KOMISI II DPR menggelar rapat dengar pendapat perdana dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2017-2022, hari ini, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Menurut anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Achmad Baidowi, rapat tersebut antara lain membicarakan berbagai hal guna menyukseskan pilkada serentak 2018.
“Ini merupakan rapat perdana dengan komisioner baru. Yang utama dibicarakan dalam rapat itu ielah persiapan pilkada 2018 serta mengevaluasi pelaksanaan pilkada 2017 yang secara umum sebenarnya sudah cukup bagus,” kata pria yang akrab disapa Awiek itu, kemarin.
Ia menyebutkan sejumlah catatan Komisi II dalam pelaksanaan pilkada 2017, yakni ditemukannya persoalan di 30 daerah dengan pola penanganan oleh KPU yang tidak sama. Padahal, kasus yang ditangani sama.
“Pada sebagian kasus, penyelesaian berujung hingga pencoretan pasangan calon. Sementara itu, pada kasus serupa lainnya, penyelesaian sama sekali tidak berimplikasi pada pencoretan pasangan calon,” ungkap mantan jurnalis itu.
Awiek mengingatkan agar hal semacam itu tidak terulang pada pilkada 2018. Selain itu, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) juga harus direalisasikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan persiapan pilkada.
“Kami yakin komisioner KPU dan Bawaslu yang baru mampu melaksanakan tugas-tugas secara baik, khususnya dalam menyukseskan pilkada karena mereka memiliki pengalaman di bidang itu,” paparnya.
Pada 11 April lalu, Presiden Joko Widodo melantik tujuh komisioner KPU dan lima komisioner Bawaslu di Istana Negara, Jakarta. Tujuh komisioner KPU itu, yakni Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Se-tiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy’ari, Arief Budiman, dan Viryan. Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017.
Adapun lima komisioner Bawaslu terpilih ialah Ratna Dewi Petalolo, Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja, Abhan, dan Fritz Edward Siregar. Kelimanya dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2017.
Pembacaan keppres tersebut dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara Cecep Setiawan. Setelah itu, Arief Budiman dipilih sebagai Ketua KPU dan Abhan dipilih menjadi Ketua Bawaslu. (Nov/P-3)
Sumber: http://mediaindonesia.com/news/read/102087/dpr-mulai-berkoordinasi-dengan-kpu/2017-04-25
