HaiBandung – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melarang kadernya merespon dini usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang sekarang mewacana.
Larangan kader PPP merespon usulan hak angket disampaikan Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi yang dimuat dalam website ppp.or.id, Rabu, 6 Maret 2024.
Daripada merespon hak angket, Achmad Baidowi meminta kader PPP fokus mengawal rekapitulasi perolehan suara pada Pemilu 2024 yang kini hanya melampaui tipis ambang parliamentary threshold.
“Soal rekapitulasi suara hal yang berbeda, angket suatu yang berbeda, begini, jangan sampai teman-teman di PPP, kami perintahkan nih, suara Anda itu hilang gara-gara Anda itu ada di Jakarta, karena misalkan mau mengurus hiruk pikuk soal nasional, sementara suara dirinya di dapil itu hilang, itu yang kita larang, gitu,” ucap Achmad Baidowi dikutip Kamis, 7 Maret 2024.
Achmad Baidowi meminta agar para kader PPP fokus terlebih dahulu sampai penghitungan tingkat provinsi selesai, kemudian ke nasional.
Jika penghitungan suara selesai, lanjut Baidowi, barulah kader PPP kembali ke Jakarta.
“Baru kita rapat, karena PPP kan di ambang batas tapi tipis, hilang sedikit, tamat riwayatnya, itu sikap politik.” tegasnya.
Meski demikian, Baidowi mempersilakan partai politik lain bersikap untuk mendukung hak angket.
“Itu kan hak masing-masing fraksi, karena kondisi di internal fraksi itu tidak sama,” ujar Baidowi.
Hal senada diungkapkan Juru bicara Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Imam Priyono.
Imam mengatakan, PPP masih fokus pada rekapitulasi suara pileg karena posisi suara PPP masih di ambang batas parlemen 4 persen.
Imam menambahkan, terkait wacana hak angket kecurangan Pemilu 2024, DPP PPP pun akan melihat pertimbangan Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan PPP sebagai politisi senior PPP.
Dalam kesempatan itu, Imam pun menyampaikan pendapat Ketua Majelis Kehormatan PPP KH Zarkasih Nur yang meminta PPP bijaksana melihat hak angket terkait potensi perpecahan umat.
Sementara di sisi lain, lanjutnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy mengatakan hak angket tetap perlu digulirkan.
“Pendapat Majelis ini terus kami kaji,” jelasnya.***
