Jakarta – DPR dan KPU sepakat Pilkada Serentak 2018 digelar pada 27 Juni, yang berarti tahapan kampanye masuk pada bulan puasa. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta agar momen puasa tidak dipolitisasi.
“Bulan Juni masa-masa hari besar umat Islam, nyambung antara bulan puasa dan Lebaran. Kalau kita dipaksakan di bulan Ramadan, pasti ketemunya di akhir Ramadan. Tahu sendiri akhir Ramadan seperti apa suasana masyarakat, sudah berpikir Lebaran. Maka kita ketemu tanggal 27 Juni,” ujar Baidowi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Baidowi menekankan kepada Bawaslu untuk benar-benar memperhatikan faktor tersebut. Bulan puasa harus dijaga kesuciannya dari agenda politik.
“Yang kita tekankan ke Bawaslu karena masa-masa ibadah umat Islam, ada puasa, ada syawalan, jangan sampai momen-momen keagamaan masyarakat dipolitisasi dan ada batasan. Misalkan ada buka puasa bersama tiba-tiba disemprit, ada halalbihalal kemudian dikatakan pelanggaran. Itulah harus hati-hati,” sebutnya.
Harus ada aturan tambahan terkait pelaksanaan kampanye yang melewati bulan puasa dan bulan Syawal ini.
“Jangan sampai momen Ramadan terlewati bahkan dilarang-larang karena masa kampanye. Harus diatur jangan sampai Lebaran, halalbihalal, bukber, menjadi agenda kampanye terselubung,” tegasnya.
Selain itu, Baidowi menyorot masa mudik saat pencoblosan. Bawaslu harus mengawasi jangan sampai ada pemudik yang menyalahgunakan hak pilihnya.
“Problemnya, 27 Juni masih banyak yang mudik. Jangan sampai pemudik itu menyalahgunakan hak pilihnya,” tegasnya.
(gbr/dnu)
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3483786/anggota-dpr-bulan-puasa-nanti-jangan-dipolitisasi-untuk-pilkada
