JAKARTA, KOMPAS TV – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengaku tak mempermasalahkan bila nanti kadernya tak menjadi menteri dalam kabinet Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pria yang karib disapa Awiek itu menyebut, hingga saat ini tak ada pembicaraan dari Prabowo untuk mengajak kader partai berlambang Kabah itu menjadi pembantunya di pemerintahan mendatang.
“Sampai hari ini tidak ada pembahasan terkait dengan slot ataupun pos-pos tertentu untuk Partai Persatuan Pembangunan,” kata Awiek di gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
“Ya nggak masalah (enggak dapat kursi menteri), tapi teman-teman silakan saja dicermati tanggal 20 Oktober atau 21 Oktober yang akan datang,” imbuhnya.
Menurut dia, penentuan sosok menteri dan jumlah kementerian itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.
“Ya soal angka sekali lagi itu terserah Presiden. Angka 44, 54 kita juga nggak tahu, karena cuma hanya mendengar dari media. Tapi yang jelas payung hukumnya itu sudah ada hari ini,” katanya.
Namun, ia mengingatkan agar penambahan jumlah kementerian juga memperhatikan aspek efektivitas.
“Salah satunya ya pemerintahnya berjalan efektif. Seperti tidak tumpang tindih itu tupoksinya. Jadi kalau sudah ada kementerian yang satu, jangan lagi bikin kementerian yang lain,” kata dia.
Meski begitu, dia menyampaikan terima kasih jika nantinya PPP diberi kursi menteri.
“Soal kemudian Pak Prabowo memberikan slot kabinet kepada PPP, ya kami berterima kasih,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembahasan komposisi kabinet pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih terus berlangsung.
Dasco memprediksi penyusunan jajaran pembantu presiden itu akan selesai jelang pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024.
“Masih terus pembahasan dan akan finalisasi, mungkin ya 7 hari sebelum pelantikan baru final,” kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
