RM.id Rakyat Merdeka – Setelah keluar dari Koalisi Perubahan, Partai Demokrat mesra dengan pemerintahan Jokowi. Hal itu terlihat dari sikap Partai Demokrat yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024.
Kedekatan itu semakin terlihat ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Jokowi. Pasca kedekatan itu, banyak spekulasi jika Demokrat bakal mendapatkan kursi di kabinet.
Prediksi itu dikuatkan pernyataan Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said mengaku, mendengar sekilas jika Demokrat dapat jatah kursi menteri.
“Selentingan itu saya dengar. Namun, apakah itu sesuatu yang pasti, tentu Pak Jokowi dan Pak SBY yang persis mengetahuinya. Biarlah urusan pergantian menteri sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Jokowi. Kita junjung tinggi konstitusi yang menegaskan, kita menganut prinsip presidensial; Presiden memiliki wewenang penuh menentukan kabinetnya,” kata Said, Rabu (4/10).
Said memandang, pertemuan Jokowi dan SBY sebagai pertemuan antara pemimpin bangsa. Kata dia, apabila Jokowi menawari perwakilan Demokrat di jajaran kabinet, PDIP akan menghormatinya.
“Kalaupun pada akhirnya Presiden Jokowi mengakomodir perwakilan Partai Demokrat ke dalam kabinet, sepenuhnya kami menghormati keputusan itu,” kata Said.
Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi. “Itu hak prerogatif Presiden. Jadi, tergantung Presiden. Kita tidak boleh mencampuri,” ujarnya.
Apakah partai koalisi pemerintahan sreg jika Demokrat bergabung? Berikut wawancara dengan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengenai hal ini.
Kabar yang beredar, Partai Demokrat akan bergabung ke kabinet. Bagaimana respons PPP sebagai partai koalisi Pemerintah?
Penentuan anggota kabinet, merupakan hak prerogatif Presiden. PPP taat konstitusi dan menghormati hak prerogatif yang telah diamanatkan konstitusi dan perundang-undangan.
PPP tidak masalah?
PPP tidak dalam konteks memaksa atau mendesak. Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.
Kalau Demokrat bergabung, berarti yang tersisa sebagai partai oposisi hanya PKS?
Iya, jika Demokrat bergabung, berarti tinggal PKS yang berada di luar pemerintahan.
Apakah kualitas demokrasi akan menurun jika hanya PKS sebagai partai oposisi?
Bermasalah atau tidak, namanya prerogatif Presiden, ya boleh-boleh saja. Kalau tinggal PKS sendiri, ya terserah saja.
Jika demikian, PPP tidak mempermasalahkan kalau Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri?
Tidak ada masalah, itu merupakan hak prerogatif Presiden. Mau gabung atau tidak, itu urusan Presiden. Bukan urusan partai politik.
Setidaknya, apa harapan Anda?
Yang terpenting adalah, bagaimana pemerintahan ini tetap berjalan dengan baik, dan program yang pro rakyat bisa terlaksana.
