Jakarta – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi menjelaskan alasan PPP tidak bersuara soal hak angket di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, di Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (05/03/2024) kemarin.
Baidowi menyebut, alasan PPP tidak bersuara soal hak angket lantaran masih fokus kepada perhitungan suara.
“Kita saat ini masih fokus pada rekapitulasi suara. Tentu memiliki sikap yang berbeda, ya silahkan itu hak masing-masing,” kata Baidowi saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (06/03/2024).
Selain itu, lanjut Baidowi, fraksi-fraksi yang telah bersuara soal hak angket pada Rapat Paripurna yakni PKS, PKB dan PDIP belum mengusulkan secara resmi terkait hak angket tersebut.
“Yang ada baru wacana-wacana, termasuk fraksi-fraksi belum ada yang mengusulkan secara resmi. Kalau hanya sekedar diskusi di publik terus menjadi wacana, itu kan bagian dari bunga-bunga demokrasi,” jelasnya.
Baidowi menegaskan, tidak bersuaranya PPP soal hak angket pada rapat Paripurna tersebut, tidak ada kaitannya dengan PDIP selaku partai yang menginisiasi.
“Gak ada kaitan, karena masing-masing fraksi memiliki hak otonom untuk mengurus dirinya sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Baidowi mengatakan, bila hak angket tidak bergulir di DPR, maka ada sejumlah Komisi di DPR RI yang memiliki fungsi untuk mengklarifikasi soal dugaan-dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Andai nih hak angket tidak terjadi, Komisi II bisa melakukan pengawasan. Terus apalagi soal bansos? Komisi VIII punya fungsi itu. Apalagi soal Polisi? Komisi III punya fungsi itu untuk mengkonfirmasi pihak-pihak yang dituduh oleh publik yang dianggap berpengaruh terhadap proses Pemilu,” ungkapnya.
