PPP: Politik Dinasti Rawan Korupsi

RMOL. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Wasekjen PPP) Ach Baidowi menilai politik dinasti yang berlangsung di sejumlah daerah hanya menjadi pemicu tindak pidana kurupsi.

Ia mengatakan, tertangkapnya Bupati Klaten, Jawa Tengah (Jateng) Sri Hartini melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) penyidik KPK semakin menguatkan tradisi politik dinasti ini rawan korupsi.

“Bahwa dinasti politik berkorelasi dengan perilaku koruptif,” jelas pria yang akrab disapa Awiek ini saat dihubungi rmoljakarta.com, Selasa (3/1).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengungkapkan, politik dinasti di Klaten ini terbilang unik dimana kekuasaan berada dalam dua keluarga yang saling bergantian menjabat bupati dan wakil bupati selama puluhan tahun.

Oligarki kekuasaan ini sambung Awiek menyebabkan lemahnya pengawasan publik yang memang seringkali dibonsai.

“Apa yang terjadi di Klaten hanyalah salah satu contoh saja,” imbuh dia.

Lebih lanjut Awiek mengatakan, DPR bersama pemerintah sebenarnya sudah mendesain sistem politik yang lebih terbuka dengan melarang pola politik dinasti.

“Namun larangan tersebut dibatalkan oleh MK. Padahal berdasarkan fakta yang ada politik dinasti ini berkorelasi dengan prilaku koruptif,” ujarnya.

Diketahui, sebelum dibatalkan MK, larangan politik dinasti ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.

Dalam Pasal 7 huruf r disebutkan, Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Penjelasan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” dalam UU tersebut adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.

“Kami menyayangkan adanya putusan MK tersebut tapi sebagai sebuah produk hukum ya kita harus hormati,” tukas legislator asal Madura ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Penyidik KPK menangkap tangan Tri Hartini karena kasus dugaan menerima suap mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah kabupaten Klaten, Jateng, Jumat 30 Desember 2016.

Selain itu,  KPK juga mengamankan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Suramlan yang diduga berperan sebagai pemberi suap.

Dari rumah dinas Sri Hartini, KPK mengamankan uang sekitar Rp 2 miliar dan pecahan mata uang asing US$ 5.700 dan SGD 2.035, selain juga catatan penerimaan uang.

Mendiang suami Sri Hartini, Haryanto Wibowo, pernah menjabat bupati Klaten pada periode 2005-2010, dan Sri Hartini sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil bupati Klaten, serta pernah menjadi ketua DPC PDIP Klaten periode 2006-2010 dan bendahara DPD PDIP Jawa Tengah periode 2010-2015. [has/dka]

 

Source : http://m.rmoljakarta.com/news.php?id=39557

PPP Keberatan Rencana Pemerintah Bentuk Panwaslu Permanen di Kabupaten/Kota

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) keberatan dengan rencana pemerintah membuat lembaga panwaslu permanen di kabupaten/kota.

Panwaslu permanen itu rencananya akan diatur dalam draft RUU Penyelenggara Pemilu.

“Kami belum melihat urgensi untuk mempermanenkan panwaslu kabupaten/kota,” kata Anggota Pansus RUU Pemilu dari PPP Achmad Baidowi melalui pesan singkat, Senin (2/1/2017).

Baidowi menuturkan fungsi panwaslu hanya dibutuhkan ketika pemilu maupun pilkada.

Sementara sepanjang hari di luar momen tersebut, nyaris tidak ada tugas yang berkaitan dengan panwaslu.

“Jika pun ada persoalan pemilu, bukankah sudah ada bawaslu provinsi yang sudah permanen. Selama hampir lima tahun dibentuk, Bawaslu provinsi pun tidak setiap hari,” kata Baidowi.

Selain itu, kata Baidowi, rencana mempermanenkan panwaslu hanyalah buang-buang anggaran.

Jika dihitung, jumlah kabupaten/kota se-Indonesia sebanyak 524 serta jumlah panwaslu tiap kabupaten/kota sebanyak 3 orang, maka dibutuhkan 1.572 personel yang digaji tiap bulan selama lima tahun tidak terputus.

“Belum lagi kantor sekretariat maupun honor pegawai yang tentu saja menyedot anggaran negara,” kata Anggota Komisi II DPR itu.

Source: http://m.tribunnews.com/nasional/2017/01/02/ppp-keberatan-rencana-pemerintah-bentuk-panwaslu-permanen-di-kabupatenkota

PPP berterima kasih karena Pemerintah pasang foto KH Idham Khalid di uang pecahan Rp5000

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Sekjen DPP PPP Ach Baidowi (Awiek) berterimakasih kepada Pemerintah yang telah mengabadikan pahlawan nasional KH. Idham Chalid pada uang pecahan Rp5.000.

“Hal itu menegaskan pembuktian dedikasi pak Idham terhadap NKRI. Pak Idham merupakan politisi yang paripurna. Pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR, Ketum PBNU dan Presiden PPP. Hal ini juga membuktikan bahwa politisi PPP, politisi santri juga mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih terbaik kepada bangsa. Perjuangannya akan menjadi sumber inspirasi bagi kader-kader PPP untuk selalu memberikan yang terbaik bagi NKRI.

“Atasnama DPP PPP, kami menyampaikan terimakasih yang setulusnya dan apresiasi yg tinggi atas upaya pemerintah mengabadikan foto Kh. Idham Kholid di lembar uang Rp 5.000,” pungkasnya. @dg

 

Sumber: http://www.lensaindonesia.com/2016/12/20/ppp-berterima-kasih-karena-pemerintah-pasang-foto-kh-idham-khalid-di-uang-pecahan-rp5000.html

Ini Solusi PPP Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan


JPNN.com | JAKARTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mencari formula agar kuota 30 keterwakilan perempuan di parlemen bisa tercapai dalam Pemilu 2019.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi mengatakan untuk memaksimalkan keterlibatan perempuan dalam parlemen, PPP mengusulkan agar kuota 30 persen calon legislatif di nomor urut 1 diberikan kepada perempuan.

“Ini sejalan dengan ketentuan afirmasi bagi perempuan yang sudah tertuang dalam UU parpol,” kata Awi, sapaan Baidowi di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (5/12).

Selain itu, kata Wasekjen DPP PPP tersebut, ketentuan ini sekaligus menyempurnakan UU Pemilu sebelumnya maupun PKPU yang mengatur susunan daftar caleg dengan komposisi sekurang-kurangnya satu perempuan di antara tiga caleg.

Untuk tahap awal, kewajiban menempatkan 30 persen perempuan dalam daftar caleg bisa dimulai untuk dapil DPR RI.

Dari 78 daerah pemilihan (Dapil) yang direncanakan pada Pemilu 2019, maka setidaknya 23 caleg perempuan ada di nomor urut satu di 23 dapil.

“Untuk merealisasikan gagasan tersebut, PPP berencana mengundang para aktivis politik perempuan, salah satu di antaranya yang tergabung dalam Maju Perempuan Indonesia (MPI) dan beberapa organisasi lainnya,” pungkas Anggota Komisi II DPR ini.(fat/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/12/05/485262/Ini-Solusi-PPP-Penuhi-Kuota-30-Persen-Caleg-Perempuan-

Ahmad Baidowi : Interest Politik Kuat, RUU Pemilu Bisa Molor

Jakarta, 21/11/2016 (indonesiadailynews.co) – Achmad Baidowi Anggota Pansus RUU Pemilu-dari Fraksi PPP mengatakan sesuai agenda hari Senin (21/11) direncanakan rapat perdana pansus RUU pemilu, setelah rencana semula Kamis (17/11) ditunda.

“Agenda pertama adalah pemilihan pimpinan pansus. mengacu pada UU 17/2014 tentang MD3 pasal 158 ayat (2) disebutkan bahwa pimpinan pansus terdiri dari (1) orang ketua dan paling banyak (3) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota pansus berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
maka dari itu, pemilihan pimpinan pansus harus simpel, cepat dan efektif dan tidak perlu tarik menarik politik yang alot,” terang politisi PPP dengan sapaan Awi ini dalam pernyataanya di Komplek Parlemen Senayan, Senin (121/11).

Hal tersebut di katakannya mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki pansus RUU pemilu terlebih satu kali rapat sudah tertunda.

“Karena, ada dua pola pemilihan pimpinan pansus. pertama, memberikan kursi pimpinan pansus kepada pemenang pemilu sesuai urutan kursi, dan untuk ketua dipilih oleh anggota pansus terhadap salah satu dari empat pimpinan tersebut. dengan model ini, maka PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat berpeluang besar menempati kursi pimpinan pansus. Pola kedua, sistem paket dengan memberikan kesempatan kepada semua parpol untuk membangun koalisi untuk posisi pimpinan pansus. sehingga unsur pimpinan pansus terjadi kolaborasi antara parpol besar dan parpol kecil. namun, pola ini cukup menyita waktu dan interest politiknya cukup kuat. dari dua pola tersebut yang paling mudah dan cepat adalah pola pertama,” terang Awi.

“Sementara untuk mengejar target penyelesaian RUU Pemilu pada Mei 2017 maka sebaiknya pembahasan dilakukan secara klaster isu. sehingga isu krusial langsung mendapatkan perhatian. Jika dilakukan pembahasan per pasal dan per ayat, dikhawatirkan pengesahan RUU molor dari target dan akan mengganggu tahapan pemilu,” pungkasnya.

http://indonesiadailynews.co/read/ahmad-baidowi–interest-politik-kuat-ruu-pemilu-bisa-molor

Achmad Baidowi : Belasan Pasal RUU Pemilu Krusial Perlu Disinkronkan

KANALINDONESIA.COM : Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menyatakan jika RUU Pemilu yang dibahas oleh DPR RI terdiri dari 500-an pasal, namun hanya 13 – 17 pasal yang krusial yang perlu disingkronkan. Diantara soal parpol pengusung Capres – cawapres, sistem pemilu, sengketa pemilu, parliamantery threshold (PT) antara 3,5 % hingga 7 %, penyelenggara Pemilu, dan keterwakilan perempuan. Khusus untuk parpol pengusung Capres merujuk ke hasil Pemilu 2014.
“Hanya saja Capres – Cawapres itu sesuai dengan Pasal 6 (1 dan 2) UUD NRI 1945, bahwa harus warga negara Indonesia (WNI) aseli. Bukan warga naturalisasi dan apalagi asing,” tegas Wasekjen DPP PPP itu dalam forum legislasi ‘Polemik RUU Pemilu Serentak 2019’ bersama mantan Komisioner KPU Dr. Chusnul Mar’iyah, dan pakar hokum tata negara Margarito Kamis, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Karena itu kata Baidowi, tidak mungkin warga asing juga naturalisasi akan menjadi Capres – Cawapres, dengan hanya menjadi WNI dan mempunyai modal yang besar. Lalu, haruskah yang menjadi Capres dan Cagub misalnya kader parpol?

“Parpol itu terbuka dan fungsinya antara lain merekrut kader dari luar partai yang potensial sejalan dengan perkembangan demokrasi saat ini. Dimana figur yang berpotensi, mampu, dan berkapasitas menjadi pemimpin dan diterima rakyat, maka parpol bisa merekrut, dan itu tidak bertentangan dengan fungsi dan tujuan parpol sendiri,” ujarnya.

Tapi, kata Margarito, parpol yang sah mengikuti pemilu, maka berhak mengusung Capres, karena sudah sah menjadi peserta pemilu. “Saya tidak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga kalau ada 10 parpol atau berkoalisi, maka 10 parpol itu berhak mengusung Capres sendiri-sendiri. Maka, kalau ada parpol baru dilarang mengusung Capres, maka pemilu itu cacat konstitusi, maka suka tidak suka parpol baru berhak mengusung Capres,” tambahnya.

Hanya saja Margarito mempredikasi Pemilu serentak 2019 itu kalau tetap berlangsung akan rumit, khususnya mengenai teknis penghitungan suara antara caleg, capres, dan cawapres. Belum lagi dengan sistem tertutup, terbuka terbatas, atau terbuka murni. “Pilpres dipastikan dua putaran, karena tidak mungkin akan capres yang langsung mendapat suara 50 % plus satu. Juga tak mungkin dengan parpol yang mendapat suara terbanyak, otomatis suara capresnya terbanyak? Belum tentu,” kata Margarito.

Karena itu dengan Pemilu serentak itu menurut Margarito, harus memastikan system perolehan suaranya. Baik terkait caleg, parpol, dan capres. “Kalau tidak, maka Pemilu serentak ini akan semrawut, rumit, banyak masalah, belum lagi menangani sengketa pemilu; apakah ke MK, MA, Bawaslu, atau PTUN,” jelasnya.

Margarito menegaskan di Pemulu serentak 2019 nanti tak boleh ada pasangan capres tunggal, dan juga capres independen. “UU Pemilu jangan sampai membenarkan capres tunggal dan capres independen. Kalau pada 20 Oktober 2019 belum ada capres terpilih, maka harus ada aturan memberi kewenangan kepada MPR RI (darurat) untuk mereview keputusan MK yang melampaui kewenangan konstitusi itu. Nanti, MPR yang harus putuskan,” pungkasnya.

Sementara itu Chusnul Mar’iyah menilai jika Pemilu serentak ini menjadi tantangan parpol, yaitu capres – cawapres seperti apa yang bisa mempengaruhi suara parpol? “Apakah kader yang juga bandar, bandar, atau parpol juga menjadi bandar? Ini yang sulit. Belum lagi problem money politics, sengketa hasil pemilu. Pileg saja rumit, apalagi digabung dengan Pilpres,” tambah pengajar FISIP UI ini.

Karena itu dia mengusulkan PT itu 5 % agar sejak awal Parpol sudah bisa berkoaliasi. Lalu, penyelenggara pemilu (KPU) kata Chusnul, jangan sampai cara pandang pemerintah, DPR dan KPU sendiri siklus pemilu ini sebagai proyek sehingga penganggarannya sangat besar, sampai Rp 21 triliun. Karena itu memilih komisioner KPU pusat daerah itu harus benar-benar berkualitas dan professional, agar siap menggelar pemilu.

“Bahwa KPU dan parpol harus diperkuat, sehingga tidak perlu lagi membiayai parpol untuk membayar kadernya sebagai pengawas pemilu. KPU dan Bawaslu pun tidak perlu lagi membayar pengawas dan petugas lainnya di luar KPU,” ujarnya.

Sekarang ini kata Chusnul, Presiden dan Wapres-nya pedagang, menteri pedagang, dan 68 % anggota dan pimpinan DPR RI juga pedagang.

“Jadi, dengan KPU dan parpol yang lemah, maka bisa dususupi bandar dalam setiap siklus pemilu, dan membahayakan demokrasi serta mengancam kedaulatan bangsa ini. Untuk itu, dulu di KPU taka da satu pun tenaga asing terlibat pemilu temasuk di IT KPU,” pungkasnya.(ZAL)

Achmad Baidowi : Belasan Pasal RUU Pemilu Krusial Perlu Disinkronkan