Jakarta – Partai Golongan Karya mengusulkan agar ambang batas partai politik boleh menempatkan wakilnya di DPR (parliamentary threshold) naik dari saat ini 3,5 persen menjadi 10 persen. Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan usulan tersebut merupakan sikap arogan.
“Usulan PT 10% hanya menunjukkan arogansi politik kelompok tertentu untuk memberangus hak politik orang lain. Sistem Pemilu kita sudah disepakati sistem proporsional, maka parlemen yang dihasilkan pun harus proporsional jangan sampai disproporsional,” jelas Achmad melalui peran singkat kepada detikcom, Rabu (18/1/2017).
Achmad menyebut saat Pemilu 2014 dengan ambang batas parlemen 3,5 persen, ada sekitar 2 juta suara yang hangus. “Padahal pemberian suara tersebut diberikan kepada parpol dan caleg, bukan untuk diwakilkan oleh parpol lain,” imbuhnya.
Selain itu, Achmad menjelaskan membangun parlemen yang kuat dengan multipartai sederhana sebaiknya dilihat berdasarkan indeks kepartaian. Dia mengatakan idealnya ambang batas untuk parlemen dibuat seminimal mungkin atau bahkan dihapus.
“Yang ada sekarang ini 3,5% sudah tergolong moderat. Pengelompokan di DPR nanti bisa dibatasi oleh penyederhanaan fraksi melalui revisi UU MD3,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul Zaman, mengatakan pihaknya mengusulkan parliamentary threshold 10 persen. Angka itu diusulkan agar jumlah fraksi di DPR tidak terlalu banyak.
“Sekarang ambang batas parlemen, batasan bentuk fraksi di DPR. Kalau Partai Golkar sudah mengajukan 10 persen,” kata Rambe dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1). (dkp/imk)
Sumber: https://news.detik.com/read/2017/01/18/185400/3399462/10/golkar-usul-ambang-batas-parlemen-10-ppp-itu-arogansi-politik
