Selamat Datang di Website Resmi Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Wakil Ketua Baleg DPR RI Ketua PP GMPI |

Ikuti Media Sosial:

Libur Karyawan di Perppu Ciptaker Sama dengan UU, Minimal 1 Hari Seminggu

Jakarta – Perppu Nomor 1/2022 tentang Cipta Kerja ditandatangani dan serta-merta langsung berlaku. Salah satu yang diatur adalah kluster ketenagakerjaan, di antaranya mengatur soal hari libur karyawan. Aturan soal libur karyawan yang ada di Perppu tidak berubah dengan yang sudah tercantum di UU Cipta Kerja.

“Pengusaha wajib memberi a. waktu istirahat dan b. cuti,” demikian bunyi Pasal 79 di halaman 549 Perppu Ciptaker yang dikutip detikcom, Minggu (1/1/2023).

Lalu berapa lama waktu istirahat buat kepada buruh/pekerja?

Dalam ayat selanjutnya diatur waktu istirahat minimal 30 menit per 4 jam kerja. Sedangkan libur minimal 1 hari per 1 minggu.

Berikut bunyi Pasal 79 ayat 2:

Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:

a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Sedangkan cuti yang wajib diberikan adalah cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

Baca Juga:  Ungkap Alasan Ogah Buru-buru Pindah ke IKN, DPR: Kalau Gak Ada Sarpras, Mau Ngantor di Mana?

“Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama,” bunyi Pasal 79 ayat 5.

Pasal 79 di atas tidak bisa lepas dari Pasal 77 Perppu Ciptaker, yaitu:

  1. Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
  2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
    b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Redaksional di atas sempat membuat polemik. Sebab susunan redaksionalnya berubah dari UU Ketenagakerjaan. Berikut bunyi Pasal 79 ayat 2 UU Ketenagakerjaan:

Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pada 2020, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) menjelaskan hari libur tetap bisa dua hari dalam seminggu. Dia menegaskan tidak ada perubahan aturan soal ini sebagaimana yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Baca Juga:  Soal Capres-Cawapres KIB, PPP: Idealnya Kombinasi Tokoh Eksternal dan Internal

“Tetap kok. Dalam sehari maksimal kerja 8 jam, istirahat 1 jam. Dalam seminggu maksimal kerja 40 jam,” kata Baidowi kepada detikcom, Rabu (8/10/2020).

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-6493045/libur-karyawan-di-perppu-ciptaker-sama-dengan-uu-minimal-1-hari-seminggu

Berita Terbaru

Terpopuler

© 2016 - 2023 | achbaidowi.com