KABAR MADURA | Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Achmad Baidowi, mendengarkan langsung curhatan ratusan warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, tentang tingginya harga kebutuhan pokok.
Rohmah Erna Pusparan, salah satu warga yang hadir dalam dialog kerakyatan tersebut mengeluhkan harga kebutuhan pokok, mulai dari harga beras, minyak, gula dan lainnya, yang saat ini terus melambung tinggi.
Dirinya berharap, melalui dialog yang dilakukan bersama Achmad Baidowi, ada sebuah solusi dari pemangku kebijakan, baik pada tataran pemerintah pusat, Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah di tingkat kabupaten, sehingga harga bisa ditekan dan lebih terjangkau.
“Saya berharap harga bahan pokok semakin sae atau baik, semoga Pak Baidowi bisa terus berjuang untuk kepentingan kami para rakyat kecil,” ujarnya usai menerima bantuan sembako dari Achmad Baidowi, Sabtu (29/6/2024)
Sementara itu, Achmad Baidowi menyampaikan, beberapa bulan terakhir dirinya sengaja menggelar kegiatan bersama masyarakat, untuk sekedar bertemu dan mendengarkan langsung curhatan warga secara bergantian.
Hal itu, lanjut pria yang karib disapa Awiek itu, untuk dijadikan sebuah rujukan terhadap berbagai langkah kebijakan kedepan, terutama dalam memperjuangkan semua keluh kesah dan aspirasi masyarakat di bawah sebelum dituangkan dalam sebuah regulasi atau kebijakan.
“Nanti hasil dari pertemuan ini akan ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya, yang lebih menyasar kepada simpul-simpul masyarakat,” ungkapnya.
Diakuinya, persoalan yang berada di tengah masyarakat harus dicarikan solusinya, agar supaya setiap persoalan bisa terselesaikan dengan baik. Kondisi pelik tingginya harga sembako yang dikeluhkan warga, sangat terlihat jelas ketika mereka sangat antusias saat mendapatkan sedikit rejeki berupa paket sembako.
“Kami di beberapa kesempatan bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang ingin membantu, saya kira banyak ingin membantu, tinggal kreativitas Bupati menghadirkan solusi bagi masyarakat Pamekasan. Artinya siapapun Bupati Pamekasan persoalan ini harus diselesaikan dengan berbagai cara” tutupnya.
