemerintah-bentuk-panwaslu-permanen-di-kabupatenkota