RMOLJABAR Desakan pembentukan pansus tambang terhadap Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia terkait permasalahan izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) kembali datang. Kali ini berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi menilai, Panja ataupun Pansus ini penting dibentuk supaya dugaan itu bisa terkuak kebenarannya. Hal tersebut penting karena untuk menjaga nama baik lembaga bila memang informasi itu tidak benar.
Kemudian, legislatif berkewajiban melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif yang menyeret nama Menteri Investasi/BPKM yang diduga melakukan penyimpangan kewenangan.
“Kementerian Investasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kondusivitas iklim usaha di Indonesia. Jangan sampai ada kementerian disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu,” kata Baidowi seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/3).
Oleh karenanya, Baidowi memandang rumor ini merupakan persoalan serius. Sehingga dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencabutan dan pengaktifan kembali IUP serta HGU oleh Bahlil Lahadalia harus segera ditindaklanjuti.
“Ini perlu ditindaklanjuti Komisi VI DPR RI dengan membentuk Panja untuk menyelidiki masalah tersebut,” tandasnya.
SUMBER: https://www.rmoljabar.id/biar-terkuak-ppp-nilai-pansus-tambang-menteri-bahlil-harus-dibentuk
