JAKARTA, KOMPAS.com – Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek tak yakin Ganjar Pranowo memiliki kontrak politik dengan PDI-P soal penentuan kabinet jika nantinya memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia menilai Ganjar bakal menentukan formasi kabinetnya sendiri jika terpilih nanti.
“Pak Ganjar itu orang yang taat konstitusi. Beliau lama di DPR dan menjabat gubernur. Apa iya, hak prerogatif seorang presiden dia enggak tahu,” ujar Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Menurut Awiek, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga memahami posisi seorang presiden. Oleh karena itu, isu perjanjian penentuan kabinet tersebut, seharusnya tidak ada.
“PPP belum pernah mendengar itu secara resmi dan kami meragukan informasi tersebut, karena semua konstitusi telah mengatur, hak prerogatif menyusun kabinet itu ada di presiden,” tutur dia.
Adapun saat ini PDI-P, PPP, Perindo dan Hanura telah menyatakan mengusung Ganjar sebagai bakal calon presiden (bacapres) untuk Pemilu 2024.
Proses penjajakan kerja sama politik juga terus dilakukan oleh PDI-P dengan mendekati sejumlah partai politik (parpol) seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Demokrat.
Saat ini, PDI-P tengah mempertimbangkan sejumlah nama untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Ganjar.
Beberapa nama itu adalah Sandiaga Uno, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Airlangga Hartarto, Basuki Hadimuljono, dan Tuan Guru Bajang (TGB).
Diberitakan sebelumnya, Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey menduga, isu kontrak politik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo sengaja diembuskan lawan politik untuk menggerus elektabilitas partai berlogo banteng itu.
“Saya kira enggak ada kontrak-kontrak begitu,” kata Olly dalam program KAMAR ROSI yang ditayangkan YouTube Kompas TV, Rabu (7/6/2023) petang.
Sebelumnya, muncul isu bahwa ada kontrak politik antara Megawati dan Ganjar di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, 21 April.
Olly juga menampik pertanyaan dari Rosianna Silalahi terkait perjanjian kontrak bahwa jika Ganjar menjadi presiden, pemilihan menteri atas seizin Megawati.
“Enggak adalah. Tetapi realita kan seperti itu bahwa persentase menteri dari partai politik pasti atas izin ketua umum,” ujar Gubernur Sulawesi Utara itu.
Olly mengatakan, ada kecemburuan dari lawan politik sehingga mengembuskan isu tersebut. Sebab, elektabilitas PDI-P tidak pernah kurang dari 20 persen.
“Ini kan ada kecemburuan. Caranya bagaimana supaya PDI-P turun surveinya, tentu harus dikomposi cerita segala macam. itu kan strategi dalam pertarungan,” ujar Olly.
Olly mengatakan, menjelang deklarasi calon presiden di Istana Batu Tulis, Megawati berpesan kepada Ganjar agar tidak melihat “kemewahan” Istana Negara seandainya Gubernur Jawa Tengah itu menjadi presiden.
“Salah satu yang paling saya dengar bagaimana Ibu Mega mengarahkan Ganjar, ‘Jangan kau lihat kemewahan Istana, yang kau harus lihat sisi gelapnya Istana, supaya kamu tahu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat’,” kata Olly.
“Itu yang Bu Mega katakan selalu, kepada kami pun,” tutur Olly.
Pesan semacam itu, kata Olly, juga disampaikan Megawati saat Ganjar menjadi gubernur.
“Jangan kau lihat kekuasaan yang kau punya, kau harus lihat hal-hal lain di lingkaran-lingkaranmu,” ucap Olly menirukan omongan Megawati.
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2023/06/13/14005111/ppp-tak-yakin-ada-kontrak-politik-soal-penentuan-kabinet-antara-ganjar-dan
