SUARA INDONESIA, PAMEKASAN – Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) bersama DPR RI menggelar sosialisasi kebijakan energi.
Acara yang fokus pada pengaturan hilir migas tersebut, berlangsung di Hotel Azana, Pamekasan, Sabtu (15/6/2024).
Hadir dalam acara tersebut narasumber Achmad Baidowi, anggota DPR RI; Wahyudi Anas, Komite BPH Migas; dan perwakilan dari Patra Niaga.
Achmad Baidowi mengatakan, kegiatan tersebut untuk mengantisipasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pamekasan agar sesuai dengan peruntukannya.
“Sosialisasi ini adalah bentuk sinergi antara kami dengan BPH Migas untuk memastikan distribusi BBM di Pamekasan sesuai dengan peraturan,” ujar Achmad Baidowi.
Menurutnya, BBM bersubsidi harus disalurkan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria, seperti masyarakat kurang mampu yang membutuhkan BBM.
“Penyaluran BBM non-subsidi ini harus sesuai peruntukannya, yaitu BBM industri disalurkan ke industri.“ kata Achmad Baidowi, yang akrab dipanggil kak Awiek,
Awiek menegaskan, jangan sampai pelaku usaha berskala besar memanfaatkan kuota BBM bersubsidi untuk kebutuhan industri.
Seperti yang telah terjadi di beberapa daerah yang terungkap sebagai kasus hukum, di mana terjadi manipulasi penyaluran BBM. Mereka membeli BBM bersubsidi untuk kegiatan industri, yang jelas tidak diperbolehkan.
“Berdasarkan data dan analisis BPH Migas, hingga Mei 2024, di Pamekasan belum ditemukan adanya penyimpangan hukum terkait pendistribusian gas kepada masyarakat,” papar Awiek.
Dijelaskan bahwa penyaluran BBM jenis tertentu maupun BBM penugasan khusus di Pamekasan, hingga Mei 2024 telah mencapai 35 persen dari kuota yang tersedia.
Ia berharap penyerapan bisa mencapai 100 persen tanpa penyalahgunaan, sehingga masyarakat memahami penyebab kelangkaan BBM dan akar masalahnya.
Mengenai keluhan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kg dan kenaikan harganya, Awiek menjelaskan bahwa di Pamekasan belum tersedia jaringan pipa gas di perkotaan.
Untuk mencari solusi, akan dijajaki kerja sama dengan BPH Migas. Pasalnya, di kota-kota lain akses pipa gas sudah tersedia dan tidak ada alasan mengapa hal serupa tidak dapat dilakukan di Pamekasan.
“Jika jaringan pipa gas ini terwujud, setidaknya bisa mengurangi ketergantungan pada distribusi tabung gas 3 kg. Di beberapa kota besar, saluran pipa gas telah diterapkan dan hasilnya menunjukkan penghematan yang signifikan,” pungkas Awiek.
Selanjutnya, acara tersebut dengan memberikan sejumlah voucher belanja kepada undangan tanpa diundi, hal itu sebagai bukti kedekatan BPH Migas dengan masyarakat.
Para undangan hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan mengenai BBM di Pamekasan, terutama bagi mereka yang datang dari lokasi yang cukup jauh dari hotel. (*)
