Wacana Provinsi Madura Sesuai Semangat Pancasila

SUMENEP, INFOMADURA.COM  | Wacana pembentukan Provinsi Madura terpisah dari Jawa Timur terus diperjuangkan oleh ulama dan tokoh masyarakat. Terbaru, para inisiator Provinsi Madura beraudiensi dengan Komisi II DPR untuk meminta dukungan politik. Namun, demikian rencana pembentukan Provinsi Madura harus juga disosialisasikan kepada masyarakat agar mendapatkan dukungan luas dan tidak hanya menjadi wacana elite saja.

Anggota Fraksi PPP MPR Achmad Baidowi mengatakan, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) memang diamanatkan oleh konstitusi asalkan memenuhi persyaratan. Menurut dia, usulan Provinsi Madura sejalan dengan Pancasila khususnya sila kedua dan sila kelima. Sila kedua berubunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sedangkan sila kelima berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR ini dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Ponpes Anwarul Ma’arif, Ambunten, Sumenep, Minggu (16/4). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Fraksi PPP MPR bersama Klepean Center for Humanity dengan dihadiri sekitar 200 orang tokoh masyarakat kawasan Sumenep bagian utara.

“Wacana pembentukan Provinsi Madura terkandung dalam semangat Pancasila yakni sila kedua dan sila kelima,” kata Achmad Baidowi di hadapan tokoh masyarakat.

Dia menjelaskan, tujuan pembentukan DOB adalah untuk peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan harus berjalan secara adil dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat, termasuk masyarakat Madura. “Jika menjadi provinsi, maka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Madura diharapkan meningkat,” tukasnya.

Untuk itu, anggota Pansus RUU Pemilu ini juga menyarankan agar kelengkapan syarat administratif menuju Provinsi Madura perlu dilengkapi terlebih dahulu. Dalam UU 32/2004 disebutkan bahwa syarat untuk menjadi provinsi harus terdapat lima kabupaten/kota. Selama norma tersebut belum direvisi, maka wacana Provinsi Madura sulit terealisasi, karena itulah, pihaknya mendukung penuh pengajuan uji materi terhadap UU 32/2004 yang diajukan sejumlah pihak. (ZA/INJ)

http://www.infomadura.com/2017/04/wacana-provinsi-madura-sesuai-semangat.html