Jakarta – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bilang presiden hingga menteri boleh kampanye dan memihak. Awiek menilai memang tidak ada larangan asalkan tidak memakai institusi kepresidenan untuk kepentingan politik.
“Kalau mengacu ke UU kan memang presiden boleh ikut kampanye asalkan cuti, tidak menggunakan fasilitas negara,” kata Awiek kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
“Ya sebagai pribadi Pak Jokowi memang bapaknya Gibran. Gimana, orang tua ya, tapi jangan menggunakan instrumen kepresidenan untuk kepentingan politik,” sambungnya.
Awiek mengatakan secara pribadi, Jokowi memiliki hak untuk menentukan pilihannya. Namun, dia mewanti-wanti agar tidak ada konflik kepentingan dari dukungan Jokowi tersebut.
“Tapi memang yang perlu dihindari adalah konflik kepentingan menggunakan instrumen institusi kepresidenan, itu yang harus dihindari. Kalau dia sebagai pribadi ya nggak bisa mengelak, wong dia bapaknya Gibran,” jelasnya.
Menurutnya Jokowi harus mengajukan cuti jika ingin ikut terlibat dalam kampanye. Hal itu, kata dia, sesuai dengan aturan UU yang berlaku.
“Agar tidak tercampur dengan konflik kepentingan maka di UU Pemilu diatur kalau presiden kalau kampanye itu harus cuti, karena dia bapaknya Gibran, apalagi,” ungkapnya.
Meski begitu, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud ini tetap menghormati pilihan politik Jokowi. Dia menuturkan pihaknya hanya akan fokus terhadap pemenangan Ganjar-Mahfud.
“Tapi kita tetap menghormati pilihan politiknya. Orang punya pilihan politik, kita kan tetap fokus kepada Pak Ganjar sebagai replika kepemimpinan Jokowi. Meskipun beliau bukan anak biologis dari Jokowi tapi penerus yang paling pas dan paling punya kemiripan ya Pak Ganjar bukan Pak Prabowo,” tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan presiden hingga menteri boleh kampanye dan memihak saat memberikan keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim, Rabu (24/1/2024). Jokowi bicara hal itu saat ditanya soal menteri yang menjadi bagian dari timses paslon capres-cawapres. Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak politik masing-masing.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh,” tambahnya.
