TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai, wacana Zlzaken kabinet bukanlah hal baru.
Menurut pria yang akrab disapa Awiek itu, wacana zaken kabinet sudah pernah diterapkan di era Presiden Soekarno.
“Ya kami sebenarnya soal zaken kabinet itu bukan terminologi baru, itu sejak lama, sejak presiden Soekarno juga sudah pernah diterapkan,” kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/9/2024).
Awiek menyebut, orang-orang yang akan mengisi zaken kabinet tidak mesti dari luar partai politik (parpol).
Pasalnya, tidak sedikit kader parpol juga memiliki profesionalisme.
“Yang namanya zaken kabinet itu bisa berasal dari manapun. Artinya apa? Zaken kabinet itu adalah seorang menteri anggota kabinet yang bisa profesional dalam bidangnya. Tidak melihat latar belakangnya apakah karena dia parpol atau non parpol,” ucapnya.
“Karena di parpol itu banyak orang-orang yang profesional. Contohnya misalkan Menteri-menteri berlatarbelakang. MenpanRB, itu orang partai, Menkumham orang partai, dan banyak lagi yang berbackground paprol dan ternyata dalam memimpin kementeriannya juga bagus dan tidak ada persoalan,” tandasnya.
Untuk diketahui, zaken kabinet merupakan kabinet yang terdiri dari para pakar di bidangnya.
Adapun, wacana zaken kabinet ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Menurut Muzani, Prabowo ingin membuat zaken kabinet atau jajaran menteri yang berasal dari kalangan profesional pada pemerintahan barunya.
Prabowo disebut meminta Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusulkan kalangan profesional untuk masuk menjadi menteri dalam kabinetnya.
“Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Dengan begitu, kata dia, nantinya jabatan menteri yang diisi dari orang yang memiliki keahlian.
Tak hanya itu, figur yang diusulkan harus memiliki relevansi dengan kementerian yang dipimpin.
“Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Meskipun dia orang partai atau orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya,” jelas Muzani.
SUMBER: https://www.tribunnews.com/nasional/2024/09/12/ppp-zaken-kabinet-sudah-ada-sejak-zaman-soekarno
