SMOL.ID – Kemenkop UKM mengimbau warung Madura agar mematuhi jam operasional sesuai Peraturan Daerah (Perda) agar tidak buka 24 jam.
Warung Madura di Denpasar dan Klungkung dilarang buka 24 jam setelah Pemkab setempat mendapatkan keluhan dari pengusaha minimarket.
Menanggapi hal itu Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menyayangkan imbauan Kemenkop UKM terkait warung Madura yang buka 24 jam.
Pasalnya, menurut Baidowi, selama ini warung Madura justru memiliki dampak positif pada perekonomian masyarakat kecil.
“Seharusnya Kementerian UKM memberikan solusi usaha bagi masyarakat kecil, bukan malah mempersempit peluang usaha mikro dan kecil,” ujar Baidowi dalam keterangan tertulis, Kamis 25 Maret 2024.
Awiek, menyebut membuka warung kecil 24 jam bukan hanya dilakukan oleh masyarakat Madura di sejumlah kota besar, namun juga warga Indonesia lainnya dari berbagai daerah.
Sehingga, perlu ada keberpihakan pada masyarakat kecil yang ditunjukkan oleh pemerintah.
Warung Madura seharusnya mendapatkan perlindungan bukan sebaliknya diatur dan dibatasi jam bukanya.
“Pengusaha mikro kecil seperti warung Madura perlu mendapatkan perlindungan, bukan malah diatur oleh aturan yang memberatkan,” ujar Awiek.
Awiek melihat selama ini tidak ada aspek atau dampak negatif yang ditimbulkan warung Madura, hanya ada dampak positif.
Malah keberadaan warung kecil 24 jam membantu kebutuhan warga sepanjang hari dan turut menjaga keamanan lingkungan.
Kalaupun memang ada peraturan melarang buka 24 jam hanya perlu diberlakukan toko-toko besar seperti minimarket.
“Yang dikelola oleh pengusaha besar seperti sejumlah minimarket,” ujarnya.
Awiek juga menyoroti adanya Peraturan Daerah Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
SUMBER: https://www.smol.id/news/7112511021/ppp-kritik-kemenkop-ukm-tak-berpihak-warung-madura-buka-24-jam
