Selamat Datang di Website Resmi Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Wakil Ketua Baleg DPR RI Ketua PP GMPI |

Ikuti Media Sosial:

Baleg Setuju Draf Revisi UU Keimigrasian Jadi RUU Inisiatif DPR

Jakarta – Badan Legislatif (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi RUU usul inisiatif DPR. Baleg menyetujui pengubahan sejumlah pasal.

 

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Baleg DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024). Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menyampaikan ada enam muatan RUU Perubahan Keimigrasian yang diputuskan secara musyawarah mufakat.

 

“Panja berpendapat bahwa RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI,” kata Awiek.

 

RUU Keimigrasian menjadi RUU inisiatif DPR usai mendengarkan pandangan dari sembilan fraksi. Draf RUU itu kemudian akan diserahkan ke pemerintah untuk dibahas bersama.

 

“Setelah mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami minta persetujuan rapat. Apakah penyusunan RUU dapat kita setujui?” tanya Awiek.

 

Peserta rapat pun menyetujuinya. Awiek lalu mengetok palu untuk mengesahkan kesepakatan.

 

Materi muatan perubahan RUU Keimigrasian itu terdiri dari enam angka perubahan. Di antaranya perubahan ketentuan huruf b ayat 1 pasal 16. Perubahan ketentuan ayat 3 pasal 64. Perubahan ketentuan ayat 1 pasal 97. Perubahan ketentuan ayat 1 pasal 102. Perubahan ketentuan pasal 103. Perubahan ketentuan Pasal 137 dan penambahan satu angka dalam Pasal II RUU terkait tugas pemantauan dan peninjauan atas UU Keimigrasian.

Baca Juga:  Ketua DPP PPP: Sulit Keluar dari Koalisi Pengusung Ganjar

 

Perubahan itu disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 64/PUU-IX/2011. Dalam putusan itu, memutuskan frasa ‘penyelidikan’ dan frasa ‘setiap kali’ dalam Pasal 16 ayat 1 serta Pasal 97 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

 

Awiek mengatakan perubahan juga dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan nyata dan mendesak dalam implementasi fungsi pelaksanaan Keimigrasian. Menurutnya, hal itu memerlukan anggaran yang relatif sangat besar dan tidak lagi dapat bergantung pada APBN.

 

“DPR RI memandang perlu untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana terapannya diterapkan pada berbagai sektor lain,” jelas dia.

 

“Di antaranya misalnya dengan melibatkan peran pihak swasta melalui kerja sama pemerintah dan dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, penugasan kepada BUMN, ataupun alternatif pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana praktik lazim dan banyak berlaku dalam peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

 

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7343432/baleg-setuju-draf-revisi-uu-keimigrasian-jadi-ruu-inisiatif-dpr

Berita Terbaru

Terpopuler

© 2016 - 2023 | achbaidowi.com