Jakarta: Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengungkap kegiatan buka puasa bersama merupakan bentuk silahturahmi yang biasa dilakukan saat ramadan. Dia menilai arahan pelarangan buka puasa bersama untuk pejabat negara tidak relevan.
“Adanya surat edaran tersebut jangan sampai dianggap menghalangi acara-acara berkaitan dengan umat Islam. Karena itulah PPP berharap kegiatan buka bersama tidak dilarang,” ucap dia, Jumat, 24 Maret 2023.
Menurut dia, kebijakan tersebut bisa diterapkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan penerbitan surat tersebut dilakukan pada ramadan tahun ini karena alasan covid menjadi tidak tepat.
“Mengingat kegiatan mengumpulkan massa dalam jumlah besar sudah sering terjadi, bahkan perhelatan konser musik dengan puluhan ribu penonton sering dilakukan. Apakah hal itu tidak memicu penyebaran covid yang hari ini skalanya dari pandemi menjadi endemi,” ungkap dia.
Jika alasan pemerintah adalah penghematan anggaran negara, kata dia, maka tinggal diberlakukan larangan penggunaan anggaran kedinasan untuk kegiatan buka puasa bersama. Berbeda jika menggunakan dana pribadi.
“Bahwa secara prinsip buka puasa diperbolehkan asalkan memakai dana pribadi,” ujar dia.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat larangan buka puasa bersama bagi penjabat dan pegawai pemerintah. Arahan agar pejabat meniadakan buka puasa bersama tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.
Sumber: https://www.medcom.id/nasional/politik/dN6wrpab-ketua-dpp-ppp-sebut-larangan-buka-puasa-bersama-untuk-pejabat-negara-tidak-tepat
