JAKARTA – Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi mengklarifikasi terkait anggota DPR menolak pindah ke IKN di Kaltim.
Menurutnya, sejatinya DPR tetap akan pindah le IKN mengikuti aturan yang telah disepakati bersama.
“Klarifikasi kita tetap akan pindah kesana IKN,” kata Baidowi kepada wartawan dikutip, Rabu (20/3/2024).
Baidowi menuturkan, ada syarat bila anggota DPR pindah ke IKN yaitu, sarana dan prasaran harus sudah rampung dibangun.
Salah satu prasarana yang dimaksudnya, adalah kantor DPR dan rumah dinas anggota.
“Kalau sarana prasarana (sarpras) sudah dibangun minimal sarpras DPR buat ngantor. Ya baru pindah,” tuturnya.
Sebelumnya, Achmad Baidowi mengatakan, anggota DPR tak mau buru- buru pindah ke IKN.
Alasan, karena ingin Daerah Khusus Jakarta menjadi kota legislatif dalam RUU DKJ yang kini tinggal menunggu pengesahan dari DPR dan pemerintah.
“Bukan tak mau pindah tapi lebih menjaga kesinambungan dan kesejarahan Jakarta sebagai ibu kota,” kata Achmad Baidowi di DPR, Senin (18/3/ 2024).
“Jadi diberikan ketentuan DPR dapat menjalankan tugasnya di DKJ, jadi bukan berarti tidak pindah. Namun keputusan sudah dibuat [DPR pindah ke IKN],” tuturnya.
