JawaPos.com-Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan, tidak ada salahnya pemerintah menunda pembagian bantuan sosial (bansos) sampai Pemilu 2024 selesai. Itu karena, dia khawatir pemberian bansos menjadi alat propaganda untuk mendukung pasangan calon tertentu.
Hal ini disampaikan Awiek menanggapi adanya usulan penundaan penyerahan bansos kepada masyarakat di tengah masa kampanye Pemilu 2024. ’’Ya, kami sepakat (bansos ditunda, red). Karena mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika bansos diberikan sebelum pemilu itu dijadikan alat propaganda untuk menggiring masyarakat bahwa bantuan itu seolah-olah dengan calon dan partai tertentu,” kata Awiek saat menghadiri acara konsolidasi ’45 Hari Menuju Kemenangan Ganjar-Mahfud’ di Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12).
Awiek menilai, permintaan penundaan pemberian bansos masih masuk akal karena tak begitu lama. Sebab, bansos yang akan diberikan pada Januari, bisa dibagikan pada Februari atau tepatnya setelah 14 Februari yang jadi waktu pencoblosan.
’’Bansos diberikan pada H+1 pemilu itu juga tidak melanggar ketentuan dan juga masih dalam waktu yang cukup dekat dengan sekarang. Kecuali bansos harus diberikan bulan Februari terus diberikan di Agustus, itu nunggunya terlalu lama,” ucap Awiek. ’’Tapi kalau bansos diberikan Januari hanya digeser setengah bulan setelah Februari, saya kira itu masih sangat rasional dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan,” sambungnya.
Awiek mengutarakan, semua pihak harusnya menyadari bahwa bansos sudah menjadi komoditas politik, meski anggarannya belum dicairkan. ’’Contoh misalnya, kalau si A nyalon, bansosnya berlanjut kalau si B nyalon bansosnya akan disetop. Kan ada isu-isu seperti itu,” papar Awiek.
Oleh karena itu, penundaan pembagian basos dirasa perlu, agar tak ada lagi yang diklaim milik pasangan calon tertentu. Padahal, anggarannya berasal dari pemerintah. ’’Jangan sampai infrastruktur negara, alat negara, fasilitas negara digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu tidak boleh,” ucap dia.
