Jakarta, CNN Indonesia — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP belum memutuskan untuk mendukung wacana hak angket dan interpelasi di DPR yang didorong calon presiden usulan mereka, Ganjar Pranowo.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan pihaknya saat ini masih fokus pada proses rekapitulasi suara hasil pemilihan anggota legislatif (pileg).
“Kita masih memikirkan penghitungan suara di lapangan. Tentu kalau ada kecurangan, data-data bukti-bukti, kita kumpulkan,” kata Awiek saat dihubungi, Kamis (22/2).
Dia bilang PPP masih berusaha untuk lolos syarat ambang batas parlemen 4 persen dan masuk daftar partai di parlemen. Karena itu, PPP hanya ingin fokus terlebih dulu pada pengumpulan bukti kecurangan di lapangan.
Berdasarkan sejumlah hasil hitung cepat, PPP mengantongi suara sekitar 3,80 persen. Jumlah itu kurang dari 4 persen untuk membawa partai Kakbah lolos ke parlemen.
“Sedang kita kaji, karena hari ini masih reses kita belum fokus ke sana. Fokus kita mengawal rekapitulasi suara. Karena kita ingin lolos ke parlemen,” ucap Awiek.
Ganjar mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Dia pun mengajak kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk mendorong hak itu.
Hak angket bisa digunakan jika didukung 50 persen anggota DPR RI. Sementara itu, kursi dua partai pengusung Ganjar-PDIP dan PPP-di DPR belum mencapai batas minimal.
“Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” ujar Ganjar, Senin (19/2).
Namun sejumlah partai politik pengusung AMIN belum merespons jauh soal usulan tersebut.
Partai NasDem masih menunggu arahan Ketum Surya Paloh untuk membahas usulan Ganjar tersebut. Sementara PKS, masih mengkaji pengajuan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
NasDem dan PKS, bersama PKB sore ini dijadwalkan akan merapat untuk membahas penggunaan hak angket mereka di DPR.
