TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Untuk mengantisipasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pamekasan sesuai dengan peruntukannya, Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan DPR RI melakukan sosialisasi kebijakan energi, Sabtu (15/6/2024).
Sosialisasi ini digelar di Hotel Azana, Pamekasan, dengan nara sumber Achmad Baidowi, anggota DPR RI, Wahyudi Anas, Komite BPH Migas dan perwakilan dari Patra Niaga.
“Sosialisasi yang kami lakukan ini, sebagai bentuk sinergi antara kami dengan BPH Migas untuk memastikan distribusi BBM di Pamekasan berjalan sesuai dengan perundang-undangan,” ujar Achmad Baidowi, kepada SURYA, yang ditemui sesuai acara.
Menurut Awiek, panggilan Achmad Baidowi, Bakal Calon Bupati (Bacabup) Pamekasan 2024 ini, untuk BBM non subsidi hendaknya penyalurannya juga sesuai peruntukannya. Yakni, BBM industri disalurkan ke industri. Sedangkan BBM bersubsidi disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar sesuai dengan kriteria, seperti masyarakat tidak mampu yang memang membutuhkan BBM.
Sehingga tegas Awiek, jangan sampai pelaku usaha berskala besar memanfaatkan kuota BBM bersubsidi digunakan untuk kebutuhan industri.
Seperti yang terjadi di beberapa daerah yang menjadi temuan hukum. Modus operandinya, memanipulasi penyaluran BBM. Mereka membeli BBM bersubsidi untuk kegiatan industri. Dan ini jelas tidak boleh.
“Berdasarkan data dan analis BPH Migas, sampai Mei 2024 ini, di Pamekasan belum ditemukan adanya penyimpangan pendistribusian BBM yang melanggar hukum, menyangkut pendistribusian gas kepada masyarakat,” papar Awiek, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Diungkapkan, untuk penyaluran BBM jenis tertentu maupun BBM penugasan khusus di Pamekasan, sampai Mei 2024 ini sudah melampaui pada angka 35 persen penyalurannya dari kuota yang tersedia. Dan ia berharap nanti bisa terserap 100 persen dan tidak terjadi penyalahgunaan. Sehingga masyarakat paham dan mengerti, kenapa sampai terjadi terjadi kelangkaan BBM dan apa sumber masalahnya.
Disinggung mengenai keluhan masyarakat, mengenai adanya langkanya LPG 3 kg dan harganya kini merangkak naik, Awiek menyatakan, karena di Pamekasan belum ada jaringan pipa gas di perkotaan. Untuk mencari solusi, akan menjajaki dengan BPH Migas. Karena sesuatu yang bisa dilakukan di akses perkotaan menyangkut saluran pipa gas, di kota-kota lain bisa dan kenapa di Pamekasan tidak bisa.
“Bila ini dilakukan, setidaknya bisa mengurangi ketergantungan distribusi terhadap tabung gas 3 kg. Di beberapa kota besar, saluran pipa gas sudah dilakukan dan terjadi penghematan yang luar biasa,” pungkas Awiek.
Sementara dalam acara yang dihadiri ratusan dari kalangan sopir, nelayan, pelaku usaha dan warga, maka sebagai bentuk bukti adanya kedekatan BPH Migas dengan masyarakat, BPH Migas memberikan sejumlah voucer belanja kepada undangan tanpa diundi. Voucer ini diberikan, cukup dengan menjawab beberapa pertanyaan menyangkut BBM di Pamekasan dan diberikan pula kepada undangan yang tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi hotel, tempat acara berlangsung
