Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi prediksi dari Ketua KPU RI, Hasyim Asyari yang menyebutkan usaha PPP untuk lolos tampaknya tak tercapai. Ini merupakan respons atas sejumlah putusan MK dalam gugatan sengketa Pileg.
Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan tetap akan menunggu seluruh gugatan disidangkan dan mencapai pada keputusan. Setelah itu, apa pun hasilnya harus dihormati.
“Tentu kami tunggu putusan MK ya. Pastinya kami menghormati putusan MK karena bersifat final dan mengikat,” ujar Awiek saat dihubungi, Rabu (22/5).
Meski begitu, Awiek menyayangkan sikap hakim MK yang tidak melanjutkan gugatan PPP. Padahal, bukti dan permohonan sudah semaksimal mungkin dihadirkan.
“Padahal pada persidangan awal sudah kami tambahkan alat-alat bukti untuk PPP dan majelis hakim mengesahkan alat-alat bukti tersebut,” ucap Awiek.
Menurutnya, alat bukti yang diberikan tidak akan berarti apabila hakim konstitusi hanya berfokus pada pokok permohonan saja, tidak mempertimbangkan dengan alat bukti yang diserahkan.
“Hanya saja bukti-bukti itu tidak berarti ketika hakim MK hanya berpatokan pada permohonan. Sementara tambahan alat bukti yang disahkan sendiri oleh majelis tidak dijadikan sebagai pertimbangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari memprediksi PPP tidak akan lolos Parlemen dari jalur gugatan hasil Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Ia menyebut, dari sidang pembacaan putusan dismissal sengketa Pileg 2024 pada Selasa (21/5), mayoritas Hakim MK menolak gugatan PPP.
“Perkara PPP untuk DPR RI sengketa hasil pemilu DPR RI di beberapa perkara berhenti sampai di sini, tidak dilanjutkan kepada pemeriksaan pembuktian,” kata Hasyim kepada wartawan usai sidang putusan dismissal di MK, Jakarta, Selasa (21/5).
Hasyim mengungkapkan salah satu perkara yang ditolak adalah gugatan PPP di Jabar. Menurutnya, dengan ditolaknya beberapa gugatan itu membuat peluang PPP lolos Parlemen semakin kecil.
“Di antaranya yang paling menonjol di Jawa Barat tadi itu ada 19 kabupaten/kota di Jawa Barat dan oleh Mahkamah dinyatakan tidak memenuhi seingat saya tadi ya tidak bisa lanjut ke pemeriksaan pembuktian,” ujarnya.
“Sehingga konsekuensinya ikhtiar dari PPP melalui jalur MK untuk mencapai perolehan suara minimal batas untuk parliamentary threshold 4 persen rupa-rupanya tidak dapat tercapai
karena putusan dismissal menyatakan sejumlah perkara PPP tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian,” imbuhnya.
Suara PPP
Sejauh ini, MK tidak menerima gugatan PPP yang diajukan di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Lampung, dan Banten.
Dalam Keputusan KPU nomor 360 Tahun 2024, PPP meraih 5.878.777 dari suara sah atau setara 3,87% yang tidak lolos ambang batas parlemen.
Hasil tersebut digugat ke MK. Dalam gugatannya, PPP mengajukan 24 perkara hasil Pileg 2024.
