Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang berpandangan Presiden Jokowi seharusnya seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak ikut campur politik menjelang akhir masa jabatan.
Pria yang disapa Awiek itu menuturkan PPP sangat menghormati posisi JK sebagai tokoh senior. Namun, ia menyinggung posisi JK sebagai penasihat tim pemenangan Jokowi di pilpres 2019.
“Kami hormati Pak JK sebagai tokoh senior baik di bidang politik maupun organisasi,” kata Awiek kepada wartawan, Senin (8/5).
“Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi dewan penasihat TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?” imbuh dia.
Awiek mengatakan pada Pemilu 2004, Megawati kembali maju di pilpres sehingga otomatis harus mengurus pencalonan selanjutnya.
“Sekadar mengingatkan, Ibu Megawati itu waktu mengakhiri jabatan di 2004 dan maju lagi untuk periode berikutnya, beliau sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya,” kata dia.
Awiek menjelaskan pertemuan Jokowi dengan 6 ketum parpol beberapa waktu lalu, agenda utamanya yakni membahas masalah ekonomi hingga bonus demografi. Menurutnya, Jokowi juga tak melanggar aturan apa pun.
“Pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 parpol itu lebih banyak bicara masalah ekonomi, bonus demografi dan middle income trap dan Indonesia Emas 2045. Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol,” kata dia.
“Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja. Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja,” lanjut Wakil Ketua Baleg itu.
Awiek menambahkan pertemuan Presiden Jokowi dengan tidak mengajak salah satu anggota koalisi alais NasDem tidak hanya terjadi di era pemerintahan Jokowi.
“Pertemuan ketum parpol koalisi di Istana dengan tidak mengajak 1 anggota koalisi bukan kali ini saja. Di era sebelum Jokowi juga terjadi meskipun dalam konteks berbeda,” kata Awiek.
Sebelumnya, JK meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam politik sehingga pemilu dapat berjalan lebih demokratis.
“Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratislah,” kata JK kepada wartawan di kediamannya, Sabtu (6/5) malam.
Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/ppp-sindir-jk-soal-peran-politiknya-pada-2019-20MVQ7rA9XJ/full
