REPUBLIKMERDEKA Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setuju pemberian penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp44 triliun. Namun, mereka menilai BUMN yang bermasalah tak layak mendapatkannya.
“Terkait pengajuan PMN 2025, kita dalam beberapa hari terakhir ini, sebenarnya kita enggak tega gitu, kalau menurut penilaian kami BUMN yang bermasalah selayaknya tidak mendapatkan PMN,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi dalam rapat kerja kesimpulan pemberian PMN kepada BUMN, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (10/7).
Menurutnya, PMN perlu diberikan kepada seluruh BUMN, termasuk yang bermasalah, agar keberlangsungan BUMN itu sendiri.
“Demi keberlangsungan BUMN itu sendiri dan ekonomi maka fraksi PPP dapat menerima,” katanya.
PPP melihat bahwa dalam struktur penggunaan PMN di tahun 2025 mengalami perubahan, lantaran pada sebelumnya 89 persen banyak digunakan untuk penugasan, tapi hanya 69 persen yang penugasan, 27 persen untuk pengembangan usaha dan restrukturisasi sebesar 4 persen.
Oleh sebab itu, PPP memandang bahwa PMN setuju diberikan kepada perusahaan pelat merah termasuk yang bermasalah.
“Jadi, layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki perusahaan maka dari itu fraksi PPP setuju terhadap pengajuan PMN yang dajukan kementerian BUMN utuk diprosses sesuai ketentuan perundang-undang,” tutupnya.
