Anggota Komisi II F-PPP: Kenaikan Dana Parpol Sulit Terealisasi

Jakarta – Anggota Komisi II Achmad Baidowi (Awiek) menyebut kenaikan bantuan dana parpol sulit terealisasi. Menurut dia, kenaikan dana parpol ini membutuhkan keseriusan dari pihak pemerintah juga.

“Wacana kenaikan banpol (bantuan parpol) tahun 2018 dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara yang sempat mencuat beberapa waktu lalu belum bisa direalisasikan sepanjang PP 5/2009 tentang Pemberian Bantuan Parpol belum direvisi,” ujar Awiek dalam keterangan tertulis, Jumat (25/8/2017).

“Karena itu, jika pemerintah serius untuk menaikkan dana banpol, maka hal yang fundamental adalah melakukan revisi PP 5/2009,” sambungnya.

Awiek mengatakan kenaikan dana banpol merupakan suatu keniscayaan mengingat tugas yang dibebankan kepada parpol cukup banyak dalam konteks penguatan demokrasi. Ada beberapa sektor yang memang perlu ditingkatkan. Salah satu caranya ialah menaikkan dana parpol.

“Di antaranya penyiapan SDM calon pemimpin bangsa serta melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kenaikan banpol menjadi Rp 1.000 merupakan angka yang moderat jika melihat postur APBN,” ucap anggota Fraksi PPP itu.

Sebelumnya, pemerintah telah menyetujui soal kenaikan dana parpol 10 kali lipat ini. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan keputusan ini tidak akan diubah lagi. Pemerintah sudah sepakat menaikkan dana bagi parpol peserta pemilu.

Untuk saat ini, total dana yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 13,5 miliar dalam setahun untuk partai-partai peserta Pemilu 2014.

Apabila kenaikan itu terealisasi, ada peningkatan sebesar Rp 111 miliar untuk dana bantuan parpol setiap tahun. Pemerintah sendiri mengatakan akan merevisi PP Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. (Detik.com)