JawaPos.com – Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkpolhukam) Wiranto meminta dana sejumlah Rp 5 miliar kepada Badan Anggaran DPR untuk pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) yang anti Pancasila. Namun dana tersebut dinilai terlalu besar.
“Kalau pemerintah hanya mengusulkan pembubaran Ormas apakah iya dananya sampai segitu,” ujar Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi, saat ditanyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).
Karena terlalu besar dananya, Wakil Sekretaris Jenderal PPP itu menyarankan pemerintah menjelaskan lebih rinci penggunaan dana tersebut. Sebab, pemerintah hanya bersifat mengusulkan, sementara yang membubarkan adalah pengadilan.
“Sebaiknya dihitung ulang ataupun kalau memang lima miliar, dijelaskan saja apa sih sebenarnya yang butuh keluar biaya itu. Dirasionalisasikan dulu lah, siapa tau jumlahnya tidak sampai segitu,” tutur pria yang akrab disapa Awiek tersebut.
Kendari agak keberatan dengan nilai biayanya, sejatinya, PPP katanya setuju dengan upaya pemerintah yang membubarkan ormas anti Pancasila. Mereka juga memahami diperlukan biaya untuk membubarkannya.
“Tapi dihitung detail kebutuhannya berapa sih, jangan langsung global-global segitu. Toh pemerintah hanya mengajukan saja, wewenang pembubaran di pengadilan buka di pemerintah,” tukasnya. (dna/JPG)
